Setelah sempat tertunda selama beberapa kali, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 akhirnya disahkan dengan nilai Rp
72 triliun. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan APBD DKI 2013
yang sebesar Rp 50,1 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Gubernur DKI
Jakarta, Joko Widodo masih memprioritaskan masalah banjir dan macet
untuk segera diselesaikan.
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, rancangan perda ini telah dibahas melalui berbagai tahapan, mulai dari tingkat fraksi, komisi, Badan Anggaran, dan terakhir disempurnakan dalam forum rapat gabungan pimpinan DPRD. Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diajukan pihak eksekutif sebesar Rp 69,5 triliun. Namun diusulkan kembmali penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.
"Tambahan itu diperoleh dari estimasi adanya tambahan penerimaan dari dana berimbang khususnya bagi hasil pajak. Dengan demikian APBD 2014 yang disahkan sebesar Rp 72 triliun," ujar Triwisaksana, usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (22/1).
Dalam APBD yang disetuji, kata Triwisaksana, pendapatan daerah DKI mencapai Rp 64,71 triliun. Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 64,88 triliun. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 167,012 miliar. "Nantinya surplus akan ditutupi dengan pembiayaan daerah," katanya.
Dikatakan Sani, pembiayaan daerah akan diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggara (Silpa) sebesar Rp 7,015 triliun, serta dari pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) sebesar Rp 269,4 miliar. Sementara pengeluaran anggaran akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,108 triliun dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 9,38 triliun.
Dalam sidang paripurna penetapan APBD DKI 2014, sejumlah anggota DPRD DKI sempat beberapa kali melakukan interupsi.
Penyelesaian Banjir dan Macet Masih Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, program prioritas tahun ini masih terkait banjir dan macet di ibu kota. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk kedua problem kota Jakarta tersebut. Bahkan untuk tahap awal, akan langusng difokuskan untuk penanganan banjir yang sedang melanda Jakarta. "Ya kan bolak balik saya sampaikan tetap banjir dan macet. Hanya tidak hafal lah berapa. Karena itu kan tidak hanya di Dinas PU saja. Ada juga yang Dinas Perhubungan, dan Dinas Energi dan Perindustrian," kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, dengan keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini tidak akan berdampak banyak. Sebab keterlambatanyya hanya tiga pekan dari awal 2014. "Tidak ada dampaknya. Kalau hanya terlambat 3 minggu tidak ada masalah. Nyatanya juga berjalan kok," ujarnya.
Sementara terkait dengan hujan interupsi dari kalangan dewan, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena dinamika seperti interupsi dan voting sudah biasa terjadi di legislatif. "Ya interupsi seperti itu di dewan biasa. Interupsi, voting itu biasa. Itu kan dinamika disana,"
Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, rancangan perda ini telah dibahas melalui berbagai tahapan, mulai dari tingkat fraksi, komisi, Badan Anggaran, dan terakhir disempurnakan dalam forum rapat gabungan pimpinan DPRD. Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diajukan pihak eksekutif sebesar Rp 69,5 triliun. Namun diusulkan kembmali penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.
"Tambahan itu diperoleh dari estimasi adanya tambahan penerimaan dari dana berimbang khususnya bagi hasil pajak. Dengan demikian APBD 2014 yang disahkan sebesar Rp 72 triliun," ujar Triwisaksana, usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (22/1).
Dalam APBD yang disetuji, kata Triwisaksana, pendapatan daerah DKI mencapai Rp 64,71 triliun. Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 64,88 triliun. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 167,012 miliar. "Nantinya surplus akan ditutupi dengan pembiayaan daerah," katanya.
Dikatakan Sani, pembiayaan daerah akan diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggara (Silpa) sebesar Rp 7,015 triliun, serta dari pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) sebesar Rp 269,4 miliar. Sementara pengeluaran anggaran akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,108 triliun dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 9,38 triliun.
Dalam sidang paripurna penetapan APBD DKI 2014, sejumlah anggota DPRD DKI sempat beberapa kali melakukan interupsi.
Penyelesaian Banjir dan Macet Masih Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, program prioritas tahun ini masih terkait banjir dan macet di ibu kota. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk kedua problem kota Jakarta tersebut. Bahkan untuk tahap awal, akan langusng difokuskan untuk penanganan banjir yang sedang melanda Jakarta. "Ya kan bolak balik saya sampaikan tetap banjir dan macet. Hanya tidak hafal lah berapa. Karena itu kan tidak hanya di Dinas PU saja. Ada juga yang Dinas Perhubungan, dan Dinas Energi dan Perindustrian," kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, dengan keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini tidak akan berdampak banyak. Sebab keterlambatanyya hanya tiga pekan dari awal 2014. "Tidak ada dampaknya. Kalau hanya terlambat 3 minggu tidak ada masalah. Nyatanya juga berjalan kok," ujarnya.
Sementara terkait dengan hujan interupsi dari kalangan dewan, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena dinamika seperti interupsi dan voting sudah biasa terjadi di legislatif. "Ya interupsi seperti itu di dewan biasa. Interupsi, voting itu biasa. Itu kan dinamika disana,"
1 komentar:
Keren sob
www.kiostiket.com
Posting Komentar