Absen Telat , PNS DKI Kena Denda

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

" Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu per menit"

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, akan ada sanksi individu dan sanksi kolektif yang akan diberikan kepada PNS. Untuk sanksi individu akan dilihat dari absensi masing-masing pegawai. Jika terlambat masuk, maka akan didenda sampai Rp 500 ribu.

"Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama, akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu," tegas Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Kemudian untuk sanksi kolektif berupa pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut kepada semua PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sanksi itu akan diberikan jika ada salah satu oknum di SKPD yang terbukti melakukan praktik pungutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan.

"Kalau untuk sanksi kolektif misalnya salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, gajinya dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget tuh. Karena kan Rp 80 juta, dipotong 10 persen, jadi Rp 8 juta," tegasnya.

Dia menyebutkan, saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sanksi terhadap PNS tersebut. Ditargetkan Pergub rampung direvisi pada Februari mendatang. Sehingga sanksi bisa langsung diterapkan. "Pergubnya sedang direvisi, mudah-mudahan Februari selesai,"

DKI Sebar 150 Sepeda Pemadam,Guna Antisipasi Kebakaran

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membeli sebanyak 150 sepeda pemadam kebakaran. Sebanyak 29 sepeda diantaranya didistribusikan ke wilayah Jakarta Selatan.

"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian "

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Irwan menjelaskan, 29 sepeda pemadam kebakaran itu akan ditempatkan di kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran. 
"Tidak semua kecamatan akan mendapatkan sepeda pemadam kebakaran. Karena ada kecamatan yang berdekatan dengan pos pemadam. Sedangkan setiap kecamatan yang dinilai rawan kebakaran akan mendapatkan 3-4 sepeda pemadam," kata Irwan.

Menurut Irwan, setiap unit sepeda ini diberikan mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Kemudian ada gerobak yang menjadi tempat dua tong besar untuk mengangkut air.
"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian," papar Irwan.

Untuk mengoperasikan alat baru ini, kata Irwan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Nantinya warga akan diberikan pelatihan terkait tata cara pengoperasiannya.
Irwan menambahkan, di Jakarta Selatan ada dua kelurahan yang paling rawan kebakaran. Dua kelurahan itu adalah Bukit Duri dan Manggarai. 

"Dua kelurahan itu banyak daerah kumuh dan juga pemukimannya padat. Sehingga kalau tidak tertangani dengan cepat, api bisa melahap banyak rumah,"

Bus Hibah Belum Bisa Beroperasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali meradang. Pria yang akrab disapa Ahok itu kesal lantaran lima bus tingkat merek Mercedes Benz sumbangan sebuah yayasan beberapa waktu lalu dinyatakan tidak lolos uji kelayakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek "

"Saya pertanyakan, mengapa PP itu dibuat untuk menghambat orang? Mereka katakan, bus itu tidak boleh pakai casis truk. Kopami, Kopaja pakai juga. Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (30/1).

Basuki juga mempertanyakan soal penilaian seputar berat bus yang ringan sehingga Ditjen Hubdat Kemenhub tidak meloloskan kelima bus hibah tersebut.

”Seharusnya lebih ringan makin baik dong. Dia (Dirjen Hubdat) bilang karena tidak sesuai PP. Makanya saya ngamuk dan kesel. Kalau mau tegasin aturan, semua truk semen, kontainer di ibu kota tidak sesuai karena sumbu mesin tidak tiga. Kalau begitu penggal saja semua,” tegasnya.

Basuki menambahkan, jawaban Kemenhub atas tidak lolosnya uji kelayakan didasarkan hanya bus terbaik saja yang boleh hadir di ibu kota. Seharusnya, kata Basuki, Kemenhub bisa mengubah salah satu pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam bab II pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 perihal jenis dan fungsi kendaraan disebutkan bus tingkat memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) paling sedikit adalah 21.000 hingga 24.000 kilogram. Sedangkan kelima bus tingkat hibah dari Tahir Foundation hanya memiliki berat 18.000 kg.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI menerima bantuan hibah sebanyak lima bus tingkat dari Tahir Foundation pada 10 Desember 2014. Rencananya, bus tersebut akan digunakan untuk angkutan gratis sebagai kompensasi dari pemberlakuan larangan sepeda motor melintas di ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin.

APBD DKI 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar Rp 73,08 triliun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

"”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti "

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi serta empat Wakil Ketua DPRD DKI dan dihadiri sebanyak 86 dari total sebanyak 106 anggota dewan.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak Eksekutif, total anggaran yang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun,"

ujar M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015, awalnya mencapai Rp 76 triliun lebih.
Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

”APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun; belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun; pembiayaan daerah sebesar Rp 3,64 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 8,9 triliun. Sehingga Total APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun,” katanya.

Usai membacakan laporan Banggar, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan Perda APBD DKI 2015.
"Apakah rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dengan ditingkatkan menjadi Perda APBD?"
tanya Prasetyo kepada anggota dewan yang seraya dijawab serentak, setuju oleh anggota dewan.
Mendengar persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI.

Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas kerja samanya yang telah mengesahkan APBD DKI 2015.

”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti,"

Djarot Beri Surat Peringatan ke Kadis Kebersihan

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat blusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Dalam kunjungannya itu, banyak hal ditemui orang nomor dua di ibu kota tersebut. Salah satunya, soal masih banyaknya tumpukan sampah yang dapat dengan mudah dijumpai di wilayah tersebut.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya "

Alhasil, kondisi demikian tentu membuat gusar mantan Walikota Blitar tersebut. Karenanya, Djarot pun berencana memberikan surat peringatan (SP) satu ke kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya," tegas Djarot, di sela-sela kegiatan blusukannya, Selasa (27/1).

Langkah tegas yang dilakukan Djarot ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama perjalanannya menyambangi sejumlah wilayah di Jakarta Barat, dirinya menemukan banyak tumpukan sampah. Ketiga pimpinan SKPD yang disebutkan tadi dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

Saat tiba di Pasar Kedoya, Kebon Jeruk misalnya. Aroma bau tak sedap sampah yang menyengat langsung tercium saat Djarot baru saja menginjakkan kakinya di lokasi tersebut. Belakangan diketahui, terdapat tumpukan sampah yang belum diangkut hingga seminggu lamanya. Adapun alasan yang disampaikan Kepala Pasar Kedoya, Dede Tabrizi, disebabkan tidak adanya truk pengangkut sampah. Padahal, dirinya mengaku sudah berkali-kali menghubungi pihak terkait untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut.

Di lokasi yang disambangi berikutnya, Djarot pun kembali dibuat kecewa. Pasalnya, lagi-lagi dirinya menemukan tumpukan sampah di bantaran Kali Angke. Sama seperti di lokasi sebelumnya, bau menyengat sampah juga tercium di lokasi ini. Tak hanya di bantaran kali, sampah juga terlihat mengotori badan sungai.

Puncak kekesalan Djarot pun bertambah saat tiba di lokasi berikutnya. Lagi-lagi dirinya mendapati tumpukan sampah yang menggunung di dekat Taman Pendongkelan. Ironisnya, tumpukan sampah itu berada di lokasi bermain anak-anak.

Logistik untuk Korban Banjir Siap Disalurkan

Untuk meringankan beban warga korban banjir di Jakarta Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiagakan logistik yang siap disalurkan ke warga korban banjir di 10 kecamatan. Bantuan tersebut berupa selimut, mie instan, air mineral, serta obat-obatan.

" Kebutuhan logistik tersebut akan kita sebar di 25 Kelurahan dengan total 168 RW rawan banjir"

"Kebutuhan logistik tersebut akan kita sebar di 25 kelurahan dengan total 168 RW rawan banjir, namun yang menjadi target ada empat titik yaitu Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, dan Balekambang," ujar Kepala BPDB Jakarta Timur, Iwan P Samosir, Minggu (25/1).

Selain bantuan logistik, kata Iwan, pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4.062 personel untuk membantu evakuasi para korban yang terjebak banjir.

"Total ada 4.062 petugas gabungan dari beberapa SKPD, semuanya telah siap untuk penanggulangan bencana banjir," kata Iwan.

Mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi, lanjut Iwan, pihaknya akan terus melakukan pantauan selama 24 jam.

"Kita terus pantau selama 24 Jam, jika ketinggian air di hulu sudah tinggi maka kita akan sebarkan informasi kepada lurah dan camat melalui SMS Gateway. warga juga akan diberikan peringatan melalui early warning sistem  berupa sirene,"

DKI Larang Iklan Rokok di Reklame

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, semua iklan rokok di ruang publik dilarang.

" Ini sudah efektif karena sudah diundangkan. Jadi tidak boleh lagi ada izin untuk iklan di media luar ruang. Kecuali yang izinnya sudah ada, masih boleh sampai izin berakhir"

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, sejak kebijakan itu diundangkan maka tidak akan dikeluarkan lagi izin iklan rokok di media luar ruang. Sementara bagi iklan yang masih belum habis izinnya masih diperbolehkan.

"Ini sudah efektif karena sudah diundangkan. Jadi tidak boleh lagi ada izin untuk iklan di media luar ruang. Kecuali yang izinnya sudah ada, masih boleh sampai izin berakhir," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (23/1).

Dia mengaku telah menginstruksikan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta agar tidak menerima lagi perpanjangan izin untuk iklan di media luar ruang. "Tidak ada perpanjangan lagi sekarang. Kita juga sudah kasih tahu BPTSP, kalau ada yang mau perjanjang sudah tidak bisa lagi," ujarnya.
Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat itu, pembahasan aturan itu sudah dilakukan sejak lama.

Pertimbangannya yakni merupakan seruan dari dunia internasional. Selain itu juga pihaknya mendapatkan masukan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti tembakau.

"Itu seruan dunia. Ini juga perhatian pemda, termasuk masukan dari masyarakat dan LSM anti tembakau. Saya yakin tidak akan berpengaruh besar pada pendapatan pajak reklame. Karena masih ada iklan dari produk lainnya," ucapnya.

Sementara itu, terkait iklan rokok di tembok-tembok yang terdapat di kios juga akan ditertibkan jika izinnya sudah berakhir. Satpol PP DKI Jakarta akan dilibatkan dalam penertiban iklan rokok tersebut.

7 Kelurahan di Tanjung Priok Tergenang

Selain wilayah Kelapagading, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Priok juga tergenang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Genangan juga diperparah oleh meluapnya aliran Kali Sunter yang mengalir di wilayah tersebut.

" Pompa di Sunter Selatan dan Sunter Utara kami optimalkan sehingga air sudah bisa menyedot air di wilayah Tanjung Priok"

Tercatat tujuh kelurahan di Tanjung Priok tergenang sejak Jumat (23/1) pagi tadi. Ketujuh kelurahan itu yakni, Warakas, Sunter Agung, Sunter Jaya, Sungai Bambu, Kebon Bawang, Tanjung Priok dan Papanggo.
Camat Tanjung Priok, Muhammad Fiskal mengatakan, genangan yang terjadi di wilayahnya juga imbas dari dijebolnya beberapa titik tanggul di Jl Yos Sudarso saat pengerjaan proyek normalisasi Kali Sunter.

"Genangan hampir terjadi di seluruh kelurahan. Padahal, tahun lalu (genangan) tidak separah kali ini," ujar Fiskal, Jumat (23/1).

Kabid Sungai dan Pantai Aliran Timur, Dinas PU Tata Air DKI Jakarta, Monang Ritonga mengatakan, untuk penanganan banjir di Jakarta Utara, pihaknya menutup beberapa titik tanggul yang jebol menggunakan 5.000 karang berisi pasir. Pihaknya juga mengoptimalkan kerja sejumlah pompa air di rumah pompa Sunter Utara dan Sunter Selatan.

"Pompa di Sunter Selatan dan Sunter Utara kami optimalkan sehingga air sudah bisa menyedot air di wilayah Tanjung Priok," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menempatkan lima pompa mobil dengan kekuatan masing-masing mencapai 300 liter di Jl Boulevard Artha Gading. Pompa ini dipasang untuk menyedot air dari salurah PHB Artha Gading ke Kali Sunter.

"Genangan di Kelapagading juga sudah mulai surut. Sebagai antisipasi kami siapkan 15 ribu karung berisi pasir dan sudah meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk memperbaiki tanggul yang jebol,

Tarif Angkutan Umum di Jakarta Turun

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI kembali menurunkan tarif angkutan umum di Jakarta sebesar Rp 500 menyusul turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh "

Ketua DPD Organda Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut disepakati, tarif angkutan umum turun sebesar Rp 500.

"Surat usulan penurunan tarif ini akan diserahkan ke Pak Gubernur besok. Jadi minimal lusa sudah berlaku kalau Pak Gubernur sudah teken SK-nya," kata Shafruhan, Senin (19/1).

Dia menyebutkan penurunan tarif yang diusulkan yakni sebesar Rp 500. Dengan pertimbangan komponen BBM dalam perhitungan tarif yakni sebesar 17-20 persen. Dalam perhitungan tarif hanya turun sebesar Rp 200, kemudian dibulatkan menjadi Rp 500.

 "Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh," ujarnya.

Penurunan tarif yang diusulkan yakni untuk bus sedang (AC) dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.000, bus besar (AC) dari Rp 9.500 menjadi Rp 9.000, dan bus kecil dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.500. Tetapi untuk tarif Kopaja, Metromini, dan Mayasari Bhakti non AC tidak ada penurunan tarif. Tarifnya tetap Rp 4.000.

Alasannya karena melihat kemampuan dari ketiganya. "Sekarang saja mereka sudah megap-megap, apalagi kalau diturunkan lagi, napasnya putus nanti," ucapnya.

Sementara khusus angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif, karena tarif taksi dibuat 2 pilihan, yaitu tarif atas dan tarif bawah. Tarif bawah taksi untuk buka pintu pertama sebesar Rp 7.500 dan Rp 4.000 untuk kilometer selanjutnya. Sedangkan tarif atas Rp 8.000 untuk buka pintu pertama dan Rp 4.500 untuk kilometer selanjutnya. "Maka jika terjadi penurunan harga BBM yang signifikan, angkutan taksi masih bisa menggunakan tarif bawah," ucapnya.

Dia menegaskan semua operator harus mengikuti penurunan tarif ini. Karena angka perhitungannya sudah melalui rapat pleno Organda. "Semua operator angkutan umum harus ikut menurunkan, harus menerima, itu sudah perhitungan paling riil," tegasnya.

Tarif ini akan berlaku tiga bulan ke depan. "BBM kan ada kemungkinan akan berubah-ubah terus karena mengikuti harga minyak dunia. Tapi tidak mungkin juga kita tiap dua minggu atau satu bulan ubah-ubah terus. Makanya kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menentukan apakah harga BBM akan dinaikkan, diturunkan, atau tetap,"

"Pemimpin Harus Tiru Empat Sifat Rasulullah" Basuki (Ahok) Gubernur Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang digelar oleh Rumah Kajian Alquran Al Barru, di Gedung SMESCO, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

" Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah"

Basuki dalam sambutannya menekankan pentingnya memiliki dan meniru keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).

"Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah," kata Basuki.

Bahkan Basuki dengan lancar menceritakan beberapa kisah tentang Rasulullah. Salah satunya cerita tentang Rasulullah yang dilempari kotoran saat menunaikan shalat. Namun Nabi Muhammad tidak pernah membalas perbuatan orang tersebut.

"Kalau saya jadi panglima Rasulullah saat itu, mungkin saya sudah minta penggal kepala orang itu," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara mengingatkan agar umat muslim di mana pun berada senantiasa dapat menjaga ucapan dan tindakan.

"Cinta Rasul yang dibangun adalah insan yang cerdas. Maka gerakan yang kami bawa sekarang adalah transparansi, membela yang benar, dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin untuk membangun akhlakul karimah," ujar Khofifah yang juga menandatangani Deklarasi Gencar (Gerakan Cinta Rasulullah).

Turut juga hadir dalam acara tersebut mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, sastrawan Abdul Hadi, pendiri Mizan Group, Haidar Bagir, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Ali Mochtar.