233 Tenaga Honorer Diangkat Jadi CPNS DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 233 tenaga honorer dari sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

" Jangan sampai pas masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS jadi malas"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS untuk tetap rajin bekerja.

 "Jangan sampai saat masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS malas," kata Basuki, saat pemberian Surat Keputusan (SK) CPNS kepada para tenaga honorer kategori II di Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8).

Ditegaskan Basuki, dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada CPNS yang kinerjanya kurang baik. Mereka tidak hanya terancam sanksi administrasi tetapi juga pemecatan, apalagi jika melakukan kecurangan atau memainkan uang rakyat,

Di Jakarta ada sebanyak 4.602 orang tenaga honorer. Dari jumlah itu hanya sebanyak 233 tenaga honorer saja yang lulus seleksi. Sementara sisanya sebanyak 4.369 orang tenaga honorer kategori II masih dalam proses penetapan NIP.

"Tidak usah nyogok-nyogok supaya dapat lolos. Begitu saudara main, langsung kita coret,"

233 honorer yang diangkat berasal dari, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual satu orang, Dinas Kelautan dan Pertanian tiga orang, Dinas Kesehatan empat orang, Dinas Olahraga dan Pemuda satu orang, Dinas Pendidikan 207 orang, Sekretariat Kota Jakarta Barat empat orang, Sekretariat Kota Jakarta Pusat dua orang, Sekretariat Kota Jakarta Utara 10 orang, serta Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu satu orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika menambahkan, terus memproses sisa tenaga honorer yang belum diangkat. Bahkan direncanakan setiap pekan akan ada penertiban SK untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS.

"Setiap minggu akan ada penerbitan SK untuk honorer yang belum diangkat," tandasnya.

DKI Pastikan Harga Sewa Rusun Jatinegara Barat Tidak Akan Naik

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan harga sewa Rusun Jatinegara Barat yang ditempati warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

" Tidak akan ada kenaikkan harga sewa"

"Tidak akan ada kenaikkan harga sewa. Mereka tetap‎ dikenakan harga sewa unit Rp300 ribu per bulan," kata Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rabu (26/8).

Ika menegaskan, warga Kampung Pulo yang terkena‎ proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu diberikan fasilitas hunian di Rusun Jati‎negara Barat dengan biaya sewa atau iuran pemeliharaan sebesar Rp 300 ribu per bulan atau Rp10 ribu per hari.

"‎Bahkan tiga bulan pertama, mereka dibebaskan biaya sewa," ujar Ika.

Ika menjelaskan, biaya sewa rusun sebesar Rp 300 ribu per bulan ‎itu sudah termasuk biaya kebersihan, listrik dan air. Sehingga bisa dipastikan tak ada lagi biaya tambahan lain yang akan dibebankan kepada masyarakat Kampung Pulo.

Mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara ini mengimbau kepada seluruh warga Kampung Pulo yang telah menempati unit Rusun Jatinegara Barat agar tidak perlu lagi merasa khawatir. 

"Saya imbau warga jangan lagi resah dan merasa khawatir. Pemprov DKI tidak mau membebani warga selama tinggal di rusun," tandas Ika.

Pemprov Jakarta Akan Bangun Rusunawa 18 Lantai di Kampung Pulo

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setinggi 16-18 lantai di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Saya mau bikin tempat wisata. Nanti saya bikinin rusun 16 atau 18 lantai, ada hutan dan wisata air Ciliwung yang bersih "

Selain membangun rusunawa, kata Basuki, di sekitar areal Kampung Pulo nantinya akan dibuatkan wisata air sepanjang aliran Kali Ciliwung di kawasan tersebut.

"‎Kampung Pulo saya mau tinggiin. Saya mau bikin tempat wisata. Nanti saya bikinin rusun 16 atau 18 lantai, ada hutan dan wisata air Ciliwung yang bersih. Bisa buat jualan di bawah juga,"

Basuki menuturkan, pihaknya akan berupaya mengembalikan Kampung Pulo seperti saat zaman penjajahan Belanda dengan membangun wisata air di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan nama dari Kampung Pulo yang diartikan kampung di tengah pulau.

"Jadi Kampung Pulo itu adalah kampung di tengah pulau. Di tengah itu baru asli Kampung Pulo, dari zaman Belanda ada," terang Basuki.

Dikatakan Basuki, setelah rusunawa rampung dibangun, warga Kampung Pulo bisa menempatinya dengan cukup membayar sewa Rp 300 ribu per bulan atau Rp 10 ribu per harinya.

"Kita bikin deh apartemen di tengah. Mereka tinggal seumur hidup. Saya subsidi, tinggal bayar biaya pemeliharaan saja. Nanti kalau di rusun ada engsel pintu rusak, kami yang akan kerjain," jelas Basuki.