DKI Jakarta Dapat 100 ribu Bibit Pohon

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan 100 ribu bibit pohon dari kebun bibit Paguyuban Budiasih (Budidaya Trembesi) yang didirikan Komandan Paspampres, Mayjen TNI Doni Monardo. Ribuan pohon tersebut akan tanam di taman-taman yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.

Sebelum menerima ratusan ribu bibit pohon tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengunjungi kebun bibit yang ditanam di lahan seluas 12 hektar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/1) sore. Di lahan tersebut ditanami berbagai macam jenis pohon diaman beberapa diantaranya merupakan jenis tanaman langka. "Di kebun ini ditanam sebanyak 2 juta pepohonan dari berbagai jenis," ujar Letkol Rio Firdianto, Ketua Paguyuban Budiasih, Minggu (5/1).

 "Tanaman langka sebagian akan kita akan tanam di monas. Seperti Merbou, Ulin, Puspa Kenari, ini mahal dan langka. Kebetulan di sini (Kebun bibit Budiasi)ada semua," ujar Jokowi di kebun bibit Budiasi di Desa Kadumanggu, Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu (5/1/2014).

Di lokasi itu, Jokowi pun mengelilingi beberapa lokasi budidaya pohon seperti jenis, gahuru, meranti, merbau, sengon, mahoni, dan trambesi.

Setelah puas melihat berbagai jenis pohonan yang ada, Jokowi pun menuju kebun yang terdapat sekitar 12 ribu pohon sengon. "Saya pikir di sini hanya ratusan ribu pohon saja, tapi jumlahnya sampai jutaan," kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, rencananya pada pekan depan akan diserahkan sebanyak 100 ribu bibit pohon kepada Pemprov DKI. "Dari sini katanya mau nyumbang seluruh pohon-pohonnya untuk ditanam di Jakarta. Dikasih ya terimakasih dong. Saya terima," kata Jokowi.

Selain di Monas, lanjutnya, pohon-pohon sumbangan itu akan langsung ditanam ditempat-tempat yang memang membutuhkan jumlah pohon yang lebih banyak seperti di lokasi taman dan hutan kota di beberapa wilayah. Rencananya, pohon-pohon tersebut juga akan ditanam di sejumlah lokasi seperti, Semper, Pluit, Penjaringan dan Rorotan.

40 Sekolah di Jakpus Segera Diperbaiki

Sebanyak 40 sekolah di Jakarta Pusat yang terdiri dari  bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)  yang mengalami kerusakan,segera diperbaiki ,, perbaikan dikerjakan pada tahun ini juga. Perbaikan meliputi, perbaikan sedang dan perbaikan berat. Sedangkan rehab total bangunan sekolah akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Kepala Sudin Dikdas Jakarta Pusat, Sujadiyono mengatakan, bangunan sekolah yang rusak diantaranya terdiri dari 32 bangunan SD dan 8 SMP. Beberapa SMP yang harus dilakukan rehab total antara lain, SMPN 93 di Jl Gunung Sahari, SMPN 10 di Kemayoran, dan SMPN 8 di Menteng. "Kalau untuk kategori rehab sedang antara lain SDN 01 Gondangdia dan SDN 01 Menteng. Kedua sekolah itu hanya mengalami kerusakan pada plafon dan beberapa kayunya lapuk," ujar Sujadiyono, Minggu (5/1).

Untuk perbaikan gedung kategori rusak berat atau sedang, akan dilakukan di 32 sekolah dan 8 bangunan SMP. Dua bangunan menjadi prioritas yakni gedung SMP 76 dan SMP 73. Perbaikan untuk rusak berat dan sedang akan dikerjakan oleh Sudin Dikdas Jakarta Pusat. "Kalau yang rusak berat dan sedang biasanya yang kami perbaiki atap, pintu, jendela, lantai, dan pengecatan," katanya.

Sementara itu, sambungnya, untuk SD ada 32 gedung sekolah yang akan diperbaiki. Namun, untuk skala prioritas pihaknya mendahulukan dua sekolah yakni, SD 01 Menteng dan SD 01 Gondangdia. Pengerjaan bangunan fisik sekolah tersebut dilakukan pada Maret 2014 "Kami pertimbangkan juga dengan anak didik. Karena kasihan kalau sekolah direhab, kan mereka harus direlokasi," ucapnya.

Ditambahkan Sujadiyono, anggaran kategori rusak berat dan sedang itu akan dialokasikan dari APBD  DKI Jakarta dengan nilai anggaran bervariasi sebab masing-masing sekolah berbeda jenis pengerjaannya. "Kami ajukan angaran Rp 1 - 1,5 miliar untuk satu sekolah yang masuk kategori rusak berat," tandasnya.

Administrasi Kependudukan DKI Gratis !!!!

Mulai tahun 2014, Administrasi Kependudukan DKI Gratis !!!!... Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tidak diperkenankan lagi memungut retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran hingga perkawinan di gereja. Dengan dihapuskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan, diperkirakan akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta hingga sebesar Rp 11 miliar.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan, penerapan kebijakan ini sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi. "Mulai tahun ini seluruh pelayanan di Dinas Kependudukan diseluruh Jakarta gratis. Untuk KTP, KK, termasuk akta kelahiran," ujar Purba, Minggu (5/1).

Dikatakan Purba, meski retribusi administrasi kependudukan dihilangkan tidak akan berpengaruh banyak terhadap PAD DKI. Sebab, selama ini, kata Purba, pendapatan dari retribusi kependudukan tidak terlalu besar yakni hanya Rp 11 miliar saja. "Tidak akan berpengaruh besar. Dari retribusi ini hanya Rp 11 miliar saja. Tahun ini kita nol-kan, yang penting keberpihakan pada rakyat," tegas Purba.

Dengan dihilangkannya retribusi kependudukan ini, sambung Purba, jangan dilihat dari nilai yang hilang, melainkan keberpihakan kepada masyarakat. "Semua retribusi kependudukan gratis, termasuk juga pembuatan akta kelahiran yang telat," katanya.

Sejak semula, tambahnya, untuk biaya KTP dan KK memang telah digratiskan. Sementara untuk akta jika terlambat lebih dari 14 hari dikenakan denda sebesar Rp 25 ribu. Sementara surat keterangan pelaporan kelahiran untuk mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) dikenakan Rp 10 ribu.

Kemudian untuk perkawinan di gereja semula di kenakan biaya Rp 200 ribu dan di kantor sebesar Rp 100 ribu. Kebijakan ini diambil, karena melihat administrasi ini juga merupakan kebutuhan dasar bagi warga Jakarta. "Jadi semuanya sekarang digratiskan," katanya.

Agar tidak terjadi penyimpangan, kata Purba, di setiap kantor kelurahan dan kecamatan akan ditempel stiker. Masyarakat diimbau agar tidak memberikan imbalan kepada petugas saat mengurus administrasi kependudukan. "Kita akan pasang stiker agar masyarakat mengetahui kebijakan ini," tandasnya.

Diakui Purba, saat ini sebanyak 97 persen warga ibu kota telah memiliki KK. Sementara yang memiliki akta kelahiran juga mencapai 97 persen. Terlebih, kini pengurusan akta bisa dibuat berdasarkan KTP.