Pemprov DKI Jakarta dekati produsen bus asal Swedia, PT Scania,

Kasus bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat yang diimpor dari Cina tak membuat Pemprov DKI Jakarta kapok untuk membeli bus impor. Bahkan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mendekati produsen bus asal Swedia, PT Scania, untuk ikut dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB.

Pemprov DKI Jakarta telah menggelar pertemuan dengan direksi produsen bus PT Scania. Produsen bus asal swedia itu diminta memasukkan harga dalam sistem elektronik katalog (E-Katalog) yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. “Kami sedang melobi Scania agar mau ikut dalam E-Katalog sehingga pengadaan bus Transjakarta dan BKTB memiliki standar internasional,” kata Basuki di Balaikota, Rabu (19/3).

Pada awal pertemuan, Basuki mengaku, perusahaan truk dan bus asal Swedia ini pesimis untuk mengikuti lelang dalam E-Katalog Pemprov DKI. "Sebelumnya, Scania juga pernah ikut tender kita, tetapi selalu bersaing dengan produk serupa dari negeri Tiongkok dan akhirnya kalah,” ungkapnya.

Mendengar hal tersebut, Basuki pun berusaha menyakinkan direksi PT Scania untuk ikut serta dalam proses pengadaan bus yang akan digelar pada tahun ini.

Bahkan, mantan anggota Komisi II DPR ini menjamin bahwa Pemprov DKI saat ini bersedia membayar harga lebih mahal dari bus dari Tiongkok asalkan produk tersebut dapat bertahan lama hingga puluhan tahun. “Jadi kami ingin dia masuk ke dalam tender. Malaysia saja sudah pakai Scania, kenapa tidak coba pakai juga? Kami dorong Scania untuk masuk ke E-Katalog, untuk masukkan bus kota,” jelasnya.

Alhasil, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, pihak Scania bersedia mengirimkan satu model bus kota yang telah dipakai di sejumlah negara maju. "Nanti contoh bus akan datang ke Jakarta. Kalau mau beli Scania, nanti bus ini dikasih ke kami. Iya, sekarang saya sedang lobi-lobi mereka,”


Sumber: berita jakarta

Penyelesaian Waduk di Pondok Rangon Dipercepat

Penyelesaian Waduk di Pondok Rangon Dipercepat

Pembangunan tiga waduk di Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 19 hektare akan dipercepat Pemprov DKI. Semula ditargetkan pembangunan selama enam bulan, kemudian dipercepat hanya menjadi tiga bulan saja. Sehingga pada Juni mendatang baskom raksasa tersebut sudah dapat difungsikan.

Melihat kemajuan yang cepat dari pengerukan waduk, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memperkirakan pembangunannya akan lebih cepat dari target semula. Saat ini kedalaman waduk sudah mencapai tiga meter sampai empat meter dari rencana kedalaman mencapai 7 meter. "Target tiga bulan. Kemarin target enam bulan tapi keliru, kelamaan," kata Jokowi di sela-sela meninjau proyek waduk, Rabu (19/3).

Jika sudah dapat difungsikan waduk tersebut diperkirakan bisa mengurangi banjir di wilayah Halim, Cipinang, Kelapa Gading dan sekitarnya. Sedikitnya delapan unit alat berat sudah bekerja menggali tanah berwarna merah yang berada di lembah Pondok Ranggon tersebut.

Jokowi menjelaskan pekerjaan tiga waduk dimulai awal bulan ini, namun masih ada beberapa tanah yang belum dibebaskan. Ketiga waduk diberi nama Pondok Ranggon 1, Pondok Ranggon 2 dan Pondok Ranggon 3, luasnya masing-masing 11,5 hektare, 5 hektare, dan 2 hektare.

Dari ketiga waduk tersebut bisa menampung air sebanyak 950.000 meter kubik dengan rincian kurang lebih masing-masing waduk 550.000 meter kubik, 250.000 meter kubik dan 150.000 meter kubik. Jokowi menilai kapasitas tersebut bisa mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta Timur dan Jakarta Utara terutama aliran sungai Sunter. "Yang penting pada waktu hujan Desember nanti sudah berfungsi," jelasnya.

Adapun pengembangan taman dan fasilitas lainnya belum dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti taman dan ruang terbuka hijau untuk rekreasi keluarga Waduk Pluit dan Ria-Rio kemungkinan baru bisa diselesaikan pada akhir tahun.

Usai meninjau pembangunan waduk, Jokowi juga blusukan ke kantor Kelurahan Pondok Ranggon Cipayung Jakarta Timur. Bahkan Jokowi, sempat membuka sepatunya saat hendak masuk ke kantor kelurahan lantaran penuh dengan lumpur dan tidak ingin mengotori lantai. Jokowi didampingi Lurah Pondok Ranggon Mahpuz MZ, kemudian meninjau sentra Pelayanan Masyarakat Terpadu di kelurahan tersebut. Jokowi mengkritik ruang pelayanannya sempit sehingga perlu ada desain ulang tata ruang agar nyaman bagi masyarakat. Ruangan berukuran 5 meter x 3 meter tersebut menjadi pusat segala pelayanan seperti kartu keluarga (KK), KTP, akta kelahiran, akta kematian dan sebagainya.

Sumber: berita jakarta