Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan bus Transjakarta. Dirinya juga belum mau mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat lantaran hal ini masih didalami Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Indikasi penyimpangan ada, tapi saya tidak mau mendahului penyelidikan dari BPKP," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/3).
Indikasi tersebut muncul setelah dari hasil investigasi menemukan adanya kerusakan pada beberapa komponen bus yang baru dibeli tersebut.
Dikatakan Jokowi, pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk menyimpulkan hasil investigasi. Sehingga pihaknya meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit kembali. "Sekarang itu baru dikerjakan oleh BPKP. Kalau saya satu-satu, BPKP itu rampung dulu. Sebelum rampung, saya belum mau berkomentar," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi juga mengaku siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerusakan bus Transjakarta baru. Terlebih, pembelian 310 bus Transjakarta dan 346 bus sedang untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) itu terjadinya saat kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam tidak akan merampungkan pembelian bus Transjakarta bermerk Ankai tersebut. Saat ini, tambah Basuki, pihaknya baru membayar uang muka sebesar 20 persen.
"Apabila pihak importir atau agen tunggal pemegang merek (ATPM), PT San Abadi, tetap bersikeras menagih pembayaran, Pemprov DKI tidak akan tinggal diam,"
Sumber: berita jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar