Basuki Ancam Miskinkan Pejabat Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan membuat miskin pejabat DKI yang masih nekat berbuat korupsi atau mempermainkan APBD.

" Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi"

‎Basuki menegaskan, sanksi terhadap pejabat korupsi tidak cukup didemosi atau distafkan dari jabatan, tetapi harus dipenjarakan dan disita harta bendanya yang didapat dari hasil kejahatan korupsi.

"Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi," kata Basuki saat melantik 375 pejabat eselon II, III dan IV di Balai Kota, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, untuk memenjarakan para pejabat yang korupsi, ia telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Memorandum Of Understanding (MOU). Tujuannya agar pejabat korupsi dapat dipenjara seumur‎ hidup, tanpa diberi remisi dan dimiskinkan dengan menyita seluruh harta benda mereka.

"Itu supaya mereka (para pejabat koruptor) bisa mengerti susahnya masyarakat saat ini," ungkap Basuki.

‎Dalam kesempatan tersebut, Basuki kembali mengingatkan agarratusan pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan jujur dan melayani masyarakat. Bila tidak demikian, bukan tidak mungkin dalam waktu sebulan ke depan, jabatan mereka akan hilang karena distafkan.

Basuki Ingin Wawancarai Langsung PNS Potensial

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan kembali merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Untuk mendapatkan orang terbaik, Basuki bahkan berencana mewawancarai langsung para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berasal dari angkatan muda.

" Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa?"

"Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa? Kalau bagus ya mereka mesti dimasukin ke jabatan struktural untuk menguasai seluruh birokrasi di DKI," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Mantan Anggota Komisi II DPR ini menuturkan, meski masih angkatan muda, saat ini beberapa PNS angkatan 2010 sudah menduduki jabatan eselon IV. Seperti, posisi Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu (BPTSP) tingkat kecamatan dan kelurahan. Sebelumnya, mereka juga mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan.

"Saya akan terus wawancara mereka. Jadi begitu dapetin (PNS) yang bagus-bagus, nanti Januari-Februari saya mau cuci gudang tuh. Jadi PNS yang enggak jelas dan malas, saya jadikan staf.  Terus PNS muda kami naikkan saja sudah," kata Basuki.

Seperti diketahui, pada Jumat (4/9) besok, Basuki berencana melakukan perombakan jabatan struktural. Setidaknya ada puluhan pejabat yang akan dimutasi, baik dari eselon IV, eselon III, dan eselon II. Adapun jumlah pejabat yang akan dilantik mencapai 90 orang.

Ahok Minta PHL Laporkan Pemotongan Gaji

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk melaporkan jika gaji mereka dipotong. Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ketahuan memotong gaji PHL akan langsung dipecat.

" Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini"

Basuki mengaku telah mengetahui adanya permainan tersebut. Beberapa mandor memanfaatkan keberadaan PHL. Mereka mengancam PHL tidak akan diperbolehkan bekerja jika tidak menyetor sebagian gajinya.

"Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini. Orang kecil pasti takut, kasihan kan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/9).

Padahal, lanjut Basuki, para PHL telah dikontrak secara individu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Gaji yang diterima PHL saat ini sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,7 juta.

"Dulu mereka hanya digaji Rp 600-800 ribu dibawah UMP. Lalu kita potong dan langsung kontrak dengan kami, besarannya seperti UMP," ucap Basuki.

Basuki pun meminta kepada PHL untuk melaporkan jika gajinya dipotong. Sehingga dirinya bisa memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bersangkutan.
"Mungkin ada nyetor juga ke atas. Saya curiga ke atas dipotong juga. Jadi mereka harus berani lapor. Kita akan lapor polisi dan pemecatan" tegas Basuki.

Namun menurut Basuki, ada beberapa PHL yang enggan melapor. Sebab mereka juga tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya.

"Mereka nggak mau lapor kenapa? Karena banyak juga PHL yang malas. Dia sebenarnya nggak masuk. Begitu bagian nggak merata, dia teriak nih. Ini juga belum tentu orang jujur loh. Bisa juga dia orang yang memang nggak kerja sesuai wilayahnya,"

DKI Segera Sosialisasikan Pinjaman Modal Usaha

   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi pinjaman modal usaha bagi pedagang di pasar-pasar tradisional. Nantinya dalam sosialisasi, akan dilibatkan perwailkan dari Bank DKI dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) DKI Jakarta.

" Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar"

"Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar," ujar Irwandi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM) DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Irwandi, sasaran utama sosialisasi yaitu pedagang pasar tradisional, pasar rakyat, dan lokasi binaan. Karena memang sasaran pinjaman diberikan agar pedagang-pedagang dalam kategori kecil bisa berkembang.

"Agar pedagang mikro kecil terutama itu bisa mengembangkan usahanya, dan meningkat kelasnya," tutur Irwandi.

Sementara Ketua Umum Pusat Koperasi Pasar (Puskopas) DKI, Zaenal mengaku senang dengan rencana tersebut. Menurutnya, banyak pedagang di pasar yang membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha mereka berdagang.

"Selama ini baru dua pasar, yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Manggarai. Kami berharap bantuan pinjaman modal merata," tandas Zaenal.

Rusun Jatinegara Barat Terbaik di DKI

Rusun Jatinegara Barat yang berada di pusat kota, atau sekitar 50 meter dari Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, dinilai merupakan rusun terbaik yang ada di ibu kota.

"Bila dibandingkan rusun lain, ini merupakan yang terbaik. Kita akan jaga agar rusun kita ini tetap dalam kondisi baik "

"Bila dibandingkan rusun lain, ini merupakan yang terbaik. Kita akan jaga agar rusun kita ini tetap dalam kondisi baik," kata Sayid Ali, Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Jumat (28/8).

Mewahnya Rusun Jatinegara Barat seolah menepis anggapan sebagian orang yang menyebutkan rusun yang dikelola pemerintah kerap terlihat kumuh dan semrawut.

Berbeda dengan kebanyakan rusun pemerintah lain, secara fasilitas, warga dimanjakan sebanyak 10 lift dan CCTV. Belum lagi fasilitas unit memiliki dua kamar, dapur basah dan balkon untuk menjemur bermaterial bagunan layaknya apartemen. Di setiap selasar lantai pun dilengkapi sprinkler lengkap berikut sensor kebakaran.

Secara letak, posisinya yang berada sekitar 50 meter dari terminal Kampung Melayu dan 150 meter dari Stasiun Tebet pun memudahkan warga mengakses layanan transportasi publik. Sedangkan Pasar Jatinegara sebagai pasar terbesar di Jakarta Timur pun hanya berjarak sekitar 350 meter saja.

Sayid Ali mengatakan, sebagai biaya perawatan, setiap bulannya para penghuni yang merupakan warga relokasi Kampung Pulo, hanya dipungut biaya Rp 300 ribu.

Biaya tersebut sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

"Untuk teralis sudah mulai dipasang di setiap jendela unit," ujar Sayid.

Fasilitas tambahan yang sudah masuk diantaranya, layanan klinik kesehatan, tempat sampah pilah, perpustakaan anak dan sarana olah raga tenis meja. Nantinya, fasilitas dan sarana seperti PAUD, gerobak usaha dan lain-lain dalam proses menyusul.

233 Tenaga Honorer Diangkat Jadi CPNS DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 233 tenaga honorer dari sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

" Jangan sampai pas masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS jadi malas"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS untuk tetap rajin bekerja.

 "Jangan sampai saat masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS malas," kata Basuki, saat pemberian Surat Keputusan (SK) CPNS kepada para tenaga honorer kategori II di Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8).

Ditegaskan Basuki, dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada CPNS yang kinerjanya kurang baik. Mereka tidak hanya terancam sanksi administrasi tetapi juga pemecatan, apalagi jika melakukan kecurangan atau memainkan uang rakyat,

Di Jakarta ada sebanyak 4.602 orang tenaga honorer. Dari jumlah itu hanya sebanyak 233 tenaga honorer saja yang lulus seleksi. Sementara sisanya sebanyak 4.369 orang tenaga honorer kategori II masih dalam proses penetapan NIP.

"Tidak usah nyogok-nyogok supaya dapat lolos. Begitu saudara main, langsung kita coret,"

233 honorer yang diangkat berasal dari, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual satu orang, Dinas Kelautan dan Pertanian tiga orang, Dinas Kesehatan empat orang, Dinas Olahraga dan Pemuda satu orang, Dinas Pendidikan 207 orang, Sekretariat Kota Jakarta Barat empat orang, Sekretariat Kota Jakarta Pusat dua orang, Sekretariat Kota Jakarta Utara 10 orang, serta Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu satu orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika menambahkan, terus memproses sisa tenaga honorer yang belum diangkat. Bahkan direncanakan setiap pekan akan ada penertiban SK untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS.

"Setiap minggu akan ada penerbitan SK untuk honorer yang belum diangkat," tandasnya.

DKI Pastikan Harga Sewa Rusun Jatinegara Barat Tidak Akan Naik

Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan harga sewa Rusun Jatinegara Barat yang ditempati warga Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

" Tidak akan ada kenaikkan harga sewa"

"Tidak akan ada kenaikkan harga sewa. Mereka tetap‎ dikenakan harga sewa unit Rp300 ribu per bulan," kata Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Rabu (26/8).

Ika menegaskan, warga Kampung Pulo yang terkena‎ proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu diberikan fasilitas hunian di Rusun Jati‎negara Barat dengan biaya sewa atau iuran pemeliharaan sebesar Rp 300 ribu per bulan atau Rp10 ribu per hari.

"‎Bahkan tiga bulan pertama, mereka dibebaskan biaya sewa," ujar Ika.

Ika menjelaskan, biaya sewa rusun sebesar Rp 300 ribu per bulan ‎itu sudah termasuk biaya kebersihan, listrik dan air. Sehingga bisa dipastikan tak ada lagi biaya tambahan lain yang akan dibebankan kepada masyarakat Kampung Pulo.

Mantan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara ini mengimbau kepada seluruh warga Kampung Pulo yang telah menempati unit Rusun Jatinegara Barat agar tidak perlu lagi merasa khawatir. 

"Saya imbau warga jangan lagi resah dan merasa khawatir. Pemprov DKI tidak mau membebani warga selama tinggal di rusun," tandas Ika.

Pemprov Jakarta Akan Bangun Rusunawa 18 Lantai di Kampung Pulo

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setinggi 16-18 lantai di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

"Saya mau bikin tempat wisata. Nanti saya bikinin rusun 16 atau 18 lantai, ada hutan dan wisata air Ciliwung yang bersih "

Selain membangun rusunawa, kata Basuki, di sekitar areal Kampung Pulo nantinya akan dibuatkan wisata air sepanjang aliran Kali Ciliwung di kawasan tersebut.

"‎Kampung Pulo saya mau tinggiin. Saya mau bikin tempat wisata. Nanti saya bikinin rusun 16 atau 18 lantai, ada hutan dan wisata air Ciliwung yang bersih. Bisa buat jualan di bawah juga,"

Basuki menuturkan, pihaknya akan berupaya mengembalikan Kampung Pulo seperti saat zaman penjajahan Belanda dengan membangun wisata air di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan nama dari Kampung Pulo yang diartikan kampung di tengah pulau.

"Jadi Kampung Pulo itu adalah kampung di tengah pulau. Di tengah itu baru asli Kampung Pulo, dari zaman Belanda ada," terang Basuki.

Dikatakan Basuki, setelah rusunawa rampung dibangun, warga Kampung Pulo bisa menempatinya dengan cukup membayar sewa Rp 300 ribu per bulan atau Rp 10 ribu per harinya.

"Kita bikin deh apartemen di tengah. Mereka tinggal seumur hidup. Saya subsidi, tinggal bayar biaya pemeliharaan saja. Nanti kalau di rusun ada engsel pintu rusak, kami yang akan kerjain," jelas Basuki.

Selamat merayakan hari Raya Idul Fitri 1436 H

Selamat hari raya teman....

Kendaraan Bermotor yang Tunggak Pajak akan Dirazia

Masyarakat yang masih menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diimbau segera melunasinya. Sebab pada Agustus 2015 nanti, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI bersama kepolisian akan merazia kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

" Kendaraan yang terjaring razia tidak akan dikasih surat tilang, tapi Surat Penagihan Pajak. Kepolisian hanya ikut bantu memungut pajak"

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah DPP DKI Edi Sumantri mengatakan, razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak rencananya akan dimulai pada minggu kedua Agustus.
‎

"Minggu pertama Agustus kita berencana akan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dulu dengan polisi untuk merazia kendaraan yang belum membayar pajak,"

‎Edi melanjutkan, setelah penandatangan MoU dengan kepolisian, razia kendaraan yang masih menunggak pajak baru akan dilakukan di jalan. Petugas polisi di lapangan, nantinya membantu melakukan pemungutan pajak daerah dari para pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.

‎"Kalau sudah MoU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik kendaraan akan ditahan dan baru bisa ditebus apabila sudah melunasi pajak,"

Menurut Edi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui Kegiatan Sita dan Lelang, penyitaan STNK pemilik kendaraan yang menunggak pajak bisa diterapkan.

"‎Kendaraan yang terjaring razia tidak akan dikasih surat tilang, tapi Surat Penagihan Pajak. Kepolisian hanya ikut bantu memungut pajak,"

STNK pemilik kendaraan yang disita dalam razia dapat ditebus di Sistem Administrasi‎ Manunggal Satu Pintu (Samsat) setelah melunasi pajaknya dengan membawa bukti Surat Penagihan Pajak. ‎"‎Di bulan berikutnya, minggu pertama September, baru kendaraannya kita tahan,"

Ahok, Ada Oknum yang Hambat Perombakan PNS

Gubernur DKI Jakartarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai ada oknum yang sengaja memperlambat proses perombakan pegawai eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, masih ada kelompok orang yang masih membela teman-temannya "

"Mungkin Senin atau tanggal 15 saya mau interview mereka (pejabat eselon II). Saya suudzan saja nih, saya mengatakan bahwa mereka itu sengaja mainin, mundur-mundurin," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (11/6).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai ada oknum PNS yang membela teman-temanya agar tidak dirotasi.

"Jadi, masih ada kelompok orang yang masih membela teman-temannya," katanya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, dirinya akan melakukan wawancara sendiri karena hasil tes pejabat tidak memuaskan. Adapun seleksi terbuka itu untuk mencari 30 calon pejabat eselon II dan cadangan.

"Kan semua PNS ini sarjana, enggak mungkin bodoh. Saya mau ketemu saja dan lihat rekam jejaknya," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini ada 30 pejabat yang lulus tes untuk ditempatkan pada jabatan eselon II. Mereka sebelumnya telah melalui beberapa tahapan tes, termasuk tes independensi. Nantinya mereka juga akan dilihat track record-nya oleh Inspektorat DKI.

Setelah mendapatkan penilaian dari Inspektorat, nama-nama 30 pejabat eselon II tersebut akan disampaikan kepada Basuki untuk dilakukan wawancara.

Beli Bus Transjakarta Solar, Ahok Usul Ubah Perda

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana membeli bus Transjakarta berbahan bakar solar. Namun agar bus tersebut bisa mengaspal di ruas jalan ibu kota, Ahok akan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ke DPRD DKI. Sebab dalam pasal 20 ayat 1 perda tersebut disebutkan, angkutan umum dan kendaraan operasional Pemprov DKI wajib menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.

" Perda juga mau kita ubah bukan cuma bicara gas, tapi yang ramah lingkungan. Sekarang semua mobil Pemprov DKI juga pakai solar"

Dalam perubahan perda yang diajukan nanti, bahan bakar yang bisa digunakan adalah yang ramah lingkungan. Sehingga tidak hanya berpatokan pada BBG saja. "Perda juga mau kita ubah bukan cuma bicara gas, tapi yang ramah lingkungan. Sekarang semua mobil Pemprov DKI juga pakai solar," ujar Basuki, di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Basuki mengatakan sebelum Perda diubah, bus Transjakarta yang berbahan bakar solar akan dioperasikan pada malam hari. Kendati demikian, Basuki menerapkan standar yang tinggi untuk bus berbahan bakar solar ini.

"Sementara kita bisa operasikan malam hari. Kan ada Euro 3 dan Euro 4," kata Basuki.

Dikatakan Basuki, bus akan dibeli dalam jumlah banyak. Dia mengaku tidak masalah jika nantinya justru kelebihan bus. Karena ke depan semua koridor Transjakarta akan beroperasi selama 24 jam.

"Kita enggak masalah kelebihan bus kok, karena kita mau jalanin 24 jam. Biar nanti semua bus terintegrasi untuk masuk semua wilayah ada bus. Itu konsepnya,"

Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri banyak mencoret anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI karena dianggap terlalu besar.

"Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia"

“Itu pasti. Itu yang saya katakan, bahwa dulu oknum SKPD dan di DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu, kalau kita terima semua diketik masuk yang APBD dari DPRD, itu tidak pernah ada yang ribut. Dan di Kemendagri pun, semuanya disetujui saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/3).

Meski sejumlah usulan dicoret, Basuki mengaku senang karena Kemendagri saat ini lebih berhati-hati dalam mengevaluasi draf anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kemendagri sadar jika evaluasi terhadap draf APBD tidak dilakukan secara hati-hati, DPRD akan ngamuk dan periksa habis-habisan. Itulah yang menjadi target saya supaya semua SKPD bisa diawasi oleh dewan,“


Ia menambahkan, pihaknya telah mengetahui adanya sejumlah pos kegiatan dalam hasil evaluasi draf APBD DKI yang dikurangi oleh Kemendagri di antaranya biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

“Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia. Jangankan cuma Peraturan Gubernur, Kemendagri juga bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda),"

Penderita DBD di Jaksel Capai 343 Orang

Penyakit demam berdarah masih menghantui warga Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, sejak Januari hingga 12 Maret 2015, tercatat sudah 343 orang terkena penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut.

" Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus"

Dari sepuluh kecamatan di wilayah itu, Kecamatan Jagakarsa menempati peringkat tertinggi dengan 57 kasus. Disusul Kecamatan Cilandak dengan 41 kasus dan Kecamatan Pasar Minggu serta Pancoran masing-masing 37 kasus.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudhita Endah, mengatakan sepanjang tahun ini ada 343 warga Jakarta Selatan yang terkena penyakit demam berdarah. Namun jumlah tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus," ujarnya, Minggu (15/3).

Untuk menekan kasus DBD di wilayahnya, dia menyarankan masyarakat agar rutin melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk selama 30 menit setiap hari Jumat. "PSN sangat efektif membunuh jentik nyamuk aedes aegypti,"

Ahok Ingin Penyelidikan Hak Angket Transparan

Tim hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mulai berjalan sejak diparipurnakan beberapa waktu lalu. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dipanggil untuk kebutuhan penyelidikan. Agar dalam penyelidikan transparan, Pemprov DKI Jakarta akan merekam segala bentuk kegiatan yang melibatkan SKPD.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan  sesuai komitmen transparansi kita semua "

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, proses rapat hak angket dapat berjalan transparan dan terbuka. Tujuannya agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak. Sehingga warga juga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukkan, dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Basuki melalui pesan singkatnya, Selasa (10/3) malam.

Bahkan dirinya telah mengutus staf Humas Pemprov DKI Jakarta untuk merekam semua kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan SKPD. Dirinya pun meminta izin atas perekaman itu, kepada panitia hak angket.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," harap Basuki. 

Seperti diketahui, setiap agenda rapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu direkam oleh Humas. Hasil rekaman tersebut, juga diunggah di situs Youtube. Sehingga masyarakat bisa mengetahui segala kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rekaman rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI di Kemendagri yang berdurasi kurang lebih dua jam juga telah diunggah. Panitia hak angket berencana akan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015.

 Hasil hak angket akan diumumkan pada rapat paripurna 10 hari mendatang. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada Rabu (11/3) besok, pukul 10.00 WIB. Pemanggilan Tim 20 penyusun e-Bugeting untuk mencocokkan isi dari kegiatan yang telah dikunci dengan kegiatan yang ada dalam APBD DKI 2015 hasil paripurna. Selain Tim 20, panitia hak angket juga akan memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk meminta keterangan perihal surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari yang membantah jika APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan paripurna.

Jokowi Kembali Sambangi Balaikota, Untuk Pemeriksaan Gigi

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

                                                "Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin "


Menumpang mobil kepresidenan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, tiba di Balaikota sekitar pukul 16.45 dan langsung disambut Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran.
Usai berbincang ‎sebentar dengan Ahok, mantan Gubernur DKI tersebut langsung menuju ke Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) yang terletak di lantai tiga Gedung Blok F,  Balaikota untuk memeriksa gigi.

‎Menurut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, M Mawardi menuturkan, kedatangan Presiden RI kali ini terbilang mendadak karena pihaknya baru mendapatkan kabar pukul 14.30.
"Kami dapat kabarnya sekitar pukul 14.30. Bagi Pak Jokowi mungkin sudah terjadwal. Tapi, buat kami mendadak," katanya, Jumat (13/3).

‎Ia menyampaikan, agenda kedatangan mantan Gubernur DKI ini masih sama seperti sebelumnya, yakni melakukan pemeriksaan gigi secara rutin di Pusyankes Balaikota.
"Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin," katanya singkat.

Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo Dibenahi Untuk Tampung PKL,

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur saat ini tengah membenahi  Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo, Balimester, Jatinegara. Sebab, lokasi tersebut akan dijadikan tempat relokasi 960 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Raya Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, depan Pasar Burung Jatinegara, depan Pasar Regional Jatinegara, dan Terminal Kampung Melayu.

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih "

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih," ujar Agustinah, Lurah Balimester, Jumat (13/3).
Pembenahan Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo ini melibatkan sekitar 200 petugas gabungan dari unsur Satpol PP, kelurahan, dan TNI. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas membersihkan saluran air, mengecat kanstin dan tembok lapangan setinggi 2 meter, dan memangkas pohon. 
PKL ini akan dibina oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dan diharuskan membayar restribusi melalui sistem autodebet Bank DKI.

Pasar Induk Kramatjati Akan Dikembangkan Jadi Pasar Wisata

Menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menginstruksikan PD Pasar Jaya agar menata ulang Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Jakarta Timur.

" Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi"

Djarot mengharapkan agar pusat grosir buah-buahan dan sayur mayur terbesar di Asia Tenggara ini bisa dikembangkan menjadi pasar wisata. Untuk itu diperlukan penataan ulang supaya pasar induk ini lebih rapi dan nyaman dikunjungi.

"Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi. Namun kami minta tahun 2016 sudah layak menjadi pasar wisata," kata Djarot saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Rabu (4/2).

Dikatakan mantan Walikota Blitar ini, salah satu syarat untuk mewujudkan pasar wisata adalah lingkungannya harus bersih dan tidak adanya sampah yang menggunung. Pelayanan juga harus ditingkatkan sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja.

Menurut Djarot, penataan lingkungan juga harus menyeluruh, seperti adanya lampu penerangan jalan serta aktivitas bongkar muat barang tidak menimbulkan kemacetan.

"Kontingen Asian Games dari luar negeri kan membutuhkan sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Nah pasar ini harus bisa memberikan kesan yang bagus sehingga mereka juga dapat berwisata di pasar induk ini," imbuh Djarot.

Manajer Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-buahan Kramatjati, Muhammad Salam menjelaskan, pihaknya sedang melakukan perencanaan untuk menata ulang seluruh bagian pasar. Mulai dari jaringan komputerisasi, areal parkir, taman, pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

DKI Terus Benahi Sistem Aliran Sungai

Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipai puncak banjir di ibu kota yang diprediksi akan berlangsung antara bulan Januari - Ferbruari 2015 sebagaimana prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Salah satunya, dengan terus membenahi sistem aliran sungai di ibu kota. 

"Kita sudah jaga. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok "

"Kita sudah jaga. Besok kan puncaknya. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Senin (2/2).

Dikatakan Basuki, berbagai antisipasi telah dilakukan, termasuk pengerjaan sistem aliran sungai di jalur tengah.

"Kalau sistem tengah, kita sudah selesai (kerjakan), walaupun belum sempurna. Makanya kita keringnya lebih cepat," katanya.

Namun, lanjut Basuki, pembenahan di jalur selatan hingga saat ini masih terkendala maraknya pemukiman kumuh di bantaran sungai yang belum dtertibkan.

”Volume sungai di jalur selatan tidak cukup sehingga pasti meluap. Yang repot sebetulnya, karena di jalur selatan sungainya rata-rata ditutupi rumah mewah sampai kumuh. Seharusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tapi kondisi riil saat ini tinggal 3-4 meter. Ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan," tegas Ahok, sapaan akrabnya.

Basuki mengaku pihaknya juga masih terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan sembilan waduk baru di ibu kota.

"Belum berfungsi, baru gali. Pembebasan lahan juga masalah. Makanya saya bilang sama mereka, kerjakan saja yang udah ada. Yang kita mau kerjakan tahun ini pemasangan tanggul. Kita tidak ingin rob masuk," ungkapnya.

Sekadar diketahui, sebanyak sembilan waduk baru yang akan dibangun oleh Pemprov DKI tersebar di sembilan lokasi yakni Cakung, Cilincing, Cengkareng, Rorotan, Marunda, Brigif (Jagakarsa), Pondok Ranggon dan Pantai Indah Kapuk.

Jakarta Siapkan, Rp 2,7 Triliun untuk Benahi Drainase di Ibu Kota

Persoalan banjir di ibu kota terus dibenahi Pemprov DKI. Tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembenahan sejumlah drainase di ibu kota. Jumlah tersebut masih kurang, karena untuk Jakarta benar-benar bebas banjir setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 118 triliun.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir "

"Total biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki drainase di seluruh Jakarta sekitar Rp 118 triliun," kata Kepala Dinas PU Tata Air DKI, Agus Priyono, Senin (2/2).

Agus merinci, estimasi anggaran Rp 118 triliun itu dibutuhkan untuk membenahi drainase di aliran barat sebesar Rp 34 triliun, drainase aliran tengah Rp 43 triliun dan drainase aliran timur Rp 31 triliun.

"Sementara untuk tahun ini, kita cuma dianggarkan Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Menurut Agus, menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak cukup diselesaikan dalam waktu lima sampai sepuluh tahun. Melainkan membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau tahun 2035 mendatang persoalan tersebut bisa teratasi. Salah satunya, karena kendala maraknya bangunan liar di bantaran kali.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir,"

Ahok Kenalkan Jakarta Smart City,Di Hadapan Para Dubes

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggelar jamuan makan malam bersama Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dan para duta besar (Dubes) Indonesia yang bertugas di berbagai negara di Balai Agung, Balaikota, Senin (2/2) malam.

"Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI "

Basuki mengaku senang atas kehadiran para dubes Indonesia ke Balaikota DKI. Bahkan, dirinya sempat tidak yakin para dubes akan datang memenuhi undangan jamuan makan malam ini.

"Saya berharap dengan mengundang Bapak Ibu ke sini, minimal sudah kenal sama saya. Jadi saya nggak begitu perlu ke luar negeri. Dari pada saya ke sana belajar nggak ngerti juga masalah 1-2 hari," ujar Basuki dalam sambutannya.

Basuki mengajak para dubes Indonesia untuk membawa para investor di negara asal bertugas yang ingin menanamkan modal di Jakarta.

"Kalau Bapak Ibu yang sudah pengalaman di sana bawa ke sini, investornya mana, kita ada BUMD, ada kadin, kita bisa kerjasama. Jakarta kita harapkan bisa jadi pintu gerbang orang masuk promosi,"

Di hadapan para dubes, Basuki juga memaparkan beberapa upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI terutama seputar masalah penanganan banjir, pembenahan transportasi serta reformasi pelayanan.

”Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI,”
.
Usai memberikan sambutan, Kepala UPT Jakarta Smart City, Alberto Ali menyampaikan konsep Jakarta Smart City kepada Menlu dan dubes Indonesia yang bertugas di berbagai negara.

Sementara Menlu, Retno LP Marsudi memuji mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai sosok teladan. Menurutnya, tak ada yang bisa menandingi Basuki baik dari segi inovasi maupun keberanian.

"Kalau setiap hari kita membaca media, Pak Ahok ini kayak nggak pernah mati gaya. Ada saja setiap hari yang beliau kembangkan. Sangat inovatif dan efisien," jelasnya.

Retno juga memberikan apresiasi atas paparan konsep Jakarta Smart City yang jadi program andalan Pemprov DKI.

Retno juga berharap para dubes bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama khususnya soal promosi wisata sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Intinya malam ini kita datang full team menyampaikan apresiasi kami atas undangan makan malam ini,"

Absen Telat , PNS DKI Kena Denda

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

" Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu per menit"

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, akan ada sanksi individu dan sanksi kolektif yang akan diberikan kepada PNS. Untuk sanksi individu akan dilihat dari absensi masing-masing pegawai. Jika terlambat masuk, maka akan didenda sampai Rp 500 ribu.

"Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama, akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu," tegas Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Kemudian untuk sanksi kolektif berupa pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut kepada semua PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sanksi itu akan diberikan jika ada salah satu oknum di SKPD yang terbukti melakukan praktik pungutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan.

"Kalau untuk sanksi kolektif misalnya salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, gajinya dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget tuh. Karena kan Rp 80 juta, dipotong 10 persen, jadi Rp 8 juta," tegasnya.

Dia menyebutkan, saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sanksi terhadap PNS tersebut. Ditargetkan Pergub rampung direvisi pada Februari mendatang. Sehingga sanksi bisa langsung diterapkan. "Pergubnya sedang direvisi, mudah-mudahan Februari selesai,"

DKI Sebar 150 Sepeda Pemadam,Guna Antisipasi Kebakaran

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membeli sebanyak 150 sepeda pemadam kebakaran. Sebanyak 29 sepeda diantaranya didistribusikan ke wilayah Jakarta Selatan.

"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian "

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Irwan menjelaskan, 29 sepeda pemadam kebakaran itu akan ditempatkan di kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran. 
"Tidak semua kecamatan akan mendapatkan sepeda pemadam kebakaran. Karena ada kecamatan yang berdekatan dengan pos pemadam. Sedangkan setiap kecamatan yang dinilai rawan kebakaran akan mendapatkan 3-4 sepeda pemadam," kata Irwan.

Menurut Irwan, setiap unit sepeda ini diberikan mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Kemudian ada gerobak yang menjadi tempat dua tong besar untuk mengangkut air.
"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian," papar Irwan.

Untuk mengoperasikan alat baru ini, kata Irwan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Nantinya warga akan diberikan pelatihan terkait tata cara pengoperasiannya.
Irwan menambahkan, di Jakarta Selatan ada dua kelurahan yang paling rawan kebakaran. Dua kelurahan itu adalah Bukit Duri dan Manggarai. 

"Dua kelurahan itu banyak daerah kumuh dan juga pemukimannya padat. Sehingga kalau tidak tertangani dengan cepat, api bisa melahap banyak rumah,"

Bus Hibah Belum Bisa Beroperasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali meradang. Pria yang akrab disapa Ahok itu kesal lantaran lima bus tingkat merek Mercedes Benz sumbangan sebuah yayasan beberapa waktu lalu dinyatakan tidak lolos uji kelayakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek "

"Saya pertanyakan, mengapa PP itu dibuat untuk menghambat orang? Mereka katakan, bus itu tidak boleh pakai casis truk. Kopami, Kopaja pakai juga. Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (30/1).

Basuki juga mempertanyakan soal penilaian seputar berat bus yang ringan sehingga Ditjen Hubdat Kemenhub tidak meloloskan kelima bus hibah tersebut.

”Seharusnya lebih ringan makin baik dong. Dia (Dirjen Hubdat) bilang karena tidak sesuai PP. Makanya saya ngamuk dan kesel. Kalau mau tegasin aturan, semua truk semen, kontainer di ibu kota tidak sesuai karena sumbu mesin tidak tiga. Kalau begitu penggal saja semua,” tegasnya.

Basuki menambahkan, jawaban Kemenhub atas tidak lolosnya uji kelayakan didasarkan hanya bus terbaik saja yang boleh hadir di ibu kota. Seharusnya, kata Basuki, Kemenhub bisa mengubah salah satu pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam bab II pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 perihal jenis dan fungsi kendaraan disebutkan bus tingkat memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) paling sedikit adalah 21.000 hingga 24.000 kilogram. Sedangkan kelima bus tingkat hibah dari Tahir Foundation hanya memiliki berat 18.000 kg.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI menerima bantuan hibah sebanyak lima bus tingkat dari Tahir Foundation pada 10 Desember 2014. Rencananya, bus tersebut akan digunakan untuk angkutan gratis sebagai kompensasi dari pemberlakuan larangan sepeda motor melintas di ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin.

APBD DKI 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar Rp 73,08 triliun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

"”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti "

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi serta empat Wakil Ketua DPRD DKI dan dihadiri sebanyak 86 dari total sebanyak 106 anggota dewan.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak Eksekutif, total anggaran yang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun,"

ujar M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015, awalnya mencapai Rp 76 triliun lebih.
Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

”APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun; belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun; pembiayaan daerah sebesar Rp 3,64 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 8,9 triliun. Sehingga Total APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun,” katanya.

Usai membacakan laporan Banggar, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan Perda APBD DKI 2015.
"Apakah rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dengan ditingkatkan menjadi Perda APBD?"
tanya Prasetyo kepada anggota dewan yang seraya dijawab serentak, setuju oleh anggota dewan.
Mendengar persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI.

Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas kerja samanya yang telah mengesahkan APBD DKI 2015.

”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti,"

Djarot Beri Surat Peringatan ke Kadis Kebersihan

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat blusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Dalam kunjungannya itu, banyak hal ditemui orang nomor dua di ibu kota tersebut. Salah satunya, soal masih banyaknya tumpukan sampah yang dapat dengan mudah dijumpai di wilayah tersebut.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya "

Alhasil, kondisi demikian tentu membuat gusar mantan Walikota Blitar tersebut. Karenanya, Djarot pun berencana memberikan surat peringatan (SP) satu ke kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya," tegas Djarot, di sela-sela kegiatan blusukannya, Selasa (27/1).

Langkah tegas yang dilakukan Djarot ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama perjalanannya menyambangi sejumlah wilayah di Jakarta Barat, dirinya menemukan banyak tumpukan sampah. Ketiga pimpinan SKPD yang disebutkan tadi dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

Saat tiba di Pasar Kedoya, Kebon Jeruk misalnya. Aroma bau tak sedap sampah yang menyengat langsung tercium saat Djarot baru saja menginjakkan kakinya di lokasi tersebut. Belakangan diketahui, terdapat tumpukan sampah yang belum diangkut hingga seminggu lamanya. Adapun alasan yang disampaikan Kepala Pasar Kedoya, Dede Tabrizi, disebabkan tidak adanya truk pengangkut sampah. Padahal, dirinya mengaku sudah berkali-kali menghubungi pihak terkait untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut.

Di lokasi yang disambangi berikutnya, Djarot pun kembali dibuat kecewa. Pasalnya, lagi-lagi dirinya menemukan tumpukan sampah di bantaran Kali Angke. Sama seperti di lokasi sebelumnya, bau menyengat sampah juga tercium di lokasi ini. Tak hanya di bantaran kali, sampah juga terlihat mengotori badan sungai.

Puncak kekesalan Djarot pun bertambah saat tiba di lokasi berikutnya. Lagi-lagi dirinya mendapati tumpukan sampah yang menggunung di dekat Taman Pendongkelan. Ironisnya, tumpukan sampah itu berada di lokasi bermain anak-anak.

Logistik untuk Korban Banjir Siap Disalurkan

Untuk meringankan beban warga korban banjir di Jakarta Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiagakan logistik yang siap disalurkan ke warga korban banjir di 10 kecamatan. Bantuan tersebut berupa selimut, mie instan, air mineral, serta obat-obatan.

" Kebutuhan logistik tersebut akan kita sebar di 25 Kelurahan dengan total 168 RW rawan banjir"

"Kebutuhan logistik tersebut akan kita sebar di 25 kelurahan dengan total 168 RW rawan banjir, namun yang menjadi target ada empat titik yaitu Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, dan Balekambang," ujar Kepala BPDB Jakarta Timur, Iwan P Samosir, Minggu (25/1).

Selain bantuan logistik, kata Iwan, pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4.062 personel untuk membantu evakuasi para korban yang terjebak banjir.

"Total ada 4.062 petugas gabungan dari beberapa SKPD, semuanya telah siap untuk penanggulangan bencana banjir," kata Iwan.

Mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi, lanjut Iwan, pihaknya akan terus melakukan pantauan selama 24 jam.

"Kita terus pantau selama 24 Jam, jika ketinggian air di hulu sudah tinggi maka kita akan sebarkan informasi kepada lurah dan camat melalui SMS Gateway. warga juga akan diberikan peringatan melalui early warning sistem  berupa sirene,"

DKI Larang Iklan Rokok di Reklame

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau pada media luar ruang. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, semua iklan rokok di ruang publik dilarang.

" Ini sudah efektif karena sudah diundangkan. Jadi tidak boleh lagi ada izin untuk iklan di media luar ruang. Kecuali yang izinnya sudah ada, masih boleh sampai izin berakhir"

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, sejak kebijakan itu diundangkan maka tidak akan dikeluarkan lagi izin iklan rokok di media luar ruang. Sementara bagi iklan yang masih belum habis izinnya masih diperbolehkan.

"Ini sudah efektif karena sudah diundangkan. Jadi tidak boleh lagi ada izin untuk iklan di media luar ruang. Kecuali yang izinnya sudah ada, masih boleh sampai izin berakhir," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (23/1).

Dia mengaku telah menginstruksikan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta agar tidak menerima lagi perpanjangan izin untuk iklan di media luar ruang. "Tidak ada perpanjangan lagi sekarang. Kita juga sudah kasih tahu BPTSP, kalau ada yang mau perjanjang sudah tidak bisa lagi," ujarnya.
Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat itu, pembahasan aturan itu sudah dilakukan sejak lama.

Pertimbangannya yakni merupakan seruan dari dunia internasional. Selain itu juga pihaknya mendapatkan masukan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti tembakau.

"Itu seruan dunia. Ini juga perhatian pemda, termasuk masukan dari masyarakat dan LSM anti tembakau. Saya yakin tidak akan berpengaruh besar pada pendapatan pajak reklame. Karena masih ada iklan dari produk lainnya," ucapnya.

Sementara itu, terkait iklan rokok di tembok-tembok yang terdapat di kios juga akan ditertibkan jika izinnya sudah berakhir. Satpol PP DKI Jakarta akan dilibatkan dalam penertiban iklan rokok tersebut.

7 Kelurahan di Tanjung Priok Tergenang

Selain wilayah Kelapagading, sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Priok juga tergenang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Genangan juga diperparah oleh meluapnya aliran Kali Sunter yang mengalir di wilayah tersebut.

" Pompa di Sunter Selatan dan Sunter Utara kami optimalkan sehingga air sudah bisa menyedot air di wilayah Tanjung Priok"

Tercatat tujuh kelurahan di Tanjung Priok tergenang sejak Jumat (23/1) pagi tadi. Ketujuh kelurahan itu yakni, Warakas, Sunter Agung, Sunter Jaya, Sungai Bambu, Kebon Bawang, Tanjung Priok dan Papanggo.
Camat Tanjung Priok, Muhammad Fiskal mengatakan, genangan yang terjadi di wilayahnya juga imbas dari dijebolnya beberapa titik tanggul di Jl Yos Sudarso saat pengerjaan proyek normalisasi Kali Sunter.

"Genangan hampir terjadi di seluruh kelurahan. Padahal, tahun lalu (genangan) tidak separah kali ini," ujar Fiskal, Jumat (23/1).

Kabid Sungai dan Pantai Aliran Timur, Dinas PU Tata Air DKI Jakarta, Monang Ritonga mengatakan, untuk penanganan banjir di Jakarta Utara, pihaknya menutup beberapa titik tanggul yang jebol menggunakan 5.000 karang berisi pasir. Pihaknya juga mengoptimalkan kerja sejumlah pompa air di rumah pompa Sunter Utara dan Sunter Selatan.

"Pompa di Sunter Selatan dan Sunter Utara kami optimalkan sehingga air sudah bisa menyedot air di wilayah Tanjung Priok," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menempatkan lima pompa mobil dengan kekuatan masing-masing mencapai 300 liter di Jl Boulevard Artha Gading. Pompa ini dipasang untuk menyedot air dari salurah PHB Artha Gading ke Kali Sunter.

"Genangan di Kelapagading juga sudah mulai surut. Sebagai antisipasi kami siapkan 15 ribu karung berisi pasir dan sudah meminta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk memperbaiki tanggul yang jebol,

Tarif Angkutan Umum di Jakarta Turun

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI kembali menurunkan tarif angkutan umum di Jakarta sebesar Rp 500 menyusul turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh "

Ketua DPD Organda Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut disepakati, tarif angkutan umum turun sebesar Rp 500.

"Surat usulan penurunan tarif ini akan diserahkan ke Pak Gubernur besok. Jadi minimal lusa sudah berlaku kalau Pak Gubernur sudah teken SK-nya," kata Shafruhan, Senin (19/1).

Dia menyebutkan penurunan tarif yang diusulkan yakni sebesar Rp 500. Dengan pertimbangan komponen BBM dalam perhitungan tarif yakni sebesar 17-20 persen. Dalam perhitungan tarif hanya turun sebesar Rp 200, kemudian dibulatkan menjadi Rp 500.

 "Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh," ujarnya.

Penurunan tarif yang diusulkan yakni untuk bus sedang (AC) dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.000, bus besar (AC) dari Rp 9.500 menjadi Rp 9.000, dan bus kecil dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.500. Tetapi untuk tarif Kopaja, Metromini, dan Mayasari Bhakti non AC tidak ada penurunan tarif. Tarifnya tetap Rp 4.000.

Alasannya karena melihat kemampuan dari ketiganya. "Sekarang saja mereka sudah megap-megap, apalagi kalau diturunkan lagi, napasnya putus nanti," ucapnya.

Sementara khusus angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif, karena tarif taksi dibuat 2 pilihan, yaitu tarif atas dan tarif bawah. Tarif bawah taksi untuk buka pintu pertama sebesar Rp 7.500 dan Rp 4.000 untuk kilometer selanjutnya. Sedangkan tarif atas Rp 8.000 untuk buka pintu pertama dan Rp 4.500 untuk kilometer selanjutnya. "Maka jika terjadi penurunan harga BBM yang signifikan, angkutan taksi masih bisa menggunakan tarif bawah," ucapnya.

Dia menegaskan semua operator harus mengikuti penurunan tarif ini. Karena angka perhitungannya sudah melalui rapat pleno Organda. "Semua operator angkutan umum harus ikut menurunkan, harus menerima, itu sudah perhitungan paling riil," tegasnya.

Tarif ini akan berlaku tiga bulan ke depan. "BBM kan ada kemungkinan akan berubah-ubah terus karena mengikuti harga minyak dunia. Tapi tidak mungkin juga kita tiap dua minggu atau satu bulan ubah-ubah terus. Makanya kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menentukan apakah harga BBM akan dinaikkan, diturunkan, atau tetap,"

"Pemimpin Harus Tiru Empat Sifat Rasulullah" Basuki (Ahok) Gubernur Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang digelar oleh Rumah Kajian Alquran Al Barru, di Gedung SMESCO, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

" Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah"

Basuki dalam sambutannya menekankan pentingnya memiliki dan meniru keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).

"Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah," kata Basuki.

Bahkan Basuki dengan lancar menceritakan beberapa kisah tentang Rasulullah. Salah satunya cerita tentang Rasulullah yang dilempari kotoran saat menunaikan shalat. Namun Nabi Muhammad tidak pernah membalas perbuatan orang tersebut.

"Kalau saya jadi panglima Rasulullah saat itu, mungkin saya sudah minta penggal kepala orang itu," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara mengingatkan agar umat muslim di mana pun berada senantiasa dapat menjaga ucapan dan tindakan.

"Cinta Rasul yang dibangun adalah insan yang cerdas. Maka gerakan yang kami bawa sekarang adalah transparansi, membela yang benar, dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin untuk membangun akhlakul karimah," ujar Khofifah yang juga menandatangani Deklarasi Gencar (Gerakan Cinta Rasulullah).

Turut juga hadir dalam acara tersebut mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, sastrawan Abdul Hadi, pendiri Mizan Group, Haidar Bagir, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Ali Mochtar.