Kamis, 27 Maret 2014

Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta



Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta


Sumbangan sebanyak 30 bus yang diperoleh dari tiga perusahaan ke Pemprov DKI Jakarta akan diserahkan langsung kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sebab, prosedur hibah dari ketiga perusahaan menemui banyak kendala.

"Kita mungkin mau sumbangan itu langsung ke PT Transjakarta lah. Pusing, Plt Sekda DKI bikin surat mesti ke Mendagri kan konyol. Suratnya masih proses verbal lagi," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (27/3).

Dikatakan Basuki, sejumlah persoalan dihadapi oleh tiga perusahaan saat hendak menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI, diantaranya pengenaan pajak iklan dan larangan bus melintas di sejumlah koridor yang tersedia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

"Puluhan bus yang disumbangkan wajib mengganti converter kit untuk mengganti bahan bakar dari solar menjadi BBG sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005," ujarnya.

Basuki pun mengaku bingung dengan prosedur sulit yang harus dilewati para donatur yang telah menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI.

"Ya sudah, sumbangkan saja ke PT Transjakarta. Kalau nanti pajak iklan ditagih, mereka (donatur) minta saja pembebasan pajak dan saya bebaskan saja," ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, jika puluhan bus tersebut diserahkan melalui Pemprov DKI terlebih dahulu dan selanjutnya dihibahkan kembali ke PT Transjakarta dapat diartikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Sebab, puluhan bus hibah tersebut akan akan diganti dengan plat merah atau kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta.

"Bayangin, saya dapat bus 30 unit yang nilainya hampir Rp 40 miliar, kalau dapat lagi itu kan PMP (penyertaan modal pemerintah) ke PT Transjakarta Rp 45 miliar. Nggak usah cash,"


Sumber: berita jakarta

UPT Transjakarta Resmi Berubah Menjadi BUMD



UPT Transjakarta Resmi Berubah Menjadi BUMD


Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi terbentuk, Kamis (27/3). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan akta pendirian PT Transjakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta. Modal dasar yang ditetapkan untuk BUMD baru ini yakni sebesar Rp 1,55 triliun.

Dikatakan Jokowi, dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta, diharapkan pengelolaannya akan lebih fleksibel, baik di pelayanan maupun manajemen. Pemprov DKI sendiri memiliki saham lebih dari 99 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yakni sebesar Rp 10 miliar. Sementara nilai aset yang dimiliki lebih dari Rp 1 triliun.

"Pembentukan ini artinya biar punya fleksibilitas yang tinggi karena itu sudah PT. Untuk perbaikan-perbaikan di pelayanan juga bisa lebih cepat. Penggantian personel lebih cepat, karena ini PT bukan seperti kemarin," ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (27/3).

Dengan pembentukan BUMD PT Transjakarta ini, Jokowi juga meminta kepada jajaran direksi yang baru untuk membenahi secara total Transjakarta. "Dibenahi total semua, seperti rute, jumlah bus tiap koridor, pelayanan, perbengkelan, sopirnya. Semua harus dikontrol dan dicek," pintanya.

Adapun jajaran direksi baru PT Transjakarta, Chaidier Patonnory menempati posisi Komisaris Utama dan Lindung Paido Tua Simanjuntak sebagai komisaris BUMD Transjakarta. Kemudian posisi Direktur Utama diberikan kepada Antonius NS Kosasih, Andi Patriota Wibisono untuk posisi Direktur Keuangan, Sri Kuncoro untuk posisi Direktur SDM dan Umum, Wijanarko untuk posisi Direktur Teknis dan Fasilitas, dan Heru Herawan untuk posisi Direktur Operasional.

Direktur Utama BUMD Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dan Dinas Perhubungan DKI terlebih dahulu. Kendati demikian, dirinya sudah memiliki prospek sendiri untuk Transjakarta. "Menurut saya Transjakarta harus jadi tulang punggung transportasi di Jakarta. Apalagi dengan kemacetan yang ada sekarang ini yang makan waktu berjam-jam," kata Kosasih.

Ia mencontohkan, bukti bahwa Transjakarta diminati oleh warga Jakarta, yakni banyak kendaraan yang menerobos jalur khusus. Sehingga menurutnya bisa diasumsikan bahwa jalur bus Transjakarta diminati. "Bukti Transjakarta oke, banyak kendaraan yang masuk ke jalur busway. Sudah pasti jalurnya lebih oke. Gimana caranya itu bisa dinikmatin banyak orang. Itu yang akan kita usahakan," katanya.

Dikatakan Kosasih, BUMD Transjakarta belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMP sebagai pihak yang akan mendaftarkan sebagai kuasa pemegang saham.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar menambahkan, tingkat kepuasan penumpang akan dicek dan disurvei secara berkala. Hal tersebut, akan menjadi ukuran apakah direksi yang baru ini sudah bekerja secara baik atau tidak.

Ditambahkan Akbar, pihaknya juga siap membantu jajaran direksi baru PT Transjakarta, salah satunya dengan tambahan pegawai yang sebelumnya bertugas di UP Transjakarta. "Kalau kehadiran PNS ini masih danggap perlu untuk membantu, mereka akan stay di sana, sampai direksi merasa oke, merasa mereka tidak perlu lagi dengan PNS, maka para pegawai itu akan kembali ke Dishub,"


Sumber: berita jakarta