Gubernur Anies Baswedan Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi

Jakarta - Ramainya Polemik reklamasi di Teluk Jakarta kembali mencuat. Ramainya polemik ini muncul lagi setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 1772 bangunan di Pantai Maju (Pulau D). Ramainya polemik ini karena sang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye dulu berjanji akan menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Banyak yang menuding dia ingkar janji. Namun apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta disambut baik oleh para pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Menurut mereka reklamasi memberikan banyak dampak positif. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, Bambang Eka Jaya dengan dilanjutkannya pembangunan di pulau reklamasi akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor properti. Menurutnya hal it akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, khususnya di DKI Jakarta. "Dan sebagai pengembang tentu berfungsi agent of development, mengembangkan lingkungan menjadi lebih baik sesuai kebutuhan jaman," ujarnya, seperti dilansir dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7/2019). Selain itu, menurutnya pemerintah juga akan mendapatkan pemasukan dari pajak. Pemerintah juga akan menerima pendapatan baru dari sektor property. "Dari IMB kita setor retribusi, lalu transaksi dengan pembeli maka Pemda mendapat 5 persen BPHTB, dan selanjutnya per tahun juga Pemda dapat memungut PBB," tambahnya. Pembangunan reklamasi, lanjut Bambang, juga akan membuka banyak lapangan kerja baru. Termasuk masyarakat pesisir di utara Jakarta. Seperti anak-anak nelayan, yang tidak hanya bisa sekolah di pulau reklamasi, tapi kelak juga bisa mendapatkan pekerjaan ditempat tersebut. "Kita anggap satu ruko punya 10 staf, itu artinya jika ada seribu ruko maka akan menyerap 10 ribu lapangan kerja. Itu belum termasuk gedung-gedung dan rumah-rumah baru," ujar Bambang. Dampak lainnya, lanjut Bambang, setiap proyek properti, maka lebih dari 140 industri terkait juga ikut memperoleh dampak positif. Dari yang langsung seperti building material, sampai dengan interior. Lalu ada juga kelengkapannya seperti lukisan atau barang seni, barang-barang elektronik dan yang lainnya. "Dengan beroperasinya properti-properti di pulau reklamasi, akan men-generate income, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menggerakkan perekonomian," tutupnya.

Pejabat DKI Jakarta Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jajaran kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, menggelar nonton bareng (nobar) debat kandidat pasangan calon gubernur- wakil gubernur di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/1) malam.

"Kami mencoba mulai membudayakan kebersamaan karena itu penting "

Kegiatan yang dimulai dengan makan malam bersama ini, bertujuan agar para pejabat di lingkungan Pemprov DKI bisa mengetahui visi dan misi masing-masing pasangan calon jika terpilih nanti.

para pejabat terlihat serius menyaksikan debat kandidat yang ditampilkan pada layar lebar di ruang Balai Agung.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku, sengaja mengajak SKPD nobar debat agar rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) bisa saling berkesinambungan.

"Visi misi dimotori dengan RPJPD selama 25 tahun. Rencana ini merupakan milik pemerintah daerah, sehingga harus saling berkesinambungan antara kepala daerah,"

Ditambahkan Soni, kegiatan ini juga untuk memupuk kebersamaan setiap jajaran SKPD DKI Jakarta. Bahkan setelah nobar dirinya mengajak para pejabat eselon dua untuk rapat kerja di atas kereta wisata menuju Yogyakarta.

"Kami mencoba mulai membudayakan kebersamaan karena itu penting. Khususnya dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Sehingga diharapkan ke depan koordinasi akan lebih baik lagi," tandasnya.

DKI Segera Luncurkan 200 Bus Lower Deck

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan sebanyak 200 bus lower deck pada lusa, Rabu (19/10) mendatang. Bus akan dioperasikan sebagai angkutan umum reguler Ibukota.

"Kami nanti Rabu akan lepaskan 200 bus yang lower deck"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bus lower deck sudah selesai diproduksi. Setelah selesai proses administrasi maka akan langsung diluncurkan.

"Kami nanti Rabu akan lepaskan 200 bus yang lower deck," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Basuki, beberapa diantara bus akan diperuntukan bagi penyandang disabilitas. Sehingga bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk menggunakan angkutan umum.

"Termasuk bus jemputan untuk penyandang disabilitas, kalau naik taksi kan susah,"

Basuki mengaku berkomitmen untuk memperbaiki angkutan umum di Ibukota. Bahkan sebelum akhir tahun ini tap out di bus Transjakarta bisa diterapkan di semua koridor. Sehingga perjalanan penumpang bisa diketahui, untuk menyediakan layanan bus langsung ke tujuan.

"Tahun ini juga kami akan selesaikan untuk tap. Orang turun dari halte, kemana tujuan kami akan dapat, supaya bisa kasih bus jurusan langsung, saya tidak ingin orang naik bus terlalu banyak pindah,"

Jalan Layang Transjakarta Tendean-Ciledug Hampir Selesai

Pembangunan jalan layang Transjakarta koridor XIII Tendean-Ciledug hampir rampung.

" Dengan topping off ini kita harapkan paket Tendean bisa segera terselesaikan"

Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo mengatakan, paket Tendean terpasang 331 segmental box girder. Topping off ini yang kedua kali dilakukan setelah minggu lalu di segmental Taman Puring.

"Dengan topping off ini kita harapkan paket Tendean bisa segera terselesaikan,"

Pekerjaan selanjutnya yang akan dilakukan adalah pembangunan parapet, railling, saluran dan lainnya. Untuk paket Tendean sendiri sudah mencapai 93 persen dan diharapkan rampung pada 15 Desember 2016.

"Karena sudah selesai, di bawah alat berat sudah bisa dikurangi sehingga bisa dilewati normal,"

Pembangunan jalan layang Transjakarta koridor XIII ini melingkupi daerah Kapten Tendean-Blok M-Ciledug merupakan proyek Dinas Bina Marga DKI tahun anggaran multi years 2013-2016. Proyek ini bersumber dari APBD dengan nilai sebesar Rp 2,4 triliun rupiah.

Panjang pengerjaan adalah 10,5 kilometer dengan 12 halte Transjakarta. Pekerjaan dibagi menjadi delapan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh delapan kontraktor dan diharapkan mampu mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

Haji Lulung, Semua Bangunan di Bantaran Sungai Diminta Ditata

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana meminta pembebasan lahan di bantaran juga dilakukan bagi pemilik bangunan yang memiliki sertifikat. Sehingga upaya normalisasi kali bisa berjalan maksimal

" Seluruhnya harus dibebaskan, baik yang tanah bersurat atau tidak, ini upaya normalisasi kali harus jalan terus"

"Seluruhnya harus dibebaskan, baik yang tanah bersurat atau tidak, ini upaya normalisasi kali harus jalan terus," ujarnya, Minggu (11/9).

Penataan juga dinilai harus bekerja sama dengan sejumlah kota dan kabupaten mitra kota. Pasalnya aliran air bukan hanya di Jakarta yang memiliki masalah dan hambatan.

"Komunikasi dengan daerah mitra kota harus jalan terus," katanya.

Menurutnya anggaran penanganan banjir di DKI saat ini masih cukup tinggi. Ia berharap anggaran ini terserap dan tepat sasaran.

"Jadi penanganan banjir bisa cepat diselesaikan, anggarannya ada," tandasnya

KPU Gelar Sosialisasi Pilkada DKI di Kepulauan Seribu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar sosialisasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 di Pulau Untung Jawa.

" Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan"

Sosialisasi tersebut digelar dengan menghelat panggung hiburan rakyat yang dipenuhi ratusan warga.
Ketua KPU Kepulauan Seribu, Sumarno menyampaikan, panggung hiburan rakyat sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi seputar tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan," katanya di lokasi, Minggu (21/8).

Ia mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan jika pemutakhiran data pemilih akan dimulai pekan depan sampai Oktober 2016 mendatang.

"Totalnya ada sebanyak 70 petugas akan dikerahkan untuk mendata warga di Kepulauan Seribu yang memiliki hak suara," tuturnya.

Sumarno berharap, warga di Kepulauan Seribu dapat ikut serta membantu petugas pemutakhiran data selama menjalankan tugasnya di lapangan.

"Kalau sanak saudara tidak lagi berdomisili di Pulau Seribu, nanti petugas kami masukan data pemilih ke KPU setempat,"

Warga Bukit Duri di Bantu Relokasi

Sebanyak 52 kepala keluarga (KK) warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan rencananya akan direlokasi ke Rusun Rawa Bebek, Minggu (21/8) besok. Puluhan unit truk disiapkan untuk membantu proses pemindahan barang warga.

"52 KK itu sudah ambil kunci Kamis lalu dari 60 KK yang sudah terdata. Besok akan pindah ke rusun. Yang lain nanti akan menyusul "

"52 KK itu sudah ambil kunci Kamis lalu dari 60 KK yang sudah terdata. Besok akan pindah ke rusun. Yang lain nanti akan menyusul," ujar Mardi Youce, Lurah Bukit Duri, Sabtu (20/8).

Sementara Kasatpol PP Jakarta Selatan, Ujang Herwamawan mengaku sudah menyiapkan unit truk untuk membantu proses pemindahan barang warga.

"Benar, pak Camat sudah menghubungi saya untuk bantuan 12 truk Satpol PP dan 10 truk dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC),"

Sebelumnya, sudah 227 KK yang sudah pindah ke Rusun Rawa Bebek dari 460 KK yang terdata di RW 10, 11 dan 12 Kelurahan Bukit Duri. Warga terelokasi adalah yang tinggal sesuai dengan peta bidang yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

Anak Anak minati Permainan Lego di RPTRA Cililitan

Permainan lego di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Cililitan, Jakarta Timur digemari anak-anak. Bahkan untuk memainkannya mereka harus antre sesuai jadwal yang dibuat pengurus.

"Karena anak-anaknya banyak. Jadi kita pisahkan antara anak-anak kecil dengan yang besar "

 ilustrasi

Koordinator Pengelola RPTRA Cililitan, Destiana mengatakan, karena peminatnya banyak maka dilakukan penjadwalan. Untuk balita atau anak TK/PAUD dimulai dari pukul 08.00-10.00. Sedangkan untuk anak-anak usia sekolah dasar dan SMP/SMA dimulai dari pukul 14.00-16.00

"Setiap hari kita jadwalkan untuk permainan lego. Karena anak-anaknya banyak. Jadi kita pisahkan antara anak-anak kecil dengan yang besar," kata Destiana, Sabtu (20/8).

Menurutnya, setiap hari jumlah anak yang bermain lego ini bervariasi, antara 20-30 anak. Seluruhnya adalah warga sekitar. Di RPTRA ini tersedia dua boks lego, ukuran besar dan kecil.

Izu (11), salah seorang anak, mengaku setiap hari bermain lego di RPTRA Cililitan. Banyaknya lego, membuat ia bersama rekan se-usianya dapat bermain dengan banyak pilihan. Biasanya ia menyusun lego dengan menyerupai rumah, mobil, tank dan sebagainya. Semua ia dapat dari otodidak karena setiap hari bermain.

Pasukan Katak (Kopaska) Terjun Susuri Saluran Air Cari Sampah Kabel

(Kopaska) Komando Pasukan Katak , pasukan khusus TNI AL, dari Komando Armada Kawasan Barat dilibatkan untuk memantau saluran air di Jalan Medan Merdeka Utara. Dua belas anggota Kopaska dengan peralatan lengkap, seperti tabung oksigen, baju selam, hingga senter, terjun untuk menyusuri gorong-gorong di depan Istana Kepresidenan.

Komandan Detasemen IV Satkopaska Koarmabar TNI AL Kapten Laut Edy Tirtayasa mengatakan pemantauan saluran air di kawasan ring satu itu merupakan perintah dari Panglima Komando Kawasan Barat Laksamana Muda A. Taufiq Rahman. "Panglima memerintahkan kami untuk membantu melihat kondisi saluran air," katanya, Kamis, 3 Maret 2016.

Belasan anggota Kopaska itu masuk saluran air melalui bak kontrol yang berbeda-beda. Mereka pun menyusuri saluran air yang tingginya sekitar 1,5 meter.

Edy menjelaskan penggunaan tabung oksigen diperlukan agar pasukannya dapat leluasa bernapas di saluran air. "Kami khawatir dengan kondisi udara di dalam saluran air," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Edy, pasukannya tak menemukan adanya kulit kabel seperti di Jalan Medan Merdeka Selatan. "Sejauh ini temuan kami hanya sampah dan lumpur," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada pihak yang ingin Jakarta banjir. Sebab, di Jalan Medan Merdeka Selatan ditemukan adanya kulit kabel hingga belasan truk. Akibatnya, kawasan Jalan Medan Merdeka sempat tergenang air.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan untuk membersihkan saluran air di Jalan Medan Merdeka Utara, lembaganya perlu meminta izin ke bagian rumah tangga Istana Kepresidenan.

Tim Khusus di bentuk Polisi Untuk Selidiki Kasus Kulit Kabel

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mengakui pihaknya masih mendalami penemuan kulit kabel dalam saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk melakukan penyelidikan, pihaknya membentuk tim khusus dari Ditkrimsus bersama Sudin Tata Air dan PLN untuk mengusut tuntas kasus ini.

" Nanti kita lihat bentuk pidananya seperti apa. Apakah berhubungan dengan masalah lingkungan, bisa saja"

Berdasar informasi awal yang dihimpun kepolisian, kulit kabel tersebut merupakan barang lama. Pada 2014 lalu, ada yang melakukan pembangunan di sekitar lokasi dan kulit kabel tersebut tidak terangkat.

"Pernah tahun 2014 ada yang melakukan pembangunan di sana, kemudian kelupasan kulit kabel ini tidak terangkat. Kalau nggak terangkat kenapa? Kita akan cek kontraktor-kontraktornya," ujar Tito, Rabu (2/3).
Dikatakan Tito, pihak kepolisian dan PLN sudah mengantongi sampel kabel utilitas tersebut. Kemudian akan diselidiki merek, jenis dan tahun pemasangan kabel.

"Intinya kita harus jawab, ini barang baru atau barang lama. Kalau barang lama kenapa tidak terangkat, kalau barang baru apa maksudnya," ucapnya.

Terkait kemungkinan adanya sabotase, Tito menolak untuk menyimpulkan. Hingga saat ini, penyelidikan kasus tersebut masih dalam proses.

"Nanti kita lihat bentuk pidananya seperti apa. Apakah berhubungan dengan masalah lingkungan, bisa saja," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama enggan berkomentar banyak saat ditanya kasus tersebut. Basuki sepenuhnya menyerahkan penyidikan penemuan kulit kabel itu kepada pihak kepolisian.

Basuki Ingin Wawancarai Langsung PNS Potensial

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan kembali merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Untuk mendapatkan orang terbaik, Basuki bahkan berencana mewawancarai langsung para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berasal dari angkatan muda.

" Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa?"

"Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa? Kalau bagus ya mereka mesti dimasukin ke jabatan struktural untuk menguasai seluruh birokrasi di DKI," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Mantan Anggota Komisi II DPR ini menuturkan, meski masih angkatan muda, saat ini beberapa PNS angkatan 2010 sudah menduduki jabatan eselon IV. Seperti, posisi Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu (BPTSP) tingkat kecamatan dan kelurahan. Sebelumnya, mereka juga mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan.

"Saya akan terus wawancara mereka. Jadi begitu dapetin (PNS) yang bagus-bagus, nanti Januari-Februari saya mau cuci gudang tuh. Jadi PNS yang enggak jelas dan malas, saya jadikan staf.  Terus PNS muda kami naikkan saja sudah," kata Basuki.

Seperti diketahui, pada Jumat (4/9) besok, Basuki berencana melakukan perombakan jabatan struktural. Setidaknya ada puluhan pejabat yang akan dimutasi, baik dari eselon IV, eselon III, dan eselon II. Adapun jumlah pejabat yang akan dilantik mencapai 90 orang.

Ahok Minta PHL Laporkan Pemotongan Gaji

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk melaporkan jika gaji mereka dipotong. Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ketahuan memotong gaji PHL akan langsung dipecat.

" Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini"

Basuki mengaku telah mengetahui adanya permainan tersebut. Beberapa mandor memanfaatkan keberadaan PHL. Mereka mengancam PHL tidak akan diperbolehkan bekerja jika tidak menyetor sebagian gajinya.

"Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini. Orang kecil pasti takut, kasihan kan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/9).

Padahal, lanjut Basuki, para PHL telah dikontrak secara individu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Gaji yang diterima PHL saat ini sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,7 juta.

"Dulu mereka hanya digaji Rp 600-800 ribu dibawah UMP. Lalu kita potong dan langsung kontrak dengan kami, besarannya seperti UMP," ucap Basuki.

Basuki pun meminta kepada PHL untuk melaporkan jika gajinya dipotong. Sehingga dirinya bisa memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bersangkutan.
"Mungkin ada nyetor juga ke atas. Saya curiga ke atas dipotong juga. Jadi mereka harus berani lapor. Kita akan lapor polisi dan pemecatan" tegas Basuki.

Namun menurut Basuki, ada beberapa PHL yang enggan melapor. Sebab mereka juga tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya.

"Mereka nggak mau lapor kenapa? Karena banyak juga PHL yang malas. Dia sebenarnya nggak masuk. Begitu bagian nggak merata, dia teriak nih. Ini juga belum tentu orang jujur loh. Bisa juga dia orang yang memang nggak kerja sesuai wilayahnya,"

Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri banyak mencoret anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI karena dianggap terlalu besar.

"Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia"

“Itu pasti. Itu yang saya katakan, bahwa dulu oknum SKPD dan di DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu, kalau kita terima semua diketik masuk yang APBD dari DPRD, itu tidak pernah ada yang ribut. Dan di Kemendagri pun, semuanya disetujui saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/3).

Meski sejumlah usulan dicoret, Basuki mengaku senang karena Kemendagri saat ini lebih berhati-hati dalam mengevaluasi draf anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kemendagri sadar jika evaluasi terhadap draf APBD tidak dilakukan secara hati-hati, DPRD akan ngamuk dan periksa habis-habisan. Itulah yang menjadi target saya supaya semua SKPD bisa diawasi oleh dewan,“


Ia menambahkan, pihaknya telah mengetahui adanya sejumlah pos kegiatan dalam hasil evaluasi draf APBD DKI yang dikurangi oleh Kemendagri di antaranya biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

“Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia. Jangankan cuma Peraturan Gubernur, Kemendagri juga bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda),"

Penderita DBD di Jaksel Capai 343 Orang

Penyakit demam berdarah masih menghantui warga Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, sejak Januari hingga 12 Maret 2015, tercatat sudah 343 orang terkena penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut.

" Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus"

Dari sepuluh kecamatan di wilayah itu, Kecamatan Jagakarsa menempati peringkat tertinggi dengan 57 kasus. Disusul Kecamatan Cilandak dengan 41 kasus dan Kecamatan Pasar Minggu serta Pancoran masing-masing 37 kasus.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudhita Endah, mengatakan sepanjang tahun ini ada 343 warga Jakarta Selatan yang terkena penyakit demam berdarah. Namun jumlah tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus," ujarnya, Minggu (15/3).

Untuk menekan kasus DBD di wilayahnya, dia menyarankan masyarakat agar rutin melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk selama 30 menit setiap hari Jumat. "PSN sangat efektif membunuh jentik nyamuk aedes aegypti,"

Jokowi Kembali Sambangi Balaikota, Untuk Pemeriksaan Gigi

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

                                                "Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin "


Menumpang mobil kepresidenan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, tiba di Balaikota sekitar pukul 16.45 dan langsung disambut Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran.
Usai berbincang ‎sebentar dengan Ahok, mantan Gubernur DKI tersebut langsung menuju ke Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) yang terletak di lantai tiga Gedung Blok F,  Balaikota untuk memeriksa gigi.

‎Menurut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, M Mawardi menuturkan, kedatangan Presiden RI kali ini terbilang mendadak karena pihaknya baru mendapatkan kabar pukul 14.30.
"Kami dapat kabarnya sekitar pukul 14.30. Bagi Pak Jokowi mungkin sudah terjadwal. Tapi, buat kami mendadak," katanya, Jumat (13/3).

‎Ia menyampaikan, agenda kedatangan mantan Gubernur DKI ini masih sama seperti sebelumnya, yakni melakukan pemeriksaan gigi secara rutin di Pusyankes Balaikota.
"Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin," katanya singkat.

Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo Dibenahi Untuk Tampung PKL,

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur saat ini tengah membenahi  Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo, Balimester, Jatinegara. Sebab, lokasi tersebut akan dijadikan tempat relokasi 960 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Raya Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, depan Pasar Burung Jatinegara, depan Pasar Regional Jatinegara, dan Terminal Kampung Melayu.

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih "

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih," ujar Agustinah, Lurah Balimester, Jumat (13/3).
Pembenahan Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo ini melibatkan sekitar 200 petugas gabungan dari unsur Satpol PP, kelurahan, dan TNI. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas membersihkan saluran air, mengecat kanstin dan tembok lapangan setinggi 2 meter, dan memangkas pohon. 
PKL ini akan dibina oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dan diharuskan membayar restribusi melalui sistem autodebet Bank DKI.

Pasar Induk Kramatjati Akan Dikembangkan Jadi Pasar Wisata

Menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menginstruksikan PD Pasar Jaya agar menata ulang Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Jakarta Timur.

" Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi"

Djarot mengharapkan agar pusat grosir buah-buahan dan sayur mayur terbesar di Asia Tenggara ini bisa dikembangkan menjadi pasar wisata. Untuk itu diperlukan penataan ulang supaya pasar induk ini lebih rapi dan nyaman dikunjungi.

"Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi. Namun kami minta tahun 2016 sudah layak menjadi pasar wisata," kata Djarot saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Rabu (4/2).

Dikatakan mantan Walikota Blitar ini, salah satu syarat untuk mewujudkan pasar wisata adalah lingkungannya harus bersih dan tidak adanya sampah yang menggunung. Pelayanan juga harus ditingkatkan sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja.

Menurut Djarot, penataan lingkungan juga harus menyeluruh, seperti adanya lampu penerangan jalan serta aktivitas bongkar muat barang tidak menimbulkan kemacetan.

"Kontingen Asian Games dari luar negeri kan membutuhkan sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Nah pasar ini harus bisa memberikan kesan yang bagus sehingga mereka juga dapat berwisata di pasar induk ini," imbuh Djarot.

Manajer Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-buahan Kramatjati, Muhammad Salam menjelaskan, pihaknya sedang melakukan perencanaan untuk menata ulang seluruh bagian pasar. Mulai dari jaringan komputerisasi, areal parkir, taman, pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

APBD DKI 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar Rp 73,08 triliun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

"”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti "

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi serta empat Wakil Ketua DPRD DKI dan dihadiri sebanyak 86 dari total sebanyak 106 anggota dewan.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak Eksekutif, total anggaran yang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun,"

ujar M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015, awalnya mencapai Rp 76 triliun lebih.
Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

”APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun; belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun; pembiayaan daerah sebesar Rp 3,64 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 8,9 triliun. Sehingga Total APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun,” katanya.

Usai membacakan laporan Banggar, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan Perda APBD DKI 2015.
"Apakah rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dengan ditingkatkan menjadi Perda APBD?"
tanya Prasetyo kepada anggota dewan yang seraya dijawab serentak, setuju oleh anggota dewan.
Mendengar persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI.

Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas kerja samanya yang telah mengesahkan APBD DKI 2015.

”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti,"

"Pemimpin Harus Tiru Empat Sifat Rasulullah" Basuki (Ahok) Gubernur Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang digelar oleh Rumah Kajian Alquran Al Barru, di Gedung SMESCO, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

" Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah"

Basuki dalam sambutannya menekankan pentingnya memiliki dan meniru keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yakni shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).

"Kita akan lebih maju kalau dipimpin dengan orang yang memiliki sifat Nabi Muhammad sekalipun belum mendapat hidayah. Karena hidayah itu milik Allah," kata Basuki.

Bahkan Basuki dengan lancar menceritakan beberapa kisah tentang Rasulullah. Salah satunya cerita tentang Rasulullah yang dilempari kotoran saat menunaikan shalat. Namun Nabi Muhammad tidak pernah membalas perbuatan orang tersebut.

"Kalau saya jadi panglima Rasulullah saat itu, mungkin saya sudah minta penggal kepala orang itu," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara mengingatkan agar umat muslim di mana pun berada senantiasa dapat menjaga ucapan dan tindakan.

"Cinta Rasul yang dibangun adalah insan yang cerdas. Maka gerakan yang kami bawa sekarang adalah transparansi, membela yang benar, dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin untuk membangun akhlakul karimah," ujar Khofifah yang juga menandatangani Deklarasi Gencar (Gerakan Cinta Rasulullah).

Turut juga hadir dalam acara tersebut mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, sastrawan Abdul Hadi, pendiri Mizan Group, Haidar Bagir, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Ali Mochtar.

Ahok Lantik 2.000 Pejabat di Monas, 2 Januari 2015

    Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, akan melakukan perombakan birokrasi besar-besaran awal tahun depan. Rencananya, Basuki akan melantik lebih dari 2.000 pejabat eselon II, III, dan IV pada 2 Januari 2015 mendatang. Pelantikan ribuan pejabat tersebut akan dilangsungkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Pejabat yang dilantik ini telah melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

" Perombakan dipastikan tanggal 2 Januari. Pelantikan akan dilakukan di Monas. Ini lagi kami susun"

"Perombakan dipastikan tanggal 2 Januari. Pelantikan akan dilakukan di Monas. Ini lagi kami susun," kata Basuki di Balaikota, Senin (‎29/12).
Basuki mengatakan, pelantikan pejabat tersebut sengaja dilangsungkan di Monas karena areal di Balaikota dianggap tidak cukup menampung‎ ribuan pejabat yang akan dilantik. "Kenapa di Monas, karena enggak muat kalau di Balaikota," ujarnya.

Selain pejabat eselon II, III, dan IV, ada pula pejabat di bawah eselon IV yang akan dilantik. Mereka terdiri dari orang-orang lapangan di Dinas Pekerjaan Umum (PU). "Ada yang di bawah eselon IV kami lantik dan mereka tidak ikut tes semua, karena mereka orang-orang lapangan seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan," ungkapnya.‎

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menambahkan, pejabat yang akan dilantik mulai dari eselon IV hingga eselon II. Hampir 50 persen pejabat akan mengalami mutasi. Sedangkan sisanya dikabarkan bakal kehilangan jabatan. "Semua ini dari hasil seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu," katanya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, beberapa pejabat eselon II yang dilantik nanti antara lain,

Kepala BPBD DKI Bambang Musyawardana menjadi Walikota Jakarta Timur,
Plt Walikota Jakarta Pusat Rustam Effendi menjadi Walikota Jakarta Utara.
Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Mangara Pardede menjadi Walikota Jakarta Pusat. Kabid Kewaspadaan Kesbangpol DKI Sotar Harahap menjadi Sekwan DPRD DKI. Selanjutmya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budhiman menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Purba Hutapea menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun menjadi Kepala Inspektorat DKI, Kepala Inspektorat Franky Mangatas Panjaitan menjadi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI. Serta Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara Edison Sianturi menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI