Haji Lulung, Semua Bangunan di Bantaran Sungai Diminta Ditata

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana meminta pembebasan lahan di bantaran juga dilakukan bagi pemilik bangunan yang memiliki sertifikat. Sehingga upaya normalisasi kali bisa berjalan maksimal

" Seluruhnya harus dibebaskan, baik yang tanah bersurat atau tidak, ini upaya normalisasi kali harus jalan terus"

"Seluruhnya harus dibebaskan, baik yang tanah bersurat atau tidak, ini upaya normalisasi kali harus jalan terus," ujarnya, Minggu (11/9).

Penataan juga dinilai harus bekerja sama dengan sejumlah kota dan kabupaten mitra kota. Pasalnya aliran air bukan hanya di Jakarta yang memiliki masalah dan hambatan.

"Komunikasi dengan daerah mitra kota harus jalan terus," katanya.

Menurutnya anggaran penanganan banjir di DKI saat ini masih cukup tinggi. Ia berharap anggaran ini terserap dan tepat sasaran.

"Jadi penanganan banjir bisa cepat diselesaikan, anggarannya ada," tandasnya

Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri banyak mencoret anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI karena dianggap terlalu besar.

"Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia"

“Itu pasti. Itu yang saya katakan, bahwa dulu oknum SKPD dan di DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu, kalau kita terima semua diketik masuk yang APBD dari DPRD, itu tidak pernah ada yang ribut. Dan di Kemendagri pun, semuanya disetujui saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/3).

Meski sejumlah usulan dicoret, Basuki mengaku senang karena Kemendagri saat ini lebih berhati-hati dalam mengevaluasi draf anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kemendagri sadar jika evaluasi terhadap draf APBD tidak dilakukan secara hati-hati, DPRD akan ngamuk dan periksa habis-habisan. Itulah yang menjadi target saya supaya semua SKPD bisa diawasi oleh dewan,“


Ia menambahkan, pihaknya telah mengetahui adanya sejumlah pos kegiatan dalam hasil evaluasi draf APBD DKI yang dikurangi oleh Kemendagri di antaranya biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

“Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia. Jangankan cuma Peraturan Gubernur, Kemendagri juga bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda),"

Ahok Ingin Penyelidikan Hak Angket Transparan

Tim hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mulai berjalan sejak diparipurnakan beberapa waktu lalu. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dipanggil untuk kebutuhan penyelidikan. Agar dalam penyelidikan transparan, Pemprov DKI Jakarta akan merekam segala bentuk kegiatan yang melibatkan SKPD.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan  sesuai komitmen transparansi kita semua "

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, proses rapat hak angket dapat berjalan transparan dan terbuka. Tujuannya agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak. Sehingga warga juga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukkan, dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Basuki melalui pesan singkatnya, Selasa (10/3) malam.

Bahkan dirinya telah mengutus staf Humas Pemprov DKI Jakarta untuk merekam semua kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan SKPD. Dirinya pun meminta izin atas perekaman itu, kepada panitia hak angket.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," harap Basuki. 

Seperti diketahui, setiap agenda rapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu direkam oleh Humas. Hasil rekaman tersebut, juga diunggah di situs Youtube. Sehingga masyarakat bisa mengetahui segala kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rekaman rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI di Kemendagri yang berdurasi kurang lebih dua jam juga telah diunggah. Panitia hak angket berencana akan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015.

 Hasil hak angket akan diumumkan pada rapat paripurna 10 hari mendatang. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada Rabu (11/3) besok, pukul 10.00 WIB. Pemanggilan Tim 20 penyusun e-Bugeting untuk mencocokkan isi dari kegiatan yang telah dikunci dengan kegiatan yang ada dalam APBD DKI 2015 hasil paripurna. Selain Tim 20, panitia hak angket juga akan memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk meminta keterangan perihal surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari yang membantah jika APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan paripurna.

Jokowi Diminta Usut Timsesnya Oleh DPRD

Jokowi Diminta Usut Timsesnya Oleh DPRD

Kalangan dewan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk mengusut permainan dalam proses lelang pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Terlebih, oknum yang diindikasikan terlibat merupakan tim sukses Jokowi-Basuki saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 lalu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Eddy Masudi mengatakan, jika benar adanya dugaan permainan dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang melibatkan oknum timses, maka dirinya meminta Jokowi untuk mengusutnya. "Harus dihukum itu, kebanyakan orang ngaku dekat sama Jokowi. Makanya ini harus diusut terus," kata Pras, Senin (10/3).

Diakui Pras, dirinya mengenal Michael Bimo Putranto. Bahkan Bimo memang dikenalnya saat bekerjasama dalam timses Jokowi-Basuki, saat Pilgub 2012 lalu. Menurutnya jika benar dugaan permainan tersebut ada, maka ini juga kekeliruan dari mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono. Karena seharusnya dia melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Jokowi.

"Itu gobloknya Kadishubnya, mau-maunya ada orang jual nama terus diikutkan namanya. Makanya, seharusnya dia itu konfirmasi dulu, biar jelas masalahnya," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi sendiri telah membantah terlibat dalam permainan lelang pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Sebab, ia bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan. "Harus dipisahkan jangan orang dekat. Saya selalu memisah-misahkan, mana urusan keluarga, mana urusan pemerintahan dan mana urusan pertemanan," katanya.

Jokowi juga mengaku mengenal Bimo yang pernah menjadi timsesnya. Diakuinya, ia juga sudah mendapatkan firasat adanya permainan dalam pengadaaan bus Transjakarta dan BKTB. Sehingga ia mengambil langkah untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono.

Jokowi menegaskan, jika firasatnya benar dan sama dengan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini merugikan keuangan daerah. "Feeling saya katakan itu dan kepala dinas udah copot, berhentikan. Kalau ini nanti juga sama yang dipaparkan ke kita oleh BPKP ya sudah, saya tinggal ke KPK,"




Sumber: berita jakarta

Jokowi Terus Perjuangkan Pengadaan 200 Truk Sampah

Meski usulan pembelian 200 truk sampah ditolak DPRD DKI Jakarta, tidak membuat menyerah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Bahkan, Jokowi akan memperjuangkan usulan itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang. Mengingat truk-truk tersebut sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengganti truk sampah yang sudah usang dengan usia pakai rata-rata 15 hingga 30 tahun.



“Akan saya usulkan terus, sampai diberikan anggarannya, sampai disetujui anggarannya. Tapi, lagi-lagi hak budgeting ada di dewan,” kata Jokowi usai meresmikan peluncuran operasionalisasi BKTB di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (5/2).

Jokowi pun membantah pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi yang mengatakan anggaran pengadaan 200 truk sampah tidak pernah dimasukkan ke dalam APBD DKI 2014. Dirinya sangat yakin anggaran sudah dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2014. “Ada kok anggarannya. Kami sudah masukkan ke dalam RAPBD DKI 2014. Tapi, itu tidak disetujui. Ditolak sama dewan. Kalau ditolak dewan ya sudah. Tanya alasannya sama dewan kenapa ditolak?” tanyanya.

Diakui Jokowi, alasan penolakan dewan tersebut lantaran truk sampah yang baru akan dikelola pihak ketiga, merupakan alasan yang tidak masuk akal. “Masa saya tidak mengerti manajemen. Kalau truk sampah dikelola swasta tinggal dipotong biaya transportasinya saja. Kok sulit-sulit amat mikirnya. Ya ngertilah arahnya mau ke mana? Muaranya mau ke mana?” sindir Jokowi.

Saat ini, lanjut Jokowi, dirinya tidak akan melakukan lobi-lobi lagi untuk meloloskan usulan anggaran tersebut. Pasalnya, APBD DKI 2014 sudah disahkan dan saat ini sedang dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Saya tidak mau lobi-lobi apa pun. Lagian lobinya dengan cara apa? Diajak bicara saja? Gini loh, anggaran 200 truk sampah tidak disetujui dewan, ya tidak apa-apa karena hak budgeting ada di dewan, tapi terus kita usulkan,”


Sumber: berita jakarta

Pengesahan APBD 2014 Mundur Lagi

Pengesahan APBD 2014 Mundur Lagi. Setelah diundur beberapa kali, pengesahan akan dilakukan DPRD DKI pada hari ini, Rabu 15 Januari. Namun, ternyata lagi-lagi tak ada kejelasan. Karena itu, sesuai aturan yang berlaku, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai berhak menetapkan anggaran sendiri sebesar anggaran tahun sebelumnya.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, pembahasan APBD DKI Jakarta telah menyalahi dan melanggar undang-undang (UU). Sebab, berdasarkan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 45 PP 58/2005, disebutkan RAPBD diputuskan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau paling lambat pada 30 November 2013.

Namun, bila pembahasan APBD DKI Jakarta 2014 tetap dilanjutkan, kata Sugiyanto, DPRD DKI bisa meminta Gubernur Jokowi untuk melaksanakan angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

“Ketentuan ini juga diatur dalam PP 58/2005 pada pasal 46 yakni apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD,” jelasnya, Rabu (15/1).

Terkait hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi mengatakan, mundurnya kembali pengesahan APBD 2014 dikarenakan banjir yang melanda ibu kota. Sehingga atas koordinasi eksekutif dan legislatif pengesahannya diundur. "Ya, kan ada hujan dan banjir, Pak Gubernur dan Pak Wagub semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan Walikota Jakarta Utara," kata Pras.

Kendati demikian, diakui Pras semua pembahasan telah selesai semua. Hanya masalah waktu saja untuk pengesahannya. APBD 2014 yang disetujui mencapai Rp 72 triliun. Dijadwalkan kembali pengesahan akan dilakukan pada 17 Januari mendatang. Jumlah ini lebih besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2013 sebesar Rp 50,1 triliun.

sumber:beritajakarta