KPK Usut Kasus Pengadaan Bus Berkarat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima laporan terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang kondisinya berkarat. Saat ini kasus tersebut tengah didalami, jika ditemukan dua alat bukti maka prosesnya bisa meningkat ke penyidikan.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, kasus dugaan korupsi bukanlah delik aduan. Sehingga untuk mengusutnya tidak perlu ada laporan, jika memang ada dugaan korupsi. "Saat ini kita masih mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait kasus itu," kata Samad, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/3).

Menurutnya, Forum Warga Jakarta (Fakta) juga telah melaporkannya. Prosesnya cukup panjang, karena harus melalui unit pengaduan masyarakat di KPK. Kemudian akan dilakukan investigasi. Jika memenuhi syarat maka akan ditingkatkan ke penyelidikan. "Selanjutnya jika ada 2 alat bukti yang cukup akan jadi penyidikan," ujarnya.

Kendati demikian, semua proses tersebut, tidak akan disampaikan ke publik. Karena untuk mengusut dugaan korupsi termasuk dengan kegiatan intelejen. "Itu sudah dilaporkan. Tapi kalau KPK melakukan penyelidikan kita tidak akan menyampaikan ke publik, karena itu kegiatan intelijen. Masih jauh juga prosesnya," kata dia.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pihaknya telah menyerahkan hasil investigasi dari inspektorat untuk ditindaklanjuti oleh BPKP. Jika hasil dari BPKP telah diterima baru dirinya akan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam pengadaan ratusan bus tersebut.


Sumber: berita jakarta

Jokowi Akui Ada Indikasi Penyimpangan Pengadaan Bus

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui adanya indikasi penyimpangan dalam pengadaan bus Transjakarta. Dirinya juga belum mau mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat lantaran hal ini masih didalami Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Indikasi penyimpangan ada, tapi saya tidak mau mendahului penyelidikan dari BPKP," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/3).

Indikasi tersebut muncul setelah dari hasil investigasi menemukan adanya kerusakan pada beberapa komponen bus yang baru dibeli tersebut.

Dikatakan Jokowi, pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk menyimpulkan hasil investigasi. Sehingga pihaknya meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit kembali. "Sekarang itu baru dikerjakan oleh BPKP. Kalau saya satu-satu, BPKP itu rampung dulu. Sebelum rampung, saya belum mau berkomentar," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi juga mengaku siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerusakan bus Transjakarta baru. Terlebih, pembelian 310 bus Transjakarta dan 346 bus sedang untuk bus kota terintegrasi busway (BKTB) itu terjadinya saat kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengancam tidak akan merampungkan pembelian bus Transjakarta bermerk Ankai tersebut. Saat ini, tambah Basuki, pihaknya baru membayar uang muka sebesar 20 persen.

"Apabila pihak importir atau agen tunggal pemegang merek (ATPM), PT San Abadi, tetap bersikeras menagih pembayaran, Pemprov DKI tidak akan tinggal diam,"


Sumber: berita jakarta