Ulang Tahun ke-487, Jakarta Terima Kado Pahit

Ulang Tahun ke-487, Jakarta Terima Kado Pahit

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ibu kota menerima kado pahit pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-487. Sebab, pada perayaan ultah tahun ini, Pemprov DKI justru meraih sejumlah predikat yang kurang menguntungkan.

" Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang"
Sejumlah prestasi yang merosot di antaranya gagal meraih Adipura, hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta gagal mempertahankan predikat juara umum pada lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2014.

"Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang," kata Basuki, saat memberikan sambutan di upacara peringatan HUT ke-487 Kota Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6).

Basuki mengaku heran mengapa Jakarta bisa meraih penghargaan Adipura tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Padahal, di sebagian besar sudut ibu kota masih banyak ditemukan sampah. "Saya juga heran kenapa tahun sebelumnya, Jakarta selalu meraih penghargaan Adipura. Mungkin yang dinilai cuma kawasan Sudirman-Thamrin. Padahal sungai-sungai kita penuh sampah," ujarnya.

Basuki juga menyayangkan prestasi DKI sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), tapi Sumber Daya Manusia (SDM) bukan asli dari kota Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timut pun telah meminta kepada penanggung jawab kontingen DKI di lomba MTQ Nasional 2014 agar tidak lagi mengambil qori/qoriah dari luar daerah.

"Pada lomba MTQ 2014, kota Jakarta berhasil meraih juara keenam, tetapi dengan orang-orang asli Jakarta. Kita harus tetap mensyukuri hasil yang kita raih ini," ungkapnya.

Ia juga telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terkait warga miskin di ibu kota. Pasalnya, selama ini perhitungan warga miskin Jakarta hanya dihitung berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi dan setara sekitar Rp 300 ribu lebih per bulan. Ke depan, Pemprov DKI akan mengubah pola tersebut berdasarkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Jadi, tidak usah kaget kalau tahun ini persentase warga miskin di ibu kota 3 hingga 4 persen lebih, maka pada tahun depan, persentase orang miskin melonjak hingga 50 persen lebih," jelasnya.

Dari berbagai persoalan tersebut, Basuki mengungkapkan, bahwa ini semua merupakan wajah asli Jakarta yang sebelumnya tidak pernah terkuak. "Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Tapi, kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan,"



Sumber: berita jakarta

Jokowi Presiden, Anak Ali Sadikin Jadi Gubernur DKI

Jokowi Presiden, Anak Ali Sadikin Jadi Gubernur DKI

Pemilihan presiden (Pilpres) 2014 akan berpengaruh terhadap konstelasi politik di ibu kota. Perubahan formasi kepemimpinan di Pemprov DKI Jakarta akan terjadi.

" Kelak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7, wakil gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok secara konstitusi akan naik menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi"
Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto menganalisis, Pilpres tahun 2014 ini akan berdampak kepada kepemimpinan di Pemprov DKI Jakarta.

"Kelak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI ke-7, wakil gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok secara konstitusi akan naik menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi," ujarnya, Minggu (22/6).

Naiknya Ahok sebagai gubernur dari partai Gerindra, kata pria yang akrab disapa SGY ini, membuat kursi wakil gubernur akan diisi oleh kader PDI Perjuangan. "Secara kepantasan politik, PDI Perjuangan yang merupakan juara Pileg 2014 lalu, lebih pas mengisi posisi gubernur. Karena kemungkinan besar Ahok ditarik menjadi menteri di Kabinet Jokowi-JK," katanya.

Dari sejumlah figur di DPD PDI Perjuangan DKI yang layak dan pantas menduduki kursi gubernur DKI adalah Ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin. "Sebagai putera sulung mantan gubernur DKI Ali Sadikin, Boy sangat layak dan pantas menjadi gubernur DKI, dan wagubnya dari kader Gerindra," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, selama ini kemacetan dan banjir di Jakarta yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, permasalahan tersebut akan lebih mudah ditangani.

“Kelak Jokowi menjadi presiden kewenangan akan lebih mudah. Dia bisa memerintahkan Kementerian PU dan wilayah penyangga DKI untuk membantu penangan banjir dan kemacetan yang sudah menahun ini,” katanya.

Dikatakannya, selama ini kewenangan Jokowi saat memimpin Jakarta sangat terbatas. Dengan Jokowi menjadi presiden sudah dipastikan banjir dan macet akan lebih mudah diatasi.

“Gampang kok tinggal cari menteri yang mau bekerja. Anggaran penanganan juga bisa dipercepat. Waduk Ciawi, Cisadane, tidak bisa ditunda lagi dan akan mudah direalisasikan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dengan latar belakang Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI sudah dipastikan Jokowi lebih memahami permasalahan yang ada di DKI saat ini.

“Jokowi presiden, masterplain banjir dan kemacetan Jakarta akan mudah dijalankan,”


Sumber: berita jakarta