Basuki Telat Ngantor (BKTB)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menepati janjinya menggunakan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari kediamannya di Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara menuju Balaikota DKI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Basuki yang mengenakan baju batik berwarna coklat tiba di Balaikota sekitar pukul 08.30. "Ini kan lagi mengkampanyekan, ya nggak apa-apa lah, tapi lebih efisien naik mobil pribadi. Kalau naik mobil pribadi cuma 25 menit. Jika naik bus hampir satu jam dan saya bisa sarapan juga dalam perjalanan," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (7/2).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menyatakan kesediaan naik BKTB dari kediaman menuju Balaikota, jika jalur busway telah steril. "Masalahnya macet itu pasti. Jadi kalau jalur busway sudah steril, pasti orang berpindah karena melihat kondisi jalur bus lancar. Soalnya, bagi orang Jakarta waktu itu adalah uang," ungkapnya.

Ke depan BKTB pun menargetkan jalur baru ke pemukiman menengah ke atas, diantaranya Green Garden, Sunter, dan Kalibata. Selain itu, dikatakan Ahok, BKTB pun juga akan mengintegrasikan diri dengan sarana publik lain seperti pusat perkantoran, perbelanjaan, dan stasiun kereta api.

"Kuncinya jemput bola, bagaimana masuk ke perumahan kelas atas. Selain itu, kita akan kerja sama dengan gedung-gedung, mal, dan stasiun kereta agar bisa masuk ke sana," paparnya.

Dengan masuknya BKTB ke pusat perbelanjaan, Basuki, mengharapkan warga yang rumahnya jauh dari akses BKTB dapat memarkir kendaraan kemudian beralih. Begitu juga dengan pengguna kereta, dengan terintegrasi ke BKTB, mereka dapat langsung mengakses.

"Kendaraan umum manapun memang tidak bisa menyaingi pivasi dan kenyamanan kendaraan pribadi. Tapi seperti di Bogota, Kolombia, walau jalanannya macet jalur busway-nya steril sehingga angkutan umum lebih cepat," paparnya.

Dijelaskan Ahok, bahwa busway di sana sudah demikian tertata. Bahkan di setiap koridor terdapat dua jalur. "Kalau sekarang kita bikin dua jalur, seperti di Sudirman, masyarakat akan maki-maki. Saat ini masyarakat berpikirnya kalau kita buat jalur busway itu mengambil jalurnya masyarakat," katanya.

Namun demikian, untuk mengatasi keadaan saat ini, sterilisasi jalur transjakarta merupakan solusi yang paling relevan mengajak masyarakat beralih ke kendaraan umum. Dalam rangka itu, Ahok mengaku akan kembali berkordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau di Bogota itu Dishubnya bisa nilang, kalau di kita kan polisi yang bisa. Saya akan ngomong lagi ke Dirlantas, supaya jalur busway tersebut didedikasikan hanya untuk Transjakarta,"

Taman Rusak Akibat Banjir Segera Diperbaiki

Banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu rupanya tak hanya menyebabkan ruas jalan menjadi rusak. Puluhan taman yang tersebar di lima wilayah kota pun mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi. Diperkirakan, kerugian atas rusaknya taman-taman tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan, pihaknya masih terus mendata taman yang rusak. Namun, diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 40-60 juta per taman. "Kerugiannya kita prediksi hingga ratusan juta, karena ada puluhan taman yang rusak," ujar Jonathan, Kamis (6/2).

Dikatakan Jonathan, dari data sementara, taman yang rusak di Jakarta Barat terdapat di 25 lokasi. Lalu, 18 lokasi di Jakarta Pusat serta satu taman besar di wilayah Jakarta Selatan yakni Taman Langsat di Kebayoran Baru. "Suku Dinas Pertamanan sedang melakukan inventarisasi taman rusak di wilayahnya masing-masing. Sehingga belum dapat diketahui pasti jumlah taman yang rusak akibat banjir selama kurang lebih satu bulan terakhir ini. Lagi pula sekarang kan banjir belum surut semua," katanya.

Ditambahkan Jonathan, tingkat kerusakan taman yang terendam banjir tidak terlalu parah, karena hanya terendam selama beberapa hari. Namun, banyak tanaman yang mati atau tercabut dari tanah. Kemudian sebagian taman juga dipenuhi sampah yang terbawa arus air. Hal itu juga menyebabkan kerusakan pohon dan tanaman.

Setelah banjir surut dan mengering, lanjut Jonathan, pihaknya akan langsung menurunkan tim buser (buru sergap) untuk segera melakukan perbaikan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut. Tindakan yang dilakukan sama dengan penanganan dan pemeliharaan rutin yakni mengganti tanaman atau pohon yang rusak dan membersihkan sampah akibat banjir.

"Fokus yang kita lakukan adalah pembersihan sampah. Karena umumnya sampah terbawa arus ke arah taman. Lalu ketika surut, taman jadi tertutup sampah akibat banjir. Dampaknya tanaman jadi rusak. Kalau sudah begitu tim buser kami langsung angkut sampahnya dulu baru tata rapi taman yang rusak itu," katanya.

Pihaknya, sambung Jonathan, memastikan perbaikan taman rusak tidak akan dibiarkan sampai terbelengkalai lama. Sementara mengenai biaya perbaikan ada di anggaran masing-masing sudin wilayah.


Sumber:berita jakarta

DPRD Setuju Pembelian 200 Truk Sampah

Setelah sempat ditolak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akhirnya memastikan akan mengabulkan usulan Pemprov DKI untuk pengadaan 200 truk sampah dalam APBD DKI 2014. Namun, usulan tersebut baru akan direalisasikan dengan syarat adanya perbaikan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, S Andhyka mengatakan, ada tiga yang hal menjadi perhatian Komisi D DPRD DKI tidak mengabulkan usulan penambahan truk sampah. Ketiganya yakni, truk sampah yang ada tidak terawat, banyak truk sampah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, serta tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

"Ini yang menolak adalah Komisi D. Karena Komisi D melihat, ternyata pengadaan 200 truk sampah ini belum rasional. Karena masih banyak truk yang tidak terawat, masih banyak digunakan oleh pihak ketiga. Kemudian tidak ditunjang juga dengan SDM yang memadai, sehingga kami melihat masih banyak yang perlu diperbaiki," ujar Andhyka, saat dihubungi beritajakarta.com, Kamis (6/2).

Pihaknya, kata Andhyka, sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bahkan, usulan pengadaan 200 unit truk sampah itu masih dianggap kurang karena sarana tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, ketiga hal itu harus diperbaiki lebih dulu sehingga pengelolaan ratusan truk itu ke depan lebih baik.

"Tentunya hasil rapat kerja di Sub Badan Anggaran apabila diperbaiki tiga hal tadi, tidak ada alasan Komisi D menolak. Kita akui sekarang masih kurang truk sampah, saya sangat setuju dengan pengadaan truk sampah lagi. Bahkan jumlah 200 unit masih kurang. Tapi kan di Komisi D ada pertimbangan dan catatan-catatan. Kalau ketiganya baik, tidak ada alasan menolak," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya juga setuju jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kembali mengajukan pengadaan 200 unit truk sampah itu dalam APBD perubahan mendatang. Penolakan ini, sambungnya, semata karena tugas pengawasan dari DPRD.

"Kita tidak mau terjadi penyalahgunaan. Jika kita terima berarti sama saja membiarkan adanya kelalaian, terjadi suatu yang memang tidak berjalan dengan baik, dan kita ikut dari bagian itu. Kita kan tugasnya mengawasi apakah SKPD menjalankan sesuai dengan aturan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengakui ada kesalahan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang tidak mengusulkan pengadaan truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. "Dia (Dinas Kebersihan) baru menyusun pada Januari 2014 karena salah paham pemikiran bahwa masih memakai jasa pihak swasta untuk pemakaian truk sampah. Kalau pakai swasta tidak perlu beli truk," ujar Basuki di Balaikota.

Padahal, Basuki mengaku tidak mau memakai pihak swasta terkait urusan pengangkutan sampah karena pembagian kerjanya tidak jelas. "Kalau swasta tidak bisa angkut sampah, tidak ada denda. Seharusnya ada pembagian kerja. Kalau kita kan dikerjakan sendiri semua. Kalau sendiri ya kekurangan truk,"

Sumber: berita jakarta