Pejabat DKI Jakarta Nobar Debat Kandidat Cagub-Cawagub

Jajaran kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, menggelar nonton bareng (nobar) debat kandidat pasangan calon gubernur- wakil gubernur di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/1) malam.

"Kami mencoba mulai membudayakan kebersamaan karena itu penting "

Kegiatan yang dimulai dengan makan malam bersama ini, bertujuan agar para pejabat di lingkungan Pemprov DKI bisa mengetahui visi dan misi masing-masing pasangan calon jika terpilih nanti.

para pejabat terlihat serius menyaksikan debat kandidat yang ditampilkan pada layar lebar di ruang Balai Agung.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengaku, sengaja mengajak SKPD nobar debat agar rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) bisa saling berkesinambungan.

"Visi misi dimotori dengan RPJPD selama 25 tahun. Rencana ini merupakan milik pemerintah daerah, sehingga harus saling berkesinambungan antara kepala daerah,"

Ditambahkan Soni, kegiatan ini juga untuk memupuk kebersamaan setiap jajaran SKPD DKI Jakarta. Bahkan setelah nobar dirinya mengajak para pejabat eselon dua untuk rapat kerja di atas kereta wisata menuju Yogyakarta.

"Kami mencoba mulai membudayakan kebersamaan karena itu penting. Khususnya dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Sehingga diharapkan ke depan koordinasi akan lebih baik lagi," tandasnya.

DKI Segera Luncurkan 200 Bus Lower Deck

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan sebanyak 200 bus lower deck pada lusa, Rabu (19/10) mendatang. Bus akan dioperasikan sebagai angkutan umum reguler Ibukota.

"Kami nanti Rabu akan lepaskan 200 bus yang lower deck"

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bus lower deck sudah selesai diproduksi. Setelah selesai proses administrasi maka akan langsung diluncurkan.

"Kami nanti Rabu akan lepaskan 200 bus yang lower deck," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Basuki, beberapa diantara bus akan diperuntukan bagi penyandang disabilitas. Sehingga bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk menggunakan angkutan umum.

"Termasuk bus jemputan untuk penyandang disabilitas, kalau naik taksi kan susah,"

Basuki mengaku berkomitmen untuk memperbaiki angkutan umum di Ibukota. Bahkan sebelum akhir tahun ini tap out di bus Transjakarta bisa diterapkan di semua koridor. Sehingga perjalanan penumpang bisa diketahui, untuk menyediakan layanan bus langsung ke tujuan.

"Tahun ini juga kami akan selesaikan untuk tap. Orang turun dari halte, kemana tujuan kami akan dapat, supaya bisa kasih bus jurusan langsung, saya tidak ingin orang naik bus terlalu banyak pindah,"

KPU Gelar Sosialisasi Pilkada DKI di Kepulauan Seribu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar sosialisasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 di Pulau Untung Jawa.

" Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan"

Sosialisasi tersebut digelar dengan menghelat panggung hiburan rakyat yang dipenuhi ratusan warga.
Ketua KPU Kepulauan Seribu, Sumarno menyampaikan, panggung hiburan rakyat sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi seputar tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami sampaikan kepada warga bahwa akan ada pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan," katanya di lokasi, Minggu (21/8).

Ia mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan jika pemutakhiran data pemilih akan dimulai pekan depan sampai Oktober 2016 mendatang.

"Totalnya ada sebanyak 70 petugas akan dikerahkan untuk mendata warga di Kepulauan Seribu yang memiliki hak suara," tuturnya.

Sumarno berharap, warga di Kepulauan Seribu dapat ikut serta membantu petugas pemutakhiran data selama menjalankan tugasnya di lapangan.

"Kalau sanak saudara tidak lagi berdomisili di Pulau Seribu, nanti petugas kami masukan data pemilih ke KPU setempat,"

Perkulakan Kramat Jati Selesai Dibangun Desember

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menargetkan perkulakan di Pasar Kramat Jati rampung dibangun pada Desember mendatang. Perkulakan tersebut akan menjadi pusat grosir untuk pedagang yang ada di Ibukota.

"Kami nanti akhir Desember ini, akan keluar Pasar Grosir Kramat Jati "

"Kami nanti akhir Desember ini, akan keluar Pasar Grosir Kramat Jati," kata Basuki usai menjadi pembicara di acara Young on Top National Conference 2016, di Balai Kartini

Basuki mengatakan, sengaja membangun perkulakan di Pasar Kramat Jati ini agar pedagang bisa mendapatkan harga-harga yang murah. Selama ini pedagang tidak pernah mendapatkan harga murah, khususnya untuk bahan pokok. Sehingga harga jual kepada masyarakat juga tinggi.

"Karena sistem dagang, kenapa pasar kita tidak bisa jual barang murah? Karena belinya, sudah harga mahal, makanya sekarang kami mau main grosir, supaya pedagang kita beli langsung harga distributor pertama," ucapnya.

Menurut Basuki, dengan cara ini sekaligus bisa untuk mengontrol harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga penerintah bisa melakukan intervensi harga kepada pedagang. "Kami punya pasar, jadi bisa kami kontrol, selama ini kan susah untuk kontrol," ujarnya.

Pembangunan perkulakan ini akan dilakukan oleh salah satu BUMD DKI yakni PD Pasar Jaya. Mereka akan menyuplai bahan pangan dengan harga grosir. "Kami sudah perintahkan PD Pasat Jaya untuk segera membangunnya,"

DKI Segera Sosialisasikan Pinjaman Modal Usaha

   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi pinjaman modal usaha bagi pedagang di pasar-pasar tradisional. Nantinya dalam sosialisasi, akan dilibatkan perwailkan dari Bank DKI dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) DKI Jakarta.

" Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar"

"Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar," ujar Irwandi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM) DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Irwandi, sasaran utama sosialisasi yaitu pedagang pasar tradisional, pasar rakyat, dan lokasi binaan. Karena memang sasaran pinjaman diberikan agar pedagang-pedagang dalam kategori kecil bisa berkembang.

"Agar pedagang mikro kecil terutama itu bisa mengembangkan usahanya, dan meningkat kelasnya," tutur Irwandi.

Sementara Ketua Umum Pusat Koperasi Pasar (Puskopas) DKI, Zaenal mengaku senang dengan rencana tersebut. Menurutnya, banyak pedagang di pasar yang membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha mereka berdagang.

"Selama ini baru dua pasar, yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Manggarai. Kami berharap bantuan pinjaman modal merata," tandas Zaenal.

233 Tenaga Honorer Diangkat Jadi CPNS DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 233 tenaga honorer dari sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

" Jangan sampai pas masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS jadi malas"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS untuk tetap rajin bekerja.

 "Jangan sampai saat masih jadi honorer rajin, tapi pas jadi PNS malas," kata Basuki, saat pemberian Surat Keputusan (SK) CPNS kepada para tenaga honorer kategori II di Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/8).

Ditegaskan Basuki, dirinya akan mengambil tindakan tegas kepada CPNS yang kinerjanya kurang baik. Mereka tidak hanya terancam sanksi administrasi tetapi juga pemecatan, apalagi jika melakukan kecurangan atau memainkan uang rakyat,

Di Jakarta ada sebanyak 4.602 orang tenaga honorer. Dari jumlah itu hanya sebanyak 233 tenaga honorer saja yang lulus seleksi. Sementara sisanya sebanyak 4.369 orang tenaga honorer kategori II masih dalam proses penetapan NIP.

"Tidak usah nyogok-nyogok supaya dapat lolos. Begitu saudara main, langsung kita coret,"

233 honorer yang diangkat berasal dari, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual satu orang, Dinas Kelautan dan Pertanian tiga orang, Dinas Kesehatan empat orang, Dinas Olahraga dan Pemuda satu orang, Dinas Pendidikan 207 orang, Sekretariat Kota Jakarta Barat empat orang, Sekretariat Kota Jakarta Pusat dua orang, Sekretariat Kota Jakarta Utara 10 orang, serta Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu satu orang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika menambahkan, terus memproses sisa tenaga honorer yang belum diangkat. Bahkan direncanakan setiap pekan akan ada penertiban SK untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS.

"Setiap minggu akan ada penerbitan SK untuk honorer yang belum diangkat," tandasnya.

Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri banyak mencoret anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI karena dianggap terlalu besar.

"Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia"

“Itu pasti. Itu yang saya katakan, bahwa dulu oknum SKPD dan di DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu, kalau kita terima semua diketik masuk yang APBD dari DPRD, itu tidak pernah ada yang ribut. Dan di Kemendagri pun, semuanya disetujui saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/3).

Meski sejumlah usulan dicoret, Basuki mengaku senang karena Kemendagri saat ini lebih berhati-hati dalam mengevaluasi draf anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kemendagri sadar jika evaluasi terhadap draf APBD tidak dilakukan secara hati-hati, DPRD akan ngamuk dan periksa habis-habisan. Itulah yang menjadi target saya supaya semua SKPD bisa diawasi oleh dewan,“


Ia menambahkan, pihaknya telah mengetahui adanya sejumlah pos kegiatan dalam hasil evaluasi draf APBD DKI yang dikurangi oleh Kemendagri di antaranya biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

“Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia. Jangankan cuma Peraturan Gubernur, Kemendagri juga bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda),"

Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo Dibenahi Untuk Tampung PKL,

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur saat ini tengah membenahi  Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo, Balimester, Jatinegara. Sebab, lokasi tersebut akan dijadikan tempat relokasi 960 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Raya Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, depan Pasar Burung Jatinegara, depan Pasar Regional Jatinegara, dan Terminal Kampung Melayu.

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih "

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih," ujar Agustinah, Lurah Balimester, Jumat (13/3).
Pembenahan Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo ini melibatkan sekitar 200 petugas gabungan dari unsur Satpol PP, kelurahan, dan TNI. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas membersihkan saluran air, mengecat kanstin dan tembok lapangan setinggi 2 meter, dan memangkas pohon. 
PKL ini akan dibina oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dan diharuskan membayar restribusi melalui sistem autodebet Bank DKI.

Absen Telat , PNS DKI Kena Denda

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

" Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu per menit"

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, akan ada sanksi individu dan sanksi kolektif yang akan diberikan kepada PNS. Untuk sanksi individu akan dilihat dari absensi masing-masing pegawai. Jika terlambat masuk, maka akan didenda sampai Rp 500 ribu.

"Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama, akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu," tegas Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Kemudian untuk sanksi kolektif berupa pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut kepada semua PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sanksi itu akan diberikan jika ada salah satu oknum di SKPD yang terbukti melakukan praktik pungutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan.

"Kalau untuk sanksi kolektif misalnya salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, gajinya dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget tuh. Karena kan Rp 80 juta, dipotong 10 persen, jadi Rp 8 juta," tegasnya.

Dia menyebutkan, saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sanksi terhadap PNS tersebut. Ditargetkan Pergub rampung direvisi pada Februari mendatang. Sehingga sanksi bisa langsung diterapkan. "Pergubnya sedang direvisi, mudah-mudahan Februari selesai,"

DKI Sebar 150 Sepeda Pemadam,Guna Antisipasi Kebakaran

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membeli sebanyak 150 sepeda pemadam kebakaran. Sebanyak 29 sepeda diantaranya didistribusikan ke wilayah Jakarta Selatan.

"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian "

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Irwan menjelaskan, 29 sepeda pemadam kebakaran itu akan ditempatkan di kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran. 
"Tidak semua kecamatan akan mendapatkan sepeda pemadam kebakaran. Karena ada kecamatan yang berdekatan dengan pos pemadam. Sedangkan setiap kecamatan yang dinilai rawan kebakaran akan mendapatkan 3-4 sepeda pemadam," kata Irwan.

Menurut Irwan, setiap unit sepeda ini diberikan mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Kemudian ada gerobak yang menjadi tempat dua tong besar untuk mengangkut air.
"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian," papar Irwan.

Untuk mengoperasikan alat baru ini, kata Irwan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Nantinya warga akan diberikan pelatihan terkait tata cara pengoperasiannya.
Irwan menambahkan, di Jakarta Selatan ada dua kelurahan yang paling rawan kebakaran. Dua kelurahan itu adalah Bukit Duri dan Manggarai. 

"Dua kelurahan itu banyak daerah kumuh dan juga pemukimannya padat. Sehingga kalau tidak tertangani dengan cepat, api bisa melahap banyak rumah,"

APBD DKI 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar Rp 73,08 triliun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

"”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti "

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi serta empat Wakil Ketua DPRD DKI dan dihadiri sebanyak 86 dari total sebanyak 106 anggota dewan.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak Eksekutif, total anggaran yang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun,"

ujar M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015, awalnya mencapai Rp 76 triliun lebih.
Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

”APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun; belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun; pembiayaan daerah sebesar Rp 3,64 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 8,9 triliun. Sehingga Total APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun,” katanya.

Usai membacakan laporan Banggar, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan Perda APBD DKI 2015.
"Apakah rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dengan ditingkatkan menjadi Perda APBD?"
tanya Prasetyo kepada anggota dewan yang seraya dijawab serentak, setuju oleh anggota dewan.
Mendengar persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI.

Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas kerja samanya yang telah mengesahkan APBD DKI 2015.

”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti,"

Presiden Joko Widodo akan lantik Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru saja menggelar Rapat Paripurna istimewa penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang kini menjadi Presiden. Meski sejumlah anggota dewan dari Koalisi Merah Putih (KMP) enggan melantik Ahok, juga tidak akan menghalangi pelantikannya sebagai gubernur. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, khususnya pasal 163 gubernur akan dilantik oleh Presiden.

    " Pelantikannya kalau di Perppu dilakukan oleh Presiden lokasinya di ibu kota negara. tapi tergantung juga availability of the president"

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, berdasarkan dengan Perppu semua gubernur akan dilantik oleh Presiden di ibu kota. Namun, aturan tersebut tetap disesuaikan dengan jadwal Presiden. Jika Presiden berhalangan, maka bisa digantikan oleh wakilnya atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pelantikannya kalau di Perppu dilakukan oleh Presiden lokasinya di ibu kota negara. tapi tergantung juga availability of the president," kata Djohermansyah, Jumat (14/11).

Saat ini pihaknya masih menunggu surat usulan dari DPRD untuk pelantikan Basuki. Namun, dirinya sanksi jika pelantikan bisa digelar pada 18 November mendatang. Karena masih harus melalui proses administrasi terlebih dahulu, yakni penerbitan Keputusan Presiden.

"Kami menunggu surat pimpinan mengusulkan Pak Ahok sebagai gubernur sisa kepemimpinan 2012-2017 melalui Menteri Dalam Negeri. Kalau sudah datang segera kita proses mengirimkan ke Presiden," ucapnya.

Nantinya dalam Kepres yang dikeluarkan tertulis penetapan wakil gubernur diangkat menjadi gubernur dan diberhentikan dari posisi Wakil Gubernur.

Djohermansyah mengatakan Rapat Paripurna istimewa yang diadakan oleh DPRD kali ini tetap sah meski tidak kuorum. Sebab, dalam Rapat Paripurna tidak mengambil keputusan. "Sudah diumumkan pimpinan DPRD walaupun tidak dihadiri sebagian anggota Koalisi Merah Putih. Tetap sah karena paripurna bukan pengambilan keputusan,"

Ahok Setuju UMP DKI 2015 Minimal Rp 2,7 Juta

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengetahui rekomendasi besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015. Ahok, sapaan akrabnya, juga menyetujui besaran UMP DKI senilai Rp 2,7 juta.

" Saya sudah setujuin tapi kan mesti ada verbalnya. Saya pilih sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kira-kira saya bulatkan ke atas jadi Rp 2,7 juta"
Diakui Basuki, nilai UMP yang disetujuinya itu memang lebih rendah dibandingkan UMP Kota Bekasi yang mencapai Rp 2,954 juta.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta sendiri memberikan rekomendasi dua opsi nilai UMP 2015 yakni Rp 2.693764,40 yang merupakan usulan dari pengusaha dan Rp 3.574.179,36 yang merupakan usulan dari perwakilan buruh.

"Verbalnya belum sampai ke saya. Tapi rekomendasi sudah ada. Saya sudah setujuin tapi kan mesti ada verbalnya. Saya pilih sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kira-kira saya bulatkan ke atas jadi Rp 2,7 juta," ujar Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/11).

Dia menyebutkan, untuk menetapkan UMP, harus dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sehingga proses administrasinya cukup panjang dan saat ini tengah diurus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Diakui Basuki, nilai UMP DKI Jakarta tidak berpatokan dengan daerah lain. Melainkan melihat nilai KHL yang telah dilakukan survei pasar oleh Dewan Pengupahan. Sehingga dirinya tidak mempermasalahkan jika nilai UMP di ibu kota lebih rendah dibandingkan dengan kota lain. "Jadi saya tidak peduli lingkungan seperti apa, yang penting KHL berapa, ada rumusnya buat ngitungnya itu jadi UMP," ucapnya.

Sementara terkait ancaman buruh yang akan menutup ruas jalan tol jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Basuki menyerahkan hal itu kepada pihak kepolisian. "Itu urusan polisi, saya tidak mau ikut campur lah,

Ulang Tahun ke-487, Jakarta Terima Kado Pahit

Ulang Tahun ke-487, Jakarta Terima Kado Pahit

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ibu kota menerima kado pahit pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-487. Sebab, pada perayaan ultah tahun ini, Pemprov DKI justru meraih sejumlah predikat yang kurang menguntungkan.

" Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang"
Sejumlah prestasi yang merosot di antaranya gagal meraih Adipura, hasil laporan keuangan Pemprov DKI 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta gagal mempertahankan predikat juara umum pada lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2014.

"Ini HUT DKI yang sangat pahit. Sudah tidak dapat Adipura, dapat WDP. Saya mengira ini masih kurang," kata Basuki, saat memberikan sambutan di upacara peringatan HUT ke-487 Kota Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6).

Basuki mengaku heran mengapa Jakarta bisa meraih penghargaan Adipura tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Padahal, di sebagian besar sudut ibu kota masih banyak ditemukan sampah. "Saya juga heran kenapa tahun sebelumnya, Jakarta selalu meraih penghargaan Adipura. Mungkin yang dinilai cuma kawasan Sudirman-Thamrin. Padahal sungai-sungai kita penuh sampah," ujarnya.

Basuki juga menyayangkan prestasi DKI sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), tapi Sumber Daya Manusia (SDM) bukan asli dari kota Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timut pun telah meminta kepada penanggung jawab kontingen DKI di lomba MTQ Nasional 2014 agar tidak lagi mengambil qori/qoriah dari luar daerah.

"Pada lomba MTQ 2014, kota Jakarta berhasil meraih juara keenam, tetapi dengan orang-orang asli Jakarta. Kita harus tetap mensyukuri hasil yang kita raih ini," ungkapnya.

Ia juga telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terkait warga miskin di ibu kota. Pasalnya, selama ini perhitungan warga miskin Jakarta hanya dihitung berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi dan setara sekitar Rp 300 ribu lebih per bulan. Ke depan, Pemprov DKI akan mengubah pola tersebut berdasarkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Jadi, tidak usah kaget kalau tahun ini persentase warga miskin di ibu kota 3 hingga 4 persen lebih, maka pada tahun depan, persentase orang miskin melonjak hingga 50 persen lebih," jelasnya.

Dari berbagai persoalan tersebut, Basuki mengungkapkan, bahwa ini semua merupakan wajah asli Jakarta yang sebelumnya tidak pernah terkuak. "Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Tapi, kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan,"



Sumber: berita jakarta

Peletakan Batu Pertama Stadion BMW Bulan Ini

Peletakan Batu Pertama Stadion BMW Bulan Ini 

Pembangunan Stadion di lahan taman Bersih, Manusiawi, dan Wibawa (BMW) di Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara segera dimulai. Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan stadion berstandar internasional itu akan dilakukan bulan ini.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, pembangunan Stadion BMW sudah dapat dimulai bulan ini karena lahan seluas 12 hektare yang sebelumnya bermasalah kini sudah disertifikat. Sementara sisanya masih terus diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kemarin belum berani dimulai karena masih ada lahan yang bermasalah," kata Jokowi, saat meninjau lokasi pembangunan Stadion BMW di Kelurahan Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (13/3).

Namun dari total lahan seluas 30 hektare atau terdiri dari enam bidang yang sudah disertifikat baru dua bidang saja. Diakui Jokowi, sertifikasi lahan akan terus berjalan seiring dengan pembangunan Stadion BMW. "Sisanya terus dong, semua berproses. Total ada 30 hektare, yang penting ada dulu," ucapnya.

Saat ini, kata Jokowi, semuanya sudah dalam tahap persiapan, desain dan analisis terhadap dampak lingkungan (amdal) juga sudah rampung. Sehingga pembangunan harus langsung dikerjakan. Terlebih di area lahan juga sudah tidak ada pemukiman warga.

"Ini persoalan tidak sulit, hanya sudah bertahun-tahun tidak dirampungkan. Kalau tidak dikejar tiap hari tidak rampung-rampung. Kurang dokumen ini, kurang dokumen lain, sekarang sudah rampung. Mau peletakan batu pertama, tapi nanti titiknya masih ada," katanya.

Selain dibangun stadion, sebagian lahan juga akan dibuat untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB). Stadion BMW dibangun sebagai ganti Stadion Lebak Bulus yang akan dibongkar untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, anggaran untuk pembangunan Stadion BMW mencapai Rp 1,2 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBD DKI yang dicairkan secara multiyears.

Pihaknya, kata Ratiyono, sedang mencari waktu yan tepat untuk peletakan batu pertama yang rencananya dilakukan bulan ini. "Kita sedang cari waktu yang pas. Tapi pasti bulan ini," kata Ratiyono.

Pembangunannya sendiri diperkirakan membutuhkan waktu selama 2 tahun. Pihaknya masih menunggu persetujuan dewan untuk kegiatan multiyears pembangunan Stadion BMW. "Yang sudah beres ada 12 hektare, sisanya masih di BPN dan disidangkan. Kalau kita menang langsung disertifikat," ucapnya.

Dirinya pun optimis jika sisa lahan yang ada bisa segera disertifikat. Karena lahan tersebut memang milik Pemprov DKI Jakarta. Stadion ini akan dibangun menggunakan desain menyerupai bentuk sorban tentunya juga menonjolkan ornamen Betawi. Stadion ini direncanakan sebagai home base Persija Jakarta, dengan kapasitas 50 ribu penonton.

Tidak hanya itu, rencananya juga akan dibuat basement yang menampung sebanyak 5.000 mobil dan juga 1.000 sepeda motor. Stadion juga akan bertaraf internasional dengan lapangan latihan standar FIFA. Sesuai standar FIFA, harus ada dua lapangan pemanasan. Stadion ini juga punya dua pintu masuk, pintu utama keluar dan masuk untuk tuan rumah dan juga pintu untuk tim lawan yang gunanya juga untuk mencegah bentrok.


Sumber: berita jakarta

Bus Tingkat Pariwisata Resmi Beroperasi Hari Ini

Mulai hari ini, Senin (24/2) Bus Tingkat Pariwisata Beroperasi Hari Ini warga Jakarta sudah bisa menikmati bus tingkat wisata atau double decker untuk keliling Jakarta. Setidaknya ada lima unit yang dioperasikan untuk satu rute. Kelima bus tersebut akan melayani warga mulai pukul 09.00 hingga 21.00.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, warga Jakarta sudah dapat menikmati bus tingkat sejak pukul 09.00 tadi. Start pertama yakni di Monas Barat Daya. "Iya benar, hari ini jam 09.00 bus tingkat mulai beroperasi dari Monas Barat Daya," kata Arie, Senin (24/2).

Dikatakan Arie, berdasarkan evaluasi ujicoba yang dilakukannya selama sepekan kemarin menunjukkan rute yang dilalui aman dengan ketinggian bus hingga empat meter tersebut. Ujicoba dilakukan juga untuk membiasakan awak bus dalam melayani penumpang. Setidaknya ada empat petugas diantaranya sopir, onboard, guide, dan polisi pariwisata.

Namun ujicoba lebih ditujukan untuk sopir, terlebih yang dipilih merupakan pramudi baru dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Pemilihan pramudi perempuan diharapkan tidak mengemudi dengan ugal-ugalan, menginggat yang dikendarainya adalah bus wisata. Kecepatan yang dijalankan rata-rata hanya 10-20 km per jam. Ada 12 pramudi yang direkrut secara terbuka, mereka mendapatkan gaji hingga 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI yang sebesar Rp 2,4 juta.

Salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki para petugas adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Sebab, turis mancanegara adalah sasaran utama bus tingkat wisata ini. Para petugas dibagi menjadi dua shift, agar tidak kelelahan. Di sisi lain, dalam operasional bus tingkat wisata hari pertama ini, akan langsung digunakan warga. "Tidak lagi pakai acara seremonial, langsung bisa digunakan warga," kata Arie.

Rute yang ditempuh yakni mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Sarinah-Museum Nasional-Halte Santa Maria-Pasar Baru-Gedung Kesenian Jakarta-Masjid Istiqlal-Istana Merdeka-Monas-Balaikota-Sarinah, dan kembali ke Bundaran HI. Bus hanya akan berhenti di setiap halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Untuk tiga bulan pertama, penumpang tidak dikenakan tiket. Selanjutnya tiket akan disebar di hotel-hotel yang dilintasi bus tingkat wisata, seperti Hotel Kempinski, dan lainnya.

Untuk memulai perjalanan, semua bus tingkat wisata akan parkir di Silang Barat Daya Monas. Waktu tempuh tiap bus berjarak 30 menit. Double decker memiliki ukuran, panjangnya 13,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 4,2 meter. Bus ini memiliki kapasitas 60 tempat duduk dan dua diantaranya diperuntukkan khusus untuk penyandang disabilitas.

Deck dan pintu sengaja dibuat pendek dan berada di sebelah kiri, agar ramah untuk penyandang disabilitas dan orang tua. Spesifikasi lain yang membuat bus ini ramah penyandang disabilitas adalah melintas di jalur lambat, bukanlah jalur Transjakarta. Beberapa fasilitas yang dimiliki dobel decker, seperti pendingin udara, pengeras suara, CCTV, lengkap dengan video pariwisata.



Sumber: berita jakarta

Jokowi Tambah Modal Bank DKI Rp 1 Triliun

Terus meningkatnya kinerja keuangan Bank DKI membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana memberikan suntikan dana sebesar Rp 1 triliun kepada Bank DKI pada tahun ini.

Jokowi beralasan penambahan modal itu sebagai upaya pencapaian Bank DKI menjadi bank papan atas. Terlebih, Pemprov DKI menargetkan Bank DKI melepas sahamnya ke publik pada 2015 mendatang. "Iya, tahun kemarin kan sudah kita suntik Rp 800 miliar, tahun ini kita tambah lagi Rp 1 triliun. Nanti kalau perlu kita tambah Rp 1 triliun lagi," kata Jokowi, Minggu (16/2).

Jokowi menilai Bank DKI mampu mencatatkan kinerja mengesankan di tahun 2013. Menurut Jokowi, apabila modal dasarnya mencapai Rp 5 triliun, Bank DKI dapat "melantai" di bursa efek. "Pasti sudah jadi bank papan atas itu, tapi modalnya harus sampai Rp 5 triliun dulu," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo mengungkapkan, kinerja Bank DKI selama tahun 2013 cukup mengesankan. Laba Bank DKI tumbuh sebesar 78,37 persen, yakni dari Rp 450 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 803 miliar di tahun 2013.

Pertumbuhan total aset Bank DKI juga meningkat sebesar 16,82 persen dari Rp 26,62 triliun tahun 2012 menjadi Rp 31,09 triliun pada akhir tahun 2013.

Ia pun meminta Bank DKI terlibat dalam pengembangan semua program Pemprov DKI, seperti misalnya Kartu Jakarta Pintar (KJP), program e-ticketing Transjakarta, penerimaan PBB, cash management system Pemprov DKI, dan monitoring rekening Pemprov DKI.

Seperti diketahui, Bank DKI merupakan BUMD dengan pemasukkan terbesar. Pada 2012, pendapatan asli daerah (PAD) dari Bank DKI mencapai Rp 150 miliar dan ditargetkan pada 2013 mencapai Rp 180 miliar. Dengan APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72 triliun, dapat dipastikan laba Bank DKI juga meningkat. Karena hampir semua transaksi APBD dilakukan melalui Bank DKI.

Bank DKI juga terus berekspansi dengan membuka cabang-cabang di luar DKI, seperti Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Riau. Total jaringan kantor Bank DKI berjumlah 213 jaringan cabang yang terdiri dari 24 cabang konvensional, dua cabang syariah, 42 cabang pembantu konvensional, delapan cabang pembantu syariah, 99 kantor kas konvensional, tujuh kantor kas syariah, dan 31 payment point.

Sumber: berita jakarta

DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap

DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap meningkatan pelayanan kesehatan, dengan menambah puskesmas rawat inap terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ya, untuk menunjang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kini melebur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tahun ini, Pemprov DKI akan menambah 10 puskesmas yang dilengkapi kamar rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, saat ini di Jakarta sudah terdapat 25 puskesmas rawat inap. Ke depan, puskesmas baik tingkat kecamatan maupun kelurahan akan didorong untuk menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D. "Tahun ini 10 puskesmas kita tingkatkan dengan dilengkapi fasilitas rawat inap. Selain itu, beberapa puskesmas juga akan direhab total," ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/2).

Data dari Dinas Kesehatan DKI menyebutkan puskesmas yang akan ditingkatkan dengan fasilitas rawat inap yakni, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang yang akan direhab total dengan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjung Priok dengan nilai anggaran Rp 28 miliar. Sementara, Puskesmas Pasar Minggu akan dilakukan pengembangan rawat inap dengan anggaran Rp 8,5 miliar.

Selain itu, rehab total dan pembangunan rawat inap juga dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pancoran dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Lalu, rehab total Puskesmas Kecamatan Cakung menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Kemudian, pembangunan puskesmas rawat inap di Kecamatan Cipayung yang menelan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian rehab total Puskesmas Kecamatan Makasar dengan anggaran Rp 22,5 miliar, Puskesmas Kecamatan Matraman Rp 22,5 miliar, dan Puskesmas Kecamatan Pulogadung dengan anggaran Rp 22,5 miliar.

Sementara itu, beberapa puskesmas juga akan ditambah fasilitasnya seperti pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kecamatan Pademangan dengan anggaran Rp 4 miliar, pengadaan alat non kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pademangan Rp 1 miliar, serta sewa tempat untuk Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Rp 600 juta.

Dikatakan Dien, dengan penambahan 10 puskesmas rawat inap, maka secara keseluruhan di DKI Jakarta terdapat 35 puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap. Bahkan, puskesmas tersebut juga sudah dilengkapi dengan dokter spesialis dan alat-alat kesehatan terbaru. Saat ini pelayanan puskesmas di DKI Jakarta pun sudah dapat disetarakan dengan RSUD, atau paling tidak RS tipe D.

Untuk menjadi RS tipe D, tambah Dien, puskesmas harus memenuhi syarat memiliki sedikitnya 40 tempat tidur, dilengkapi dengan dokter spesialis dan pasiennya berjumlah 850 hingga 1.000 per hari. "Kalau kriteria sesuai, maka akan kita coba dorong puskesmas untuk menjadi rumah sakit tipe D. kalau kapasitas dinaikan, maka puskesmas akan optimal memberikan layanan primer. Pasien bisa ditampung di situ dan masyarakat akan lebih puas,"


Sumber: berita jakata

Bus untuk PNS DKI Akan Diperbanyak

larangan membawa kendaraan bermotor bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan diimbangi dengan peningkatan jumlah armada bus khusus mengangkut PNS. Penambahan armada bus ini dinilai efektif, karena daya angkutnya yang lebih besar.

"Kita akan sediakan bus biar lebih hemat. Bayangkan kalau bus itu mampu mengangkut sekitar 60-70 orang, jadi bisa hemat puluhan kendaraan pribadi melintas di jalan. Cuma sekarang harus kita perluas," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (3/1).

Ia mengaku juga telah menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono untuk mengizinkan bus sekolah dan pegawai dapat masuk di jalur bus Transjakarta.

"Kalau bus sekolah dan pegawai bisa masuk akan mendorong perusahaan swasta untuk menyediakan bus serupa untuk mengangkut pegawainya. Kita juga berharap pemerintah pusat dapat mengizinkan bus juga dapat menggunakan bahu jalan," ujarnya.

Sedangkan, terkait pilihannya naik mobil ke kantor, Basuki mengaku karena pertimbangan banyaknya pekerjaan yang menyita waktu.

"Gak ada gunanya ngeliat saya dua jam naik bus macet-macet. Pak Gubernur juga gak setuju saya naik bus. Ngabisin dua jam, karena kalau saya datang pukul 07.30 WIB, sudah bikin tiga keputusan,” tandasnya.