Selamat merayakan hari Raya Idul Fitri 1436 H

Selamat hari raya teman....

Kendaraan Bermotor yang Tunggak Pajak akan Dirazia

Masyarakat yang masih menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diimbau segera melunasinya. Sebab pada Agustus 2015 nanti, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI bersama kepolisian akan merazia kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

" Kendaraan yang terjaring razia tidak akan dikasih surat tilang, tapi Surat Penagihan Pajak. Kepolisian hanya ikut bantu memungut pajak"

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah DPP DKI Edi Sumantri mengatakan, razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak rencananya akan dimulai pada minggu kedua Agustus.
‎

"Minggu pertama Agustus kita berencana akan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dulu dengan polisi untuk merazia kendaraan yang belum membayar pajak,"

‎Edi melanjutkan, setelah penandatangan MoU dengan kepolisian, razia kendaraan yang masih menunggak pajak baru akan dilakukan di jalan. Petugas polisi di lapangan, nantinya membantu melakukan pemungutan pajak daerah dari para pemilik kendaraan yang belum membayar pajak.

‎"Kalau sudah MoU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pemilik kendaraan akan ditahan dan baru bisa ditebus apabila sudah melunasi pajak,"

Menurut Edi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa melalui Kegiatan Sita dan Lelang, penyitaan STNK pemilik kendaraan yang menunggak pajak bisa diterapkan.

"‎Kendaraan yang terjaring razia tidak akan dikasih surat tilang, tapi Surat Penagihan Pajak. Kepolisian hanya ikut bantu memungut pajak,"

STNK pemilik kendaraan yang disita dalam razia dapat ditebus di Sistem Administrasi‎ Manunggal Satu Pintu (Samsat) setelah melunasi pajaknya dengan membawa bukti Surat Penagihan Pajak. ‎"‎Di bulan berikutnya, minggu pertama September, baru kendaraannya kita tahan,"

Ahok, Ada Oknum yang Hambat Perombakan PNS

Gubernur DKI Jakartarta, Basuki Tjahaja Purnama menilai ada oknum yang sengaja memperlambat proses perombakan pegawai eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, masih ada kelompok orang yang masih membela teman-temannya "

"Mungkin Senin atau tanggal 15 saya mau interview mereka (pejabat eselon II). Saya suudzan saja nih, saya mengatakan bahwa mereka itu sengaja mainin, mundur-mundurin," ujar Basuki, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (11/6).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai ada oknum PNS yang membela teman-temanya agar tidak dirotasi.

"Jadi, masih ada kelompok orang yang masih membela teman-temannya," katanya.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, dirinya akan melakukan wawancara sendiri karena hasil tes pejabat tidak memuaskan. Adapun seleksi terbuka itu untuk mencari 30 calon pejabat eselon II dan cadangan.

"Kan semua PNS ini sarjana, enggak mungkin bodoh. Saya mau ketemu saja dan lihat rekam jejaknya," ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini ada 30 pejabat yang lulus tes untuk ditempatkan pada jabatan eselon II. Mereka sebelumnya telah melalui beberapa tahapan tes, termasuk tes independensi. Nantinya mereka juga akan dilihat track record-nya oleh Inspektorat DKI.

Setelah mendapatkan penilaian dari Inspektorat, nama-nama 30 pejabat eselon II tersebut akan disampaikan kepada Basuki untuk dilakukan wawancara.

Beli Bus Transjakarta Solar, Ahok Usul Ubah Perda

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berencana membeli bus Transjakarta berbahan bakar solar. Namun agar bus tersebut bisa mengaspal di ruas jalan ibu kota, Ahok akan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara ke DPRD DKI. Sebab dalam pasal 20 ayat 1 perda tersebut disebutkan, angkutan umum dan kendaraan operasional Pemprov DKI wajib menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai upaya pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor.

" Perda juga mau kita ubah bukan cuma bicara gas, tapi yang ramah lingkungan. Sekarang semua mobil Pemprov DKI juga pakai solar"

Dalam perubahan perda yang diajukan nanti, bahan bakar yang bisa digunakan adalah yang ramah lingkungan. Sehingga tidak hanya berpatokan pada BBG saja. "Perda juga mau kita ubah bukan cuma bicara gas, tapi yang ramah lingkungan. Sekarang semua mobil Pemprov DKI juga pakai solar," ujar Basuki, di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Basuki mengatakan sebelum Perda diubah, bus Transjakarta yang berbahan bakar solar akan dioperasikan pada malam hari. Kendati demikian, Basuki menerapkan standar yang tinggi untuk bus berbahan bakar solar ini.

"Sementara kita bisa operasikan malam hari. Kan ada Euro 3 dan Euro 4," kata Basuki.

Dikatakan Basuki, bus akan dibeli dalam jumlah banyak. Dia mengaku tidak masalah jika nantinya justru kelebihan bus. Karena ke depan semua koridor Transjakarta akan beroperasi selama 24 jam.

"Kita enggak masalah kelebihan bus kok, karena kita mau jalanin 24 jam. Biar nanti semua bus terintegrasi untuk masuk semua wilayah ada bus. Itu konsepnya,"

Pemprov DKI Terima Hasil Evaluasi APBD dari Kemendagri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri banyak mencoret anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI karena dianggap terlalu besar.

"Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia"

“Itu pasti. Itu yang saya katakan, bahwa dulu oknum SKPD dan di DPRD sama-sama ada silumannya. Cuma dulu, kalau kita terima semua diketik masuk yang APBD dari DPRD, itu tidak pernah ada yang ribut. Dan di Kemendagri pun, semuanya disetujui saja," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/3).

Meski sejumlah usulan dicoret, Basuki mengaku senang karena Kemendagri saat ini lebih berhati-hati dalam mengevaluasi draf anggaran yang diusulkan oleh eksekutif.

"Kemendagri sadar jika evaluasi terhadap draf APBD tidak dilakukan secara hati-hati, DPRD akan ngamuk dan periksa habis-habisan. Itulah yang menjadi target saya supaya semua SKPD bisa diawasi oleh dewan,“


Ia menambahkan, pihaknya telah mengetahui adanya sejumlah pos kegiatan dalam hasil evaluasi draf APBD DKI yang dikurangi oleh Kemendagri di antaranya biaya perjalanan, hotel dan sebagainya.

“Ya, ada koreksi dan sudah kami potong. Mendagri itu bisa kontrol seluruh APBD di Indonesia. Jangankan cuma Peraturan Gubernur, Kemendagri juga bisa membatalkan Peraturan Daerah (Perda),"

Penderita DBD di Jaksel Capai 343 Orang

Penyakit demam berdarah masih menghantui warga Jakarta Selatan. Bagaimana tidak, sejak Januari hingga 12 Maret 2015, tercatat sudah 343 orang terkena penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut.

" Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus"

Dari sepuluh kecamatan di wilayah itu, Kecamatan Jagakarsa menempati peringkat tertinggi dengan 57 kasus. Disusul Kecamatan Cilandak dengan 41 kasus dan Kecamatan Pasar Minggu serta Pancoran masing-masing 37 kasus.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudhita Endah, mengatakan sepanjang tahun ini ada 343 warga Jakarta Selatan yang terkena penyakit demam berdarah. Namun jumlah tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Hingga 12 Maret, ada 343 warga yang terkena demam berdarah. Angka tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 681 kasus," ujarnya, Minggu (15/3).

Untuk menekan kasus DBD di wilayahnya, dia menyarankan masyarakat agar rutin melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk selama 30 menit setiap hari Jumat. "PSN sangat efektif membunuh jentik nyamuk aedes aegypti,"

Ahok Ingin Penyelidikan Hak Angket Transparan

Tim hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mulai berjalan sejak diparipurnakan beberapa waktu lalu. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dipanggil untuk kebutuhan penyelidikan. Agar dalam penyelidikan transparan, Pemprov DKI Jakarta akan merekam segala bentuk kegiatan yang melibatkan SKPD.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan  sesuai komitmen transparansi kita semua "

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, proses rapat hak angket dapat berjalan transparan dan terbuka. Tujuannya agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak. Sehingga warga juga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukkan, dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Basuki melalui pesan singkatnya, Selasa (10/3) malam.

Bahkan dirinya telah mengutus staf Humas Pemprov DKI Jakarta untuk merekam semua kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan SKPD. Dirinya pun meminta izin atas perekaman itu, kepada panitia hak angket.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," harap Basuki. 

Seperti diketahui, setiap agenda rapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu direkam oleh Humas. Hasil rekaman tersebut, juga diunggah di situs Youtube. Sehingga masyarakat bisa mengetahui segala kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rekaman rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI di Kemendagri yang berdurasi kurang lebih dua jam juga telah diunggah. Panitia hak angket berencana akan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015.

 Hasil hak angket akan diumumkan pada rapat paripurna 10 hari mendatang. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada Rabu (11/3) besok, pukul 10.00 WIB. Pemanggilan Tim 20 penyusun e-Bugeting untuk mencocokkan isi dari kegiatan yang telah dikunci dengan kegiatan yang ada dalam APBD DKI 2015 hasil paripurna. Selain Tim 20, panitia hak angket juga akan memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk meminta keterangan perihal surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari yang membantah jika APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan paripurna.

Jokowi Kembali Sambangi Balaikota, Untuk Pemeriksaan Gigi

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

                                                "Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin "


Menumpang mobil kepresidenan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, tiba di Balaikota sekitar pukul 16.45 dan langsung disambut Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran.
Usai berbincang ‎sebentar dengan Ahok, mantan Gubernur DKI tersebut langsung menuju ke Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) yang terletak di lantai tiga Gedung Blok F,  Balaikota untuk memeriksa gigi.

‎Menurut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, M Mawardi menuturkan, kedatangan Presiden RI kali ini terbilang mendadak karena pihaknya baru mendapatkan kabar pukul 14.30.
"Kami dapat kabarnya sekitar pukul 14.30. Bagi Pak Jokowi mungkin sudah terjadwal. Tapi, buat kami mendadak," katanya, Jumat (13/3).

‎Ia menyampaikan, agenda kedatangan mantan Gubernur DKI ini masih sama seperti sebelumnya, yakni melakukan pemeriksaan gigi secara rutin di Pusyankes Balaikota.
"Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin," katanya singkat.

Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo Dibenahi Untuk Tampung PKL,

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur saat ini tengah membenahi  Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo, Balimester, Jatinegara. Sebab, lokasi tersebut akan dijadikan tempat relokasi 960 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Raya Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, depan Pasar Burung Jatinegara, depan Pasar Regional Jatinegara, dan Terminal Kampung Melayu.

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih "

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih," ujar Agustinah, Lurah Balimester, Jumat (13/3).
Pembenahan Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo ini melibatkan sekitar 200 petugas gabungan dari unsur Satpol PP, kelurahan, dan TNI. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas membersihkan saluran air, mengecat kanstin dan tembok lapangan setinggi 2 meter, dan memangkas pohon. 
PKL ini akan dibina oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dan diharuskan membayar restribusi melalui sistem autodebet Bank DKI.