Jakarta Akan Bangun Waduk Di Pesisir Utara Jakarta

Untuk mengatasi banjir di wilayah barat dan utara, Pemprov DKI akan membangun sejumlah waduk di kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Sedangkan untuk mengatasi banjir di kawasan timur, akan dilakukan penataan pemukiman warga di bantaran Ciliwung, tepatnya di kawasan Kampung Pulo.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, upaya penanganan banjir ke depan akan dilakukan pembuatan waduk dekat Kali Tunjungan, Kamal Muara, atau tepatnya di pinggir tol seluas 90 hektare. Selain itu juga di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) akan dibuatkan waduk 30 hektare dan Marunda 50 hektare.




“Selain itu, beberapa kali seperti Kali Angke belum seluruhnya di site pile dan akan dikerjakan,” ujarnya, Kamis (30/1).

Selain itu, pria yang kerap disapa Ahok itu juga menyoroti keberadaan pemukiman di bantaran dan waduk yang menjamur di beberapa lokasi. Di antaranya seperti pemukiman Muara Baru dan Kampung Pulo yang menurutnya butuh penataan agar terbebas dari banjir.

"Kampung Pulo sampai kiamat akan banjir, karena berada di bantaran sungai. Kemudian di Muara Baru, pemukiman berada di balik tembok tipis, kalau terjadi rob setinggi 2,8 meter tentu membahayakan nyawa warga," tegasnya.

Sebagai solusi, menurut Ahok, kini pihaknya tengah merencanakan membangun beberapa rusun sebagai tempat relokasi warga. "Untuk memindahkan saudara-saudara kita di Muara Baru, sedang kita siapkan lahan seluas 6,5 hektare di Muara Baru untuk rusun. Sehingga jangan sampai rob datang, saudara kita di Muara Baru ada yang meninggal,"

39 Kelurahan Di DKI Kebanjiran

Sebanyak 21 kelurahan di 11 kecamatan di DKI terendam banjir, hari ini, Kamis (30/1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sedikitnya ada 39 kelurahan dan 18 kecamatan di DKI yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 10-350 cm. Hal tersebut disebabkan karena air kiriman dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, yang bermuara ke Sungai Ciliwung.

Kepala Bidang (Kabid) Informatika Pengendalian BPBD DKI Jakarta, Edy Junaedi Harahap mengatakan, imbas dari terendamnya 39 kelurahan dari 18 kecamatan itu mengakibatkan, sebanyak 15.078 jiwa warga diungsikan di 58 titik pengungsian.

Pihaknya saat ini juga terus memantau ketinggian air di Pintu Air Manggarai. Saat ini di pintu air tersebut masih dalam posisi siaga 3 dengan ketinggian air 825 cm. "Kita akan terus pantau ketinggian air di Manggarai. Tapi sudah pasti daerah yang berada di aliran Ciliwung mulai Rawajati, Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kalibata, akan terendam jika di Depok sudah siaga 1," kata Edy, Kamis (30/1).

Dikatakan Edy, jika di Pintu Air Manggarai ketinggiannya sudah mencapai 975 cm dengan terpaksa pihaknya akan membuka Pintu Air Ciliwung Lama, yang mengarah ke Istana. Tujuannya agar aliran air terbagi, sehingga beban air tidak hanya berada di Kanal Banjir Barat (KBB) saja. "Kita akan terus pantau nanti di Manggarai sampai ketinggian berapa. Kalau 975 cm harus ada pembukaan pintu Ciliwung Lama, yang otomatis daerah Kalipasir dan Gunung Sahari kemungkinan ikut terendam," ujarnya.

Data dari BPBD DKI, untuk wilayah yang terendam di Jakarta Timur yakni 16 kelurahan di antaranya di Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Pondok Rangon, Kelurahan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Kampung Rambutan, dan Kelurahan Cibubur. Total jumlah pengungsi di wilayah tersebut mencapai 9.458 jiwa yang ditampung di 43 lokasi pengungsian.

Kemudian di Jakarta Selatan ada di 10 kelurahan di antaranya, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Bangka, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Petogogan, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Jatipadang, dan Kelurahan Karet Semanggi. Total pengungsi sebanyak 1.560 jiwa ditampung di 9 lokasi.

Sementara di Jakarta Pusat ada satu kelurahan yang terendam banjir yakni Kelurahan Karet Tengsin. Di wilayah ini tidak ada pengungsi. Semua warga masih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan di Jakarta Barat ada tujuh kelurahan yang terendam yakni di Kelurahan Kapuk, Kelurahan Jelambar Baru, Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Sukabumi Utara, dan Kelurahan Tegal Alur. Total pengungsi sebanyak 2.830 jiwa di 6 lokasi.

Di Jakarta Utara ada lima kelurahan yang terendam yakni di Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Penjagalan, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Kamal Muara, dan Kelurahan Kelapa Gading Timur. Di wilayah ini juga tidak ada pengungsi.39 Kelurahan Di DKI Kebanjiran

APBD DKI 2014 Akhirnya Disahkan

Setelah sempat tertunda selama beberapa kali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 akhirnya disahkan dengan nilai Rp 72 triliun. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan APBD DKI 2013 yang sebesar Rp 50,1 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih memprioritaskan masalah banjir dan macet untuk segera diselesaikan.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, rancangan perda ini telah dibahas melalui berbagai tahapan, mulai dari tingkat fraksi, komisi, Badan Anggaran, dan terakhir disempurnakan dalam forum rapat gabungan pimpinan DPRD. Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diajukan pihak eksekutif sebesar Rp 69,5 triliun. Namun diusulkan kembmali penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

"Tambahan itu diperoleh dari estimasi adanya tambahan penerimaan dari dana berimbang khususnya bagi hasil pajak. Dengan demikian APBD 2014 yang disahkan sebesar Rp 72 triliun," ujar Triwisaksana, usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (22/1).

Dalam APBD yang disetuji, kata Triwisaksana, pendapatan daerah DKI mencapai Rp 64,71 triliun. Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 64,88 triliun. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 167,012 miliar. "Nantinya surplus akan ditutupi dengan pembiayaan daerah," katanya.

Dikatakan Sani, pembiayaan daerah akan diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggara (Silpa) sebesar Rp 7,015 triliun, serta dari pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) sebesar Rp 269,4 miliar. Sementara pengeluaran anggaran akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,108 triliun dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 9,38 triliun.

Dalam sidang paripurna penetapan APBD DKI 2014, sejumlah anggota DPRD DKI sempat beberapa kali melakukan interupsi.

Penyelesaian Banjir dan Macet Masih Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, program prioritas tahun ini masih terkait banjir dan macet di ibu kota. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk kedua problem kota Jakarta tersebut. Bahkan untuk tahap awal, akan langusng difokuskan untuk penanganan banjir yang sedang melanda Jakarta. "Ya kan bolak balik saya sampaikan tetap banjir dan macet. Hanya tidak hafal lah berapa. Karena itu kan tidak hanya di Dinas PU saja. Ada juga yang Dinas Perhubungan, dan Dinas Energi dan Perindustrian," kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, dengan keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini tidak akan berdampak banyak. Sebab keterlambatanyya hanya tiga pekan dari awal 2014. "Tidak ada dampaknya. Kalau hanya terlambat 3 minggu tidak ada masalah. Nyatanya juga berjalan kok," ujarnya.

Sementara terkait dengan hujan interupsi dari kalangan dewan, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena dinamika seperti interupsi dan voting sudah biasa terjadi di legislatif. "Ya interupsi seperti itu di dewan biasa. Interupsi, voting itu biasa. Itu kan dinamika disana,"

Baru 40 Persen Jalan Rusak Diperbaiki

Banjir wilayah Jakarta Timur merusak sedikitnya 24.670 meter persegi jalan atau sekitar 0,38 persen dari total luas jalan sepanjang 6,480 juta meter persegi di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, baru 40 persen yang telah diperbaiki. Sedangkan 60 persen lebihnya, baru ditargetkan rampung pada Kamis (30/1) besok.

Kerusakan jalan ini cukup mengganggu pengguna jalan, sehingga sangat rawan dengan kecelakaan lalulintas. Pantauan di lapangan, jalan rusak masih terlihat jelas di hampir ruas jalan yang ada di Jakarta Timur seperti di Jl Otista Raya, Jl Jatinegara Barat, Jl Jatinegara Timur, Jl Pramuka, Jl Pemuda. Kemudian Jl Raya Bekasi, Jl I Gusti Ngurah Rai, Jl Sumarno, Jl Raya Bogor, Jl DI Panjaitan, Jl Ahmad Yani, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Laut Arafuru, Jl Inspeksi Kalimalang dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Timur, Ahmad Yazied mengatakan, dari seluruh ruas jalan rusak tersebut, saat ini sudah 40 persen diperbaiki. Ditargetkan 24.670 meter persegi jalan yang rusak itu rampung dikerjakan pada Kamis (30/1) besok. Namun, itu juga tergantung pada cuaca ibu kota. Jika diguyur hujan deras dan terjadi banjir maupun genangan maka pengerjaan bisa tertunda lagi.


Menurutnya, ruas jalan rusak yang telah dikerjakan itu antara lain di Jl Laut Arafuru sepanjang 500 meter. Kemudian Jl Bintara 300 meter persegi, Jl inspeksi Kali Cipinang atau Jl Laning sepanjang 500 meter persegi. Selain itu Jl I Gusti Ngurah Rai, Jl Bekasi Tmur, Jl Otista, Jl Jatinegara Barat, Jl Raya Bogor, Jl dr Sumarno dan Terminal Kampung Melayu.

Khusus jalan yang menjadi daerah langganan banjir, akan dibeton. Sebab, jika hanya dihotmix, khawatir rusak kembali. Termasuk semua jalan inspeksi di pinggir kali akan dibeton. Seperti Jl Inspeksi Kalimalang, Jl Inspeksi Kali Cipinang, Kali Sunter dan sebagainya.

Korban Banjir Tebet Butuh Susu Balita

Para korban banjir di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan hingga kini masih bertahan di pengungsian. Kebutuhan makanan dan air bersih untuk pengungsi sejauh ini dapat terpenuhi dengan baik. Namun sayangnya, kebutuhan untuk susu formula bagi balita hingga kini masih dirasa kurang.

"Bantuan datang dari semua pihak antara lain Polri, TNI, swasta, pemerintah sudah. Kalau makanan sudah cukup, sekarang yang diperlukan yaitu susu bayi," ujar Mahludin, Camat Tebet, Rabu (22/1).

Dikatakan Mahludin, kebutuhan susu untuk bayi dan balita ini sangat penting, mengingat wilayah banjir yang berada di Kecamatan Tebet cukup luas. "Banyak sekali warga yang rumahnya terdampak banjir. Lebih dari 4 ribu jiwa menjadi korban banjir. Dari Kelurahan Kebon Baru sampai Bukit Duri, jadi banyak juga balitanya," katanya.

Beberapa lokasi pengungsian di Kecamatan Tebet, antara lain yakni, kantor Kelurahan Bukit Duri, Masjid At-Tahiriyah, kantor PKK RW 08, dan PKK RW 012. Lalu di daerah Manggarai Utara RW 04, dan juga Kantor Kelurahan Kebon Baru dan SDN 011/09 Kebon Baru.

Kacamata Pemberian Jorge Lorenzo diserahkan Jokowi ke KPK

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku telah menyerahkan kacamata hawker pemberian juara MotoGp Jorge Lorenzo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan berkaca pada pengalaman sebelumnya, karena dikhawatirkan sebagai bentuk gratifikasi.

"Iya dikasih, kelihatannya bagus banget, jangan-jangan harganya miliaran," ujar Jokowi usai menjajal bus Transjakarta di Halte Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).



Dikatakan Jokowi, kacamata tersebut diberikan pebalap asa Spanyo saat berkunjung ke Balaikota DKI, Jumat (17/1). "Jadi, begitu dikasih Jumat, hari Seninnya langsung diserahkan ke KPK. Kalau lihat tempatnya bagus banget. Mahal kayaknya. Tapi belum sempat saya buka. Langsung saya suruh serahkan ke KPK," katanya.

Jokowi mengaku dirinya tidak pernah menggunakan kacamata, sehingga pemberian dari pebalap asal tim Yamaha Factory Racing itu langsung diserahkannya kepada KPK. "Saya tidak pernah pakai kacamata. Dia kasihnya pakai bahasa Jawa, ini kaca mata Mas Jokowi," kata Jokowi menirukan Lorenzo.

Secara terpisah, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supardiono mengatakan, pihaknya masih meneliti barang pemberian dari Jorge Lorenzo tersebut. Sehingga dirinya belum bisa memastikan apakah barang tersebut termasuk gratifikasi atau tidak. "Masih dianalisa," katanya.

Kacamata pemberian Jorge Lorenzo yang diberikan kepada Jokowi bermerk Hawker dan berwarna putih. Dalam situs resmi hawkerco.com, harga kacamata tersebut bernilai 30 euro atau sekitar Rp 483 ribu.

Waduk Pluit Bekerja Optimal

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku puas terhadap hasil normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara. Menurutnya, optimalnya kinerja waduk membuat sejumlah wilayah Pluit yang setahun lalu dilanda banjir cukup dalam, kini justru terbebas dari banjir.

"Perjalanan Waduk Pluit bekerja cukup optimal, meski belum maksimal, karena pembebasan lahan belum rampung," ujar Basuki di Balaikota, Senin (21/1).

Ia mengatakan, dahulu saat curah hujan sedikit saja mengguyur, sebagian besar jalanan di ibu kota lumpuh diterjang banjir. Namun, sekarang kondisi jalan relatif lebih aman dari ancaman banjir.

"Tapi, sekarang hujan besar datang, Waduk Pluit, istana, lingkungan tengah kering," jelasnya.

Diakui Basuki, persoalan kiriman air besar yang mengakibatkan banjir di sekitar daerah aliran sungai di ibu kota masih menjadi masalah besar bagi Pemprov DKI.

"Terutama Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter (PAS), hingga saat ini belum bisa kita tangani," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta warga di daerah sekitar aliran sungai, seperti Kali Pesanggrahan, Angke, dan Kali Sunter (PAS), mendukung program pemerintah. Sebab, sikap penolakan warga di sekitar aliran sungai PAS mengakibatkan upaya normalisasi jalan di tempat.

"Mereka seharusnya jangan memaksa tinggal di pinggir kali kalau tidak punya duit. Warga lebih baik mengalah," tuturnya.

Sekadar diketahui Pemprov DKI bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan untuk proyek normalisasi sungai-sungai di ibu kota. Sedangkan pelaksanaan normalisasi menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Normalisasi Kali Angke dilakukan untuk ruas kali sepanjang 20 kilometer mulai dari Jembatan Graha Bintaro sampai Cengkareng Drain. Kali Angke direncanakan mempunyai lebar 27 meter di daerah hulu dan 37 meter di daerah hilir dengan jalan inspeksi selebar 12 meter.

Sedangkan normalisasi Kali Sunter untuk ruas kali sepanjang 18,75 km, mulai dari Jembatan Delta sampai Jembatan Kanal Banjir Timur (KBT). Kali Sunter direncanakan mempunyai lebar 11 meter sampai 28 meter dengan jalan inspeksi selebar 7,5 meter.

Sementara untuk normalisasi Kali Pesanggrahan dilakukan sepanjang 26,74 km, mulai dari Jembatan Lebak Bulus sampai Jembatan H Hamid atau awal Cengkareng Drain. Pesanggrahan direncanakan mempunyai lebar 40 meter dengan jalan inspeksi selebar 12,5 meter.

Kebon Baru Terendam 3 Meter, Karena Tanggul Ciliwung Jebol

Lantaran tak kuat menahan derasnya arus air, sebuah tanggul di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di Jl H Bawah, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, jebol hingga sepanjang 15 meter. Akibatnya, ratusan rumah di sepanjang bantaran kali tergenang hingga mencapai 3 meter. 

Jebolnya tanggul cukup mengejutkan warga setempat yang sedang terlelap tidur. Beruntung petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, TNI/Polri sigap melakukan evakuasi warga.

Asep (50), warga RT 14/04, Kelurahan Kebon Baru mengatakan, saat tanggul tersebut jebol terdengar suara gemuruh yang kencang dan aliran air langsung menggenagi rumah warga. "Sekitar pukul 23.00 itu terdengar suara kencang, bergemuruh. Air saat ini semakin meninggi dan sudah mencapai 3 meter, kemungkinan akan terus bertambah tinggi," ujarnya, Rabu (22/1).

Jebolnya tanggul itu, kata Asep, sangat mengkhawatirkan warga lantaran ketinggian air terus meningkat. Petugas juga sudah melakukan evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. "Sebagian warga sudah menyelamatkan diri masing-masing karena ketinggian air terus meninggi," katanya.

Kepala Seksi BPBD DKI Jakarta, Bambang Surya Putra mengatakan, saat ini di lokasi jebolnya tanggul sedang dilakukan evakuasi warga. Namun, tempat evakuasi warga belum ditentukan, karena petugas tengah fokus pada proses evakuasi terlebih dahulu. "Belum ditempatkan, masih proses evakuasi," ucapnya.

Bambang menambahkan, banjir yang diakibatkan luapan Kali Ciliwung malam ini dilaporkan terjadi akan lebih tinggi dari yang terjadi pada 18 Januari 2014 lalu. Untuk itu, warga diminta lebih waspada dan berhati-hati mengingat arus banjir yang sangat kuat. Terlebih, informasi terakhir pada pukul 00.00, Pintu Air Manggarai telah siaga 2 dengan ketinggian 890 sentimeter. "Diperkirakan puncak banjir kiriman akan masuk ke Manggarai pukul 02.00,"

Atasi Banjir,,DKI Tambah Dana Hibah

      Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menambah besaran hibah ke sejumlah daerah penyangga untuk lebih berpartisipasi dalam menanggulangi banjir di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjanjikan akan menambah besaran dana hibah bagi daerah penyangga agar penanganan banjir di ibu kota lebih maksimal. Terlebih, hingga kini ratusan vila ilegal masih berdiri di wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. "Tahun ini tetap kita bantu. Anggaran dari DKI akan kami lipatgandakan," ujar Jokowi usai rapat penanggulangan banjir bersama pemerintah pusat dan sejumlah kepala daerah di Bendung Katulampa, Bogor, Senin (20/1).

Tahun 2013 lalu, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana hibah mencapai Rp 45 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada sembilan daerah penyangga ibu kota, yakni Kabupaten Bogor sebesar Rp 8 miliar, Kota Bogor Rp 5 miliar, Depok Rp 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp 5 miliar, Kota Tangerang Rp 5 miliar, Tangerang Selatan Rp 4 miliar, Kabupaten Bekasi Rp 4 miliar, Kota Bekasi Rp 5 miliar, dan Kabupaten Cianjur Rp 4 miliar. "Kami berharap penertiban (vila ilegal) dilanjutkan," kata Jokowi.

Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengatakan, keberadaan vila-vila di kawasan Puncak memang mengurangi fungsi resapan air. Kendati demikian pihaknya hanya menertibkan bangunan yang menyalahi aturan, seperti berdiri di tanah negara dan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). "Saya tidak menertibkan vila yang legalitasnya ada. Hanya menertibkan yang di tanah negara dan tanpa IMB," tegasnya.

Dikatakan Rachmat, dari sekitar 800 vila ilegal, sebanyak 231 diantaranya sudah ditertibkan. Ia pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, agar turut membantu menertibkan vila. Karena anggaran untuk penertiban tidak sedikiit. "Cost-nya tinggi, karena konstruksinya tahan gempa dan tahan bencana. Sehingga perlu operasi khusus. Kalau Pak Gubernur DKI mau bantu, kami berterimakasih. Satu pekerjaan kita terbantu," ujar Rachmat.

Untuk menertibkan 231 vila saja, kata Rachmat, pihaknya telah mengeluarkan anggaran hingga Rp 7,5 miliar. Sehingga selain menggunakan dana dari APBD Kabupaten Bogor, pihaknya juga menggunakan dana hibah yang diberikan Pemprov DKI. "Dana yang diperlukan relatif, kita saja sudah keluarkan Rp 7,5 miliar untuk 230 unit. Dana dari APBD kan terbatas," katanya.

Nantinya, sambung Rachmat, lahan bekas pembongkaran vila akan dijadikan lahan produktif untuk pertanian. Bahkan bisa juga dijadikan untuk agrowisata. Karena ditargetkan lokasi bantaran sungai harus zero KDB (Koefisien Dasar Bangunan). "Di bantaran kali harus zero KDB, harus nol persen. Karena batasannya 20 meter tidak boleh dibangun," ucapnya.

Seperti diketahui, salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menggunakan dana hibah yakni dengan menertibkan ratusan vila ilegal, terutama di kawasan Puncak. Setidaknya sudah 231 vila yang dihancurkan pada 2013 lalu. Rencananya pada Februari mendatang penertiban akan dilanjutkan kembali.

sumber: berita jakarta