Ahok Ingin Penyelidikan Hak Angket Transparan

Tim hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sudah mulai berjalan sejak diparipurnakan beberapa waktu lalu. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahkan dipanggil untuk kebutuhan penyelidikan. Agar dalam penyelidikan transparan, Pemprov DKI Jakarta akan merekam segala bentuk kegiatan yang melibatkan SKPD.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan  sesuai komitmen transparansi kita semua "

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap, proses rapat hak angket dapat berjalan transparan dan terbuka. Tujuannya agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak. Sehingga warga juga akan mengetahui bagaimana proses sebenarnya penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya harapkan apa yang sudah digembar-gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukkan, dengan membuat semua rapat angket terbuka," kata Basuki melalui pesan singkatnya, Selasa (10/3) malam.

Bahkan dirinya telah mengutus staf Humas Pemprov DKI Jakarta untuk merekam semua kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan SKPD. Dirinya pun meminta izin atas perekaman itu, kepada panitia hak angket.

"Tidak ada satu detik pun yang tidak kami rekam dengan kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk (ke ruang rapat). Semoga tim angket mengizinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," harap Basuki. 

Seperti diketahui, setiap agenda rapat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selalu direkam oleh Humas. Hasil rekaman tersebut, juga diunggah di situs Youtube. Sehingga masyarakat bisa mengetahui segala kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rekaman rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI di Kemendagri yang berdurasi kurang lebih dua jam juga telah diunggah. Panitia hak angket berencana akan memanggil Tim 20 penyusun e-Budgeting pada APBD DKI 2015.

 Hasil hak angket akan diumumkan pada rapat paripurna 10 hari mendatang. Rencananya pemanggilan akan dilakukan pada Rabu (11/3) besok, pukul 10.00 WIB. Pemanggilan Tim 20 penyusun e-Bugeting untuk mencocokkan isi dari kegiatan yang telah dikunci dengan kegiatan yang ada dalam APBD DKI 2015 hasil paripurna. Selain Tim 20, panitia hak angket juga akan memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi untuk meminta keterangan perihal surat yang dikirimkan ke Kemendagri pada 5 dan 23 Februari yang membantah jika APBD milik Pemprov DKI bukanlah APBD hasil pengesahan paripurna.

Jokowi Kembali Sambangi Balaikota, Untuk Pemeriksaan Gigi

Presiden Joko Widodo kembali menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

                                                "Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin "


Menumpang mobil kepresidenan, Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, tiba di Balaikota sekitar pukul 16.45 dan langsung disambut Basuki Tjahaja Purnama beserta jajaran.
Usai berbincang ‎sebentar dengan Ahok, mantan Gubernur DKI tersebut langsung menuju ke Pusat Pelayanan Kesehatan (Pusyankes) yang terletak di lantai tiga Gedung Blok F,  Balaikota untuk memeriksa gigi.

‎Menurut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta, M Mawardi menuturkan, kedatangan Presiden RI kali ini terbilang mendadak karena pihaknya baru mendapatkan kabar pukul 14.30.
"Kami dapat kabarnya sekitar pukul 14.30. Bagi Pak Jokowi mungkin sudah terjadwal. Tapi, buat kami mendadak," katanya, Jumat (13/3).

‎Ia menyampaikan, agenda kedatangan mantan Gubernur DKI ini masih sama seperti sebelumnya, yakni melakukan pemeriksaan gigi secara rutin di Pusyankes Balaikota.
"Seperti biasa, mau pemeriksaan gigi rutin," katanya singkat.

Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo Dibenahi Untuk Tampung PKL,

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur saat ini tengah membenahi  Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo, Balimester, Jatinegara. Sebab, lokasi tersebut akan dijadikan tempat relokasi 960 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Jalan Raya Jatinegara, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, depan Pasar Burung Jatinegara, depan Pasar Regional Jatinegara, dan Terminal Kampung Melayu.

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih "

"Ada 960 PKL akan direlokasi Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo. Tempatnya dirapihkan dulu agar terlihat asri dan bersih," ujar Agustinah, Lurah Balimester, Jumat (13/3).
Pembenahan Lapangan Jenderal Oerip Soemohardjo ini melibatkan sekitar 200 petugas gabungan dari unsur Satpol PP, kelurahan, dan TNI. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas membersihkan saluran air, mengecat kanstin dan tembok lapangan setinggi 2 meter, dan memangkas pohon. 
PKL ini akan dibina oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dan diharuskan membayar restribusi melalui sistem autodebet Bank DKI.

Pasar Induk Kramatjati Akan Dikembangkan Jadi Pasar Wisata

Menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menginstruksikan PD Pasar Jaya agar menata ulang Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Jakarta Timur.

" Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi"

Djarot mengharapkan agar pusat grosir buah-buahan dan sayur mayur terbesar di Asia Tenggara ini bisa dikembangkan menjadi pasar wisata. Untuk itu diperlukan penataan ulang supaya pasar induk ini lebih rapi dan nyaman dikunjungi.

"Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi. Namun kami minta tahun 2016 sudah layak menjadi pasar wisata," kata Djarot saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Rabu (4/2).

Dikatakan mantan Walikota Blitar ini, salah satu syarat untuk mewujudkan pasar wisata adalah lingkungannya harus bersih dan tidak adanya sampah yang menggunung. Pelayanan juga harus ditingkatkan sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja.

Menurut Djarot, penataan lingkungan juga harus menyeluruh, seperti adanya lampu penerangan jalan serta aktivitas bongkar muat barang tidak menimbulkan kemacetan.

"Kontingen Asian Games dari luar negeri kan membutuhkan sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Nah pasar ini harus bisa memberikan kesan yang bagus sehingga mereka juga dapat berwisata di pasar induk ini," imbuh Djarot.

Manajer Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-buahan Kramatjati, Muhammad Salam menjelaskan, pihaknya sedang melakukan perencanaan untuk menata ulang seluruh bagian pasar. Mulai dari jaringan komputerisasi, areal parkir, taman, pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

DKI Terus Benahi Sistem Aliran Sungai

Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipai puncak banjir di ibu kota yang diprediksi akan berlangsung antara bulan Januari - Ferbruari 2015 sebagaimana prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Salah satunya, dengan terus membenahi sistem aliran sungai di ibu kota. 

"Kita sudah jaga. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok "

"Kita sudah jaga. Besok kan puncaknya. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Senin (2/2).

Dikatakan Basuki, berbagai antisipasi telah dilakukan, termasuk pengerjaan sistem aliran sungai di jalur tengah.

"Kalau sistem tengah, kita sudah selesai (kerjakan), walaupun belum sempurna. Makanya kita keringnya lebih cepat," katanya.

Namun, lanjut Basuki, pembenahan di jalur selatan hingga saat ini masih terkendala maraknya pemukiman kumuh di bantaran sungai yang belum dtertibkan.

”Volume sungai di jalur selatan tidak cukup sehingga pasti meluap. Yang repot sebetulnya, karena di jalur selatan sungainya rata-rata ditutupi rumah mewah sampai kumuh. Seharusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tapi kondisi riil saat ini tinggal 3-4 meter. Ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan," tegas Ahok, sapaan akrabnya.

Basuki mengaku pihaknya juga masih terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan sembilan waduk baru di ibu kota.

"Belum berfungsi, baru gali. Pembebasan lahan juga masalah. Makanya saya bilang sama mereka, kerjakan saja yang udah ada. Yang kita mau kerjakan tahun ini pemasangan tanggul. Kita tidak ingin rob masuk," ungkapnya.

Sekadar diketahui, sebanyak sembilan waduk baru yang akan dibangun oleh Pemprov DKI tersebar di sembilan lokasi yakni Cakung, Cilincing, Cengkareng, Rorotan, Marunda, Brigif (Jagakarsa), Pondok Ranggon dan Pantai Indah Kapuk.

Jakarta Siapkan, Rp 2,7 Triliun untuk Benahi Drainase di Ibu Kota

Persoalan banjir di ibu kota terus dibenahi Pemprov DKI. Tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembenahan sejumlah drainase di ibu kota. Jumlah tersebut masih kurang, karena untuk Jakarta benar-benar bebas banjir setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 118 triliun.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir "

"Total biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki drainase di seluruh Jakarta sekitar Rp 118 triliun," kata Kepala Dinas PU Tata Air DKI, Agus Priyono, Senin (2/2).

Agus merinci, estimasi anggaran Rp 118 triliun itu dibutuhkan untuk membenahi drainase di aliran barat sebesar Rp 34 triliun, drainase aliran tengah Rp 43 triliun dan drainase aliran timur Rp 31 triliun.

"Sementara untuk tahun ini, kita cuma dianggarkan Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Menurut Agus, menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak cukup diselesaikan dalam waktu lima sampai sepuluh tahun. Melainkan membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau tahun 2035 mendatang persoalan tersebut bisa teratasi. Salah satunya, karena kendala maraknya bangunan liar di bantaran kali.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir,"

Ahok Kenalkan Jakarta Smart City,Di Hadapan Para Dubes

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggelar jamuan makan malam bersama Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dan para duta besar (Dubes) Indonesia yang bertugas di berbagai negara di Balai Agung, Balaikota, Senin (2/2) malam.

"Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI "

Basuki mengaku senang atas kehadiran para dubes Indonesia ke Balaikota DKI. Bahkan, dirinya sempat tidak yakin para dubes akan datang memenuhi undangan jamuan makan malam ini.

"Saya berharap dengan mengundang Bapak Ibu ke sini, minimal sudah kenal sama saya. Jadi saya nggak begitu perlu ke luar negeri. Dari pada saya ke sana belajar nggak ngerti juga masalah 1-2 hari," ujar Basuki dalam sambutannya.

Basuki mengajak para dubes Indonesia untuk membawa para investor di negara asal bertugas yang ingin menanamkan modal di Jakarta.

"Kalau Bapak Ibu yang sudah pengalaman di sana bawa ke sini, investornya mana, kita ada BUMD, ada kadin, kita bisa kerjasama. Jakarta kita harapkan bisa jadi pintu gerbang orang masuk promosi,"

Di hadapan para dubes, Basuki juga memaparkan beberapa upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI terutama seputar masalah penanganan banjir, pembenahan transportasi serta reformasi pelayanan.

”Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI,”
.
Usai memberikan sambutan, Kepala UPT Jakarta Smart City, Alberto Ali menyampaikan konsep Jakarta Smart City kepada Menlu dan dubes Indonesia yang bertugas di berbagai negara.

Sementara Menlu, Retno LP Marsudi memuji mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai sosok teladan. Menurutnya, tak ada yang bisa menandingi Basuki baik dari segi inovasi maupun keberanian.

"Kalau setiap hari kita membaca media, Pak Ahok ini kayak nggak pernah mati gaya. Ada saja setiap hari yang beliau kembangkan. Sangat inovatif dan efisien," jelasnya.

Retno juga memberikan apresiasi atas paparan konsep Jakarta Smart City yang jadi program andalan Pemprov DKI.

Retno juga berharap para dubes bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama khususnya soal promosi wisata sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Intinya malam ini kita datang full team menyampaikan apresiasi kami atas undangan makan malam ini,"

Absen Telat , PNS DKI Kena Denda

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

" Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu per menit"

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, akan ada sanksi individu dan sanksi kolektif yang akan diberikan kepada PNS. Untuk sanksi individu akan dilihat dari absensi masing-masing pegawai. Jika terlambat masuk, maka akan didenda sampai Rp 500 ribu.

"Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama, akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu," tegas Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Kemudian untuk sanksi kolektif berupa pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut kepada semua PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sanksi itu akan diberikan jika ada salah satu oknum di SKPD yang terbukti melakukan praktik pungutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan.

"Kalau untuk sanksi kolektif misalnya salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, gajinya dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget tuh. Karena kan Rp 80 juta, dipotong 10 persen, jadi Rp 8 juta," tegasnya.

Dia menyebutkan, saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sanksi terhadap PNS tersebut. Ditargetkan Pergub rampung direvisi pada Februari mendatang. Sehingga sanksi bisa langsung diterapkan. "Pergubnya sedang direvisi, mudah-mudahan Februari selesai,"

DKI Sebar 150 Sepeda Pemadam,Guna Antisipasi Kebakaran

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membeli sebanyak 150 sepeda pemadam kebakaran. Sebanyak 29 sepeda diantaranya didistribusikan ke wilayah Jakarta Selatan.

"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian "

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Irwan menjelaskan, 29 sepeda pemadam kebakaran itu akan ditempatkan di kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran. 
"Tidak semua kecamatan akan mendapatkan sepeda pemadam kebakaran. Karena ada kecamatan yang berdekatan dengan pos pemadam. Sedangkan setiap kecamatan yang dinilai rawan kebakaran akan mendapatkan 3-4 sepeda pemadam," kata Irwan.

Menurut Irwan, setiap unit sepeda ini diberikan mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Kemudian ada gerobak yang menjadi tempat dua tong besar untuk mengangkut air.
"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian," papar Irwan.

Untuk mengoperasikan alat baru ini, kata Irwan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Nantinya warga akan diberikan pelatihan terkait tata cara pengoperasiannya.
Irwan menambahkan, di Jakarta Selatan ada dua kelurahan yang paling rawan kebakaran. Dua kelurahan itu adalah Bukit Duri dan Manggarai. 

"Dua kelurahan itu banyak daerah kumuh dan juga pemukimannya padat. Sehingga kalau tidak tertangani dengan cepat, api bisa melahap banyak rumah,"