DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap

DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap meningkatan pelayanan kesehatan, dengan menambah puskesmas rawat inap terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ya, untuk menunjang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kini melebur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tahun ini, Pemprov DKI akan menambah 10 puskesmas yang dilengkapi kamar rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, saat ini di Jakarta sudah terdapat 25 puskesmas rawat inap. Ke depan, puskesmas baik tingkat kecamatan maupun kelurahan akan didorong untuk menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D. "Tahun ini 10 puskesmas kita tingkatkan dengan dilengkapi fasilitas rawat inap. Selain itu, beberapa puskesmas juga akan direhab total," ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/2).

Data dari Dinas Kesehatan DKI menyebutkan puskesmas yang akan ditingkatkan dengan fasilitas rawat inap yakni, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang yang akan direhab total dengan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjung Priok dengan nilai anggaran Rp 28 miliar. Sementara, Puskesmas Pasar Minggu akan dilakukan pengembangan rawat inap dengan anggaran Rp 8,5 miliar.

Selain itu, rehab total dan pembangunan rawat inap juga dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pancoran dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Lalu, rehab total Puskesmas Kecamatan Cakung menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Kemudian, pembangunan puskesmas rawat inap di Kecamatan Cipayung yang menelan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian rehab total Puskesmas Kecamatan Makasar dengan anggaran Rp 22,5 miliar, Puskesmas Kecamatan Matraman Rp 22,5 miliar, dan Puskesmas Kecamatan Pulogadung dengan anggaran Rp 22,5 miliar.

Sementara itu, beberapa puskesmas juga akan ditambah fasilitasnya seperti pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kecamatan Pademangan dengan anggaran Rp 4 miliar, pengadaan alat non kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pademangan Rp 1 miliar, serta sewa tempat untuk Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Rp 600 juta.

Dikatakan Dien, dengan penambahan 10 puskesmas rawat inap, maka secara keseluruhan di DKI Jakarta terdapat 35 puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap. Bahkan, puskesmas tersebut juga sudah dilengkapi dengan dokter spesialis dan alat-alat kesehatan terbaru. Saat ini pelayanan puskesmas di DKI Jakarta pun sudah dapat disetarakan dengan RSUD, atau paling tidak RS tipe D.

Untuk menjadi RS tipe D, tambah Dien, puskesmas harus memenuhi syarat memiliki sedikitnya 40 tempat tidur, dilengkapi dengan dokter spesialis dan pasiennya berjumlah 850 hingga 1.000 per hari. "Kalau kriteria sesuai, maka akan kita coba dorong puskesmas untuk menjadi rumah sakit tipe D. kalau kapasitas dinaikan, maka puskesmas akan optimal memberikan layanan primer. Pasien bisa ditampung di situ dan masyarakat akan lebih puas,"


Sumber: berita jakata

Pembebasan Lahan Untuk Waduk Ciawi Dipercepat

 Pembebasan Lahan Untuk Waduk Ciawi Dipercepat  banjir yang terus mengancam wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat ide pembangunan Waduk Ciawi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ditemani Bupati Bogor, Rachmat Yasin, telah menyempatkan diri melihat lokasi yang akan dijadikan Waduk Ciawi. Karena, pada pada bulan Februari ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak dari pembangunan tersebut.

Meskipun telah tahu lokasi proyek yang akan dibangun, Jokowi juga tidak ingin menunjuk secara pasti titik yang akan dibangun. Karena dikhawatirkan jika ditunjuk sekarang harga tanah justru akan melambung. Pria yang akrab disapa Jokowi ini, hanya menunjukkan lokasi dari kejauhan yakni dari Jalan Raya Puncak, Bogor. "Itu loh lihat Waduk Megamendung (Ciawi). Kira-kira di situ, kurang lebih lah," kata Jokowi, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).

Menurut Jokowi, titik koordinat untuk Waduk Ciawi sudah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, karena kondisi tanah yang banyak bebatuan maka titiknya diubah, sehingga masuk ke kawasan Megamendung. "Titik koordinat sudah ada. Jadi nanti waduknya di Megamendung, Desa Cipayung. Agak bawahnya itu Waduk Sukamahi," ujarnya.

Rencananya pada bulan Februari ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya warga akan mendapatkan ganti rugi atas tanah yang akan dibuat waduk. Untuk pembebasan lahan akan dibebankan ke Pemprov DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara untuk pembangunan fisik akan dilakukan oleh Kementerian PU, dengan anggaran Rp 1,9 triliun. "Februari sosialisasi selesai tinggal pendataan dan pemetaan bidang," jelasnya.

Waduk Ciawi atau Megamendung akan dibangun seluas 107 hektar. Nantinya waduk tersebut mampu menampung 11,8 juta meter kubik air. Sehingga aliran Sungai Ciliwung dapat ditampung ke waduk tersebut.

Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengatakan, di kawasan Megamendung, ada 144 kepala keluarga (KK) yang tanahnya harus dibebaskan. Ia berjanji akan langsung melakukan sosialisasi. "Kita akan cepat lakukan sosialisasi kepada warga. Agar pekerjaan juga bisa segera dilakukan,"

Berita jakarta

Leptospirosis Ancaman Setelah Banjir

Banjir yang menerjang kota Jakarta sejak beberapa pekan lalu rupanya masih menyisakan berbagai persoalan baik bagi pemerintah maupun bagi para korban banjir. Salah satunya, mengenai ancaman penyakit yang kerap timbul pasca banjir, seperti leptospirosis atau penyakit kencing tikus.

"Jadi, saat banjir itu kan tikus lari kemana-mana, dan pasti kencing. Nah air yang terkontaminasi dengan urin tikus ini ada bakterinya dan bahaya kalau terkena bagian tubuh yang sedang luka," ujar Kurnianto Amin, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Selatan, Sabtu (1/2).

Dikatakan Kurnianto, bakteri yang terkandung di urin tikus bisa bertahan di derajat keasaman (pH) normal dengan jangka waktu 4 minggu. Masa inkubasi dari leptospirosis sendiri antara 2 sampai 3 minggu. "Harus dikenali gejala awal dari penyakit ini," ucapnya.

Pada gejala awal, kata Kurniato, biasanya penderita akan mengalami nyeri di kepala, nyeri otot, dan badan menggigil. Jika sudah dalam tahap lanjut, gejala terkadang disertai dengan adanya pendarahan, gagal ginjal, dan penyakit kuning.

Oleh karena itu, imbuh Kurnianto, jika ada warga korban banjir yang mulai kurang sehat segera datang ke pos-pos kesehatan atau puskesmas terdekat. "Kalau mulai kurang sehat langsung ke pos kesehatan atau puskesmas, biar bisa dideteksi lebih dini, kan gratis juga," tuturnya.

Ditambahkan Kurnianto, untuk tahap awal pengobatannya cukup mudah. Penderita hanya harus mengkonsumsi obat antibiotik. "Itu kalau awalnya saja minum antibiotik juga sembuh. Makanya jangan sampai parah," ucapnya.

Sebagai langkah pencegahan, lanjut Kurnianto, warga harus berhati-hati saat melewati genangan. Sementara itu, pihaknya sudah menyiapkan cairan antiseptik untuk lisoliasi saat banjir mulai surut. "Nanti kita lisoliasi, air sumurnya dikaporitisasi, dan setelah surut benar baru di fogging,"

Ketua RT Diduga Gelapkan Bantuan Banjir

Ketua RT Ad alias Rembo Diduga Gelapkan Bantuan Banjird,,,sungguh tidak patut ditiru. Sebagai Ketua RT 13/03 Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, ia bukannya menjaga amanah bantuan banjir dari para dermawan, justru malah diduga menggelapkan bantuan tersebut.

Sejumlah bantuan korban banjir yang diduga digelapkannya berupa beras, mie instan, susu dan air mineral, yang semuanya mencapai dua mobil boks. Seluruh bantuan tersebut disimpan di kawasan Prumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara.

"Masa bantuan korban banjir disimpan di Prumpung, jauh banget. Jangan-jangan dijualin itu bantuannya. RT lain saja semuanya disimpan di posko pengungsian, sehingga warga yang butuh langsung diberikan," ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat (31/1).

Warga menduga, kejadian seperti itu sudah sering dilakukan, karena bantuan dari berbagai pihak mendadak hilang dari posko banjir. Setelah diselidiki, diduga bantuan tersebut digelapkan oleh oknum ketua RT tersebut. Karena kesal, warga pun melaporkan kejadian itu ke pihak kelurahan dan kecamatan. Sejauh ini, Rembo sendiri belum dapat dikonfirmasi atas dugaan tersebut. Karena yang bersangkutan sulit ditemui.

Wakil Lurah Kampung Melayu, Nazimudin membenarkan, adanya kasus tersebut. Pihaknya langsung memproses dugaan penggelapan bantuan korban banjir yang dilakukan oleh oknum Ketua RT 13/03 Kampung Pulo. Hasil pemeriksaan, diketahui memang sejumlah barang bantuan korban banjir itu disimpan di salah satu rumah saudara Rembo di Prumpung. Saat ditanya, Rembo berdalih karena rumahnya kebanjiran sehingga bantuan diamankan di rumah saudaranya tersebut.

Namun, karena mencurigakan pihak kelurahan meminta Rembo membuat surat pernyataan tidak melakukan penggelapan bantuan korban banjir. Selanjutnya kasus tersebut diserahkan ke Polsek Jatinegara. "Kasusnya sudah kita serahkan ke Polsek Jatinegara, karena diduga ada unsur pidananya. Yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan tidak menjual barang-barang bantuan korban banjir," ujar Nazimudin.

Bahkan, dalam surat pernyataannya. Ia mengaku telah menyalurkan bantuan ke warga korban banjir di RW 02 dan 03 Kampung Pulo, lengkap dengan dokumentasinya.

Camat Jatinegara, Sofyan Taher menegaskan, pihaknya menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian karena menyangkut ranah hukum. Ia juga meminta agar Rembo dipecat dari pengurus RT untuk mencegah hal-hal tak diinginkan. Apalagi kabar beredar di masyarakat, aksi penggelapan itu sering dilakukan saat musim banjir.

"Kalau terbukti bersalah pecat saja, tapi yang pantas memecatnya adalah warga. Karena yang memilih dia jadi ketua RT warganya. Kami juga sudah minta pada Polsek Jatinegara untuk menindaklanjuti kasus ini. Apalagi yang bersangkutan telah mengakui memindahkan bantuan korban banjir ke Prumpung dengan alasan untuk pengamanan,"

Sumber: berita jakarta

Tanggul Di Pantai Utara Jakarta akan diperkuat

Salah satu cara mengantisipasi banjir, khususnya rob yang kerap melanda wilayah Jakarta Utara, tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI akan membangun kembali tanggul di pantai utara Jakarta. Terlebih hingga kini sepanjang 6 kilometer pantai utara Jakarta belum ditanggul.

Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, untuk penanganan rob, pihaknya akan memasang sheetpile sepanjang 6 kilometer di pantai utara Jakarta untuk mengatasi rob. "Diharapkan ini bisa mengurangi dampak rob yang sering melanda wilayah Jakarta Utara," ujar Manggas, Minggu (2/2).

Dikatakan Manggas, piaknya juga akan melengkapi pintu air dan pompa dengan kapasitas besar di enam sungai mulai dari, Kali Kamal Muara, Kali Angke, Kali Karang, Kali Marina, Kali Sentiong dan Kali Sunter. "Kalau sheetpile sepanjang 6 kilometer di pantai utara ini rampung, ditambah dengan pompa air kapasitas besar, maka diharapkan masalah rob itu bisa teratasi," katanya.

Rencananya, sambung Manggas, pekerjaan tersebut akan dilakukan mulai tahun ini dan rampung pada pertengahan 2016 mendatang. Karena untuk proses pekerjaan memakan waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU untuk pengerukan 13 sungai yang ada di Jakarta. Sehingga banjir di ibu kota bisa berkurang meski secara bertahap. "Kemudian kita juga minta pengerukan sungai-sungai termasuk penguatan tanggul, karena ini di bawah kewenangan Kementerian PU," katanya.

Untuk penanganan banjir lainnya, sambung Manggas, yakni memperbaiki seluruh pompa yang rusak akibat terendam banjir. "Seluruh pompa yang ada di pintu air di Jakarta sesuai dengan standar. Jadi memang harus ada perawatan,"

Jakarta Akan Bangun Waduk Di Pesisir Utara Jakarta

Untuk mengatasi banjir di wilayah barat dan utara, Pemprov DKI akan membangun sejumlah waduk di kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Sedangkan untuk mengatasi banjir di kawasan timur, akan dilakukan penataan pemukiman warga di bantaran Ciliwung, tepatnya di kawasan Kampung Pulo.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, upaya penanganan banjir ke depan akan dilakukan pembuatan waduk dekat Kali Tunjungan, Kamal Muara, atau tepatnya di pinggir tol seluas 90 hektare. Selain itu juga di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) akan dibuatkan waduk 30 hektare dan Marunda 50 hektare.




“Selain itu, beberapa kali seperti Kali Angke belum seluruhnya di site pile dan akan dikerjakan,” ujarnya, Kamis (30/1).

Selain itu, pria yang kerap disapa Ahok itu juga menyoroti keberadaan pemukiman di bantaran dan waduk yang menjamur di beberapa lokasi. Di antaranya seperti pemukiman Muara Baru dan Kampung Pulo yang menurutnya butuh penataan agar terbebas dari banjir.

"Kampung Pulo sampai kiamat akan banjir, karena berada di bantaran sungai. Kemudian di Muara Baru, pemukiman berada di balik tembok tipis, kalau terjadi rob setinggi 2,8 meter tentu membahayakan nyawa warga," tegasnya.

Sebagai solusi, menurut Ahok, kini pihaknya tengah merencanakan membangun beberapa rusun sebagai tempat relokasi warga. "Untuk memindahkan saudara-saudara kita di Muara Baru, sedang kita siapkan lahan seluas 6,5 hektare di Muara Baru untuk rusun. Sehingga jangan sampai rob datang, saudara kita di Muara Baru ada yang meninggal,"

39 Kelurahan Di DKI Kebanjiran

Sebanyak 21 kelurahan di 11 kecamatan di DKI terendam banjir, hari ini, Kamis (30/1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sedikitnya ada 39 kelurahan dan 18 kecamatan di DKI yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 10-350 cm. Hal tersebut disebabkan karena air kiriman dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, yang bermuara ke Sungai Ciliwung.

Kepala Bidang (Kabid) Informatika Pengendalian BPBD DKI Jakarta, Edy Junaedi Harahap mengatakan, imbas dari terendamnya 39 kelurahan dari 18 kecamatan itu mengakibatkan, sebanyak 15.078 jiwa warga diungsikan di 58 titik pengungsian.

Pihaknya saat ini juga terus memantau ketinggian air di Pintu Air Manggarai. Saat ini di pintu air tersebut masih dalam posisi siaga 3 dengan ketinggian air 825 cm. "Kita akan terus pantau ketinggian air di Manggarai. Tapi sudah pasti daerah yang berada di aliran Ciliwung mulai Rawajati, Kebon Baru, Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Kalibata, akan terendam jika di Depok sudah siaga 1," kata Edy, Kamis (30/1).

Dikatakan Edy, jika di Pintu Air Manggarai ketinggiannya sudah mencapai 975 cm dengan terpaksa pihaknya akan membuka Pintu Air Ciliwung Lama, yang mengarah ke Istana. Tujuannya agar aliran air terbagi, sehingga beban air tidak hanya berada di Kanal Banjir Barat (KBB) saja. "Kita akan terus pantau nanti di Manggarai sampai ketinggian berapa. Kalau 975 cm harus ada pembukaan pintu Ciliwung Lama, yang otomatis daerah Kalipasir dan Gunung Sahari kemungkinan ikut terendam," ujarnya.

Data dari BPBD DKI, untuk wilayah yang terendam di Jakarta Timur yakni 16 kelurahan di antaranya di Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kelurahan Lubang Buaya, Kelurahan Setu, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Pondok Rangon, Kelurahan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Kampung Rambutan, dan Kelurahan Cibubur. Total jumlah pengungsi di wilayah tersebut mencapai 9.458 jiwa yang ditampung di 43 lokasi pengungsian.

Kemudian di Jakarta Selatan ada di 10 kelurahan di antaranya, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Bangka, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Petogogan, Kelurahan Pejaten Timur, Kelurahan Jatipadang, dan Kelurahan Karet Semanggi. Total pengungsi sebanyak 1.560 jiwa ditampung di 9 lokasi.

Sementara di Jakarta Pusat ada satu kelurahan yang terendam banjir yakni Kelurahan Karet Tengsin. Di wilayah ini tidak ada pengungsi. Semua warga masih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan di Jakarta Barat ada tujuh kelurahan yang terendam yakni di Kelurahan Kapuk, Kelurahan Jelambar Baru, Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Sukabumi Utara, dan Kelurahan Tegal Alur. Total pengungsi sebanyak 2.830 jiwa di 6 lokasi.

Di Jakarta Utara ada lima kelurahan yang terendam yakni di Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Penjagalan, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Kamal Muara, dan Kelurahan Kelapa Gading Timur. Di wilayah ini juga tidak ada pengungsi.39 Kelurahan Di DKI Kebanjiran

APBD DKI 2014 Akhirnya Disahkan

Setelah sempat tertunda selama beberapa kali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 akhirnya disahkan dengan nilai Rp 72 triliun. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan APBD DKI 2013 yang sebesar Rp 50,1 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih memprioritaskan masalah banjir dan macet untuk segera diselesaikan.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, rancangan perda ini telah dibahas melalui berbagai tahapan, mulai dari tingkat fraksi, komisi, Badan Anggaran, dan terakhir disempurnakan dalam forum rapat gabungan pimpinan DPRD. Dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang diajukan pihak eksekutif sebesar Rp 69,5 triliun. Namun diusulkan kembmali penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

"Tambahan itu diperoleh dari estimasi adanya tambahan penerimaan dari dana berimbang khususnya bagi hasil pajak. Dengan demikian APBD 2014 yang disahkan sebesar Rp 72 triliun," ujar Triwisaksana, usai Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (22/1).

Dalam APBD yang disetuji, kata Triwisaksana, pendapatan daerah DKI mencapai Rp 64,71 triliun. Sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 64,88 triliun. Sehingga terjadi surplus sebesar Rp 167,012 miliar. "Nantinya surplus akan ditutupi dengan pembiayaan daerah," katanya.

Dikatakan Sani, pembiayaan daerah akan diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggara (Silpa) sebesar Rp 7,015 triliun, serta dari pinjaman Bank Dunia untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Inisiative (JEDI) sebesar Rp 269,4 miliar. Sementara pengeluaran anggaran akan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 7,108 triliun dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 9,38 triliun.

Dalam sidang paripurna penetapan APBD DKI 2014, sejumlah anggota DPRD DKI sempat beberapa kali melakukan interupsi.

Penyelesaian Banjir dan Macet Masih Jadi Prioritas
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, program prioritas tahun ini masih terkait banjir dan macet di ibu kota. Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk kedua problem kota Jakarta tersebut. Bahkan untuk tahap awal, akan langusng difokuskan untuk penanganan banjir yang sedang melanda Jakarta. "Ya kan bolak balik saya sampaikan tetap banjir dan macet. Hanya tidak hafal lah berapa. Karena itu kan tidak hanya di Dinas PU saja. Ada juga yang Dinas Perhubungan, dan Dinas Energi dan Perindustrian," kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, dengan keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini tidak akan berdampak banyak. Sebab keterlambatanyya hanya tiga pekan dari awal 2014. "Tidak ada dampaknya. Kalau hanya terlambat 3 minggu tidak ada masalah. Nyatanya juga berjalan kok," ujarnya.

Sementara terkait dengan hujan interupsi dari kalangan dewan, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena dinamika seperti interupsi dan voting sudah biasa terjadi di legislatif. "Ya interupsi seperti itu di dewan biasa. Interupsi, voting itu biasa. Itu kan dinamika disana,"

Baru 40 Persen Jalan Rusak Diperbaiki

Banjir wilayah Jakarta Timur merusak sedikitnya 24.670 meter persegi jalan atau sekitar 0,38 persen dari total luas jalan sepanjang 6,480 juta meter persegi di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, baru 40 persen yang telah diperbaiki. Sedangkan 60 persen lebihnya, baru ditargetkan rampung pada Kamis (30/1) besok.

Kerusakan jalan ini cukup mengganggu pengguna jalan, sehingga sangat rawan dengan kecelakaan lalulintas. Pantauan di lapangan, jalan rusak masih terlihat jelas di hampir ruas jalan yang ada di Jakarta Timur seperti di Jl Otista Raya, Jl Jatinegara Barat, Jl Jatinegara Timur, Jl Pramuka, Jl Pemuda. Kemudian Jl Raya Bekasi, Jl I Gusti Ngurah Rai, Jl Sumarno, Jl Raya Bogor, Jl DI Panjaitan, Jl Ahmad Yani, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Laut Arafuru, Jl Inspeksi Kalimalang dan sejumlah ruas jalan lainnya.

Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Timur, Ahmad Yazied mengatakan, dari seluruh ruas jalan rusak tersebut, saat ini sudah 40 persen diperbaiki. Ditargetkan 24.670 meter persegi jalan yang rusak itu rampung dikerjakan pada Kamis (30/1) besok. Namun, itu juga tergantung pada cuaca ibu kota. Jika diguyur hujan deras dan terjadi banjir maupun genangan maka pengerjaan bisa tertunda lagi.


Menurutnya, ruas jalan rusak yang telah dikerjakan itu antara lain di Jl Laut Arafuru sepanjang 500 meter. Kemudian Jl Bintara 300 meter persegi, Jl inspeksi Kali Cipinang atau Jl Laning sepanjang 500 meter persegi. Selain itu Jl I Gusti Ngurah Rai, Jl Bekasi Tmur, Jl Otista, Jl Jatinegara Barat, Jl Raya Bogor, Jl dr Sumarno dan Terminal Kampung Melayu.

Khusus jalan yang menjadi daerah langganan banjir, akan dibeton. Sebab, jika hanya dihotmix, khawatir rusak kembali. Termasuk semua jalan inspeksi di pinggir kali akan dibeton. Seperti Jl Inspeksi Kalimalang, Jl Inspeksi Kali Cipinang, Kali Sunter dan sebagainya.