Bus Transjakarta Patah As

Bus Transjakarta Patah As 

Pengoperasian bus Transjakarta. Kali ini, bus Transjakarta bernopol B 7312 IV mendadak patah as roda belakang sebelah kiri di Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, sekitar pukul 16.00, Rabu (12/3).

Sontak hal ini menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan itu, khususnya dari arah Senen menuju Kampung Melayu. Beruntung, saat kejadian bus dalam keadaan tidak berpenumpang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum kejadian, bus bernomor bodi DMR 012 ini baru saja mengisi bahan bakar gas (BBG) di SPBG Jl Pemuda, Rawamangun. Kemudian bus yang dikemudikan Saptono (30), berencana mengambil penumpang di Terminal Kampung Melayu. Bus melintasi koridor IV dan V. Namun setibanya di koridor V, tepatnya di Jl Matraman Raya, as bagian roda kiri belakang patah. Akibatnya bodi kendaraan pun turut amblas.

Saptono mengaku terkejut saat mendengar suara keras dari bagian belakang bus. Ia pun langsung menghentikan laju bus. "Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tahu-tahu patah as-nya. Padahal sebelum beroperasi bus rutin diperiksa oleh tim teknis di pool bus Tipar Cakung," ujar Saptono, Rabu (12/3).

Akibat peristiwa itu, bus Transjakarta yang biasa beroperasi di koridor V akhirnya terpaksa melintas di jalur umum karena terhalang bus yang patah as tersebut.

Sedangkan untuk mengurai kemacetan, empat petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur dikerahkan untuk mengatur lalu lintas


Sumber: berita jakarta

Turap Kali Baru Di Kramatjati Jebol

Turap Kali Baru Di Kramatjati Jebol

Turap Kali Baru di RT 09/01, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati jebol, Rabu (12/3). Turap sepanjang 7 meter dengan tinggi 2,5 meter itu jebol saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut pagi tadi. Jebolnya tanggul juga sempat membuat panik warga. Bahkan, sebuah tiang listrik juga terlihat miring lantaran diterjang derasnya aliran Kali Baru yang meluap melalui tanggul yang jebol.

Ketua RT 09/01 Kelurahan Tengah, Kami Parinjuti menuturkan, jebolnya turap Kali Baru itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan pemukimannya pagi tadi. Saat itu, kata Kamil, aliran Kali Baru tengah tinggi. Beruntung, saat kejadian tak ada warga atau pengendara yang melintas sehingga peristiwa ini tidak sampai memakan korban. "Beruntung turap yang jebol tidak seluruhnya. Sebab jika seluruhnya bisa menggenangi rumah warga termasuk rumah di Kompleks Perwira TNI Bulak Rantai," ujar Kamil, Rabu (12/3).

Pihaknya, kata Kamil, berharap Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur segera memperbaiki turap tersebut. Terlebih jalan inspeksi selebar dua meter, dimana sekitar 50 sentimeternya sudah tergerus. Sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan, jalan inspeksi itu akan turut longsor.

Kasie Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir dan Jaringan Utilitas Sudin PU Tata Air Jakarta Timur, Supriyatno mengatakan, pihaknya langsung melakukan penanganan, yakni dengan pagar bambu untuk menahan batu kali yang akan dipasang sebagai turap. Nantinya, batu kali itu akan diperkuat dengan plester semen. Sehingga, turap sepanjang 7 meter dan tinggi 2,5 meter itu kondisinya seperti semula.

"Hari ini langsung kita perbaiki. Karena kalau dibiarkan bisa membahayakan. Ratusan rumah di sekitarnya bisa terendam banjir," ucap Supriyatno.

Diperkirakan perbaikan turap tersebut akan membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sementara untuk dana perbaikan menggunakan dana tak terprediksi pasca banjir.


Sumber: berita jakarta

Hibah Puluhan Bus Dipersulit

Hibah Puluhan Bus Dipersulit

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah saat memimpin rapat penandatangan kerja sama penyediaan armada bus Transjakarta di Balaikota, Selasa (11/3) sore. Kemarahan Basuki sangat beralasan. Sebab, tiga perusahaan besar yakni Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia dan Rodamas yang berkeinginan menyumbang sebanyak 30 bus justru dipungut pajak reklame.

"Aku sudah benci caranya begini. Orang mau sumbang bus, malah masih disuruh bayar pajak. Kita ini kan dikasih orang," ujar Basuki di Balaikota, Selasa (11/3).

Dikatakan Basuki, proses hibah yang berbelit - belit mengakibatkan ketiga perusahaan swasta ini berencana mengurungkan niat untuk memberi bantuan 30 bus kepada Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI seharusnya bersyukur karena telah diberikan tambahan puluhan bus oleh pihak swasta. "Ini gimana caranya. Lama-lama saya paranoid ini sama orang Pemprov DKI karena dipersulit. Sudah mau disumbang tapi malah mau dikasih pajak. Ini saya heran," katanya.

Menurut Basuki, Pemprov DKI tidak perlu lagi menagih pajak reklame kepada ketiga perusahaan yang berkeinginan memuat iklan di dalam maupun di luar badan bus yang akan dihibahkan tersebut.

Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan yang ingin menyumbang puluhan bus tersebut, Weno juga mempertanyakan salah satu klausul kesepakatan bersama yang mewajibkan pemberi hibah memakai jasa konsultan dalam urusan hibah bus tersebut. "Kita beli dari ATPM langsung, kok masih pakai jasa konsultan lagi. Anehnya lagi, kenapa surat perjanjian kerja sama yang saya terima kok berbeda dengan Pemprov DKI. Ada apa ini?," ungkapnya

Mendengar informasi tersebut, kemarahan mantan Bupati Belitung Timur kian memuncak. "Kita bakal terima hibah puluhan bus merek Hino, bukan beli bus berkarat yang nggak punya merek dari Cina sana, kok sulit banget. Ini sudah nggak benar," katanya seraya meninggalkan ruang rapat.

Pertemuan pun akhirnya dilanjutkan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Wiriatmoko. Sekadar diketahui rapat tersebut dihadiri pula, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu, Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar Butar.

Seperti diketahui, sebanyak 30 unit bus tersebut diperoleh dari hibah tiga perusahaan yang berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam menambah transportasi massal. Seharusnya, proses hibah puluhan bus rampung akhir 2013 lalu. Namun, hingga saat ini proses hibah tidak bisa berjalan karena ketiga perusahaan diwajibkan membayar pajak karena memasang iklan di dalam maupun di luar badan bus.



Sumber: berita jakarta

Jokowi Diminta Usut Timsesnya Oleh DPRD

Jokowi Diminta Usut Timsesnya Oleh DPRD

Kalangan dewan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk mengusut permainan dalam proses lelang pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Terlebih, oknum yang diindikasikan terlibat merupakan tim sukses Jokowi-Basuki saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012 lalu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Eddy Masudi mengatakan, jika benar adanya dugaan permainan dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang melibatkan oknum timses, maka dirinya meminta Jokowi untuk mengusutnya. "Harus dihukum itu, kebanyakan orang ngaku dekat sama Jokowi. Makanya ini harus diusut terus," kata Pras, Senin (10/3).

Diakui Pras, dirinya mengenal Michael Bimo Putranto. Bahkan Bimo memang dikenalnya saat bekerjasama dalam timses Jokowi-Basuki, saat Pilgub 2012 lalu. Menurutnya jika benar dugaan permainan tersebut ada, maka ini juga kekeliruan dari mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono. Karena seharusnya dia melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Jokowi.

"Itu gobloknya Kadishubnya, mau-maunya ada orang jual nama terus diikutkan namanya. Makanya, seharusnya dia itu konfirmasi dulu, biar jelas masalahnya," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi sendiri telah membantah terlibat dalam permainan lelang pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Sebab, ia bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan. "Harus dipisahkan jangan orang dekat. Saya selalu memisah-misahkan, mana urusan keluarga, mana urusan pemerintahan dan mana urusan pertemanan," katanya.

Jokowi juga mengaku mengenal Bimo yang pernah menjadi timsesnya. Diakuinya, ia juga sudah mendapatkan firasat adanya permainan dalam pengadaaan bus Transjakarta dan BKTB. Sehingga ia mengambil langkah untuk mengganti Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono.

Jokowi menegaskan, jika firasatnya benar dan sama dengan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini merugikan keuangan daerah. "Feeling saya katakan itu dan kepala dinas udah copot, berhentikan. Kalau ini nanti juga sama yang dipaparkan ke kita oleh BPKP ya sudah, saya tinggal ke KPK,"




Sumber: berita jakarta

Taman Semanggi Diresmikan

Taman Semanggi Diresmikan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama meresmikan Taman Semanggi yang berada di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (9/3).

Taman seluas 49.175 meter persegi yang berada persis di bawah jembatan fly over Semanggi itu dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, melainkan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Toyota Asta Motor bekerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Ini ruang terbuka hijau membuat orang suka, dahulu sudah ada tapi jelek. Sekarang ini kan bisa dilihat," kata Basuki di Jakarta, Minggu (9/3).

Ia mengatakan, pembangunan serta pemeliharan Taman Semanggi selama tiga tahun menjadi tanggung jawab Toyota. "Tapi saya minta kalau bisa seumur hidup. Saya juga sudah instruksikan Kadis Pertamanan dan Pemakaman yang baru bisa mengizinkan swasta yang ingin membangun taman di ibu kota," ujarnya.

Kerjasama dengan melibatkan CSR dalam pembangunan dan perawatan taman juga perlu dilakukan. Menurut Wagub, ini dilakukan untuk menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Sebab, bicara pusat wilayah DKI Jakarta berada dari Semanggi sampai Bundaran HI.

"Langkah kerja sama ini dilakukan untuk menghemat APBD. Sebab, kita selama ini banyak menghabiskan dana untuk perawatan dan perbaikan taman, tetapi hasilnya justru tidak memuaskan," jelasnya.

Pihaknya, lanjut Basuki, juga sedang menawarkan kepada manajemen Hotel Borobudur untuk membangun dan merawat Taman Banteng, Jakarta Pusat. "Kalau kerja sama pembangunan dan perawat taman Lapangan Banteng sudah jadi, kita bisa menghemat uang sekitar Rp 10 miliar," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Nandar Sunandar mengungkapkan, pembangunan Taman Semanggi berkonsep Tropical Garden. Sebanyak 14.700 pohon dengan jenis palm, kamboja dan lain - lain ditanam di Taman Semanggi.

"Kita akan terus mengembangkan kerja sama pembangunan taman dengan swasta tanpa APBD. Pemprov DKI mengajak seluruh stakeholder untuk swasta, sehingga mari bersama membangun taman dan jalur hijau di Jakarta," ungkapnya. .

Direktur Utama PT Toyota-Astra Motor Johnny Darmawan menambahkan, pembangunan proyek Taman Semanggi dilakukan sebagai wujud kontribusi Toyota Indonesia di bidang lingkungan. "Saya harapkan kami dapat ikut serta menyukseskan program Pemprov DKI Jakarta dalam revitalisasi taman dan area publik lainnya,"



Sumber: berita jakarta

1.266 Polisi Siap Amankan Kampanye Di Jaksel

Masa kampanye pemilihan legislatif 2014 akan segera dimulai. Di Jakarta Selatan, sebanyak 1.266 personel disiagakan Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengamankan masa kampanye yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan di 12 titik.

"Untuk personel yang disiagakan menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan ada 1.266 personel," ujar AKBP Yossy Priambodo, Kabag Operasi Polres Metro Jakarta Selatan, Sabtu (8/3).

Dikatakan Yossy, personel tersebut akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun karena keterbatasan personel, setiap petugas akan menjaga lebih dari 1 TPS. "Ada 5.077 TPS. Jadi kita tempatkan 2 anggota untuk setiap 8 TPS," paparnya.

Untuk lokasi kampanye, sambung Yossy, di Jakarta Selatan terdapat 12 titik yang tersebar di 10 Kecamatan. "Ada 12 titik yang akan dijadikan menjadi tempat kampanye parpol," ucapnya.

Lokasi tersebut yakni, Kecamatan Kebayoran Baru di Lapangan Blok S dan GOR Bulungan, Kecamatan Setiabudi Lapangan Al-Baina, Kecamatan Tebet di Lapangan PSPT, Kecamatan Mampang di Lapangan Letin, Kecamatan Pancoran di Lapangan Bola Belakang, Kecamatan Pasar Minggu di Lapangan Holticultura, Kecamatan Jagakarsa di Lapangan Al-Baina, Kecamatan Cilandak di Lapangan Bola Lebak Bulus dan di Lapangan Karang Tengah, Kecamatan Kebayoran Lama di Lapangan Pinang Mas, dan Kecamatan Pesanggrahan di Lapangan Deppen.

"Untuk jumlah penduduknya 2.695.558 jiwa, dengan jumlah DPT 2.510.684 jiwa. Setiap hari ada 4 parpol yang dapat jatah kampanye,"



Sumber: berita jakarta

2.800 Pohon Akan Hijaukan Jakarta Barat

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat terus menggalakkan program penghijauan untuk menjadikan wilayahnya terlihat bersih, indah, dan asri serta untuk memenuhi ruang terbuka hijau (RTH).

Salah satu program yang dilakukan adalah melakukan penanaman pohon di delapan kecamatan di wilayah itu. Bahkan tahun ini, Pemkot Jakbar akan menanam sebanyak 2.800 jenis pohon pelindung dan produktif di 56 kelurahan.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Barat, Asril Marzuki mengatakan, banjir yang melanda Jakarta Barat beberapa waktu lalu mengakibatkan banyak pohon pelindung yang ditanam di bantaran kali atau Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pohon produktif yang ditanam di lingkungan warga mati akibat terendam air.

Untuk itu, kata Asril, tahun ini Pemkot Jakbar kembali akan menanam sebanyak 2.800 pohon di seluruh kelurahan di Jakarta Barat. Setiap kelurahan akan diberikan sebanyak 50 pohon untuk ditanam di bantaran kali maupun di lingkungan warga.

“Pohon yang ditanam untuk lingkungan warga, yaitu pohon produktif, seperti mangga, jambu air, sawo kecik, sirsak dan lain sebagainya. Sedangkan bantaran kali ditanan pohon pelindung, jenis ecalyptus, segon, angsana dan lain lain,” ujar Asril, Jumat (7/3).

Saat ini, penanaman pohon sedang berjalan dan sudah ditanam sebanyak 1.500 pohon lebih. Penananam pohon tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Cengkareng di Jl Utama Raya, halaman Masjid Al-Muhtadin dan Kamal Raya, Kecamatan Kembangan di bantaran Kali Pesanggrahan, Balai Penyuluhan Pertanian Kembangan dan Jl Puri halaman Masjid Al-Haeriyah, di bantaran Kali Pesanggrahan sisi timur fasum komplek perumahan Kedoya Garden Kecamatan Kebon Jeruk, serta di bantaran sungai Kali Grogol, Kecamatan Palmerah.

“Penanaman pohon sampai saat ini masih terus dilakukan dan diperkirakan tuntas pada April nanti. Semoga dengan penanaman ribuan pohon ini, Jakarta Barat akan semakin hijau,”



Sumber: berita jakarta

Basuki Naik Sepeda Dari Pluit Ke Balaikota

Basuki Naik Sepeda Dari Pluit Ke Balaikota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik sepeda dari kediaman di kawasan Pantai Mutiara, Pluit menuju kantor di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

Kegiatan bersepeda pertama kali yang dilakukan oleh Basuki merupakan kewajiban yang berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI setiap hari Jumat di awal bulan.

Mantan Bupati Belitung Timur ini didampingi lima pegawai pribadinya berangkat dari kediaman pada pukul 05.40 WIB dan tiba di Balaikota pukul 06.40 WIB.

Selama dalam perjalanan, Basuki juga sempat menghentikan laju sepeda untuk bercengkrama dengan sejumlah warga.

Setiba di Balaikota, ia pun langsung masuk ruang kerja untuk mandi dan sarapan.

Basuki mengaku sengaja tidak memberitahukan awak media perihal keinginannya berangkat ke kantor dengan sepeda. "Saya sengaja tidak mau kasih tahu. Nanti kalau ramai media, laju sepeda saya terhambat," ungkapnya.

Basuki juga mengakui sepeda yang dipakai merupakan pemberian dari perusahaan produsen sepeda dan sudah didaftarkan sebagai aset milik Pemprov DKI. "Itu (gratifikasi) kalau dia ngasihnya ke saya. Makanya saya nggak mau. Nanti malah jadi gratifikasi. Aset sepeda didaftarkan dulu, baru saya pakai," jelasnya.

Sekadar diketahui, sebanyak 10 sepeda yang didominasi warna merah dan putih diterima oleh Pemprov DKI pada Selasa (4/3). Khusus sepeda yang dipakai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di salah satu batang sepeda diberi label nama `Joko Widodo` dan `Basuki T Purnama`

Sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI No 105 tahun 2013 bahwasanya hari ini adalah hari tanpa kendaraan pribadi untuk seluruh PNS DKI. Pada bulan Februari lalu, Basuki memilih menumpangi bus BKTB PIK-Monas menuju Balaikota.




Sumber: berita jakarta

24 PMKS Terjaring Razia Di Jakbar

Upaya penertiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di Jakarta Barat, sepanjang Februari 2014, sebanyak 24 PMKS terjaring razia yang digelar Sudin Sosial setempat. Jumlah tersebut menurun jika dibanding periode yang sama tahun 2013 lalu.

Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu mengatakan, ke-24 PMKS yang terjaring itu terdiri dari, 16 gelandangan, 3 psikotik, 2 pemulung dan 3 pengemis. "Selama Februari 2014 kami menjaring 24 PMKS," ujar Ika, Jumat (7/3).

Dikatakan Ika, untuk bulan Januari, pihaknya tidak menggelar razia PMKS lantaran tengah fokus membantu korban banjir.

Mengenai penurunan jumlah PMKS yang diamankan pada Februari tahun ini, dikatakan Ika, kemuingkinan disebabkan gencarnya razia yang dilakukan sehingga para PMKS tidak berani secara terang-terangan berkeliaran di jalan.

Adapun daerah rawan PMKS di Jakarta Barat diantaranya, kolong tol JORR W1, perempatan lampu merah Cengkareng dan flyover Grogol. "Kami juga telah melakukan pembinaan dan memulangkan sebanyak 767 PMKS ke kampung halamannya masing-masing pada tahun 2013 lalu,"


Sumber: berita jakarta