400 Satpol PP Jakbar Bersihkan Fasum dari Coretan

      Satpol PP Jakarta Barat, sebanyak 400 personel dikerahkan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih fasilitas umum (fasum) yang telah kotor dari coretan cat semprot dan pamflet. Selain membersihkan coretan, petugas juga melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) pada sejumlah titik rawan mulai dari Jl S Parman, Jl Daan Mogot, Jl Gajah Mada-Hayam Wuruk, Jl KH Mohammad Mansyur, dan Jl Panjang.

Kasatpol PP Jakarta Barat, Kadiman Sitinjak mengatakan, aksi pengecetan pada tembok, tiang listrik, flyover dan lain sebagainya dilakukan karena bekas coretan yang sudah membuat wilayah Jakarta Barat jadi tampak kotor.

“Agar wilayah Jakarta Barat yang kotor kembali indah, bersih dan tertib. Sebanyak 400 personel Satpol PP hari ini kami kerahkan untuk melakukan pembersihan,” ujar Kadiman, Jumat (10/1).

Selain melakukan aksi bersih corat-coret, pihaknya juga menertibkan sebanyak 15 lapak PKL yang terdapat di kawasan Grogol. “Selanjutnya paska aksi bersih-bersih ini, tanggal 16 Januari kami bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penertiban atribut partai dan caleg,” tandas Kadiman.

sumber: beritajakarta

Operasional 5 Bus Tingkat Tertunda

Operasional 5 Bus Tingkat Tertunda

Sebanyak 5 bus tingkat yang sedianya akan melayani kebutuhan transportasi warga dan wisatawan di ibu kota tertunda operasionalnya. Tertundanya operasional bus tingkat tersebut, karena bus tingkat yang diimpor dari Cina baru tiba pekan depan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, kedatangan bus tingkat diundur hingga pekan depan. Namun, untuk waktu pastinya belum dapat disebutkan. "Iya, tertunda kedatangannya sampai pekan depan," kata Arie, Kamis (9/1).

Ia juga tidak menyebutkan secara pasti alasan penundaan kedatangan bus asal Cina tersebut. Padahal, lima unit bus tingkat wisata itu sengaja didatangkan untuk melayani turis domestik dan mancanegara berkeliling ibu kota. Menurut rencana, bus tingkat tersebut tidak akan melintasi jalur Transjakarta. Spesifikasinya juga dirancang ramah bagi para penyandang disabilitas. Semua pintu untuk penumpang berada di sebelah kiri.

Bus ini akan berkeliling ke sejumlah tempat wisata, sekaligus tempat-tempat yang menggelar acara secara rutin. Pengadaan bus tingkat ini juga untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke ibu kota. Karena ke depan ditargetkan wisatawan datang ke Jakarta bisa mencapai 5 juta orang. Sementara saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung rata-rata pertahun baru 2,1 juta wisatawan.

"Saya optimis dengan dukungan Pak Gubernur yang sangat melek pariwisata, target itu bisa tercapai dalam tiga sampai lima tahun mendatang," kata Arie, Kamis (9/1).

Lebih lanjut, ia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan tiga rute alternatif yang akan dipakai lima unit bus tingkat. Ketiga rute itu yakni Blok M-Monas, Bundaran HI-Tanah Abang, dan Monas-Kota Tua. Meskipun nantinya bus-bus pariwisata itu telah tiba, namun harus melewati sejumlah prosedur seperti pengurusan administrasi hingga uji kelaikan kendaraan. Untuk satu bus tingkat wisata, anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 3 miliar.

“Semuanya dibeli melalui APBD DKI. Bus tingkat wisata akan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB,” tandasnya.


sumber : beritajakarta

Halte Transjakarta Segera Terintegrasi dengan Stasiun KRL

Untuk meningkatkan minat masyarakat beralih menggunakan angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta menginginkann agar halte Transjakarta terintegrasi dengan stasiun KRL. Karenanya, Pemprov DKI berencana menjalin kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk merealisasikan rencana ini.

google-ilustrasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan, sejumlah halte bus Transjakarta yang berdekatan dengan stasiun KRL akan disambungkan menjadi satu koridor. "Kita mau kerjasama dengan PT KAI, kan mereka punya tanah luas. Kita ingin halte busway semuanya nyambung dengan stasiun KRL. Jadi para pengguna jasa kedua transportasi massal ini tidak perlu keluar macet-macetan," ujar Basuki usai rapat bersama dengan direksi PT KAI di Balaikota, Rabu (8/1).

Rencananya, kata Basuki, semua halte bus Transjakarta dan stasiun akan didirikan pagar, sehingga warga tidak bisa lagi melintas seenaknya. Karena lintasan warga yang berjalan kaki sering kali membuat kemacetan atau terjadinya kecelakaan lalu lintas. “Jadi tidak boleh lalu lalang. Seperti yang sudah ada di Gambir, itu semua dipagari," katanya.

Dikatakan Basuki, penyambungan halte bus Transjakarta dan Stasiun KRL di ibu kota pada tahap awal akan dimulai di tiga stasiun KRL yakni Jatinegara, Senen dan Tanah Abang. "Desain pembangunan untuk menyambung halte bus Transjakarta dengan stasiun sudah ada. PT KAI yang akan membangun dan siap dikerjakan," ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, penyambungan halte dan stasiun tersebut tidak akan memindahkan atau menggeser halte bus Transjakarta yang ada saat ini. "Nanti Satpol PP dan Dinas P2B yang bergerak dari pihak kita untuk memberikan izinnya. Sedangkan PT KAI tinggal membangun saja," ucap Basuki.

Integrasi seluruh stasiun KRL dan halte bus Transjakarta, sambungnya, diperkirakan rampung pada tahun 2015. "2015 semua terminal beres, semua modern, bagus. Integrasi stasiun kereta dan halte bus Transjakarta juga," tandasnya.

sumber : beritajakarta

Tarif Transjakarta Tidak Naik

Meski telah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Tarif Transjakarta Tidak Naik, tetap Rp 3.500. Sebab, keberadaan Transjakarta adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan angkutan publik. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga akan tetap memberikan subsidi untuk warga ibu kota yang mau naik Transjakarta.

"Kita tidak pernah pikir naikkan tarif Transjakarta setelah berganti jadi BUMD. Sebab itu pelayanan," kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1).

Dipastikan Jokowi, meski telah menjadi BUMD, orientasi Transjakarta tetap pada pelayanan. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Terlebih keberadaan Transjakarta memang salah satu langkah untuk mengurai kemacetan.
"Tetap, meskipun BUMD ada orientasi keuntungan. Tapi, orientasi pelayanan tetap nomor satu," ujarnya.

Namun Jokowi mengancam, jika sudah diberi subsidi tetapi warga Jakarta tetap tidak mau menggunakan kendaraan umum, maka subsidi akan dicabut. Karena pemberian subsidi ini memang untuk menarik pengendara dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal agar berdampak pada pengurangan kemacetan. "Kalau subsidi memberikan dampak ketidakmacetan memang yang kita cari. Kalau diberi subsidi orang tidak mau naik, tidak usah beri subsidi saja sekalian," tegas Jokowi.

Sementara terkait pembelian 4.000 bus pada tahun 2014 yang dianggap terlalu terburu-buru oleh DPRD, Jokowi mengaku sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki transportasi di ibu kota. Karena jika hanya membeli puluhan unit saja akan percuma dan tidak menyelesaikan masalah. "Kalau tidak mau menyelesaikan masalah tidak usah beli apa-apa saja. Kan sudah berapa puluh tahun Kopaja rusak didiamkan. Kalau mau beli 4.000, baru menyelesaikan masalah," ucapnya.

Ia menegaskan tidak mau menyia-nyiakan anggaran yang ada. Terlebih APBD tahun ini yang diajukan mencapai Rp 69,5 triliun.Sehingga arah program terarah dan tepat sasaran. "Kalau mau fokus seperti itu. anggaran tidak diecer-ecer. Kerja itu harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, dan bisa dirasakan. Bisa saja saya beli cuma 10 unit, efeknya apa? Yang rusak setahun bisa 10, 20, atau 30 unit. Itu cuma untuk mengganti yang rusak saja," tandasnya.

sumber: beritajakarta

Penutupan Terminal Lebak Bulus Sudah Final

Penutupan Terminal Lebak Bulus Sudah Final !!!!. Meski penutupan Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Lebak Bulus urung dilakukan sesuai jadwal semula yakni pada 7 Januari, namun Pemprov DKI Jakarta menegaskan tetap akan menutup terminal tersebut. Hal ini dilakukan demi pembangunan mega proyek Mass Rapid Transit (MRT) agar tidak mungkin tertunda kembali.

"Meski ditunda tidak akan mengganggu. Karena semuanya sudah sesuai jadwal," ujar Jokowi, Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Selasa (7/1).

Ditegaskan Jokowi, penutupan tetap akan dilakukan karena pembangunan MRT tidak bisa ditunda lagi. Terkait permintaan sejumlah pihak di terminal tersebut yang menginginkan penutupan dilakukan setelah Lebaran tahun ini, ditegaskan Jokowi permintaan itu tidak akan dikabulkan. "Sudah final dan harus ditutup. Pembangunan MRT ini sudah terlambat 25 tahun. Sekali kita mundur, biayanya akan semakin mahal," kata Jokowi.

Mantan Walikota Surakarta ini pun menyayangkan kurang baiknya sosialisasi penutupan Terminal Bus AKAP Lebak Bulus sehingga masih ada sejumlah pihak yang menolak dan belum memahami rencana ini.

Jokowi pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) segera melakukan pertemuan kepada semua pihak seperti, sopir, PO Bus, ormas dan PKL untuk menjelaskan dan menyampaikan rencana ini dengan baik.

Pihaknya, kata Jokowi, belum bisa memastikan kapan penutupan Terminal AKAP Lebak Bulus dilakukan. "Secepatnya. Pokoknya secepatnya dan harus ditutup," ucap Jokowi.

Secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT MRT, Dono Boestami membenarkan, penundaan penutupan Termina Bus AKAP Lebak Bulus tidak akan mengganggu rencana pembangunan MRT. Sebab, pekerjaannya bisa digeser ke lokasi lain terlebih dahulu, sehingga semua bisa rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ditambahkan Dono, setelah Terminal Bus AKAP Lebak Bulus ditutup, pihaknya langsung memasang pagar dan perkirakan akan rampung selama enam bulan. "Kita coba siapkan yang lain yang bisa dilakukan‬. Untuk pasang pagar saja mungkin enam bulan baru selesai. Setelah pagar, lalu peralihan jalur kendaraan," tandasnya.

 

Cabe-cabean Bikin Betah Warga Rusun Marunda

Cabe-cabean Akan Bikin Betah Warga Rusun Marunda , karena sebentar lagi suasana di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, yang masih gersang akan dihijaukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dengan memperbanyak tanaman sayur-mayur. Tanaman itu akan ditanam di bangunan green house senilai Rp 225 juta. Dengan kondisi lingkungan yang hijau diharapkan warga semakin betah dan nyaman tinggal di rusun (rumah susun). Terlebih, sayuran itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga.

"Mau dibangun green house di sini. Nanti akan ditanam tanaman hidroponik seperti sawi-sawian, cabe-cabean, kol- kolan, selada, kailan. Nanti kita lihat, persiapannya sudah dilakukan," ujar Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Senin (6/1).

Green house yang akan dibangun tersebut, kata Jokowi, menggunakan teknologi pertanian. Pihaknya bahkan melibatkan konsultan di bidang pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada warga dalam mengembangkan green house. Pemilihan tanaman jenis sayuran dikarenakan selain dapat dikonsumsi langsung oleh warga rusun, juga dapat diproduksi dan menghasilkan pendapatan bagi warga yang menanam.

"Itu nanti dijual, lalu soal pasarnya sudah ada, kita buat itu karena sudah ada. Nanti dengan dinas yang awasi. Ini mangga sudah ditanam. Terus kita mau buat green house yang besar, ada hidroponik yang bisa memberikan tambahan income ke warga," kata Jokowi.

Ke depan jika, jika green house tersebut terbukti mampu menghasilkan pendapatan bagi warga, maka proyek tersebut juga akan dilakukan di rusun-rusun lainnya. "Ini akan kita jadikan percontohan, jika berhasil ditularkan ke rusun lainnya juga," ucapnya.

Nantinya, akan dipilih beberapa warga untuk mengelola kebun sayuran itu. Jokowi juga sudah menjanjikan pasar untuk hasil panennya. "Nanti kita pilih warga yang minta dan yang tangannya `dingin`. Kalau pasarnya sudah ada tidak perlu khawatir," kata Jokowi.

Ia pun mengatakan, untuk membangunan green house dan kebun hindroponik tersebut, pihaknya membutuhkan dana sebesar Rp 225 juta. Ia pun mengaku tak masalah mengeluarkan dana ratusan juta rupiah asalkan warga di Rusun Marunda menjadi produktif dan menambah ilmu bercocok tanam.

"Tanamnya harus dengan teknologi. Dengan ini lebih cepat menghasilkan, akhir bulan sudah panen," tandasnya.

 

DKI Jakarta Dapat 100 ribu Bibit Pohon

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan 100 ribu bibit pohon dari kebun bibit Paguyuban Budiasih (Budidaya Trembesi) yang didirikan Komandan Paspampres, Mayjen TNI Doni Monardo. Ribuan pohon tersebut akan tanam di taman-taman yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta.

Sebelum menerima ratusan ribu bibit pohon tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengunjungi kebun bibit yang ditanam di lahan seluas 12 hektar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/1) sore. Di lahan tersebut ditanami berbagai macam jenis pohon diaman beberapa diantaranya merupakan jenis tanaman langka. "Di kebun ini ditanam sebanyak 2 juta pepohonan dari berbagai jenis," ujar Letkol Rio Firdianto, Ketua Paguyuban Budiasih, Minggu (5/1).

 "Tanaman langka sebagian akan kita akan tanam di monas. Seperti Merbou, Ulin, Puspa Kenari, ini mahal dan langka. Kebetulan di sini (Kebun bibit Budiasi)ada semua," ujar Jokowi di kebun bibit Budiasi di Desa Kadumanggu, Sentul, Kabupaten Bogor, Minggu (5/1/2014).

Di lokasi itu, Jokowi pun mengelilingi beberapa lokasi budidaya pohon seperti jenis, gahuru, meranti, merbau, sengon, mahoni, dan trambesi.

Setelah puas melihat berbagai jenis pohonan yang ada, Jokowi pun menuju kebun yang terdapat sekitar 12 ribu pohon sengon. "Saya pikir di sini hanya ratusan ribu pohon saja, tapi jumlahnya sampai jutaan," kata Jokowi.

Dikatakan Jokowi, rencananya pada pekan depan akan diserahkan sebanyak 100 ribu bibit pohon kepada Pemprov DKI. "Dari sini katanya mau nyumbang seluruh pohon-pohonnya untuk ditanam di Jakarta. Dikasih ya terimakasih dong. Saya terima," kata Jokowi.

Selain di Monas, lanjutnya, pohon-pohon sumbangan itu akan langsung ditanam ditempat-tempat yang memang membutuhkan jumlah pohon yang lebih banyak seperti di lokasi taman dan hutan kota di beberapa wilayah. Rencananya, pohon-pohon tersebut juga akan ditanam di sejumlah lokasi seperti, Semper, Pluit, Penjaringan dan Rorotan.

40 Sekolah di Jakpus Segera Diperbaiki

Sebanyak 40 sekolah di Jakarta Pusat yang terdiri dari  bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)  yang mengalami kerusakan,segera diperbaiki ,, perbaikan dikerjakan pada tahun ini juga. Perbaikan meliputi, perbaikan sedang dan perbaikan berat. Sedangkan rehab total bangunan sekolah akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Kepala Sudin Dikdas Jakarta Pusat, Sujadiyono mengatakan, bangunan sekolah yang rusak diantaranya terdiri dari 32 bangunan SD dan 8 SMP. Beberapa SMP yang harus dilakukan rehab total antara lain, SMPN 93 di Jl Gunung Sahari, SMPN 10 di Kemayoran, dan SMPN 8 di Menteng. "Kalau untuk kategori rehab sedang antara lain SDN 01 Gondangdia dan SDN 01 Menteng. Kedua sekolah itu hanya mengalami kerusakan pada plafon dan beberapa kayunya lapuk," ujar Sujadiyono, Minggu (5/1).

Untuk perbaikan gedung kategori rusak berat atau sedang, akan dilakukan di 32 sekolah dan 8 bangunan SMP. Dua bangunan menjadi prioritas yakni gedung SMP 76 dan SMP 73. Perbaikan untuk rusak berat dan sedang akan dikerjakan oleh Sudin Dikdas Jakarta Pusat. "Kalau yang rusak berat dan sedang biasanya yang kami perbaiki atap, pintu, jendela, lantai, dan pengecatan," katanya.

Sementara itu, sambungnya, untuk SD ada 32 gedung sekolah yang akan diperbaiki. Namun, untuk skala prioritas pihaknya mendahulukan dua sekolah yakni, SD 01 Menteng dan SD 01 Gondangdia. Pengerjaan bangunan fisik sekolah tersebut dilakukan pada Maret 2014 "Kami pertimbangkan juga dengan anak didik. Karena kasihan kalau sekolah direhab, kan mereka harus direlokasi," ucapnya.

Ditambahkan Sujadiyono, anggaran kategori rusak berat dan sedang itu akan dialokasikan dari APBD  DKI Jakarta dengan nilai anggaran bervariasi sebab masing-masing sekolah berbeda jenis pengerjaannya. "Kami ajukan angaran Rp 1 - 1,5 miliar untuk satu sekolah yang masuk kategori rusak berat," tandasnya.

Administrasi Kependudukan DKI Gratis !!!!

Mulai tahun 2014, Administrasi Kependudukan DKI Gratis !!!!... Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tidak diperkenankan lagi memungut retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran hingga perkawinan di gereja. Dengan dihapuskannya retribusi untuk seluruh pembuatan administrasi kependudukan, diperkirakan akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta hingga sebesar Rp 11 miliar.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan, penerapan kebijakan ini sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi. "Mulai tahun ini seluruh pelayanan di Dinas Kependudukan diseluruh Jakarta gratis. Untuk KTP, KK, termasuk akta kelahiran," ujar Purba, Minggu (5/1).

Dikatakan Purba, meski retribusi administrasi kependudukan dihilangkan tidak akan berpengaruh banyak terhadap PAD DKI. Sebab, selama ini, kata Purba, pendapatan dari retribusi kependudukan tidak terlalu besar yakni hanya Rp 11 miliar saja. "Tidak akan berpengaruh besar. Dari retribusi ini hanya Rp 11 miliar saja. Tahun ini kita nol-kan, yang penting keberpihakan pada rakyat," tegas Purba.

Dengan dihilangkannya retribusi kependudukan ini, sambung Purba, jangan dilihat dari nilai yang hilang, melainkan keberpihakan kepada masyarakat. "Semua retribusi kependudukan gratis, termasuk juga pembuatan akta kelahiran yang telat," katanya.

Sejak semula, tambahnya, untuk biaya KTP dan KK memang telah digratiskan. Sementara untuk akta jika terlambat lebih dari 14 hari dikenakan denda sebesar Rp 25 ribu. Sementara surat keterangan pelaporan kelahiran untuk mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) dikenakan Rp 10 ribu.

Kemudian untuk perkawinan di gereja semula di kenakan biaya Rp 200 ribu dan di kantor sebesar Rp 100 ribu. Kebijakan ini diambil, karena melihat administrasi ini juga merupakan kebutuhan dasar bagi warga Jakarta. "Jadi semuanya sekarang digratiskan," katanya.

Agar tidak terjadi penyimpangan, kata Purba, di setiap kantor kelurahan dan kecamatan akan ditempel stiker. Masyarakat diimbau agar tidak memberikan imbalan kepada petugas saat mengurus administrasi kependudukan. "Kita akan pasang stiker agar masyarakat mengetahui kebijakan ini," tandasnya.

Diakui Purba, saat ini sebanyak 97 persen warga ibu kota telah memiliki KK. Sementara yang memiliki akta kelahiran juga mencapai 97 persen. Terlebih, kini pengurusan akta bisa dibuat berdasarkan KTP.