Tarif Angkutan Umum di Jakarta Turun

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI kembali menurunkan tarif angkutan umum di Jakarta sebesar Rp 500 menyusul turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh "

Ketua DPD Organda Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut disepakati, tarif angkutan umum turun sebesar Rp 500.

"Surat usulan penurunan tarif ini akan diserahkan ke Pak Gubernur besok. Jadi minimal lusa sudah berlaku kalau Pak Gubernur sudah teken SK-nya," kata Shafruhan, Senin (19/1).

Dia menyebutkan penurunan tarif yang diusulkan yakni sebesar Rp 500. Dengan pertimbangan komponen BBM dalam perhitungan tarif yakni sebesar 17-20 persen. Dalam perhitungan tarif hanya turun sebesar Rp 200, kemudian dibulatkan menjadi Rp 500.

 "Sebenarnya turun hanya Rp 200, tapi kita bulatkan ke atas jadi Rp 500, supaya pas. Karena tidak mungkin kan sopir-sopir menyediakan uang receh," ujarnya.

Penurunan tarif yang diusulkan yakni untuk bus sedang (AC) dari Rp 7.500 menjadi Rp 7.000, bus besar (AC) dari Rp 9.500 menjadi Rp 9.000, dan bus kecil dari Rp 4.000 menjadi Rp 3.500. Tetapi untuk tarif Kopaja, Metromini, dan Mayasari Bhakti non AC tidak ada penurunan tarif. Tarifnya tetap Rp 4.000.

Alasannya karena melihat kemampuan dari ketiganya. "Sekarang saja mereka sudah megap-megap, apalagi kalau diturunkan lagi, napasnya putus nanti," ucapnya.

Sementara khusus angkutan umum taksi tidak ada perubahan tarif, karena tarif taksi dibuat 2 pilihan, yaitu tarif atas dan tarif bawah. Tarif bawah taksi untuk buka pintu pertama sebesar Rp 7.500 dan Rp 4.000 untuk kilometer selanjutnya. Sedangkan tarif atas Rp 8.000 untuk buka pintu pertama dan Rp 4.500 untuk kilometer selanjutnya. "Maka jika terjadi penurunan harga BBM yang signifikan, angkutan taksi masih bisa menggunakan tarif bawah," ucapnya.

Dia menegaskan semua operator harus mengikuti penurunan tarif ini. Karena angka perhitungannya sudah melalui rapat pleno Organda. "Semua operator angkutan umum harus ikut menurunkan, harus menerima, itu sudah perhitungan paling riil," tegasnya.

Tarif ini akan berlaku tiga bulan ke depan. "BBM kan ada kemungkinan akan berubah-ubah terus karena mengikuti harga minyak dunia. Tapi tidak mungkin juga kita tiap dua minggu atau satu bulan ubah-ubah terus. Makanya kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menentukan apakah harga BBM akan dinaikkan, diturunkan, atau tetap,"

Tarif Transjakarta Tidak Naik

Meski telah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),Tarif Transjakarta Tidak Naik, tetap Rp 3.500. Sebab, keberadaan Transjakarta adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan angkutan publik. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga akan tetap memberikan subsidi untuk warga ibu kota yang mau naik Transjakarta.

"Kita tidak pernah pikir naikkan tarif Transjakarta setelah berganti jadi BUMD. Sebab itu pelayanan," kata Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1).

Dipastikan Jokowi, meski telah menjadi BUMD, orientasi Transjakarta tetap pada pelayanan. Sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Terlebih keberadaan Transjakarta memang salah satu langkah untuk mengurai kemacetan.
"Tetap, meskipun BUMD ada orientasi keuntungan. Tapi, orientasi pelayanan tetap nomor satu," ujarnya.

Namun Jokowi mengancam, jika sudah diberi subsidi tetapi warga Jakarta tetap tidak mau menggunakan kendaraan umum, maka subsidi akan dicabut. Karena pemberian subsidi ini memang untuk menarik pengendara dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal agar berdampak pada pengurangan kemacetan. "Kalau subsidi memberikan dampak ketidakmacetan memang yang kita cari. Kalau diberi subsidi orang tidak mau naik, tidak usah beri subsidi saja sekalian," tegas Jokowi.

Sementara terkait pembelian 4.000 bus pada tahun 2014 yang dianggap terlalu terburu-buru oleh DPRD, Jokowi mengaku sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki transportasi di ibu kota. Karena jika hanya membeli puluhan unit saja akan percuma dan tidak menyelesaikan masalah. "Kalau tidak mau menyelesaikan masalah tidak usah beli apa-apa saja. Kan sudah berapa puluh tahun Kopaja rusak didiamkan. Kalau mau beli 4.000, baru menyelesaikan masalah," ucapnya.

Ia menegaskan tidak mau menyia-nyiakan anggaran yang ada. Terlebih APBD tahun ini yang diajukan mencapai Rp 69,5 triliun.Sehingga arah program terarah dan tepat sasaran. "Kalau mau fokus seperti itu. anggaran tidak diecer-ecer. Kerja itu harus fokus, terukur, ada targetnya, terarah, tepat sasaran, dan bisa dirasakan. Bisa saja saya beli cuma 10 unit, efeknya apa? Yang rusak setahun bisa 10, 20, atau 30 unit. Itu cuma untuk mengganti yang rusak saja," tandasnya.

sumber: beritajakarta