4 Unit BKTB Dirusak Sopir Angkot

Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dirusak massa yang diduga sopir angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Perusakan pertama menimpa BKTB dengan nomor polisi B 7713 IV, di Jl Kopi, Tambora, Jakarta Barat.

Kemudian, perusakan juga terjadi di Jakarta Utara. Sebanyak 3 Unit BKTB, diantaranya BKTB dengan nomor polisi B 7660 IV, B 7736 IV dan B 7870 IV dirusak massa yang diduga sopir KWK. Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah di bagian kaca dan bagian bodi. Selain merusak bus, para oknum sopir angkot itu juga melukai sopir dan petugas on board BKTB di dalam bus. Tidak berhenti sampai di situ, penumpang di dalam bus juga diturunkan dengan paksa.

Diduga, aksi perusakan terjadi lantaran penumpang angkot beralih menggunakan BKTB sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan sopir angkot.

Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem mengatakan, pihaknya sudah memonitor adanya pergolakan para sopir angkot yang menolak keberadaan BKTB dengan melakukan aksi demo ke Balaikota. Meski demikian, tambah Ulina, operasional BKTB jurusan Monas - PIK tetap beroperasi.

"Nah, waktu pulang dari demo, mereka mencegat bus kita. Pertama terjadi di dekat Taman Fatahillah Jakarta Barat. Kemudian 3 unit lagi di sekitar Polsek Penjaringan," ujar Ulina, Selasa (11/2).

Dikatakan Ulina, saat mencegat bus, oknum sopir angkot menurunkan sopir dan penumpang bus dengan paksa. Mereka juga melempar bus serta memukul sopir dan petugas on board. "Hampir seluruh bagian kacanya rusak. Sedangkan dari laporan awal yang saya terima, sopir dan petugas on board mengalami luka ringan," tuturnya.

Untuk menghindari adanya perusakan, lanjut Ulina, saat ini pihaknya sudah menarik semua armada BKTB kembali ke pool. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. "Sejak pukul 15.00 tadi, seluruh armada kita sudah ditarik ke pool Cawang. Sedangkan untuk kejadiannya sudah kita laporkan ke Polsek Penjaringan," katanya.

Sementara itu, Kepala Operasional KWK Jakarta Utara, Farid Effendi berkilah jika perusakan dan penganiayaan itu dilakukan oleh oknum sopir KWK. Terlebih, pihaknya tidak pernah memerintahkan melakukan perusakan maupun penganiayaan. "Kami melakukan aksi damai hari ini. Tadi di Balaikota memang tidak ada solusi yang diberikan sehingga waktu pulang memang disepakati lakukan penghalauan, tapi bukan perusakan maupun penganiayaan. Itu mencederai nama baik kita," kilahnya.

Kapolsek Penjaringan, AKBP Suyudi AS membenarkan terjadinya perusakan oleh sejumlah sopir KWK. Perusakan sendiri terjadi di sekitar Polsek Penjaringan. "Iya, benar sekitar pukul 13.30, ada perusakan terhadap BKTB di dekat Polsek Penjaringan, Pluit Selatan dan pintu keluar Pantai Indah Kapuk," tandasnya.

Pihaknya, tambah Suyudi, saat ini sudah mengamankan 5 mobil dan 30 orang sopir angkot untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sumber: berita jakarta

DKI Gandeng Penegak Hukum,,Selidiki Bus Transjakarta

Penyebab kerusakan sejumlah komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan dari China masih terus diselidiki. Bahkan, Pemprov DKI akan menggandeng aparat penegak hukum agar masalah ini segera tuntas.

"Kita sudah minta aparat penegak hukum menyelidiki permasalahan ini hingga tuntas," tegas Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Selasa (11/2).

Basuki menduga adanya kelalaian dalam proses pengadaan ratusan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari negeri Tirai Bambu tersebut.

"Tidak mungkin komponen mesin di bus gandeng sedang itu karatan hanya karena terkena air laut. Kemungkinan, ada unsur kelalaian dalam proses pengadaannya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki juga mengaku heran kenapa semua bus yang dibeli oleh Pemprov DKI berasal dari negeri Tirai Bambu.

"Produk buatan China banyak yang bagus, tapi ada juga yang jelek. Makanya, kita bingung kenapa kok hanya dari China, tidak ada produsen otomotif Eropa ikut serta pengadaan bus," katanya.

Basuki mengaku telah mengintruksikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar membeli bus berkualitas baik, sehingga lebih awet dan tahan lama. "Mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting kualitasnya baik dan terjamin,"

Sumber: berita jakarta

Jurus Bebaskan Jakarta Dari Banjir

Banjir Jakarta bukanlah masalah baru. Sejak Indonesia belum merdeka, Jakarta telah mengalami banjir. Masalah tahunan itu harus dicari solusinya agar tamu tak diundang itu tidak selalu merepotkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, salah satu langkah untuk mengurangi banjir adalah dengan memaksimalkan waduk dan situ yang ada di ibu kota. Mengingat jumlah “baskom” raksasa itu cukup banyak, yakni mencapai 78. Namun sayangnya, saat ini kondisi puluhan waduk dan situ sangat memprihatinkan. Sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman warga. Selain itu juga sedimen yang tinggi membuat kapasitas waduk dan situ berkurang.

Jika seluruh situ dan waduk yang ada di Jakarta dinormalisasi dirinya yakin akan mengurangi banjir di Jakarta. Sebab selama ini, puluhan baskom raksasa tersebut tidak pernah dirawat dengan baik. “Jakarta punya 78 situ dan waduk, sementara yang sudah dikeruk hanya Waduk Pluit dan Ria Rio. Daripada membuang uang untuk bangun waduk baru, lebih baik revitalisasi waduk yang sudah ada," katanya, baru-baru ini.

Ia menyebutkan, untuk menyelesaikan seluruh pengerukan, waktu yang diperlukan hingga 3-5 tahun ke depan. Namun, anggaran yang dikeluarkan akan lebih irit. "Saya lihat kemarin banyak daerah yang banjir, tapi waduk-waduk justru tidak luber. Harusnya bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Dijelaskan Nirwono, untuk membangun dua waduk di Bogor saja harus menghabiskan Rp 1,2 triliun. Sementara untuk pembangunan sembilan waduk di Jakarta juga akan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Jika dana tersebut digunakan untuk revitalisasi waduk yang ada di Jakarta akan lebih berguna. Sebab selama ini, Pemprov DKI Jakarta sulit untuk melakukan perawatan.

"Di Jabodetabek ada 204 waduk dan situ, hanya 73 yang berfungsi optimal. Jika 200 waduk itu di benahi saya yakin dapat mengurangi banjir di Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, terkait banjir yang menggenangi ring 1 pada Rabu (5/2) lalu, dirinya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan audit bangunan. Berdasarkan data yang dimilikinya kavling-kavling perkantoran sebagian besar tidak dilengkapi dengan resapan air. Sehingga saat hujan turun, semua air mengalir ke jalan. Padahal, salurannya tidak mampu menampung.

Selama ini, lanjut Nirwono, setiap bangunan tinggi diwajibkan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30 persen dari luas tanahnya. Namun, 90 persen gedung tinggi di Jakarta melanggar peraturan itu. "Hampir sebagian besar di kavling ring 1 dipenuhi bangunan yang tidak ada resapan airnya. Jadi harus dilakukan audit bangunan dan tata ruang. Karena saya pastikan 90 persen gedung tinggi melanggar," tegasnya.

Setelah dilakukan audit, Pemprov DKI harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi jika bangunan tidak dilengkapi resapan air. Pemilik bangunan mau tidak mau harus membongkar aspal atau beton di lahan mereka untuk resapan air. Sehingga nantinya air yang turun, tidak semua ditampung di saluran saja.

Selain itu, dirinya menilai hanya 33 persen drainase atau saluran air di Jakarta yang berfungsi optimal. Sementara sisanya banyak yang sudah tertutup dengan sedimen dan tidak menampung air. Sehingga saat curah hujan cukup deras saluran air tidak tertampung. Akibatnya, banjir selalu datang menghantui Jakarta.

Basuki Telat Ngantor (BKTB)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menepati janjinya menggunakan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari kediamannya di Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara menuju Balaikota DKI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Basuki yang mengenakan baju batik berwarna coklat tiba di Balaikota sekitar pukul 08.30. "Ini kan lagi mengkampanyekan, ya nggak apa-apa lah, tapi lebih efisien naik mobil pribadi. Kalau naik mobil pribadi cuma 25 menit. Jika naik bus hampir satu jam dan saya bisa sarapan juga dalam perjalanan," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (7/2).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menyatakan kesediaan naik BKTB dari kediaman menuju Balaikota, jika jalur busway telah steril. "Masalahnya macet itu pasti. Jadi kalau jalur busway sudah steril, pasti orang berpindah karena melihat kondisi jalur bus lancar. Soalnya, bagi orang Jakarta waktu itu adalah uang," ungkapnya.

Ke depan BKTB pun menargetkan jalur baru ke pemukiman menengah ke atas, diantaranya Green Garden, Sunter, dan Kalibata. Selain itu, dikatakan Ahok, BKTB pun juga akan mengintegrasikan diri dengan sarana publik lain seperti pusat perkantoran, perbelanjaan, dan stasiun kereta api.

"Kuncinya jemput bola, bagaimana masuk ke perumahan kelas atas. Selain itu, kita akan kerja sama dengan gedung-gedung, mal, dan stasiun kereta agar bisa masuk ke sana," paparnya.

Dengan masuknya BKTB ke pusat perbelanjaan, Basuki, mengharapkan warga yang rumahnya jauh dari akses BKTB dapat memarkir kendaraan kemudian beralih. Begitu juga dengan pengguna kereta, dengan terintegrasi ke BKTB, mereka dapat langsung mengakses.

"Kendaraan umum manapun memang tidak bisa menyaingi pivasi dan kenyamanan kendaraan pribadi. Tapi seperti di Bogota, Kolombia, walau jalanannya macet jalur busway-nya steril sehingga angkutan umum lebih cepat," paparnya.

Dijelaskan Ahok, bahwa busway di sana sudah demikian tertata. Bahkan di setiap koridor terdapat dua jalur. "Kalau sekarang kita bikin dua jalur, seperti di Sudirman, masyarakat akan maki-maki. Saat ini masyarakat berpikirnya kalau kita buat jalur busway itu mengambil jalurnya masyarakat," katanya.

Namun demikian, untuk mengatasi keadaan saat ini, sterilisasi jalur transjakarta merupakan solusi yang paling relevan mengajak masyarakat beralih ke kendaraan umum. Dalam rangka itu, Ahok mengaku akan kembali berkordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau di Bogota itu Dishubnya bisa nilang, kalau di kita kan polisi yang bisa. Saya akan ngomong lagi ke Dirlantas, supaya jalur busway tersebut didedikasikan hanya untuk Transjakarta,"

Taman Rusak Akibat Banjir Segera Diperbaiki

Banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu rupanya tak hanya menyebabkan ruas jalan menjadi rusak. Puluhan taman yang tersebar di lima wilayah kota pun mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi. Diperkirakan, kerugian atas rusaknya taman-taman tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan, pihaknya masih terus mendata taman yang rusak. Namun, diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 40-60 juta per taman. "Kerugiannya kita prediksi hingga ratusan juta, karena ada puluhan taman yang rusak," ujar Jonathan, Kamis (6/2).

Dikatakan Jonathan, dari data sementara, taman yang rusak di Jakarta Barat terdapat di 25 lokasi. Lalu, 18 lokasi di Jakarta Pusat serta satu taman besar di wilayah Jakarta Selatan yakni Taman Langsat di Kebayoran Baru. "Suku Dinas Pertamanan sedang melakukan inventarisasi taman rusak di wilayahnya masing-masing. Sehingga belum dapat diketahui pasti jumlah taman yang rusak akibat banjir selama kurang lebih satu bulan terakhir ini. Lagi pula sekarang kan banjir belum surut semua," katanya.

Ditambahkan Jonathan, tingkat kerusakan taman yang terendam banjir tidak terlalu parah, karena hanya terendam selama beberapa hari. Namun, banyak tanaman yang mati atau tercabut dari tanah. Kemudian sebagian taman juga dipenuhi sampah yang terbawa arus air. Hal itu juga menyebabkan kerusakan pohon dan tanaman.

Setelah banjir surut dan mengering, lanjut Jonathan, pihaknya akan langsung menurunkan tim buser (buru sergap) untuk segera melakukan perbaikan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut. Tindakan yang dilakukan sama dengan penanganan dan pemeliharaan rutin yakni mengganti tanaman atau pohon yang rusak dan membersihkan sampah akibat banjir.

"Fokus yang kita lakukan adalah pembersihan sampah. Karena umumnya sampah terbawa arus ke arah taman. Lalu ketika surut, taman jadi tertutup sampah akibat banjir. Dampaknya tanaman jadi rusak. Kalau sudah begitu tim buser kami langsung angkut sampahnya dulu baru tata rapi taman yang rusak itu," katanya.

Pihaknya, sambung Jonathan, memastikan perbaikan taman rusak tidak akan dibiarkan sampai terbelengkalai lama. Sementara mengenai biaya perbaikan ada di anggaran masing-masing sudin wilayah.


Sumber:berita jakarta

DPRD Setuju Pembelian 200 Truk Sampah

Setelah sempat ditolak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akhirnya memastikan akan mengabulkan usulan Pemprov DKI untuk pengadaan 200 truk sampah dalam APBD DKI 2014. Namun, usulan tersebut baru akan direalisasikan dengan syarat adanya perbaikan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, S Andhyka mengatakan, ada tiga yang hal menjadi perhatian Komisi D DPRD DKI tidak mengabulkan usulan penambahan truk sampah. Ketiganya yakni, truk sampah yang ada tidak terawat, banyak truk sampah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, serta tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

"Ini yang menolak adalah Komisi D. Karena Komisi D melihat, ternyata pengadaan 200 truk sampah ini belum rasional. Karena masih banyak truk yang tidak terawat, masih banyak digunakan oleh pihak ketiga. Kemudian tidak ditunjang juga dengan SDM yang memadai, sehingga kami melihat masih banyak yang perlu diperbaiki," ujar Andhyka, saat dihubungi beritajakarta.com, Kamis (6/2).

Pihaknya, kata Andhyka, sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bahkan, usulan pengadaan 200 unit truk sampah itu masih dianggap kurang karena sarana tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, ketiga hal itu harus diperbaiki lebih dulu sehingga pengelolaan ratusan truk itu ke depan lebih baik.

"Tentunya hasil rapat kerja di Sub Badan Anggaran apabila diperbaiki tiga hal tadi, tidak ada alasan Komisi D menolak. Kita akui sekarang masih kurang truk sampah, saya sangat setuju dengan pengadaan truk sampah lagi. Bahkan jumlah 200 unit masih kurang. Tapi kan di Komisi D ada pertimbangan dan catatan-catatan. Kalau ketiganya baik, tidak ada alasan menolak," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya juga setuju jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kembali mengajukan pengadaan 200 unit truk sampah itu dalam APBD perubahan mendatang. Penolakan ini, sambungnya, semata karena tugas pengawasan dari DPRD.

"Kita tidak mau terjadi penyalahgunaan. Jika kita terima berarti sama saja membiarkan adanya kelalaian, terjadi suatu yang memang tidak berjalan dengan baik, dan kita ikut dari bagian itu. Kita kan tugasnya mengawasi apakah SKPD menjalankan sesuai dengan aturan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengakui ada kesalahan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang tidak mengusulkan pengadaan truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. "Dia (Dinas Kebersihan) baru menyusun pada Januari 2014 karena salah paham pemikiran bahwa masih memakai jasa pihak swasta untuk pemakaian truk sampah. Kalau pakai swasta tidak perlu beli truk," ujar Basuki di Balaikota.

Padahal, Basuki mengaku tidak mau memakai pihak swasta terkait urusan pengangkutan sampah karena pembagian kerjanya tidak jelas. "Kalau swasta tidak bisa angkut sampah, tidak ada denda. Seharusnya ada pembagian kerja. Kalau kita kan dikerjakan sendiri semua. Kalau sendiri ya kekurangan truk,"

Sumber: berita jakarta

Air Waduk Pluit Meluap

Tingginya volume air yang masuk ke Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menyebabkan ketinggian air dalam waduk meningkat. Waduk yang tak mampu menampung air lagi, karena ketinggiannya sudah mencapai +98, sekitar pukul 18.00 akhirnya menumpahkan isinya hingga menyebabkan pemukiman warga di sekitar waduk tergenang setinggi 100 sentimeter.

Selama ini selain menampung air hujan, aliran dari Kanal Banjir Barat (KBB) juga ditampung di Waduk Pluit. Belum lagi limpahan dari sepuluh kali di Jakarta di antaranya, Kali Opak, Kali Pakin dan Kali Krukut.

Akibat limpasan air waduk, setidaknya 7 RT di RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, terendam. Ketinggian air antara 10-100 sentimeter menyebabkan sebanyak 250 warga harus mengungsi di Rusun Muara Baru.

Penanggung Jawab Stasiun Pompa Waduk Pluit, Joko mengatakan, ketinggian air dalam waduk terus meningkat sejak pagi tadi, dan puncaknya mencapai ketinggian +98 pada pukul 18.00 tadi.

"Sekarang sudah bertahan, airnya tidak bertambah lagi. Kalau sudah mencapai puncak, biasanya 3 jam kemudian baru akan mulai menurun dengan catatan tidak terjadi hujan dan ada kiriman lagi," jelasnya, Rabu (5/2).

Diakui Joko, saat ini dari 7 pompa yang ada di lokasi tersebut, hanya 6 saja yang dapat diaktifkan untuk memompa air. Sedangkan satu lagi, masih dalam perbaikan.

Sementara itu, Lurah Penjaringan, Suranta mengatakan, ketinggian air di wilayahnya bervariasi antara 10-100 sentimeter terjadi di RT 01, 07, 15, 16, 18, 19 dan RT 21 RW 17, Penjaringan.

"Yang paling parah itu di RT 19, mencapai ketinggian 100 sentimeter. Pengungsian, sementara yang terdata ada 250 warga di Rusun Muara Baru,"

Sumber: berita jakarta

Jokowi Terus Perjuangkan Pengadaan 200 Truk Sampah

Meski usulan pembelian 200 truk sampah ditolak DPRD DKI Jakarta, tidak membuat menyerah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Bahkan, Jokowi akan memperjuangkan usulan itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang. Mengingat truk-truk tersebut sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengganti truk sampah yang sudah usang dengan usia pakai rata-rata 15 hingga 30 tahun.



“Akan saya usulkan terus, sampai diberikan anggarannya, sampai disetujui anggarannya. Tapi, lagi-lagi hak budgeting ada di dewan,” kata Jokowi usai meresmikan peluncuran operasionalisasi BKTB di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Rabu (5/2).

Jokowi pun membantah pernyataan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI M Sanusi yang mengatakan anggaran pengadaan 200 truk sampah tidak pernah dimasukkan ke dalam APBD DKI 2014. Dirinya sangat yakin anggaran sudah dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2014. “Ada kok anggarannya. Kami sudah masukkan ke dalam RAPBD DKI 2014. Tapi, itu tidak disetujui. Ditolak sama dewan. Kalau ditolak dewan ya sudah. Tanya alasannya sama dewan kenapa ditolak?” tanyanya.

Diakui Jokowi, alasan penolakan dewan tersebut lantaran truk sampah yang baru akan dikelola pihak ketiga, merupakan alasan yang tidak masuk akal. “Masa saya tidak mengerti manajemen. Kalau truk sampah dikelola swasta tinggal dipotong biaya transportasinya saja. Kok sulit-sulit amat mikirnya. Ya ngertilah arahnya mau ke mana? Muaranya mau ke mana?” sindir Jokowi.

Saat ini, lanjut Jokowi, dirinya tidak akan melakukan lobi-lobi lagi untuk meloloskan usulan anggaran tersebut. Pasalnya, APBD DKI 2014 sudah disahkan dan saat ini sedang dikoreksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Saya tidak mau lobi-lobi apa pun. Lagian lobinya dengan cara apa? Diajak bicara saja? Gini loh, anggaran 200 truk sampah tidak disetujui dewan, ya tidak apa-apa karena hak budgeting ada di dewan, tapi terus kita usulkan,”


Sumber: berita jakarta

DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap

DKI Tambah 10 Puskesmas Rawat Inap meningkatan pelayanan kesehatan, dengan menambah puskesmas rawat inap terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ya, untuk menunjang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kini melebur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tahun ini, Pemprov DKI akan menambah 10 puskesmas yang dilengkapi kamar rawat inap.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan, saat ini di Jakarta sudah terdapat 25 puskesmas rawat inap. Ke depan, puskesmas baik tingkat kecamatan maupun kelurahan akan didorong untuk menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D. "Tahun ini 10 puskesmas kita tingkatkan dengan dilengkapi fasilitas rawat inap. Selain itu, beberapa puskesmas juga akan direhab total," ujar Dien di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (4/2).

Data dari Dinas Kesehatan DKI menyebutkan puskesmas yang akan ditingkatkan dengan fasilitas rawat inap yakni, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang yang akan direhab total dengan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian Puskesmas Tanjung Priok dengan nilai anggaran Rp 28 miliar. Sementara, Puskesmas Pasar Minggu akan dilakukan pengembangan rawat inap dengan anggaran Rp 8,5 miliar.

Selain itu, rehab total dan pembangunan rawat inap juga dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pancoran dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Lalu, rehab total Puskesmas Kecamatan Cakung menjadi Puskesmas Rawat Inap dengan anggaran Rp 22,5 miliar. Kemudian, pembangunan puskesmas rawat inap di Kecamatan Cipayung yang menelan anggaran Rp 25 miliar. Kemudian rehab total Puskesmas Kecamatan Makasar dengan anggaran Rp 22,5 miliar, Puskesmas Kecamatan Matraman Rp 22,5 miliar, dan Puskesmas Kecamatan Pulogadung dengan anggaran Rp 22,5 miliar.

Sementara itu, beberapa puskesmas juga akan ditambah fasilitasnya seperti pengadaan alat kesehatan Puskesmas Kecamatan Pademangan dengan anggaran Rp 4 miliar, pengadaan alat non kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pademangan Rp 1 miliar, serta sewa tempat untuk Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Rp 600 juta.

Dikatakan Dien, dengan penambahan 10 puskesmas rawat inap, maka secara keseluruhan di DKI Jakarta terdapat 35 puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas ruang rawat inap. Bahkan, puskesmas tersebut juga sudah dilengkapi dengan dokter spesialis dan alat-alat kesehatan terbaru. Saat ini pelayanan puskesmas di DKI Jakarta pun sudah dapat disetarakan dengan RSUD, atau paling tidak RS tipe D.

Untuk menjadi RS tipe D, tambah Dien, puskesmas harus memenuhi syarat memiliki sedikitnya 40 tempat tidur, dilengkapi dengan dokter spesialis dan pasiennya berjumlah 850 hingga 1.000 per hari. "Kalau kriteria sesuai, maka akan kita coba dorong puskesmas untuk menjadi rumah sakit tipe D. kalau kapasitas dinaikan, maka puskesmas akan optimal memberikan layanan primer. Pasien bisa ditampung di situ dan masyarakat akan lebih puas,"


Sumber: berita jakata