2 Pejabat Dishub DKI Jadi Tersangka

2 Pejabat Dishub DKI Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung RI menetapkan dua pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka. Dua pejabat tersebut diduga korupsi pengadaan bus Transjakarta pada tahun anggaran 2013 lalu. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia Untung Ari Muladi membenarkan, bahwa Kejagung telah menetapkan dua pejabat Dinas Perhubungan DKI. Kedua pejabat tersebut yakni DA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Iya betul, dua orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Untung, saat dihubungi, Jumat (28/3).

Menurut Untung, pihaknya telah menemukan dua alat bukti terhadap kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan adanya penyalahgunaan dalam kegiatan pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi mark up dalam kegiatan Busway Transjakarta," ujarnya.

DA ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014. Sementara ST ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014. "Tim Penyidik saat sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama tidak mau berkomentar banyak terkait penetapan dua anak buahnya tersebut sebagai tersangka. Bahkan, dirinya tidak ingin memberikan bantuan hukum kepada keduanya. "Itu urusan Kejagung lah. Bantuan hukum bagaimana kan sudah jadi tersangka. Ngapain dikasih," tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga menuturkan, pihaknya akan segera mengambil surat penetapan tersebut dari Kejagung. Dari surat tersebut kemudian baru bisa diputuskan bahwa kedua pejabat tersebut akan diberhentikan sementara waktu dari jabatannya.

"Kita akan ambil surat dari Kejagung secepatnya. Dari surat itu akan diputuskan bahwa kedua PNS itu diberhentikan sementara dan akan menerima 75 persen dari gaji pokok,"


Sumber: berita jakarta

Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta

Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta

Sumbangan sebanyak 30 bus yang diperoleh dari tiga perusahaan ke Pemprov DKI Jakarta akan diserahkan langsung kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sebab, prosedur hibah dari ketiga perusahaan menemui banyak kendala.

"Kita mungkin mau sumbangan itu langsung ke PT Transjakarta lah. Pusing, Plt Sekda DKI bikin surat mesti ke Mendagri kan konyol. Suratnya masih proses verbal lagi," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (27/3).

Dikatakan Basuki, sejumlah persoalan dihadapi oleh tiga perusahaan saat hendak menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI, diantaranya pengenaan pajak iklan dan larangan bus melintas di sejumlah koridor yang tersedia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

"Puluhan bus yang disumbangkan wajib mengganti converter kit untuk mengganti bahan bakar dari solar menjadi BBG sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005," ujarnya.

Basuki pun mengaku bingung dengan prosedur sulit yang harus dilewati para donatur yang telah menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI.

"Ya sudah, sumbangkan saja ke PT Transjakarta. Kalau nanti pajak iklan ditagih, mereka (donatur) minta saja pembebasan pajak dan saya bebaskan saja," ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, jika puluhan bus tersebut diserahkan melalui Pemprov DKI terlebih dahulu dan selanjutnya dihibahkan kembali ke PT Transjakarta dapat diartikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Sebab, puluhan bus hibah tersebut akan akan diganti dengan plat merah atau kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta.

"Bayangin, saya dapat bus 30 unit yang nilainya hampir Rp 40 miliar, kalau dapat lagi itu kan PMP (penyertaan modal pemerintah) ke PT Transjakarta Rp 45 miliar. Nggak usah cash,"


Sumber: berita jakarta

Pemprov DKI Jakarta dekati produsen bus asal Swedia, PT Scania,

Kasus bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat yang diimpor dari Cina tak membuat Pemprov DKI Jakarta kapok untuk membeli bus impor. Bahkan, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah mendekati produsen bus asal Swedia, PT Scania, untuk ikut dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB.

Pemprov DKI Jakarta telah menggelar pertemuan dengan direksi produsen bus PT Scania. Produsen bus asal swedia itu diminta memasukkan harga dalam sistem elektronik katalog (E-Katalog) yang dicanangkan oleh Pemprov DKI. “Kami sedang melobi Scania agar mau ikut dalam E-Katalog sehingga pengadaan bus Transjakarta dan BKTB memiliki standar internasional,” kata Basuki di Balaikota, Rabu (19/3).

Pada awal pertemuan, Basuki mengaku, perusahaan truk dan bus asal Swedia ini pesimis untuk mengikuti lelang dalam E-Katalog Pemprov DKI. "Sebelumnya, Scania juga pernah ikut tender kita, tetapi selalu bersaing dengan produk serupa dari negeri Tiongkok dan akhirnya kalah,” ungkapnya.

Mendengar hal tersebut, Basuki pun berusaha menyakinkan direksi PT Scania untuk ikut serta dalam proses pengadaan bus yang akan digelar pada tahun ini.

Bahkan, mantan anggota Komisi II DPR ini menjamin bahwa Pemprov DKI saat ini bersedia membayar harga lebih mahal dari bus dari Tiongkok asalkan produk tersebut dapat bertahan lama hingga puluhan tahun. “Jadi kami ingin dia masuk ke dalam tender. Malaysia saja sudah pakai Scania, kenapa tidak coba pakai juga? Kami dorong Scania untuk masuk ke E-Katalog, untuk masukkan bus kota,” jelasnya.

Alhasil, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, pihak Scania bersedia mengirimkan satu model bus kota yang telah dipakai di sejumlah negara maju. "Nanti contoh bus akan datang ke Jakarta. Kalau mau beli Scania, nanti bus ini dikasih ke kami. Iya, sekarang saya sedang lobi-lobi mereka,”


Sumber: berita jakarta

Pramudi Bus Tingkat Wisata di Gaji Rp 7 Juta Per Bulan

Bus tingkat wisata yang didatangkan Pemprov DKI Jakarta dari Cina direncanakan sudah mulai beroperasi melayani warga Jakarta secara gratis, Senin (24/2). Sebanyak lima unit bus tingkat tersebut sudah diujicoba mulai Selasa (18/2) hingga Minggu (23/2) mendatang.

Semua pramudi bus wisata merupakan perempuan mengingat kecepatan bus rata-rata hanya 10-20 kilometer per jam. Saat ini, sudah ada 12 pramudi yang direkrut secara terbuka. "Sopir perempuan semua, bus pariwisata harus beda. Kalau perempuan kesannya lebih berhati-hati," ujar Arie Budhiman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Selasa (18/2).

Setiap pramudi akan mendapatkan gaji hingga 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP) DKI yang mencapai Rp 2,4 juta. "Sesuai arahan dari Pak Gubernur, gajinya 3,5 kali UMP. Jadi sekitar Rp 7, 2 juta," kata Arie.

Untuk tiga bulan pertama, kata Arie, pihaknya tidak menyediakan tiket bagi penumpang. Siapapun dipersilahkan naik bus wisata tersebut secara gratis. Selanjutnya tiket akan disebar di hotel-hotel. Meski digratiskan, Disparbud akan melakukan evaluasi secara berkala menginggat perilaku masyarakat yang belum tertib.

"Tiket itu untuk pengendalian penumpang, sekaligus untuk promosi. Meski gratis kita evaluasi, karena tidak semua gratis itu baik. Kapasitas bus kan hanya 60 penumpang plus 2 untuk defabel. Sepanjang orang Jakarta tertib bus gratis terus. Intinya penumpang jangan memaksakan kalau sudah penuh karena ini tidak ada yang berdiri," ungkapnya.

Bus ini akan beroperasi dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Agar seluruh pramudi tetap dalam kondisi prima melayani penumpang, jadwal pramudi akan dibagi dalam dua shift, yakni dari pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB dan pukul 15.00 WIB hingga 21.00 WIB. Arie menambahkan, petugas on board di setiap bus tersebut ada 4 orang, yakni pramudi, kondektur, pemandu wisata, dan polisi pariwisata dari Polda Metro Jaya.

Sedangkan rute yang dilintasi mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Sarinah-Museum Nasional-Halte Santa Maria-Pasar Baru-Gedung Kesenian Jakarta-Masjid Istiqlal-Istana Merdeka-Monas-Balaikota-Sarinah, dan kembali ke Bundaran HI. Nantinya bus akan berhenti di setiap halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Sumber: berita jakarta

Lagi,, Bus Transjakarta Terbakar

Bus Transjakarta koridor 1 jurusan Blok M-Kota terbakar di Jalan Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (18/2) sekitar pukul 09.00. Meski tidak ada korban jiwa, kejadian ini membuat panik penumpang dan berhamburan keluar bus. Tak hanya itu, peristiwa ini juga menyebabkan arus lalu lintas Jl Hayam Wuruk menuju Gajah Mada mengalami kemacetan yang cukup panjang.

Penyebab kebakaran bus Transjakarta gandeng bernopol B 7539 TGA itu berasal dari mesin. Saat melintas di depan SPBU Hayam Wuruk, mesin bus yang berada di belakang mengeluarkan asap sehingga membuat panik sekitar 50 penumpang yang ada di dalam bus tersebut. Beruntung, berkat kesigapan petugas Transjakarta dibantu petugas SPBU, seluruh penumpang berhasil dievakuasi.

Humas Transjakarta, Sri Ulina Pinem membenarkan adanya bus Transjakarta gandeng yang mengeluarkan asap di Jl Hayam Wuruk, tepatnya di depan SPBU Hayam Wuruk.

"Api berasal dari mesin yang berada di belakang bus, bukan dari tabung gasnya yang meledak. Tapi api tidak sempat menghanguskan badan bus gandeng tersebut,” ujar Sri.

Sri mengatakan, seluruh penumpang sudah dievakuasi petugas. "Seluruh penumpang selamat. Sedangkan bus yang terbakar sudah dievakuasi petugas,” katanya.

Dia juga mengklaim bus Transjakarta buatan tahun 2012 itu dalam kondisi baik dan layak jalan. "Bus dalam kondisi baik dan layak beroperasi,"


Sumber: berita jakarta

4 Unit BKTB Dirusak Sopir Angkot

Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dirusak massa yang diduga sopir angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Perusakan pertama menimpa BKTB dengan nomor polisi B 7713 IV, di Jl Kopi, Tambora, Jakarta Barat.

Kemudian, perusakan juga terjadi di Jakarta Utara. Sebanyak 3 Unit BKTB, diantaranya BKTB dengan nomor polisi B 7660 IV, B 7736 IV dan B 7870 IV dirusak massa yang diduga sopir KWK. Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah di bagian kaca dan bagian bodi. Selain merusak bus, para oknum sopir angkot itu juga melukai sopir dan petugas on board BKTB di dalam bus. Tidak berhenti sampai di situ, penumpang di dalam bus juga diturunkan dengan paksa.

Diduga, aksi perusakan terjadi lantaran penumpang angkot beralih menggunakan BKTB sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan sopir angkot.

Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem mengatakan, pihaknya sudah memonitor adanya pergolakan para sopir angkot yang menolak keberadaan BKTB dengan melakukan aksi demo ke Balaikota. Meski demikian, tambah Ulina, operasional BKTB jurusan Monas - PIK tetap beroperasi.

"Nah, waktu pulang dari demo, mereka mencegat bus kita. Pertama terjadi di dekat Taman Fatahillah Jakarta Barat. Kemudian 3 unit lagi di sekitar Polsek Penjaringan," ujar Ulina, Selasa (11/2).

Dikatakan Ulina, saat mencegat bus, oknum sopir angkot menurunkan sopir dan penumpang bus dengan paksa. Mereka juga melempar bus serta memukul sopir dan petugas on board. "Hampir seluruh bagian kacanya rusak. Sedangkan dari laporan awal yang saya terima, sopir dan petugas on board mengalami luka ringan," tuturnya.

Untuk menghindari adanya perusakan, lanjut Ulina, saat ini pihaknya sudah menarik semua armada BKTB kembali ke pool. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. "Sejak pukul 15.00 tadi, seluruh armada kita sudah ditarik ke pool Cawang. Sedangkan untuk kejadiannya sudah kita laporkan ke Polsek Penjaringan," katanya.

Sementara itu, Kepala Operasional KWK Jakarta Utara, Farid Effendi berkilah jika perusakan dan penganiayaan itu dilakukan oleh oknum sopir KWK. Terlebih, pihaknya tidak pernah memerintahkan melakukan perusakan maupun penganiayaan. "Kami melakukan aksi damai hari ini. Tadi di Balaikota memang tidak ada solusi yang diberikan sehingga waktu pulang memang disepakati lakukan penghalauan, tapi bukan perusakan maupun penganiayaan. Itu mencederai nama baik kita," kilahnya.

Kapolsek Penjaringan, AKBP Suyudi AS membenarkan terjadinya perusakan oleh sejumlah sopir KWK. Perusakan sendiri terjadi di sekitar Polsek Penjaringan. "Iya, benar sekitar pukul 13.30, ada perusakan terhadap BKTB di dekat Polsek Penjaringan, Pluit Selatan dan pintu keluar Pantai Indah Kapuk," tandasnya.

Pihaknya, tambah Suyudi, saat ini sudah mengamankan 5 mobil dan 30 orang sopir angkot untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sumber: berita jakarta