Pasar Induk Kramatjati Akan Dikembangkan Jadi Pasar Wisata

Menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menginstruksikan PD Pasar Jaya agar menata ulang Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Jakarta Timur.

" Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi"

Djarot mengharapkan agar pusat grosir buah-buahan dan sayur mayur terbesar di Asia Tenggara ini bisa dikembangkan menjadi pasar wisata. Untuk itu diperlukan penataan ulang supaya pasar induk ini lebih rapi dan nyaman dikunjungi.

"Pasar Induk Kramatjati harus menjadi pasar wisata. Saya minta pengelola agar menata kembali. Paling tidak, sebelum Asian Games, pasar ini sudah rapi. Namun kami minta tahun 2016 sudah layak menjadi pasar wisata," kata Djarot saat melakukan blusukan ke Pasar Induk Buah-buahan dan Sayur Mayur Kramatjati, Rabu (4/2).

Dikatakan mantan Walikota Blitar ini, salah satu syarat untuk mewujudkan pasar wisata adalah lingkungannya harus bersih dan tidak adanya sampah yang menggunung. Pelayanan juga harus ditingkatkan sehingga konsumen merasa nyaman saat berbelanja.

Menurut Djarot, penataan lingkungan juga harus menyeluruh, seperti adanya lampu penerangan jalan serta aktivitas bongkar muat barang tidak menimbulkan kemacetan.

"Kontingen Asian Games dari luar negeri kan membutuhkan sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Nah pasar ini harus bisa memberikan kesan yang bagus sehingga mereka juga dapat berwisata di pasar induk ini," imbuh Djarot.

Manajer Pasar Induk Sayur Mayur dan Buah-buahan Kramatjati, Muhammad Salam menjelaskan, pihaknya sedang melakukan perencanaan untuk menata ulang seluruh bagian pasar. Mulai dari jaringan komputerisasi, areal parkir, taman, pedagang kaki lima (PKL), dan sebagainya.

DKI Terus Benahi Sistem Aliran Sungai

Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipai puncak banjir di ibu kota yang diprediksi akan berlangsung antara bulan Januari - Ferbruari 2015 sebagaimana prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Salah satunya, dengan terus membenahi sistem aliran sungai di ibu kota. 

"Kita sudah jaga. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok "

"Kita sudah jaga. Besok kan puncaknya. Saya pikir puncak bisa sampai mendekati Imlek. Kita udah siap kok. Banjir juga nggak akan lama. Kecuali sabotase ya," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, Senin (2/2).

Dikatakan Basuki, berbagai antisipasi telah dilakukan, termasuk pengerjaan sistem aliran sungai di jalur tengah.

"Kalau sistem tengah, kita sudah selesai (kerjakan), walaupun belum sempurna. Makanya kita keringnya lebih cepat," katanya.

Namun, lanjut Basuki, pembenahan di jalur selatan hingga saat ini masih terkendala maraknya pemukiman kumuh di bantaran sungai yang belum dtertibkan.

”Volume sungai di jalur selatan tidak cukup sehingga pasti meluap. Yang repot sebetulnya, karena di jalur selatan sungainya rata-rata ditutupi rumah mewah sampai kumuh. Seharusnya lebar sungai 20 meter, 12 meter, tapi kondisi riil saat ini tinggal 3-4 meter. Ya masalah. Nah, itu kita akan terus usahakan bongkar. Tidak ada pilihan," tegas Ahok, sapaan akrabnya.

Basuki mengaku pihaknya juga masih terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan sembilan waduk baru di ibu kota.

"Belum berfungsi, baru gali. Pembebasan lahan juga masalah. Makanya saya bilang sama mereka, kerjakan saja yang udah ada. Yang kita mau kerjakan tahun ini pemasangan tanggul. Kita tidak ingin rob masuk," ungkapnya.

Sekadar diketahui, sebanyak sembilan waduk baru yang akan dibangun oleh Pemprov DKI tersebar di sembilan lokasi yakni Cakung, Cilincing, Cengkareng, Rorotan, Marunda, Brigif (Jagakarsa), Pondok Ranggon dan Pantai Indah Kapuk.

Jakarta Siapkan, Rp 2,7 Triliun untuk Benahi Drainase di Ibu Kota

Persoalan banjir di ibu kota terus dibenahi Pemprov DKI. Tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk pembenahan sejumlah drainase di ibu kota. Jumlah tersebut masih kurang, karena untuk Jakarta benar-benar bebas banjir setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp 118 triliun.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir "

"Total biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki drainase di seluruh Jakarta sekitar Rp 118 triliun," kata Kepala Dinas PU Tata Air DKI, Agus Priyono, Senin (2/2).

Agus merinci, estimasi anggaran Rp 118 triliun itu dibutuhkan untuk membenahi drainase di aliran barat sebesar Rp 34 triliun, drainase aliran tengah Rp 43 triliun dan drainase aliran timur Rp 31 triliun.

"Sementara untuk tahun ini, kita cuma dianggarkan Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Menurut Agus, menyelesaikan persoalan banjir di ibu kota tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak cukup diselesaikan dalam waktu lima sampai sepuluh tahun. Melainkan membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun atau tahun 2035 mendatang persoalan tersebut bisa teratasi. Salah satunya, karena kendala maraknya bangunan liar di bantaran kali.

"Butuh waktu 20 tahun. Di 2035, Jakarta mungkin baru bisa bebas banjir,"

Ahok Kenalkan Jakarta Smart City,Di Hadapan Para Dubes

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menggelar jamuan makan malam bersama Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dan para duta besar (Dubes) Indonesia yang bertugas di berbagai negara di Balai Agung, Balaikota, Senin (2/2) malam.

"Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI "

Basuki mengaku senang atas kehadiran para dubes Indonesia ke Balaikota DKI. Bahkan, dirinya sempat tidak yakin para dubes akan datang memenuhi undangan jamuan makan malam ini.

"Saya berharap dengan mengundang Bapak Ibu ke sini, minimal sudah kenal sama saya. Jadi saya nggak begitu perlu ke luar negeri. Dari pada saya ke sana belajar nggak ngerti juga masalah 1-2 hari," ujar Basuki dalam sambutannya.

Basuki mengajak para dubes Indonesia untuk membawa para investor di negara asal bertugas yang ingin menanamkan modal di Jakarta.

"Kalau Bapak Ibu yang sudah pengalaman di sana bawa ke sini, investornya mana, kita ada BUMD, ada kadin, kita bisa kerjasama. Jakarta kita harapkan bisa jadi pintu gerbang orang masuk promosi,"

Di hadapan para dubes, Basuki juga memaparkan beberapa upaya yang sedang dilakukan Pemprov DKI terutama seputar masalah penanganan banjir, pembenahan transportasi serta reformasi pelayanan.

”Kami saat ini juga telah membangun sistem konsep Jakarta Smart City. Berbagai laporan pengaduan masyarakat dapat segera direspon cepat oleh jajaran Pemprov DKI,”
.
Usai memberikan sambutan, Kepala UPT Jakarta Smart City, Alberto Ali menyampaikan konsep Jakarta Smart City kepada Menlu dan dubes Indonesia yang bertugas di berbagai negara.

Sementara Menlu, Retno LP Marsudi memuji mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai sosok teladan. Menurutnya, tak ada yang bisa menandingi Basuki baik dari segi inovasi maupun keberanian.

"Kalau setiap hari kita membaca media, Pak Ahok ini kayak nggak pernah mati gaya. Ada saja setiap hari yang beliau kembangkan. Sangat inovatif dan efisien," jelasnya.

Retno juga memberikan apresiasi atas paparan konsep Jakarta Smart City yang jadi program andalan Pemprov DKI.

Retno juga berharap para dubes bisa bekerja sama dengan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama khususnya soal promosi wisata sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Intinya malam ini kita datang full team menyampaikan apresiasi kami atas undangan makan malam ini,"

Absen Telat , PNS DKI Kena Denda

Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kini harus bersiap-siap menerima sanksi tegas, khususnya bagi yang suka terlambat masuk kantor. Sebab, Pemprov DKI telah menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.

" Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu per menit"

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, akan ada sanksi individu dan sanksi kolektif yang akan diberikan kepada PNS. Untuk sanksi individu akan dilihat dari absensi masing-masing pegawai. Jika terlambat masuk, maka akan didenda sampai Rp 500 ribu.

"Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Pertama, akan ada sanksi individu kalau tidak berkinerja baik. Kalau absen telat akan dipotong cukup besar, sampai Rp 500 ribu," tegas Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Kemudian untuk sanksi kolektif berupa pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut kepada semua PNS di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sanksi itu akan diberikan jika ada salah satu oknum di SKPD yang terbukti melakukan praktik pungutan liar, korupsi, serta mangkir dari pekerjaan.

"Kalau untuk sanksi kolektif misalnya salah satu orang ada yang pungli di dalam SKPD atau UKPD semua dihukum, gajinya dipotong 10 persen. Kalau untuk saya sudah gede banget tuh. Karena kan Rp 80 juta, dipotong 10 persen, jadi Rp 8 juta," tegasnya.

Dia menyebutkan, saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur sanksi terhadap PNS tersebut. Ditargetkan Pergub rampung direvisi pada Februari mendatang. Sehingga sanksi bisa langsung diterapkan. "Pergubnya sedang direvisi, mudah-mudahan Februari selesai,"

DKI Sebar 150 Sepeda Pemadam,Guna Antisipasi Kebakaran

Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta membeli sebanyak 150 sepeda pemadam kebakaran. Sebanyak 29 sepeda diantaranya didistribusikan ke wilayah Jakarta Selatan.

"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian "

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Irwan menjelaskan, 29 sepeda pemadam kebakaran itu akan ditempatkan di kawasan padat penduduk yang rawan kebakaran. 
"Tidak semua kecamatan akan mendapatkan sepeda pemadam kebakaran. Karena ada kecamatan yang berdekatan dengan pos pemadam. Sedangkan setiap kecamatan yang dinilai rawan kebakaran akan mendapatkan 3-4 sepeda pemadam," kata Irwan.

Menurut Irwan, setiap unit sepeda ini diberikan mesin pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air. Kemudian ada gerobak yang menjadi tempat dua tong besar untuk mengangkut air.
"Sepeda pemadam ini sangat berguna untuk penanganan awal ketika kebakaran terjadi. Terutama saat mobil pemadam belum datang ke lokasi kejadian," papar Irwan.

Untuk mengoperasikan alat baru ini, kata Irwan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat. Nantinya warga akan diberikan pelatihan terkait tata cara pengoperasiannya.
Irwan menambahkan, di Jakarta Selatan ada dua kelurahan yang paling rawan kebakaran. Dua kelurahan itu adalah Bukit Duri dan Manggarai. 

"Dua kelurahan itu banyak daerah kumuh dan juga pemukimannya padat. Sehingga kalau tidak tertangani dengan cepat, api bisa melahap banyak rumah,"

Bus Hibah Belum Bisa Beroperasi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kembali meradang. Pria yang akrab disapa Ahok itu kesal lantaran lima bus tingkat merek Mercedes Benz sumbangan sebuah yayasan beberapa waktu lalu dinyatakan tidak lolos uji kelayakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek "

"Saya pertanyakan, mengapa PP itu dibuat untuk menghambat orang? Mereka katakan, bus itu tidak boleh pakai casis truk. Kopami, Kopaja pakai juga. Sumbangan bus Mercy tidak sesuai spek, yang buatan Tiongkok Wechai sesuai spek," ujar Basuki, di Balaikota, Jumat (30/1).

Basuki juga mempertanyakan soal penilaian seputar berat bus yang ringan sehingga Ditjen Hubdat Kemenhub tidak meloloskan kelima bus hibah tersebut.

”Seharusnya lebih ringan makin baik dong. Dia (Dirjen Hubdat) bilang karena tidak sesuai PP. Makanya saya ngamuk dan kesel. Kalau mau tegasin aturan, semua truk semen, kontainer di ibu kota tidak sesuai karena sumbu mesin tidak tiga. Kalau begitu penggal saja semua,” tegasnya.

Basuki menambahkan, jawaban Kemenhub atas tidak lolosnya uji kelayakan didasarkan hanya bus terbaik saja yang boleh hadir di ibu kota. Seharusnya, kata Basuki, Kemenhub bisa mengubah salah satu pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam bab II pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2012 perihal jenis dan fungsi kendaraan disebutkan bus tingkat memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) paling sedikit adalah 21.000 hingga 24.000 kilogram. Sedangkan kelima bus tingkat hibah dari Tahir Foundation hanya memiliki berat 18.000 kg.

Sekadar diketahui, Pemprov DKI menerima bantuan hibah sebanyak lima bus tingkat dari Tahir Foundation pada 10 Desember 2014. Rencananya, bus tersebut akan digunakan untuk angkutan gratis sebagai kompensasi dari pemberlakuan larangan sepeda motor melintas di ruas Jalan Medan Merdeka Barat hingga MH Thamrin.

APBD DKI 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

Setelah sempat tertunda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sebesar Rp 73,08 triliun akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1).

"”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti "

Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi serta empat Wakil Ketua DPRD DKI dan dihadiri sebanyak 86 dari total sebanyak 106 anggota dewan.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diusulkan oleh pihak Eksekutif, total anggaran yang diusulkan Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibanding dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun,"

ujar M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD DKI hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2015 di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (27/1).

Ia mengatakan, berdasarkan KUA-PPAS yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta melalui surat Nomor 2525/-1.173 tanggal 13 November 2014, total RAPBD 2015, awalnya mencapai Rp 76 triliun lebih.
Namun setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Pemprov DKI akhirnya disepakati sebesar Rp 73,083 triliun.

”APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun; belanja daerah sebesar Rp 67,44 triliun; pembiayaan daerah sebesar Rp 3,64 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 8,9 triliun. Sehingga Total APBD DKI 2015 sebesar Rp 73,08 triliun,” katanya.

Usai membacakan laporan Banggar, pimpinan sidang sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan Perda APBD DKI 2015.
"Apakah rancangan peraturan daerah APBD DKI 2015 dapat disetujui dengan ditingkatkan menjadi Perda APBD?"
tanya Prasetyo kepada anggota dewan yang seraya dijawab serentak, setuju oleh anggota dewan.
Mendengar persetujuan anggota dewan, pimpinan sidang langsung mengetok palu dua kali tanda pengesahan APBD DKI.

Usai ketok palu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pidato singkatnya mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan atas kerja samanya yang telah mengesahkan APBD DKI 2015.

”Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015, akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti,"

Djarot Beri Surat Peringatan ke Kadis Kebersihan

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat blusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Dalam kunjungannya itu, banyak hal ditemui orang nomor dua di ibu kota tersebut. Salah satunya, soal masih banyaknya tumpukan sampah yang dapat dengan mudah dijumpai di wilayah tersebut.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya "

Alhasil, kondisi demikian tentu membuat gusar mantan Walikota Blitar tersebut. Karenanya, Djarot pun berencana memberikan surat peringatan (SP) satu ke kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Saya akan kasih surat peringatan (SP) satu untuk Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat, dan PD Pasar Jaya," tegas Djarot, di sela-sela kegiatan blusukannya, Selasa (27/1).

Langkah tegas yang dilakukan Djarot ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama perjalanannya menyambangi sejumlah wilayah di Jakarta Barat, dirinya menemukan banyak tumpukan sampah. Ketiga pimpinan SKPD yang disebutkan tadi dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.

Saat tiba di Pasar Kedoya, Kebon Jeruk misalnya. Aroma bau tak sedap sampah yang menyengat langsung tercium saat Djarot baru saja menginjakkan kakinya di lokasi tersebut. Belakangan diketahui, terdapat tumpukan sampah yang belum diangkut hingga seminggu lamanya. Adapun alasan yang disampaikan Kepala Pasar Kedoya, Dede Tabrizi, disebabkan tidak adanya truk pengangkut sampah. Padahal, dirinya mengaku sudah berkali-kali menghubungi pihak terkait untuk mengangkut tumpukan sampah tersebut.

Di lokasi yang disambangi berikutnya, Djarot pun kembali dibuat kecewa. Pasalnya, lagi-lagi dirinya menemukan tumpukan sampah di bantaran Kali Angke. Sama seperti di lokasi sebelumnya, bau menyengat sampah juga tercium di lokasi ini. Tak hanya di bantaran kali, sampah juga terlihat mengotori badan sungai.

Puncak kekesalan Djarot pun bertambah saat tiba di lokasi berikutnya. Lagi-lagi dirinya mendapati tumpukan sampah yang menggunung di dekat Taman Pendongkelan. Ironisnya, tumpukan sampah itu berada di lokasi bermain anak-anak.