SENIN INI, Ahok Teken Pergub Kenaikan Tarif Angkot

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pada pekan depan akan menandatangani peraturan gubernur (pergub) tentang penyesuaian kenaikan tarif angkutan umum di ibu kota pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

" Kesepakatan kenaikan tarif angkutan umum sudah saya paraf dokumennya. Setelah itu diteken oleh Pak Gubernur. Setelah diundangkan, kenaikan tarif itu berlaku"
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengaku menyetujui usulan kenaikan tarif hasil kesepakatan dari Dinas Perhubungan, Organisasi Angkutan Daerah (Organda), dan Dewan Transportasi Kota Jakarta.

"Kesepakatan kenaikan tarif angkutan umum sudah saya paraf dokumennya dan segera diteken oleh Pak Gubernur. Setelah diundangkan, kenaikan tarif itu berlaku," kata Saefullah, Sabtu (22/11).

Dikatakan Saefullah, Pergub itu akan ditandatangani pada Senin (24/11). Dia menyebutkan, kenaikan tarif itu berlaku pada angkutan kota, KWK, Mikrolet, Metromini, Kopaja, dan bus besar seperti APTB. "‎Untuk umum tarifnya menjadi Rp 4.000 dan tarif pelajar Rp 1.000," ungkapnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. ‎Harga Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Sedangkan solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

9 Pompa Rusak Selesai Diperbaiki Bulan Depan

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta saat ini tengah memperbaiki sembilan pompa rusak di ibu kota. Pompa rusak yang sedang diperbaiki tersebut terletak di Kompleks Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Bintaro, Pulo Raya, Kemang, Kebon Baru, dan Bidara Cina. Ditargetkan, perbaikan pompa tersebut selesai bulan depan.

" Sekarang semuanya sedang diperbaiki. Kami targetkan bulan depan semua pompa sudah bisa berfungsi dengan baik"
"Sekarang semuanya sedang diperbaiki. Kami targetkan bulan depan semua pompa sudah bisa berfungsi dengan baik," kata Agus Priyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Sabtu (22/11).

Menurut Agus, pompa air sangat diperlukan untuk mengalihkan air yang mengenangi pemukiman warga ke sungai atau waduk. Selain itu juga berfungsi untuk mengalirkan air dari waduk ke laut atau sungai ke sungai apabila kapasitas air semakin tinggi akibat hujan.

Selain memperbaiki pompa, instansinya juga telah mengirimkan dua pompa mobile ke Kebon Baru Tebet. Wilayah Kebon Baru termasuk salah satu lokasi yang dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan beberapa waktu lalu. Di sana, Basuki menemukan pompa air yang tidak berfungsi karena kehabisan bahan bakar.

Sementara itu, untuk peninggian jalan salah satunya dilakukan di Bukit Duri dan Kebon Baru. Pasalnya, kedua lokasi tersebut seringkali terendam banjir, yang mengakibatkan jalan menjadi rusak.

"Kita atasi dengan cara peninggian jalan di situ. Kan kemarin yang terendam sisi utara. Selatan kering karena sudah ditinggikan. Nah, sisi utara akan ditinggikan menggunakan dana dari APBD Perubahan DKI tahun 2014,"

80 Ton Sampah Diangkut dari Kali Ciliwung

Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke Kali Ciliwung ternyata masih sangat rendah. Buktinya pasca banjir kiriman dari Bogor dan Depok, Kamis (20/11), tidak hanya membuat sejumlah kawasan tergenang, namun juga mengakibatkan tumpukan sampah yang beratnya mencapai puluhan ton.

" Warga masih membuang sampah ke kali. Kalau banjir ya seperti ini, sampahnya sampai 80 ton yang kami angkat "
Salah satu lokasi tumpukan sampah akibat banjir kiriman terlihat di kolong Jembatan Rawa Jati, Kalibata, Jakarta Selatan. Dari lokasi ini Dinas Kebersihan DKI Jakarta berhasil mengangkat sampat seberat 80 ton. Sampah yang terbawa aliran air kali itu antara lain berupa kayu, bambu, kardus, gabus dan plastik.

"Warga masih membuang sampah ke kali. Kalau banjir ya seperti ini, sampahnya sampai 80 ton yang kami angkat," kata Mumung Mulyana, Kepala Satuan Unit Pelaksana Teknis Tata Kelola Air Dinas Kebersihan DKI.

Mumung menjelaskan, akibat tumpukan sampah di kolong jembatan yang menghubungkan Cililitan, Jakarta Timur dengan Kalibata, Jakarta Selatan itu membuat arus Kali Ciliwung menjadi tersendat. Jika sampah tidak segera dibersihkan, dipastikan akan meluap ke pemukiman warga.

Dalam pembersihan sampah di Jembatan Rawa Jati itu, kata Mumung, pihaknya mengerahkan dua eskavator dan delapan unit truk serta 80 petugas kebersihan. Selanjutnya puluhan ton sampah itu dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Kota Bekasi.

Menurut Mumung, kendala yang ditemui saat mengangkat sampah adalah belum dibongkarnya Jembatan Kalibata lama. Sehingga banyak sampah yang tersangkut di tiang besi penyangga jembatan itu. "Kita harapkan pembongkaran Jembatan Kalibata bisa dipercepat, karena banyak sampah yang tersangkut tiang sehingga air meluap," tandasnya.

Lima Pintu Air di Jakarta Siaga III

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor sejak Rabu (19/11) sore membuat tinggi muka air di beberapa pintu air meningkat.

"Ada lima pintu air berstatus siaga III "
Berdasarkan catatan dari Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, dari 12 pintu air yang dipantau, lima diantaranya berada pada posisi siaga III.

Petugas piket Pusdalops BPBD DKI Jakarta, Ratman, mengatakan, pihaknya terus memantau ketinggian muka air di beberapa pintu air. Berdasarkan pantauan yang dilakukan pada pukul 06.00 WIB, lima pintu air berada pada posisi siaga III. Kelimanya yakni Pintu Air Manggarai dengan ketinggian 750 cm, Pintu Air Karet ketinggian 450 cm, Pintu Air Krukut Hulu ketinggian 155 cm, Pintu Air Angke Hulu 170 cm, dan Pintu Air Pasar Ikan 190 cm. "Ada lima pintu air berstatus siaga III," kata Ratman, Kamis (20/11).

Sementara tujuh pintu air lainnya berada pada posisi siaga IV, yaknii Pintu Air Katulampa ketinggian 40 cm, Pintu Air Depok ketinggian 170 cm, Pintu Air Pesanggrahan ketinggian 60 cm, Pintu Air Cipinang Hulu ketinggian 100 cm, Pintu Air Sunter Hulu ketinggian 70 cm, Pintu Air Pulo Gadung ketinggian 365 cm, dan Waduk Pluit -190 cm.

Dia menyebutkan pada pukul 20.00 WIB malam tadi, Pintu Air Katulampa sempat berada pada posisi siaga II dengan ketinggian mencapai 190 cm. Selang beberapa jam, Pintu Air Depok berada pada posisi siaga II dengan ketinggian 330 cm. "Tapi sekarang dua pintu air itu sudah berada pada posisi aman atau siaga IV," ungkapnya.

Beberapa daerah yang berada di aliran Sungai Ciliwung saat ini sudah tergenang. Di antaranya Kelurahan Cawang, Kelurahan Bidara Cina, Kampung Pulo, Bukit Duri, dan Kampung Melayu. "Saat ini masih dilakukan pendataan wilayah mana saja yang tergenang,"

Gubernur, Ahok Langsung Ngebut Kerja

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (19/11) siang. Usai dilantik, Ahok yang baru tiba di Balaikota dengan seragam kebesaran kepala daerah warna putih-putih langsung melakukan tugas-tugasnya sebagai gubernur.

" Ini tadi sudah mulai kerja, tanda tangan di sini"
Tugas pertama yang dilakukannya adalah menggelar rapat di ruang rapim dengan sejumlah pejabat DKI. Selain rapat, sejumlah dokumen juga sudah menunggu untuk ditandatanganinya.

“Ini tadi sudah mulai kerja, tanda tangan di sini,” tutur mantan anggota Komisi II DPR ini seraya menunjukkan sejumlah berkas disposisi undangan yang sudah ditandatangani, Rabu (19/11).

Meskipun agendanya hari ini cukup padat, Ahok juga masih menyempatkan diri menerima ucapan selamat dari sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang terlihat berbaris di ruang Balairung. Sebagai gubernur, Ahok akan bekerja di ruang yang sebelumnya ditempati oleh Jokowi. Ruangan yang berada di lantai 1 tersebut, terlihat lebih kecil dibandingkan dengan ruangan wagub.

“Ini kursinya Pak Jokowi. Lebih enak saja. Kursinya dari zaman Pak Sutiyoso, sudah bulukan pas zaman Pak Jokowi. Nah, saya bilang sama Bagian Umum, lagi ada duit enggak? Kalau ada ganti dong lapisnya jadi yang baru. Nah, ini ganti kulit saja,” tuturnya.

Namun, Basuki mengaku, ruang kerja Gubernur DKI memiliki sejumlah kekurangan dibanding ruang kerjanya yang terletak di lantai 2 Balaikota.

"Lebih sempit. Dan di atas bisa lihat Monas. Kalau di sini ini view-nya kurang enak. Tapi suka enggak suka, ya ruangannya ya harus yang ini,” 

Presiden Joko Widodo akan lantik Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta baru saja menggelar Rapat Paripurna istimewa penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang kini menjadi Presiden. Meski sejumlah anggota dewan dari Koalisi Merah Putih (KMP) enggan melantik Ahok, juga tidak akan menghalangi pelantikannya sebagai gubernur. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, khususnya pasal 163 gubernur akan dilantik oleh Presiden.

    " Pelantikannya kalau di Perppu dilakukan oleh Presiden lokasinya di ibu kota negara. tapi tergantung juga availability of the president"

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan, berdasarkan dengan Perppu semua gubernur akan dilantik oleh Presiden di ibu kota. Namun, aturan tersebut tetap disesuaikan dengan jadwal Presiden. Jika Presiden berhalangan, maka bisa digantikan oleh wakilnya atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pelantikannya kalau di Perppu dilakukan oleh Presiden lokasinya di ibu kota negara. tapi tergantung juga availability of the president," kata Djohermansyah, Jumat (14/11).

Saat ini pihaknya masih menunggu surat usulan dari DPRD untuk pelantikan Basuki. Namun, dirinya sanksi jika pelantikan bisa digelar pada 18 November mendatang. Karena masih harus melalui proses administrasi terlebih dahulu, yakni penerbitan Keputusan Presiden.

"Kami menunggu surat pimpinan mengusulkan Pak Ahok sebagai gubernur sisa kepemimpinan 2012-2017 melalui Menteri Dalam Negeri. Kalau sudah datang segera kita proses mengirimkan ke Presiden," ucapnya.

Nantinya dalam Kepres yang dikeluarkan tertulis penetapan wakil gubernur diangkat menjadi gubernur dan diberhentikan dari posisi Wakil Gubernur.

Djohermansyah mengatakan Rapat Paripurna istimewa yang diadakan oleh DPRD kali ini tetap sah meski tidak kuorum. Sebab, dalam Rapat Paripurna tidak mengambil keputusan. "Sudah diumumkan pimpinan DPRD walaupun tidak dihadiri sebagian anggota Koalisi Merah Putih. Tetap sah karena paripurna bukan pengambilan keputusan,"

Infrastruktur Tahun Ini Lebih Siap Atasi Banjir di Jakarta

Untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan, berbagai upaya dilakukan Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Pusat. Seperti, normalisasi saluran air maupun perawatan rutin terhadap sejumlah pompa. Dengan begitu, diharapkan jumlah titik rawan banjir tahun ini berkurang dibanding tahun sebelumnya.

" Kalau cuaca tidak ekstrem, Petamburan tidak akan banjir dan insya Allah tahun ini lebih baik (penanganannya)"
Kepala Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat, Herning Wahyuningsih mengatakan, langkah mengantisipasi banjir tahun ini, pihaknya telah melakukan pemasangan sheet pile seperti di Kali Bendungan, Cempaka Putih dan pemasangan saringan otomatis di beberapa rumah pompa.

"Kalau infrastruktur sudah ada kemajuan di bandingkan tahun lalu. Kalau cuaca tidak ekstrem, Petamburan tidak akan banjir dan insya Allah tahun ini lebih baik (penanganannya)," ujar Herning, Minggu (16/11).

Dikatakan Herning, untuk lokasi rawan banjir di Jakarta Pusat terdapat di wilayah Petamburan, Tanah Abang. Sedangkan sheet pile di Kanal Banjir Barat (KBB) masih terdapat kebocoran, namun pihaknya tak bisa melakukan perbaikan lantaran KBB merupakan kewenangan Kementerian PU.

"Tapi kami sudah bersurat ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU untuk melakukan pengecekan dalam rangka mengantisipasi datangnya musim penghujan,

Besok atau Rabu Ahok dilantik Jadi Gubernur Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama segera dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, surat Keputusan Presiden (Keppres) sedang diproses di Sekretariat Negara (Setneg). Bahkan pelantikan Basuki masuk dalam agenda rapat kabinet yang digelar di Istana Negara, Senin (17/11).
" Saya sudah bicara dengan Pak Presiden kemarin. Hari ini surat Keputusan Presidennya sedang disiapkan oleh Setneg. Jadi pelantikannya mungkin besok atau hari Rabu"
Basuki mengaku kepastian tersebut didapat langsung dari Presiden RI, Joko Widodo. Diperkirakan pelantikan akan digelar pada Selasa (18/11) atau Rabu (19/11).

"Saya sudah bicara dengan Pak Presiden kemarin. Hari ini surat Keputusan Presidennya sedang disiapkan oleh Setneg. Jadi pelantikannya mungkin besok atau hari Rabu," kata Basuki, usai mengikuti apel kesiapan pelantikan Gubernur dan penanganan banjir di markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (17/11).

Menurut Basuki, salah satu agenda Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang akan diselenggarakan hari ini adalah membahas mengenai pelantikan dirinya. Sedangkan terkait tempat pelantikan, Basuki menuturkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelantikan itu akan dilakukan di ibu kota. "Pelantikannya kemungkinan di Istana Negara atau Gedung DPRD," ujar Ahok, sapaan akrabnya.

Ahok pun akan menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden. Sebab, sesuai pasal 163 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, gubernur seluruh Indonesia akan dilantik oleh Presiden di ibu kota.

Penertiban Bangunan Liar di Waduk Ria Rio Ricuh

Penertiban ratusan bangunan liar di areal Waduk Ria Rio atau yang dikenal Kampung Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (15/11) pagi berlangsung ricuh. Warga yang tak terima bangunannya akan dibongkar petugas melakukan perlawanan. Warga menyerang petugas menggunakan batu, kayu, dan bom molotov. Bahkan, empat alat berat yang ada di lokasi juga dilempari warga dengan batu.

" Sempat terjadi perlawanan dari warga yang menolak, tetapi petugas dapat meredakannya"
Aksi brutal warga ini mendapat perlawanan dari ribuan petugas yang dikerahkan dalam penertiban tersebut. Petugas membalas dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air dengan water cannon ke kerumunan warga sehingga warga lari kocar kacir. Namun Warga yang mulai terdesak nekat membakar rumahnya sendiri menggunakan minyak tanah dan bensin.

Petugas pun langsung mengejar warga yang masih melakukan provokasi dan perlawanan. Beberapa warga yang dianggap provokator langsung diamankan petugas kepolisian dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Akhirnya, sebanyak 2.500 petugas gabungan dari TNI, Kepolisian, dan Satpol PP yang diterjunkan berhasil menghentikan perlawanan warga dan mengendalikan situasi sehingga eksekusi bisa dilaksanakan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengatakan, ada 2.500 petugas yang dikerahkan dalam penertiban tersebut. Mereka sempat mendapat perlawanan dari warga setempat, tetapi kemudian dapat mengendalikan situasi. "Sempat terjadi perlawanan dari warga yang menolak, tetapi petugas dapat meredakannya," ujar Kukuh, saat memimpin jalannya penertiban.

Dia mengatakan, penertiban ini dalam rangka normalisasi Waduk Ria Rio. Ada ratusan bangunan yang berdiri lahan seluas sekitar 1,5 hektar dibongkar petugas. Nantinya warga yang diperkirakan berjumlah 300 kepala keluarga (KK) atau 500 jiwa ini akan direlokasi ke sejumlah rumah susun (rusun) Komarudin dan Jatinegara Kaum.

"Hari ini kita antarin warga untuk pindah ke sejumlah rumah susun yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Mereka minta ganti rugi, tapi ingat ini kan tanah negara, tentu ada prosedurnya. Kita kasih kerohiman Rp 5 juta setiap KK," ujar Kukuh.

Dikatakan Kukuh, lahan yang ditempati warga ini merupakan lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat digunakan untuk pengendali banjir. Adapun luas keseluruhan areal RTH ini, termasuk Waduk Ria Rio, mencapai 26 hektar. Lahan tersebut setidaknya jika dimanfaatkan secara optimal sebagai RTH dan waduk, dapat mengurangi banjir di Jakarta Timur.

Taslimah (51), mengaku pasrah saat rumahnya diratakan dengan tanah. Namun ia menyayangkan sikap petugas yang main gusur tanpa kompromi. Harusnya warga diajak berunding terlebih dulu, agar tidak terjadi kericuhan seperti saat ini.

"Saya juga punya girik, lahan ditempati sendiri dan tidak ada yang dikontrakkan. Tapi kenapa PT Pulomas mengklaim ini tanahnya, saya tidak pernah menjual kepada mereka,"

Ahok Setuju UMP DKI 2015 Minimal Rp 2,7 Juta

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah mengetahui rekomendasi besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015. Ahok, sapaan akrabnya, juga menyetujui besaran UMP DKI senilai Rp 2,7 juta.

" Saya sudah setujuin tapi kan mesti ada verbalnya. Saya pilih sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kira-kira saya bulatkan ke atas jadi Rp 2,7 juta"
Diakui Basuki, nilai UMP yang disetujuinya itu memang lebih rendah dibandingkan UMP Kota Bekasi yang mencapai Rp 2,954 juta.

Dewan Pengupahan DKI Jakarta sendiri memberikan rekomendasi dua opsi nilai UMP 2015 yakni Rp 2.693764,40 yang merupakan usulan dari pengusaha dan Rp 3.574.179,36 yang merupakan usulan dari perwakilan buruh.

"Verbalnya belum sampai ke saya. Tapi rekomendasi sudah ada. Saya sudah setujuin tapi kan mesti ada verbalnya. Saya pilih sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) kira-kira saya bulatkan ke atas jadi Rp 2,7 juta," ujar Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (14/11).

Dia menyebutkan, untuk menetapkan UMP, harus dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sehingga proses administrasinya cukup panjang dan saat ini tengah diurus Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Diakui Basuki, nilai UMP DKI Jakarta tidak berpatokan dengan daerah lain. Melainkan melihat nilai KHL yang telah dilakukan survei pasar oleh Dewan Pengupahan. Sehingga dirinya tidak mempermasalahkan jika nilai UMP di ibu kota lebih rendah dibandingkan dengan kota lain. "Jadi saya tidak peduli lingkungan seperti apa, yang penting KHL berapa, ada rumusnya buat ngitungnya itu jadi UMP," ucapnya.

Sementara terkait ancaman buruh yang akan menutup ruas jalan tol jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Basuki menyerahkan hal itu kepada pihak kepolisian. "Itu urusan polisi, saya tidak mau ikut campur lah,