Jokowi Akan Temui Sopir Angkot Perusak BKTB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana mendatangi para sopir angkot untuk membicarakan keberadaan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Bahkan, dirinya akan menemui langsung para sopir angkot yang menolak keberadaan BKTB.

Dikatakan Jokowi, untuk masalah perusakan BKTB, pihaknya menyerahkan kasus ini untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Meningat tindakan tersebut sudah bersifat anarkis dan merusak fasilitas milik pemerintah. "Kita datangi. Tidak usah ke sini. Kemarin ke sini, nanti saya yang datang ke sana. Sedangkan mengenai perusakan, ya urusannya dengan kepolisian," ujar Jokowi di Balaikota, Selasa (12/2).

Mantan Walikota Surakarta ini menuturkan, keberadaan BKTB tidak sama dengan angkutan perkotaan lainnya. Menurutnya, banyak hal yang membedakan BKTB dengan angkutan perkotaan lainnya. Misalnya saja harga tiket, fasilitas, hingga segmentasi penumpang juga tidak sama. "Kan sudah disampaikan bolak balik. Harga tiket, fasilitas, dan segementasinya berbeda. Berangkatnya juga dari tempat berbeda. Hanya ada irisan sedikit tapi kan sekali lagi, segmentasinya beda," kata Jokowi.

Seperti diketahui, kemarin sebanyak 4 unit BKTB dirusak massa yang diduga sopir angkot KWK. Satu BKTB bernopol B 7713 IV dirusak massa tersebut di Jl Kopi, Tambora, Jakarta Barat.

Kemudian di Jakarta Utara sebanyak 3 unit BKTB, yakni BKTB bernopol B 7660 IV, B 7736 IV dan B 7870 IV juga ikut dirusak massa. Bus mengalami kerusakan parah di bagian kaca dan bagian bodi. Selain merusak bus, para oknum sopir angkot itu juga melukai sopir dan petugas on board BKTB di dalam bus.

Sumber: berita jakarta

Taman Ramah Anak Akan Dibuat Di Jaksel

Untuk menunjukkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi anak, tahun ini akan dibuat tiga taman ramah anak di wilayah Jakarta Selatan. Dengan pembuatan taman ini, selain makin menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta, juga akan memberi ruang yang lebih luas bagi anak-anak untuk berekspresi di alam terbuka.

"Untuk taman ramah anak 2014 direncanakan ada 3 lokasi yang dibuat. Yaitu Taman Laksana, Taman Gandaria Selatan, dan Taman RW 07 Pondok Pinang. Minimal luasnya sekitar 300 meter persegi," terang Nandar Sunandar, Kepala Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Nantinya, lanjut Nandar, di dalam taman ramah anak akan diberikan fasilitas-fasilitas khusus. Bukan hanya permainan-permainan anak, tapi akan dibangun juga ruang untuk anak berkreasi. "Nanti ada Children Play Ground (CPG), lalu ruang kreasi anak. Dan kita akan bekerjasama juga dengan unit-unit perpustakaan agar bisa membuat ruang baca," tuturnya.

Meskipun begitu, Nandar mengakui masih akan mempelajari desain `pintar` untuk taman ramah anak ini. Sebab, ini bukan hanya untuk bermain. Dibuatnya taman tersebut juga diharapkan bisa sebagai tempat edukasi. "Saat ini masih kita pelajari lagi. Untuk anggaran belum bisa dipastikan jumlahnya, tapi kita juga akan coba menggandeng perusahaan untuk program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya," tandas Nandar.

Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor, juga berharap bisa lebih banyak dibuat taman ramah anak. Dengan begitu, anak-anak akan memiliki lebih banyak lagi ruang bermain yang nyaman dan berkualitas.

"Kalau bisa nanti 10 taman seperti itu dibuat. Semoga ada yang bisa membantu secara langsung seperti CSR perusahaan, agar generasi penerus kita bisa lebih kreatif dan berkualitas,"

Sumber: berita jakarta

Hasil Pemeriksaan Pejabat Dishub Di Tangan Jokowi

Kerusakan bus gandeng Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan dari Cina menyeret pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Inspektorat DKI pun telah melakukan pemeriksaan kepada pejabat terkait, dan hasilnya telah diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan mengatakan, hasil pemeriksaan diserahkan ke Jokowi siang ini. Pemeriksaan sendiri telah dilakukan terhadap Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Selasa (11/2) kemarin. Dalam pemeriksaan sendiri Dinas Perhubungan membenarkan jika adanya komponen yang rusak dan berkarat.

Keputusan terhadap kasus ini ada di tangan Gubernur DKI. Namun, pihaknya akan terus melakukan pendalaman kasus, untuk mencari hukum sebab dan akibat secara mendetail. Sehingga bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam menentukan langkah selanjutnya. “Jadi bisa saja, dari pemeriksaan bergeser ke tindakan investigasi atau pendalaman kasus secara mendetail dan menyeluruh,” kata Franky, Rabu (12/2).

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, pihaknya juga menanyakan penanggung jawab atas kerusakan bus-bus baru tersebut. Hal-hal yang ditanyakan dalam pemeriksaan kemarin terkait standard operating procedure (SOP) pengadaan bus, penanggung jawab pengadaan barang hingga panitia pengadaan lelang.

“Pertemuannya kemarin. Kita tanya siapa yang bertanggung jawab. Mereka (Dishub) dimintai keterangan terhadap pengadaan barang tersebut. Semua orang yang hadir ditanya dan diminta keterangan,” jelas Franky.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya telah menemukan fakta, adanya komponen bus yang berkarat dan rusak yang diakui oleh Dishub. Kendati demikian, Franky menolak untuk memberitahukan secara detail hasil pemeriksaan tersebut.

“Yang pasti, kenyataan ada komponen-komponen bus gandeng dan BKTB yang berkarat sudah diakui oleh Dishub. Kita sudah susun laporannya,” tandasnya.

Sumber: berita jakarta

4 Unit BKTB Dirusak Sopir Angkot

Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB), yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dirusak massa yang diduga sopir angkutan kota (angkot) Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Perusakan pertama menimpa BKTB dengan nomor polisi B 7713 IV, di Jl Kopi, Tambora, Jakarta Barat.

Kemudian, perusakan juga terjadi di Jakarta Utara. Sebanyak 3 Unit BKTB, diantaranya BKTB dengan nomor polisi B 7660 IV, B 7736 IV dan B 7870 IV dirusak massa yang diduga sopir KWK. Akibatnya, bus mengalami kerusakan parah di bagian kaca dan bagian bodi. Selain merusak bus, para oknum sopir angkot itu juga melukai sopir dan petugas on board BKTB di dalam bus. Tidak berhenti sampai di situ, penumpang di dalam bus juga diturunkan dengan paksa.

Diduga, aksi perusakan terjadi lantaran penumpang angkot beralih menggunakan BKTB sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan sopir angkot.

Humas UP Transjakarta, Sri Ulina Pinem mengatakan, pihaknya sudah memonitor adanya pergolakan para sopir angkot yang menolak keberadaan BKTB dengan melakukan aksi demo ke Balaikota. Meski demikian, tambah Ulina, operasional BKTB jurusan Monas - PIK tetap beroperasi.

"Nah, waktu pulang dari demo, mereka mencegat bus kita. Pertama terjadi di dekat Taman Fatahillah Jakarta Barat. Kemudian 3 unit lagi di sekitar Polsek Penjaringan," ujar Ulina, Selasa (11/2).

Dikatakan Ulina, saat mencegat bus, oknum sopir angkot menurunkan sopir dan penumpang bus dengan paksa. Mereka juga melempar bus serta memukul sopir dan petugas on board. "Hampir seluruh bagian kacanya rusak. Sedangkan dari laporan awal yang saya terima, sopir dan petugas on board mengalami luka ringan," tuturnya.

Untuk menghindari adanya perusakan, lanjut Ulina, saat ini pihaknya sudah menarik semua armada BKTB kembali ke pool. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. "Sejak pukul 15.00 tadi, seluruh armada kita sudah ditarik ke pool Cawang. Sedangkan untuk kejadiannya sudah kita laporkan ke Polsek Penjaringan," katanya.

Sementara itu, Kepala Operasional KWK Jakarta Utara, Farid Effendi berkilah jika perusakan dan penganiayaan itu dilakukan oleh oknum sopir KWK. Terlebih, pihaknya tidak pernah memerintahkan melakukan perusakan maupun penganiayaan. "Kami melakukan aksi damai hari ini. Tadi di Balaikota memang tidak ada solusi yang diberikan sehingga waktu pulang memang disepakati lakukan penghalauan, tapi bukan perusakan maupun penganiayaan. Itu mencederai nama baik kita," kilahnya.

Kapolsek Penjaringan, AKBP Suyudi AS membenarkan terjadinya perusakan oleh sejumlah sopir KWK. Perusakan sendiri terjadi di sekitar Polsek Penjaringan. "Iya, benar sekitar pukul 13.30, ada perusakan terhadap BKTB di dekat Polsek Penjaringan, Pluit Selatan dan pintu keluar Pantai Indah Kapuk," tandasnya.

Pihaknya, tambah Suyudi, saat ini sudah mengamankan 5 mobil dan 30 orang sopir angkot untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sumber: berita jakarta

DKI Gandeng Penegak Hukum,,Selidiki Bus Transjakarta

Penyebab kerusakan sejumlah komponen bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru didatangkan dari China masih terus diselidiki. Bahkan, Pemprov DKI akan menggandeng aparat penegak hukum agar masalah ini segera tuntas.

"Kita sudah minta aparat penegak hukum menyelidiki permasalahan ini hingga tuntas," tegas Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Selasa (11/2).

Basuki menduga adanya kelalaian dalam proses pengadaan ratusan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari negeri Tirai Bambu tersebut.

"Tidak mungkin komponen mesin di bus gandeng sedang itu karatan hanya karena terkena air laut. Kemungkinan, ada unsur kelalaian dalam proses pengadaannya," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki juga mengaku heran kenapa semua bus yang dibeli oleh Pemprov DKI berasal dari negeri Tirai Bambu.

"Produk buatan China banyak yang bagus, tapi ada juga yang jelek. Makanya, kita bingung kenapa kok hanya dari China, tidak ada produsen otomotif Eropa ikut serta pengadaan bus," katanya.

Basuki mengaku telah mengintruksikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar membeli bus berkualitas baik, sehingga lebih awet dan tahan lama. "Mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting kualitasnya baik dan terjamin,"

Sumber: berita jakarta

Jurus Bebaskan Jakarta Dari Banjir

Banjir Jakarta bukanlah masalah baru. Sejak Indonesia belum merdeka, Jakarta telah mengalami banjir. Masalah tahunan itu harus dicari solusinya agar tamu tak diundang itu tidak selalu merepotkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengatakan, salah satu langkah untuk mengurangi banjir adalah dengan memaksimalkan waduk dan situ yang ada di ibu kota. Mengingat jumlah “baskom” raksasa itu cukup banyak, yakni mencapai 78. Namun sayangnya, saat ini kondisi puluhan waduk dan situ sangat memprihatinkan. Sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman warga. Selain itu juga sedimen yang tinggi membuat kapasitas waduk dan situ berkurang.

Jika seluruh situ dan waduk yang ada di Jakarta dinormalisasi dirinya yakin akan mengurangi banjir di Jakarta. Sebab selama ini, puluhan baskom raksasa tersebut tidak pernah dirawat dengan baik. “Jakarta punya 78 situ dan waduk, sementara yang sudah dikeruk hanya Waduk Pluit dan Ria Rio. Daripada membuang uang untuk bangun waduk baru, lebih baik revitalisasi waduk yang sudah ada," katanya, baru-baru ini.

Ia menyebutkan, untuk menyelesaikan seluruh pengerukan, waktu yang diperlukan hingga 3-5 tahun ke depan. Namun, anggaran yang dikeluarkan akan lebih irit. "Saya lihat kemarin banyak daerah yang banjir, tapi waduk-waduk justru tidak luber. Harusnya bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Dijelaskan Nirwono, untuk membangun dua waduk di Bogor saja harus menghabiskan Rp 1,2 triliun. Sementara untuk pembangunan sembilan waduk di Jakarta juga akan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Jika dana tersebut digunakan untuk revitalisasi waduk yang ada di Jakarta akan lebih berguna. Sebab selama ini, Pemprov DKI Jakarta sulit untuk melakukan perawatan.

"Di Jabodetabek ada 204 waduk dan situ, hanya 73 yang berfungsi optimal. Jika 200 waduk itu di benahi saya yakin dapat mengurangi banjir di Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, terkait banjir yang menggenangi ring 1 pada Rabu (5/2) lalu, dirinya menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan audit bangunan. Berdasarkan data yang dimilikinya kavling-kavling perkantoran sebagian besar tidak dilengkapi dengan resapan air. Sehingga saat hujan turun, semua air mengalir ke jalan. Padahal, salurannya tidak mampu menampung.

Selama ini, lanjut Nirwono, setiap bangunan tinggi diwajibkan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau (RTH) hingga 30 persen dari luas tanahnya. Namun, 90 persen gedung tinggi di Jakarta melanggar peraturan itu. "Hampir sebagian besar di kavling ring 1 dipenuhi bangunan yang tidak ada resapan airnya. Jadi harus dilakukan audit bangunan dan tata ruang. Karena saya pastikan 90 persen gedung tinggi melanggar," tegasnya.

Setelah dilakukan audit, Pemprov DKI harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi jika bangunan tidak dilengkapi resapan air. Pemilik bangunan mau tidak mau harus membongkar aspal atau beton di lahan mereka untuk resapan air. Sehingga nantinya air yang turun, tidak semua ditampung di saluran saja.

Selain itu, dirinya menilai hanya 33 persen drainase atau saluran air di Jakarta yang berfungsi optimal. Sementara sisanya banyak yang sudah tertutup dengan sedimen dan tidak menampung air. Sehingga saat curah hujan cukup deras saluran air tidak tertampung. Akibatnya, banjir selalu datang menghantui Jakarta.

Basuki Telat Ngantor (BKTB)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menepati janjinya menggunakan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dari kediamannya di Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara menuju Balaikota DKI, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Basuki yang mengenakan baju batik berwarna coklat tiba di Balaikota sekitar pukul 08.30. "Ini kan lagi mengkampanyekan, ya nggak apa-apa lah, tapi lebih efisien naik mobil pribadi. Kalau naik mobil pribadi cuma 25 menit. Jika naik bus hampir satu jam dan saya bisa sarapan juga dalam perjalanan," ujar Basuki di Balaikota, Jumat (7/2).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menyatakan kesediaan naik BKTB dari kediaman menuju Balaikota, jika jalur busway telah steril. "Masalahnya macet itu pasti. Jadi kalau jalur busway sudah steril, pasti orang berpindah karena melihat kondisi jalur bus lancar. Soalnya, bagi orang Jakarta waktu itu adalah uang," ungkapnya.

Ke depan BKTB pun menargetkan jalur baru ke pemukiman menengah ke atas, diantaranya Green Garden, Sunter, dan Kalibata. Selain itu, dikatakan Ahok, BKTB pun juga akan mengintegrasikan diri dengan sarana publik lain seperti pusat perkantoran, perbelanjaan, dan stasiun kereta api.

"Kuncinya jemput bola, bagaimana masuk ke perumahan kelas atas. Selain itu, kita akan kerja sama dengan gedung-gedung, mal, dan stasiun kereta agar bisa masuk ke sana," paparnya.

Dengan masuknya BKTB ke pusat perbelanjaan, Basuki, mengharapkan warga yang rumahnya jauh dari akses BKTB dapat memarkir kendaraan kemudian beralih. Begitu juga dengan pengguna kereta, dengan terintegrasi ke BKTB, mereka dapat langsung mengakses.

"Kendaraan umum manapun memang tidak bisa menyaingi pivasi dan kenyamanan kendaraan pribadi. Tapi seperti di Bogota, Kolombia, walau jalanannya macet jalur busway-nya steril sehingga angkutan umum lebih cepat," paparnya.

Dijelaskan Ahok, bahwa busway di sana sudah demikian tertata. Bahkan di setiap koridor terdapat dua jalur. "Kalau sekarang kita bikin dua jalur, seperti di Sudirman, masyarakat akan maki-maki. Saat ini masyarakat berpikirnya kalau kita buat jalur busway itu mengambil jalurnya masyarakat," katanya.

Namun demikian, untuk mengatasi keadaan saat ini, sterilisasi jalur transjakarta merupakan solusi yang paling relevan mengajak masyarakat beralih ke kendaraan umum. Dalam rangka itu, Ahok mengaku akan kembali berkordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kalau di Bogota itu Dishubnya bisa nilang, kalau di kita kan polisi yang bisa. Saya akan ngomong lagi ke Dirlantas, supaya jalur busway tersebut didedikasikan hanya untuk Transjakarta,"

Taman Rusak Akibat Banjir Segera Diperbaiki

Banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu rupanya tak hanya menyebabkan ruas jalan menjadi rusak. Puluhan taman yang tersebar di lima wilayah kota pun mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi. Diperkirakan, kerugian atas rusaknya taman-taman tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Jonathan Pasodung mengatakan, pihaknya masih terus mendata taman yang rusak. Namun, diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 40-60 juta per taman. "Kerugiannya kita prediksi hingga ratusan juta, karena ada puluhan taman yang rusak," ujar Jonathan, Kamis (6/2).

Dikatakan Jonathan, dari data sementara, taman yang rusak di Jakarta Barat terdapat di 25 lokasi. Lalu, 18 lokasi di Jakarta Pusat serta satu taman besar di wilayah Jakarta Selatan yakni Taman Langsat di Kebayoran Baru. "Suku Dinas Pertamanan sedang melakukan inventarisasi taman rusak di wilayahnya masing-masing. Sehingga belum dapat diketahui pasti jumlah taman yang rusak akibat banjir selama kurang lebih satu bulan terakhir ini. Lagi pula sekarang kan banjir belum surut semua," katanya.

Ditambahkan Jonathan, tingkat kerusakan taman yang terendam banjir tidak terlalu parah, karena hanya terendam selama beberapa hari. Namun, banyak tanaman yang mati atau tercabut dari tanah. Kemudian sebagian taman juga dipenuhi sampah yang terbawa arus air. Hal itu juga menyebabkan kerusakan pohon dan tanaman.

Setelah banjir surut dan mengering, lanjut Jonathan, pihaknya akan langsung menurunkan tim buser (buru sergap) untuk segera melakukan perbaikan ruang terbuka hijau (RTH) tersebut. Tindakan yang dilakukan sama dengan penanganan dan pemeliharaan rutin yakni mengganti tanaman atau pohon yang rusak dan membersihkan sampah akibat banjir.

"Fokus yang kita lakukan adalah pembersihan sampah. Karena umumnya sampah terbawa arus ke arah taman. Lalu ketika surut, taman jadi tertutup sampah akibat banjir. Dampaknya tanaman jadi rusak. Kalau sudah begitu tim buser kami langsung angkut sampahnya dulu baru tata rapi taman yang rusak itu," katanya.

Pihaknya, sambung Jonathan, memastikan perbaikan taman rusak tidak akan dibiarkan sampai terbelengkalai lama. Sementara mengenai biaya perbaikan ada di anggaran masing-masing sudin wilayah.


Sumber:berita jakarta

DPRD Setuju Pembelian 200 Truk Sampah

Setelah sempat ditolak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akhirnya memastikan akan mengabulkan usulan Pemprov DKI untuk pengadaan 200 truk sampah dalam APBD DKI 2014. Namun, usulan tersebut baru akan direalisasikan dengan syarat adanya perbaikan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, S Andhyka mengatakan, ada tiga yang hal menjadi perhatian Komisi D DPRD DKI tidak mengabulkan usulan penambahan truk sampah. Ketiganya yakni, truk sampah yang ada tidak terawat, banyak truk sampah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga, serta tidak adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

"Ini yang menolak adalah Komisi D. Karena Komisi D melihat, ternyata pengadaan 200 truk sampah ini belum rasional. Karena masih banyak truk yang tidak terawat, masih banyak digunakan oleh pihak ketiga. Kemudian tidak ditunjang juga dengan SDM yang memadai, sehingga kami melihat masih banyak yang perlu diperbaiki," ujar Andhyka, saat dihubungi beritajakarta.com, Kamis (6/2).

Pihaknya, kata Andhyka, sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Bahkan, usulan pengadaan 200 unit truk sampah itu masih dianggap kurang karena sarana tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, ketiga hal itu harus diperbaiki lebih dulu sehingga pengelolaan ratusan truk itu ke depan lebih baik.

"Tentunya hasil rapat kerja di Sub Badan Anggaran apabila diperbaiki tiga hal tadi, tidak ada alasan Komisi D menolak. Kita akui sekarang masih kurang truk sampah, saya sangat setuju dengan pengadaan truk sampah lagi. Bahkan jumlah 200 unit masih kurang. Tapi kan di Komisi D ada pertimbangan dan catatan-catatan. Kalau ketiganya baik, tidak ada alasan menolak," tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya juga setuju jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kembali mengajukan pengadaan 200 unit truk sampah itu dalam APBD perubahan mendatang. Penolakan ini, sambungnya, semata karena tugas pengawasan dari DPRD.

"Kita tidak mau terjadi penyalahgunaan. Jika kita terima berarti sama saja membiarkan adanya kelalaian, terjadi suatu yang memang tidak berjalan dengan baik, dan kita ikut dari bagian itu. Kita kan tugasnya mengawasi apakah SKPD menjalankan sesuai dengan aturan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengakui ada kesalahan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang tidak mengusulkan pengadaan truk sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. "Dia (Dinas Kebersihan) baru menyusun pada Januari 2014 karena salah paham pemikiran bahwa masih memakai jasa pihak swasta untuk pemakaian truk sampah. Kalau pakai swasta tidak perlu beli truk," ujar Basuki di Balaikota.

Padahal, Basuki mengaku tidak mau memakai pihak swasta terkait urusan pengangkutan sampah karena pembagian kerjanya tidak jelas. "Kalau swasta tidak bisa angkut sampah, tidak ada denda. Seharusnya ada pembagian kerja. Kalau kita kan dikerjakan sendiri semua. Kalau sendiri ya kekurangan truk,"

Sumber: berita jakarta