Polisi Usut Kasus Tewasnya Mahasiswa STIP

Kematian Dimas Dikita Handoko, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Marunda, Jakarta Utara, masih menjadi misteri. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi masih terus mendalami motif di balik tewasnya mahasiswa asal Medan, Sumatera Utara, tersebut.

" Kami masih mendalami motifnya. Untuk sementara informasi yang kami terima dari para tersangka adalah itu"
Kapolres Jakarta Utara, Kombes M Iqbal mengatakan, pihaknya mendapat laporan langsung dari rumah sakit jika mahasiswa STIP meninggal secara tidak wajar. Mengenai motifnya, karena ada pembinaan yang dilakukan oleh oknum senior kepada yunior yang sangat berlebihan. Namun, pihaknya masih terus mendalami motif di balik tewasnya Dimas tersebut.

"Kami masih mendalami motifnya. Untuk sementara informasi yang kami terima dari para tersangka adalah itu," ujarnya, Sabtu (26/4).

Sementara itu, Siagian (45) pemilik kos tempat perpeloncoan mahasiswa STIP Marunda, mengaku tidak tahu soal kekerasaan yang terjadi di rumahnya. Namun, sekitar pukul 22.00 WIB kemarin, ia sempat bertanya kepada salah satu tersangka yang kos di rumahnya yang mengaku sedang menelepon ke Medan.

"Memang saat itu saya tanya ke salah satu mereka yang sedang menelepon, dia jawab sedang telepon Bapak di Medan," jelasnya.

Ia mengaku, tidak mengetahui sama sekali kejadian yang menewaskan Dimas tersebut. Sebab, tempat kos korban selalu ramai.

"Mereka lebih sering kumpul di sini, karena dekat dengan tempat biasa mereka main futsal," tambahnya.

Seperti ramai diberitakan, Dimas Dikita Handoko, mahasiswa STIP semester I diketahui meninggal dunia pada pukul 03.00 di Rumah Sakit Pelabuhan, Jakarta Utara. Meski telah menetapkan beberapa tersangka, polisi masih terus mendalami kasus tersebut.


Sumber: berita jakarta

DKI Sediakan Bus Gratis di Rute Blok M-Kota

DKI Sediakan Bus Gratis di Rute Blok M-Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyediakan fasilitas bus tingkat gratis guna mengantisipasi kemacetan sebagai dampak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di ruas jalan koridor 1 Transjakarta rute Blok M-Kota.

" Pengerjaaan proyek MRT pasti memakan jalur, makanya solusi yang kita sediakan bus tingkat gratis sama kayak punya bus pariwisata itu"
"Pengerjaaan proyek MRT pasti memakan jalur, makanya solusi yang kita sediakan bus tingkat gratis sama kayak punya bus pariwisata itu," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Senin (7/4).

Ia mengungkapkan, Pemprov DKI saat ini sedang melakukan pengadaan bus tingkat untuk sarana transportasi gratis tersebut. Itu belum termasuk 23 armada bus tingkat yang akan disumbangkan oleh pengusaha kepada Pemprov DKI.

"Untuk satu koridor Bundaran HI hingga Blok M, saya kira 15 bus sudah cukup. Makanya kalau lebih dari 20 koridor satu ini cukup untuk membantu urai kemacetan di ruas jalan tersebut," ucapnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI selanjutnya akan melarang sepeda motor melintas di ruas jalan koridor I setelah bus tingkat tersedia.

"Kalau sudah ada bus tingkat gratis, sepeda motor akan dilarang melintas di situ," jelas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimum sebesar Rp 5.000 per hari. Sedangkan, untuk kelebihan jamnya akan digratiskan hingga besok pagi.

"Kalau sudah bayar 5.000, sisanya gratis sampai besok pagi. Kita terapkan sistem parkir seperti ini agar warga bisa nitipin sepeda motornya di belakang-belakang gedung. Lalu untuk naiknya dari gedung langsung ke bus,"

550 Petugas Jaga Taman Di Jakarta 24 Jam

550 Petugas Jaga Taman Di Jakarta 24 Jam

Untuk menjaga taman-taman yang ada di seputaran ibu kota selalu asri dan nyaman serta seluruh fasilitasnya terpelihara dengan baik, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta membentuk pengamanan khusus untuk menjaga taman-taman tersebut. Jumlah personel yang telah disiapkan sebanyak 550 petugas yang bertugas secara bergantian selama 24 jam non stop.

"Khusus untuk taman Monumen Nasional (Monas) petugas pengamanan taman ditempatkan 165 orang. Sementara untuk patroli di taman-taman yang berada di luar Monas se-Jakarta ada 493 personel," ujar Salim, Kepala Seksi Pengamanan dan Penertiban Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Salim, personel pengamanan ini dibagi dalam beberapa tim patroli. Mereka bekerja selama 24 jam. "Setiap tim itu ada 6-9 personel. Dan kerjanya 3 shift jadi benar-benar kita jaga 24 jam," paparnya.

Pengamanan ini, lanjut Salim, terfokus pada taman-taman yang berada di tempat protokol ataupun memang wilayah unggulan. Sebab di taman tersebut terdapat fasilitas-fasilitas yang memang rawan dirusak oleh pengunjung tidak bertanggungjawab.

"Yang utama ya seperti Taman Menteng, Taman Ayodia, Taman Suropati, Taman Situ Lembang, Taman Katalia (Kampung Sawah), Taman M Kahfi 1, dan Taman Jagakarsa. Pokoknya taman yang baru dan bagus," terang Salim.

Para personel pengamanan ditargetkan bisa menjaga taman dari penyerobotan lahan, penggunaan fasilitas umum bukan pada fungsinya, hingga kegiatan amoral yang juga sering dilakukan pengunjung.

"Kan sekarang juga banyak yang pacaran mesum di taman. Desember tahun lalu ada 4 pasangan mesum kita tangkap di Taman Katalia, memang hanya didata dan kita pertemukan dengan orangtua masing-masing untuk dibina," tegasnya.

Ke depan, imbuh Salim, pihaknya mengharapkan agar pihak kepolisian bisa bekerja sama lebih aktif. Karena ada taman yang mulai rawan aksi kejahatan. "Seperti di Taman Ayodia beberapa waktu lalu ada penodongan dan personel kita yang usir. Kita ingin kerja sama aktif dengan kepolisian untuk tindak pidana seperti ini,"


Sumber: berita jakarta

Jokowi Nyapres, Pengawal Ditambah

Jokowi Nyapres, Pengawal Ditambah

Pasca mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, pengawalan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bertambah dua kali lipat dari biasanya. Dengan penambahan itu, jika biasanya ia mendapat pengawalan 6 polisi, kini bertambah jadi 12 polisi yang kesemuanya merupakan personel Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

"Kalau pengamanan kita sudah diberi dari Polda. Dulu 6 orang, sekarang ditambah lagi jadi 12. Itu memang diberi," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (1/4).

Dirinya mengaku pengamanan memang penting diberikan. Terlebih pada tahun politik seperti ini, di mana sering kali terjadi ancaman bagi para politisi peserta pemilu. Kendati demikian, hingga saat ini Jokowi tidak merasa ada ancaman berarti bagi dirinya.

"Tidak ada ancaman, ke mana-mana saya biasa saja. Tapi, saya diberi dari Polda dan dari Polri ya dipakai dong, ini kan untuk keamanan," kata alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Meski pengamanan ditambah, lanjut Jokowi, tidak ada yang berubah dari dirinya. Masyarakat tetap bisa menemui dirinya dengan bebas, baik secara langsung di Balaikota atau saat blusukan. "Untuk pengamanan saya terima saja. Tapi, apa saya berubah, saya biasa saja kok," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan aparat kepolisian untuk bekerja serius menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014. Termasuk, memastikan para calon anggota legislatif (caleg) maupun pasangan calon presiden (capres) bebas dari ancaman dan intimidasi. Hal itu dilakukan agar caleg dan capres bisa menyampaikan visi misi dan debat dengan suasana aman dan damai.


Sumber: berita jakarta

Umat Hindu Ikuti Upacara Melasti di Jakarta

Umat Hindu Ikuti Upacara Melasti di Jakarta

Sebanyak 2000 umat Hindu dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, melakukan Upacara Melasti di Pura Dalam, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (29/3). Upacara tersebut merupakan persiapan menyambut perayaan Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1936 yang jatuh pada Senin (31/3) yang akan datang.

Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, yang hadir dalam upacara tersebut mengatakan, pentingnya kerjasama masyarakat dari seluruh elemen untuk bersama-sama menyukseskan pemilu April mendatang. "Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi 1936," ucapnya, Sabtu (29/3).

Ketua Suka Duka Hindu Darma Banjar, Jakarta Utara, I Putu Alit Ari Sudarsana mengatakan, Upacara Melasti merupakan Upacara pembersihan dengan memohon Tirtha (air suci) yg terdapat di dasar laut yang disebut Tirtha Kamandalu diyakini bisa membersihan/melebur segala hal-hal yang bersifat negatif sebelum menyambut Tahun Saka 1936. "Untuk mensucikan diri kita jasmani dan rohani, membersihkan lingkungan pura dan membersihkan Jagad Raya," katanya.

Dalam proses pengambilan air suci tersebut, dua perahu dan dua puluh orang panitia dikerahkan untuk mengambil air suci dari tengah laut Marunda. Setelah acara selesai, sebagian umat diberangkatkan ke Puri Rawamangun dan sebagiannya pulang ke pura masing-masing wilayah.

Ketua Pengempon Pura Agung Wiradarma Samudra Marinir, Cilandak, Gede Ngura Sudira menyampaikan, setelah upacara Melasti hari ini, Minggu (30/3) besok, akan dilanjutkan dengan Pecaruan Agung, Taur Pesange untuk menyambut pelaksanaan Tapa Brata Penyepian. "Semuanya akan dipusatkan besok, di Pura Rawamangun,"


Sumber: berita jakarta

PT Transjakarta Terima Aset Rp 1,3 Triliun

PT Transjakarta Terima Aset Rp 1,3 Triliun 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang baru saja dibentuk dan dikukuhkan direksinya, Kamis (27/3) kemarin akan mendapatkan aset yang nilainya mencapai Rp 1,3 triliun. Aset-aset tersebut akan langsung dialihkan dari semula milik Unit Pengelola (UPT) Transjakarta menjadi milik BUMD. Aset yang dialihkan berupa infrastruktur Transjakarta di 12 koridor yang sudah beroperasi saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, aset yang akan dialihkan nilainya mencapai Rp 1,3 triliun. Aset berupa halte bus Transjakarta, jembatan penyeberangan, dan dipo Transjakarta. Bahkan, ke depan aset yang diberikan bisa lebih berkembang. Pasalnya, PT Transjakarta tidak hanya mengurus Transjakarta saja tetapi juga mencakup seluruh transportasi yang ada di ibu kota.

"Yang utama diserahkan seperti, shelter, jembatan penyeberangan, dan dipo. Itu nilainya mencapai Rp 1,3 triliun. Ke depan juga bisa berkembang lagi, untuk memudahkan operasional Transjakarta lebih baik lagi," kata Akbar, Jumat (28/3).

Aset-aset tersebut akan secepatnya diberikan. Saat ini masih dalam proses inventarisir, seraya didaftarkan sebagai BUMD di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). "Secepatnya dialihkan, karena memang sekarang dalam masa transisi," ujarnya.

Dirinya, lanjut Akbar, berpesan, agar aset-aset yang dialihkan nantinya bisa dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Selain itu, diharapkan dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta ini, pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangani akta pendirian PT Transjakarta serta pengukuhan dua komisaris dan lima orang jajaran direksi di dalamnya, dimana Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 99 persen, sementara sisanya 1 persen dimiliki PT Jakarta Propertindo.

Jokowi minta PT Transjakarta dapat bekerja optimal secepat mungkin. Tidak hanya menyelesaikan persoalan manajemen di bidang transportasi, PT Transjakarta itu juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan infrastruktur transportasi.


Sumber: berita jakarta

2 Pejabat Dishub DKI Jadi Tersangka

2 Pejabat Dishub DKI Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung RI menetapkan dua pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka. Dua pejabat tersebut diduga korupsi pengadaan bus Transjakarta pada tahun anggaran 2013 lalu. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Setia Untung Ari Muladi membenarkan, bahwa Kejagung telah menetapkan dua pejabat Dinas Perhubungan DKI. Kedua pejabat tersebut yakni DA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway dan ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Iya betul, dua orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Untung, saat dihubungi, Jumat (28/3).

Menurut Untung, pihaknya telah menemukan dua alat bukti terhadap kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan adanya penyalahgunaan dalam kegiatan pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi mark up dalam kegiatan Busway Transjakarta," ujarnya.

DA ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 25/F.2/Fd.1/03/2014, tanggal 24 Maret 2014. Sementara ST ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 26/F.2/Fd.1/03/ 2014, tanggal 24 Maret 2014. "Tim Penyidik saat sedang menyusun dan mempersiapkan rencana pelaksanaan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama tidak mau berkomentar banyak terkait penetapan dua anak buahnya tersebut sebagai tersangka. Bahkan, dirinya tidak ingin memberikan bantuan hukum kepada keduanya. "Itu urusan Kejagung lah. Bantuan hukum bagaimana kan sudah jadi tersangka. Ngapain dikasih," tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga menuturkan, pihaknya akan segera mengambil surat penetapan tersebut dari Kejagung. Dari surat tersebut kemudian baru bisa diputuskan bahwa kedua pejabat tersebut akan diberhentikan sementara waktu dari jabatannya.

"Kita akan ambil surat dari Kejagung secepatnya. Dari surat itu akan diputuskan bahwa kedua PNS itu diberhentikan sementara dan akan menerima 75 persen dari gaji pokok,"


Sumber: berita jakarta

Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta

Sumbangan 30 Bus Diserahkan Ke PT Transjakarta

Sumbangan sebanyak 30 bus yang diperoleh dari tiga perusahaan ke Pemprov DKI Jakarta akan diserahkan langsung kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sebab, prosedur hibah dari ketiga perusahaan menemui banyak kendala.

"Kita mungkin mau sumbangan itu langsung ke PT Transjakarta lah. Pusing, Plt Sekda DKI bikin surat mesti ke Mendagri kan konyol. Suratnya masih proses verbal lagi," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (27/3).

Dikatakan Basuki, sejumlah persoalan dihadapi oleh tiga perusahaan saat hendak menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI, diantaranya pengenaan pajak iklan dan larangan bus melintas di sejumlah koridor yang tersedia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

"Puluhan bus yang disumbangkan wajib mengganti converter kit untuk mengganti bahan bakar dari solar menjadi BBG sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005," ujarnya.

Basuki pun mengaku bingung dengan prosedur sulit yang harus dilewati para donatur yang telah menyumbangkan puluhan bus kepada Pemprov DKI.

"Ya sudah, sumbangkan saja ke PT Transjakarta. Kalau nanti pajak iklan ditagih, mereka (donatur) minta saja pembebasan pajak dan saya bebaskan saja," ungkapnya.

Ditambahkan Basuki, jika puluhan bus tersebut diserahkan melalui Pemprov DKI terlebih dahulu dan selanjutnya dihibahkan kembali ke PT Transjakarta dapat diartikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Sebab, puluhan bus hibah tersebut akan akan diganti dengan plat merah atau kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta.

"Bayangin, saya dapat bus 30 unit yang nilainya hampir Rp 40 miliar, kalau dapat lagi itu kan PMP (penyertaan modal pemerintah) ke PT Transjakarta Rp 45 miliar. Nggak usah cash,"


Sumber: berita jakarta

UPT Transjakarta Resmi Berubah Menjadi BUMD

UPT Transjakarta Resmi Berubah Menjadi BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi terbentuk, Kamis (27/3). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan akta pendirian PT Transjakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta. Modal dasar yang ditetapkan untuk BUMD baru ini yakni sebesar Rp 1,55 triliun.

Dikatakan Jokowi, dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta, diharapkan pengelolaannya akan lebih fleksibel, baik di pelayanan maupun manajemen. Pemprov DKI sendiri memiliki saham lebih dari 99 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yakni sebesar Rp 10 miliar. Sementara nilai aset yang dimiliki lebih dari Rp 1 triliun.

"Pembentukan ini artinya biar punya fleksibilitas yang tinggi karena itu sudah PT. Untuk perbaikan-perbaikan di pelayanan juga bisa lebih cepat. Penggantian personel lebih cepat, karena ini PT bukan seperti kemarin," ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (27/3).

Dengan pembentukan BUMD PT Transjakarta ini, Jokowi juga meminta kepada jajaran direksi yang baru untuk membenahi secara total Transjakarta. "Dibenahi total semua, seperti rute, jumlah bus tiap koridor, pelayanan, perbengkelan, sopirnya. Semua harus dikontrol dan dicek," pintanya.

Adapun jajaran direksi baru PT Transjakarta, Chaidier Patonnory menempati posisi Komisaris Utama dan Lindung Paido Tua Simanjuntak sebagai komisaris BUMD Transjakarta. Kemudian posisi Direktur Utama diberikan kepada Antonius NS Kosasih, Andi Patriota Wibisono untuk posisi Direktur Keuangan, Sri Kuncoro untuk posisi Direktur SDM dan Umum, Wijanarko untuk posisi Direktur Teknis dan Fasilitas, dan Heru Herawan untuk posisi Direktur Operasional.

Direktur Utama BUMD Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dan Dinas Perhubungan DKI terlebih dahulu. Kendati demikian, dirinya sudah memiliki prospek sendiri untuk Transjakarta. "Menurut saya Transjakarta harus jadi tulang punggung transportasi di Jakarta. Apalagi dengan kemacetan yang ada sekarang ini yang makan waktu berjam-jam," kata Kosasih.

Ia mencontohkan, bukti bahwa Transjakarta diminati oleh warga Jakarta, yakni banyak kendaraan yang menerobos jalur khusus. Sehingga menurutnya bisa diasumsikan bahwa jalur bus Transjakarta diminati. "Bukti Transjakarta oke, banyak kendaraan yang masuk ke jalur busway. Sudah pasti jalurnya lebih oke. Gimana caranya itu bisa dinikmatin banyak orang. Itu yang akan kita usahakan," katanya.

Dikatakan Kosasih, BUMD Transjakarta belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMP sebagai pihak yang akan mendaftarkan sebagai kuasa pemegang saham.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar menambahkan, tingkat kepuasan penumpang akan dicek dan disurvei secara berkala. Hal tersebut, akan menjadi ukuran apakah direksi yang baru ini sudah bekerja secara baik atau tidak.

Ditambahkan Akbar, pihaknya juga siap membantu jajaran direksi baru PT Transjakarta, salah satunya dengan tambahan pegawai yang sebelumnya bertugas di UP Transjakarta. "Kalau kehadiran PNS ini masih danggap perlu untuk membantu, mereka akan stay di sana, sampai direksi merasa oke, merasa mereka tidak perlu lagi dengan PNS, maka para pegawai itu akan kembali ke Dishub,"


Sumber: berita jakarta