Aksi Buruh MAY DAY Sisakan 7,5 Ton Sampah

(May Day) Aksi demo ribuan buruh merayakan Hari Buruh Sedunia meninggalkan banyak sampah bertebaran di sejumlah titik. Sudin Kebersihan Jakarta Pusat mencatat setidaknya terdapat 7,5 ton sampah yang dihasilkan pasca-aksi demo tersebut.

" Untuk kawasan Monas sejak pagi tercatat ada 6 ton sampah yang kita bersihkan"

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat, Marsigit mengatakan, untuk kawasan Monas tercatat terkumpul sebanyak enam ton sampah. Umumnya sampah adalah sisa bekas makan siang para pendemo yang dibuang sembarangan.

"Untuk kawasan Monas sejak pagi tercatat ada 6 ton sampah yang kita bersihkan," ujarnya, Minggu (1/5).
Sedangkan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) hingga sore tadi hanya terkumpul sebanyak 1,5 ton sampah.

Kepala Seksi Kebersihan Tanah Abang, Zulkarnaini mengatakan, di sekitar GBK ada sebanyak 35 petugas yang disiagakan. Tumpukan sampah sendiri paling tinggi terlihat saat pengunjuk rasa mulai meninggalkan lokasi.

"Tadi paling banyak di depan MPR/DPR, soalnya banyak pengunjuk rasa makan siang di sana dan sampahnya dibuang begitu saja," katanya.

Selain itu, sambung Zulkarnaini, tumpukan sampah juga terlihat di Jalan Asia Afrika. Pasalnya di lokasi tersebut dijadikan sarana parkir bus dan banyak pedagang sehingga banyak sampah berceceran.

"Tapi petugas kita langsung gerak bersihkan sampah. Nanti setelah mereka semua selesai kita bersihkan kembali, jadi besok relatif lebih bersih,"

#transjakarta #busway #bus #BRT #angkutan #masal #jakarta #publik

Pasukan Katak (Kopaska) Terjun Susuri Saluran Air Cari Sampah Kabel

(Kopaska) Komando Pasukan Katak , pasukan khusus TNI AL, dari Komando Armada Kawasan Barat dilibatkan untuk memantau saluran air di Jalan Medan Merdeka Utara. Dua belas anggota Kopaska dengan peralatan lengkap, seperti tabung oksigen, baju selam, hingga senter, terjun untuk menyusuri gorong-gorong di depan Istana Kepresidenan.

Komandan Detasemen IV Satkopaska Koarmabar TNI AL Kapten Laut Edy Tirtayasa mengatakan pemantauan saluran air di kawasan ring satu itu merupakan perintah dari Panglima Komando Kawasan Barat Laksamana Muda A. Taufiq Rahman. "Panglima memerintahkan kami untuk membantu melihat kondisi saluran air," katanya, Kamis, 3 Maret 2016.

Belasan anggota Kopaska itu masuk saluran air melalui bak kontrol yang berbeda-beda. Mereka pun menyusuri saluran air yang tingginya sekitar 1,5 meter.

Edy menjelaskan penggunaan tabung oksigen diperlukan agar pasukannya dapat leluasa bernapas di saluran air. "Kami khawatir dengan kondisi udara di dalam saluran air," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Edy, pasukannya tak menemukan adanya kulit kabel seperti di Jalan Medan Merdeka Selatan. "Sejauh ini temuan kami hanya sampah dan lumpur," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada pihak yang ingin Jakarta banjir. Sebab, di Jalan Medan Merdeka Selatan ditemukan adanya kulit kabel hingga belasan truk. Akibatnya, kawasan Jalan Medan Merdeka sempat tergenang air.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan untuk membersihkan saluran air di Jalan Medan Merdeka Utara, lembaganya perlu meminta izin ke bagian rumah tangga Istana Kepresidenan.

#pasar #jakarta

Tim Khusus di bentuk Polisi Untuk Selidiki Kasus Kulit Kabel

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mengakui pihaknya masih mendalami penemuan kulit kabel dalam saluran air di Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk melakukan penyelidikan, pihaknya membentuk tim khusus dari Ditkrimsus bersama Sudin Tata Air dan PLN untuk mengusut tuntas kasus ini.

" Nanti kita lihat bentuk pidananya seperti apa. Apakah berhubungan dengan masalah lingkungan, bisa saja"

Berdasar informasi awal yang dihimpun kepolisian, kulit kabel tersebut merupakan barang lama. Pada 2014 lalu, ada yang melakukan pembangunan di sekitar lokasi dan kulit kabel tersebut tidak terangkat.

"Pernah tahun 2014 ada yang melakukan pembangunan di sana, kemudian kelupasan kulit kabel ini tidak terangkat. Kalau nggak terangkat kenapa? Kita akan cek kontraktor-kontraktornya," ujar Tito, Rabu (2/3).
Dikatakan Tito, pihak kepolisian dan PLN sudah mengantongi sampel kabel utilitas tersebut. Kemudian akan diselidiki merek, jenis dan tahun pemasangan kabel.

"Intinya kita harus jawab, ini barang baru atau barang lama. Kalau barang lama kenapa tidak terangkat, kalau barang baru apa maksudnya," ucapnya.

Terkait kemungkinan adanya sabotase, Tito menolak untuk menyimpulkan. Hingga saat ini, penyelidikan kasus tersebut masih dalam proses.

"Nanti kita lihat bentuk pidananya seperti apa. Apakah berhubungan dengan masalah lingkungan, bisa saja," tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama enggan berkomentar banyak saat ditanya kasus tersebut. Basuki sepenuhnya menyerahkan penyidikan penemuan kulit kabel itu kepada pihak kepolisian.

Basuki Ancam Miskinkan Pejabat Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan membuat miskin pejabat DKI yang masih nekat berbuat korupsi atau mempermainkan APBD.

" Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi"

‎Basuki menegaskan, sanksi terhadap pejabat korupsi tidak cukup didemosi atau distafkan dari jabatan, tetapi harus dipenjarakan dan disita harta bendanya yang didapat dari hasil kejahatan korupsi.

"Ternyata pecat tidak menyelesaikan masalah. Karena mereka (pejabat) ada yang sudah terlalu kaya karena korupsi," kata Basuki saat melantik 375 pejabat eselon II, III dan IV di Balai Kota, Jumat (4/9).

Menurut Basuki, untuk memenjarakan para pejabat yang korupsi, ia telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Memorandum Of Understanding (MOU). Tujuannya agar pejabat korupsi dapat dipenjara seumur‎ hidup, tanpa diberi remisi dan dimiskinkan dengan menyita seluruh harta benda mereka.

"Itu supaya mereka (para pejabat koruptor) bisa mengerti susahnya masyarakat saat ini," ungkap Basuki.

‎Dalam kesempatan tersebut, Basuki kembali mengingatkan agarratusan pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan jujur dan melayani masyarakat. Bila tidak demikian, bukan tidak mungkin dalam waktu sebulan ke depan, jabatan mereka akan hilang karena distafkan.

Basuki Ingin Wawancarai Langsung PNS Potensial

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan kembali merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Untuk mendapatkan orang terbaik, Basuki bahkan berencana mewawancarai langsung para Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berasal dari angkatan muda.

" Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa?"

"Aku mau wawancara semua lurah sama semua PNS yang angkatan 2010. Saya mau lihat potensi mereka seperti apa? Kalau bagus ya mereka mesti dimasukin ke jabatan struktural untuk menguasai seluruh birokrasi di DKI," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/9).

Mantan Anggota Komisi II DPR ini menuturkan, meski masih angkatan muda, saat ini beberapa PNS angkatan 2010 sudah menduduki jabatan eselon IV. Seperti, posisi Kepala Badan Pelayanan Satu Pintu (BPTSP) tingkat kecamatan dan kelurahan. Sebelumnya, mereka juga mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan.

"Saya akan terus wawancara mereka. Jadi begitu dapetin (PNS) yang bagus-bagus, nanti Januari-Februari saya mau cuci gudang tuh. Jadi PNS yang enggak jelas dan malas, saya jadikan staf.  Terus PNS muda kami naikkan saja sudah," kata Basuki.

Seperti diketahui, pada Jumat (4/9) besok, Basuki berencana melakukan perombakan jabatan struktural. Setidaknya ada puluhan pejabat yang akan dimutasi, baik dari eselon IV, eselon III, dan eselon II. Adapun jumlah pejabat yang akan dilantik mencapai 90 orang.

Ahok Minta PHL Laporkan Pemotongan Gaji

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta para kepada Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk melaporkan jika gaji mereka dipotong. Jika ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ketahuan memotong gaji PHL akan langsung dipecat.

" Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini"

Basuki mengaku telah mengetahui adanya permainan tersebut. Beberapa mandor memanfaatkan keberadaan PHL. Mereka mengancam PHL tidak akan diperbolehkan bekerja jika tidak menyetor sebagian gajinya.

"Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau nggak mau potong sama saya kamu nggak boleh kerja disini. Orang kecil pasti takut, kasihan kan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (1/9).

Padahal, lanjut Basuki, para PHL telah dikontrak secara individu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Gaji yang diterima PHL saat ini sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sebesar Rp 2,7 juta.

"Dulu mereka hanya digaji Rp 600-800 ribu dibawah UMP. Lalu kita potong dan langsung kontrak dengan kami, besarannya seperti UMP," ucap Basuki.

Basuki pun meminta kepada PHL untuk melaporkan jika gajinya dipotong. Sehingga dirinya bisa memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bersangkutan.
"Mungkin ada nyetor juga ke atas. Saya curiga ke atas dipotong juga. Jadi mereka harus berani lapor. Kita akan lapor polisi dan pemecatan" tegas Basuki.

Namun menurut Basuki, ada beberapa PHL yang enggan melapor. Sebab mereka juga tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya.

"Mereka nggak mau lapor kenapa? Karena banyak juga PHL yang malas. Dia sebenarnya nggak masuk. Begitu bagian nggak merata, dia teriak nih. Ini juga belum tentu orang jujur loh. Bisa juga dia orang yang memang nggak kerja sesuai wilayahnya,"

DKI Segera Sosialisasikan Pinjaman Modal Usaha

   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi pinjaman modal usaha bagi pedagang di pasar-pasar tradisional. Nantinya dalam sosialisasi, akan dilibatkan perwailkan dari Bank DKI dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) DKI Jakarta.

" Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar"

"Minggu ini kami akan melakukan sosialisasi secara bertahap Dan sasarannya seluruh pedagang di pasar-pasar," ujar Irwandi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM) DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Irwandi, sasaran utama sosialisasi yaitu pedagang pasar tradisional, pasar rakyat, dan lokasi binaan. Karena memang sasaran pinjaman diberikan agar pedagang-pedagang dalam kategori kecil bisa berkembang.

"Agar pedagang mikro kecil terutama itu bisa mengembangkan usahanya, dan meningkat kelasnya," tutur Irwandi.

Sementara Ketua Umum Pusat Koperasi Pasar (Puskopas) DKI, Zaenal mengaku senang dengan rencana tersebut. Menurutnya, banyak pedagang di pasar yang membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha mereka berdagang.

"Selama ini baru dua pasar, yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Manggarai. Kami berharap bantuan pinjaman modal merata," tandas Zaenal.