229 Rumah di Jakut Diubah Jadi Kampung Deret

 229 rumah yang tersebar di 6 kelurahan dan 4 kecamatan di Jakarta Utara akan diubah Pemprov DKI menjadi kampung deret. Program yang termuat dalam Pergub Nomor 64 tahun 2013 ini dimulai sejak pertengahan Desember 2013 dan direncanakan selesai akhir Januari 2014 dengan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar.

Pengerjaan tersebut meliputi 40 rumah di RT 12/04 Kelurahan Cilincing, 59 rumah di RT 10/05 dan 14 rumah di RT 01/04, Kelurahan Semper Barat. Kemudian di Kelurahan Marunda sebanyak 36 rumah di RT 02/01 dan 19 rumah RT 03/01.

Sementara di Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, RT 02/10 sebanyak 26 rumah. Di Kecamatan Koja, Kelurahan Tugu Utara RT 06/13, sebanyak 25 rumah. Sedangkan di Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan RT 02/09 sebanyak 10 rumah.

Kepala Seksi Perencanaan Sudin Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Utara, Suhartono mengatakan, seluruh anggaran untuk perbaikan rumah sudah disalurkan ke rekening bank pribadi warga. Setiap meter persegi, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 juta.

"Tapi maksimal setiap rumah itu 36 meter persegi atau sebanyak Rp 54 juta. Totalnya mencapai lebih dari Rp 10 miliar," ujarnya, Rabu (25/12).

Meskipun anggaran renovasi diberikan langsung kepada warga, namun prosesnya warga didampingi dan disupervisi oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI agar temanya tidak melenceng dari gambar yang sudah dibuatkan oleh pihak dinas.

"Anggarannya sudah dikucurkan ke rekening warga sejak 13 Desember lalu. Kita targetkan pembangunannya rampung akhir Januari 2014 nanti," tandasnya.

Tarif Kereta Akan Naik Tahun 2014

Tahun baru 2014 akan disambut PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dengan menaikkan tarif tiket kereta api (KA) Jabodetabek. Rencana kenaikan itu akan direalisasikan pada awal hingga pertengahan tahun 2014 mendatang, karena saat ini masih dilakukan kajian besaran harga tiket KA.

"Kenaikan sudah pasti ada di tahun depan, tapi untuk bulan berapa tepatnya belum ditetapkan. Kalau sekarang harga tiket masih sama tarif progresif, untuk 5 stasiun pertama Rp 2.000 dan 3 stasiun berikutnya Rp 500," ucap Eva Chairunisa, Manager Komunikasi PT KCJ, Sabtu (21/12).

Kenaikan tarif ini, lanjutnya, akan diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Termasuk dengan mendatangkan sebanyak 100 gerbong KA bekas Jepang dari 180 gerbong yang direncanakan. Semua kereta, katanya, saat ini masih dalam tes uji mesin, proses kelayakan kereta, dan pemasangan interior.

"Kalau Desember ini akan ada 2 rangkaian kereta yang sudah siap dijalankan. Untuk 1 rangkaian ada 10 gerbong kereta api. Kami membeli sebanyak 18 rangkaian kereta api," terangnya.

Ifan (25) penumpang yang ditemui di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak mempermasalahkan kenaikan tarif KA tersebut, asalkan tingkat kenyamanan dan keamanan penumpang ditingkatkan lagi. "Naik tidak masalah, asal pelayanan semakin baik. Kalau naik tanpa adanya perbaikan sama saja merugikan penumpang. Kalau keamanan, masih banyak pelaku kejahatan. Seharusnya petugas keamanan ditingkatkan baik di stasiun maupun dalam kereta," tandasnya.

Proyek Sodetan Ciliwung dimulai

Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp 500 miliar, akan dimulai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 23 Desember mendatang. Dengan pembangunan sodetan ini, diharapkan dapat meminimalisir banjir di ibu kota.

Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, selain untuk konstruksi, pihaknya juga mengalokasikan dana Rp 15 miliar untuk supervisi dan manajemen konstruksi. Serta Rp 30 miliar untuk pembebasan tanah seluas 1,4 hektar.

Dikatakan Djoko, pembuatan sodetan Kali Ciliwung diserahkan kepada tiga kontraktor yakni Wijaya Karya (Wika) sebagai pelaksana pembangunan dengan nilai kontrak Rp 493 miliar. Kemudian konsultan dipegang oleh Indrakarya dengan nilai kontrak Rp 8,5 miliar. Selanjutnya untuk manajemen konstruksi diserahkan kepada Yodyakarta senilai Rp 5,7 miliar.

"Total yang dialokasikan untuk pembangunan mencapai Rp 545 miliar," kata Djoko, usai penandatanganan kontrak pekerjaan sodetan Ciliwung dengan kontraktor di Jakarta, Kamis (19/12).

Dana untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung berasal dari APBN, dengan sistem anggaran tahun jamak dari 2013-2015. Dengan adanya sodetan ini dapat mengurangi banjir di ibu kota. Karena dapat mengalirkan air minimal 60 meter kubik per detik menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Pengalihan sebagian debit Kali Ciliwung tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kapasitas sistem KBT sehingga tidak memindahkan masalah banjir ke tempat lain.

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT ini dibagi dalam dua tahapan pekerjaan. Tahap pertama meliputi pembangunan terowongan air sepanjang 1,27 kilometer. Sedangan untuk tahap kedua akan dibangun inlet, outlet, dan normalisasi Kali Cipinang. Lokasi pekerjaan terletak di Jakarta Timur yang meliputi, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

"Pembuatan sodetan ini memang dalam rangka membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota. Selain dengan sodetan ini, juga dilakukan normalisasi Kali Pesanggarahan, Angke, Sunter, dan Ciliwung," tandasnya.

Perda RDTR ( Rencana Detail Tata Ruang )

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baru saja disahkan DPRD DKI Jakarta diharapkan menjadi momentum pembenahan tata ruang di ibu kota.

Wakil ketua DPRD DKI, Prya Ramadhani mengungkapkan pada periode-periode sebelumnya banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya, tata ruang di Jakarta terkesan semrawut. "Pengesahan perda RDTR harus menjadi starting point untuk menuju tata ruang ibu kota yang lebih baik," ujarnya, Rabu (18/12).

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan, bangunan-bangunan di kawasan karya pemerintahan (KPM) harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat atau kantor pemerintahan. "Kalau sudah terlanjur di kawasan KPM ada bangunan atau gedung yang tidak sesuai peruntukannya, sebaiknya dibeli saja oleh Pemprov DKI, dan gedung tersebut dimanfaatkan untuk kantor SKPD DKI," bebernya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Boy Bernadi Sadikin. "Misalnya, pembangunan gedung perkantoran di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat yang termasuk kawasan KPM. Untuk bangunan di kawasan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pengembang bangunan," ujarnya.

Boy menjelaskan, berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 25/1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, kawasan Kebon Sirih merupakan kawasan KPM. Artinya, peruntukan bangunan di wilayah tersebut untuk kegiatan pemerintahan.

"Dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan Zona pelindung Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah selatan yakni Jalan Kebon Sirih," ungkapnya.

Kemudian, dalam Perda RTDR yang baru disahkan, kawasan Kebon Sirih termasuk kawasan berwarna merah (P.1) sub zona pemerintahan nasional. "Jadi kepemilikan bukan pemerintah, hanya perorangan/PT terkena Keppres 25/1995," ujarnya lagi.

Putera sulung mantan gubernur DKI Ali Sadikin ini sepakat jika Pemprov DKI membeli bangunan atau gedung di kawasan KPM yang peruntukannya bukan untuk kegiatan pemerintahan. "Ya sebaiknya, bangunan-bangunan tersebut dibeli saja oleh Pemprov DKI," tukasnya.  

 

DKI Bangun Taman Interaktif Anak

DKI Bangun Taman Interaktif Anak. Sebagai komitmen kepedulian terhadap anak-anak, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangani komitmen deklarasi Jakarta Menuju Kota Layak Anak di RW 06, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komitmen tersebut merupakan penanda dimulainya pembangunan Jakarta menuju kota yang ramah dan aman bagi anak, termasuk komitmen membangun taman interaktif layak anak di seluruh kota dan kabupaten di DKI Jakarta.

Saat ini, taman tersebut sudah ada di Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kelurahan Kelapa Dua, Jakarta Timur. Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Ini perlu waktu, tapi harus dimulai. Kalau sebuah kota layak untuk anak, berarti layak bagi siapa pun. Kalau kota ramah terhadap anak, lingkungannya nyaman bagi anak, maka akan nyaman bagi siapa pun," ujar Jokowi di RW 06, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).

Jokowi berharap deklarasi ini dapat menjadi titik tolak menuju kota layak anak. Bahkan, jika saat ini baru sebatas taman yang jumlahnya belum merata, nanti paling tidak ia berharap ada satu titik taman di setiap kelurahan yang layak bagi anak. Di taman tersebut, sedikitnya harus ada balai pintar, balai baca dan ruang kreasi.

"Nanti tiap kelurahan harus ada satu titik, biar itu jadi contoh dan yang lain mengikuti. Targetnya, kalau bisa dalam lima tahun sudah bagus," tegasnya.

Plt Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menambahkan, persiapan kota layak anak sudah dimulai sejak dua tahun lalu. Selain pembentukan forum anak yang sudah sampai tingkat kelurahan, pihaknya juga terus mendorong perkantoran juga menjadi lokasi layak anak.

"Seperti contohnya Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Sungai Bambu, sudah ada fasilitas permainan anak dan ibu menyusui. Di kantor walikota juga sudah ada tempat penitipan anak," tandasnya.
 
sumber:beritajakarta

HUTAN LINDUNG JAKARTA di WADUK RIA RIO

Jakarta akan punya hutan lindung...? tepatnya di waduk Ria Rio Untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menanam ribuan pohon pelindung di sekitar area Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. dalam waktu dekat sebanyak 9.200 pohon pelindung akan ditanam. Rencananya, tiga jenis pohon utama akan ditanam di lokasi tersebut yakni, jenis trambesi, mahoni dan flamboyan.

Selain menambah luas RTH di wilayah ibukota, JOKOWI  menuturkan tujuan penanaman ribuan pohon tersebut adalah menjadikan Waduk Ria Rio sebagai hutan lindung,
"Jumlahnya ada 9.200 pohon. Kita akan jadikan hutan di sini, jadinya lebih rindang dari yang sekarang," ujar Jokowi saat meninjau waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (16/12).

Disamping itu, JOKOWI mengungkapkan pohon-pohon tersebut akan ditanam dengan jarak sekitar satu meter antara pohon satu dengan pohon yang berada disebelahnya.

"Kami tidak mau kasih jarak yang terlalu jauh. Kami mau jarak pohon itu rapat-rapat untuk menimbulkan kesan rindang, rimbun dan terlihat semakin sejuk," ungkap Jokowi

Jokowi menargetkan, pembuatan hutan di Waduk Ria Rio akan rampung pada tahun 2014 mendatang. Ribuan pohon itu, kata Jokowi, akan ditanam secara rapat untuk menimbulkan kesan rimbun. "Nanti akan jadi hutan, jarak tanamnya pendek-pendek, paling tidak satu meter. Jadi rimbun," katanya.



Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menambahkan, keberadaan hutan di Ria Rio akan melindungi waduk yang bersebelahan dengan jalan raya tersebut. "Ini nanti bisa dikunjungi. Kenapa kita buat rapat? karena untuk meng-cover dari jalan ke sini. Karena di depan hutan ini akan jadi waduk pembersih," tandasnya.

Menara Miring Jakarta (Menara Syahbandar)

    Dibangun sekitar tahun 1839 Menara Syahbandar populer disebut menara miring Jakarta yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar-masuk Kota Batavia lewat jalur laut serta berfungsi kantor "pabean" yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa.

Menara ini dulunya menempati bekas bastion (kubu) Culemborg yang dibangun sekitar 1645, seiring pembuatan tembok keliling kota di tepi barat. Sebelum dibangun Menara Syahbandar, fungsi menara pemantau sudah dibangun di dekat bastion Culemborg dengan bentuk "tiang menara", di atasnya terdapat "pos" bagi petugas.

terdapat pintu besi di bawah Menara Syahbandar yang berupa jalan masuk ke dalam lorong bawah tanah menuju Benteng Frederik Hendrik (sekarang Masjid Istiqlal). Sesudah masa kemerdekaan, beberapa bangunan di dekatnya dirobohkan untuk perluasan jalan Pakin. Bangunan di tengah antara menara dan gedung administrasi, diganti dengan Prasasti di tugu yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tahun 1977 sebagai penanda Kilometer 0.

Bertambahnya usia bangunan hingga saat ini kurang lebih 168 tahun, membuat bangunan setinggi 12 meter dengan ukuran 4x8 meter ini, secara perlahan menjadi miring inilah awal mula disebut "Menara Miring".
Dengan kemiringan yang kini sudah mencapai 5 derajat, getaran kendaraan berat seperti truk trailer dan sejenisnya dikhawatirkan semakin merusak pondasi bangunan cagar budaya tersebut. Terlebih, saat ini belum diberlakukan sterilisasi kendaraan di kawasan yang tahun depan bakal mendapat sertifikat world heritage dari UNESCO itu.

Posisinya yang persis di sisi jalan raya Pakin, di mana setiap hari padat oleh kendaraan dan tak jarang jenis kendaraan berat seperti truk kontainer, menambah beban getar di sisi selatan menara. Menara ini juga disebut "Menara Goyang" karena menara ini terasa bergoyang ketika mobil melewati sekitarnya.

Pada awal April 2007, telah dilakukan perbaikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai realisasi Program Revitalisasi Kota Tua yang dicanangkan sejak tahun 2006.
Menaiki tangga menara, menelusuri ruang-ruangnya, serta mencapai puncak dan memandang kapal- kapal aneka rupa di Pelabuhan Sunda Kelapa adalah daya tarik menara ini.
Sebagai bekas benteng, di lantai bawah masih terdapat ruang bawah tanah untuk perlindungan dan pintu terowongan bisa tembus hingga Fatahillah (Museum Fatahillah, dulu Stadhuis) bahkan kemungkinan hingga Masjid Istiqlal karena dulu pernah ada Benteng Frederik Hendrik. Saat ini pintu menuju terowongan sudah ditutup, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Jokowi Bacakan Manifesto di Konser Slank

Konser 30 tahun grup band Slank yang dihelat di kawasan Senayan, bakal kehadiran tamu istimewa. Ya, tamu istimewa itu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Bahkan, dalam konser tersebut, orang nomor satu di ibu kota ini diminta membacakan manifesto oleh grup band Slank.

"Saya nonton, tiketnya juga sudah beli donk," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (13/12).

Dalam konser itu, dikatakan Jokowi, dirinya diminta secara khusus oleh Slank membacakan manifesto. "Saya nanti yang bacakan manifesto-nya Slank. Saya disuruh ya mau-mau saja," kata politikus PDI-P ini.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, izin konser Slank telah diberikan sejak lama. Pihaknya akan mengerahkan sekitar 2.500 personel untuk menjaga konser tersebut mulai dari pintu masuk, tribun penonton hingga depan panggung pertunjukkan. "Tidak boleh bawa narkoba, miras, benda tajam, botol, kaleng atau benda lainnya yang apabila dilemparkan bisa melukai orang lain," kata Rikwanto.

Selain itu, sambung Rikwanto, pihaknya juga menyiapkan peralatan taktis mulai dari kendaraan jihandak hingga water cannon berikut tenaga medis.

Pihaknya tidak akan ada melakukan pengalihan arus lalu lintas selama konser berlangsung. Pihak kepolisian, juga meminta Slank mengajak penggemarnya tertib selama konser berlangsung.

"Kita minta Slank, sebelum tampil di GBK harus menyosialisasikan ke slankers agar tidak brutal dan membuat kacau jalannya konser. Yang datang ke GBK itu yang sudah punya tiket. Yang tidak punya tiket jangan coba-coba menonton konser," tandas Rikwanto.

Jokowi Siagakan Satpol PP di Perlintasan KA

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan, kesiapannya membantu PT Kereta  Api Indonesia (KA) untuk menjaga pintu perlintasan kereta api, khususnya di wilayah ibu kta. Rencananya, ribuan anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan diperbantukan menjaga pintu perlintasan KA.

"Kita punya 7.000 Satpol PP. Tapi yang lebih baik ditempatkan di situ (perlintasan KA) Satpol PP dan Dishub," ujar Jokowi, di Balaikota, Jumat (13/12).

Dikatakan Jokowi, personel Satpol PP dan Dishub DKI memang disiapkan juga untuk membantu petugas kepolisian mengatur lalu lintas, khususnya menjaga pintu perlintasan KA untuk mencegah kecelakaan kereta api dengan kendaraan lainnya.

Sedangkan bagi pengendara yang nekat menerobos pintu perlintasan, Jokowi mengusulkan diterapkan denda maksimal yakni Rp 500 ribu bagi pelanggarnya. Dengan begitu, diharapkan bisa menimbulkan efek jera.

Ditambahkan Jokowi, jika sanksi yang doberikan rendah, hal tersebut tidak akan memberikan efek jera. "Makanya harus ada sanksi tegas dan maksimal biar para pengendara itu kapok," kata Jokowi.

Ke depan jika masyarakat sudah mulai tertib, secara perlahan petugas akan ditarik. Saat ini, menurutnya masih dalam masa transisi. "Mestinya tidak perlu dijaga, kalau masyarakat sudah sadar," tandasnya.

sumber:beritajakarta